Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai saksi kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari alias RW.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, penyidik KPK mendalami keterangan Isa soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

"Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Sebelumnya, Isa dikonfirmasi hadir pada pemeriksaan kemarin lusa. Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metric tonne.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan.

Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

"Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan," kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Adapun KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah.

Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik.

Bisnis.com, SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui adanya tambahan anggaran untuk mengakomodir program Prabowo Subianto senilai Rp8 triliun yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan penambahan ini, maka anggaran program quick win dalam APBN 2025 mendatang naik dari Rp113 triliun menjadi Rp121 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyampaikan tambahan program tersebut adalah penuntasan Tuberkulosis (TBC) senilai Rp8 triliun yang diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Program tersebut muncul dari Rapat Panja B, sebelum pengesahan UU APBN 2025 yang dilakukan pekan lalu.

“Itu memang perkembangan terkini, pembahasan di Panja B saat itu, ada aspirasi untuk memunculkan penuntasan TBC Rp8 triliun,” ungkapnya dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Wahyu menjelaskan sebelumnya pada Panja A memang program tersebut belum dicantumkan sehingga total anggaran quick win hanya senilai Rp113 triliun. Tambahan Rp8 triliun tersebut diambil dari anggaran Non Kementerian/Lembaga (K/L). Meski demikian, dirinya tidak menyebutkan apakah dari cadangan pendidikan, BA BUN, atau cadangan lainnya.

Program quick win adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun untuk mengawali pelaksanaan. Porgam lainnya yang dijanjikan selama kampanye lalu adalah makan bergizi gratis yang diambil dari cadangan pendidikan. Wahyu menyampaikan, keberadaan anggaran nonK/L ini sebagai bentuk fleksibilitas APBN.

Seperti halnya juga saat ini, pemerintah telah mencadangkan anggaran untuk pembentukan K/L baru pada pemerintahan Prabowo mendatang. Meski saat ini belum diputuskan berapa banyak kementerian dan lembaga baru.

Wahyu berpandangan bahwa dalam transisi itu terkadang lembaganya belum sepenuhnnya pasti. Alhasil, terdapat potensi pelebaran belanja K/L yang danya berasal dari anggaran nonK/L.

Pasalnya, Wahyu menyebutkan jika pemerintah menunggu sampai K/L terbentuk baru kemudian mengalokasikan anggaran, pemerintah akan kehilangan momentum.

“Justru belanja NonK/L yang cukup besar itu kita punya diskresi kalau itu nanti terbentuk ya kita bisa fleksibel tadi mengalokasikan. Toh itu sesuai dengan tata kelola yang diatur dalam UU APBN dan transparan,” jelas Wahyu.

Adapun, sebetulnya program penuntasan TBC merupakan satu diantara delapan Program Hasil terbaik Cepat Visi Misi Prabowo-Gibran.

Di mana Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.

Berikut Daftar Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025

• Makan Bergizi Gratis - Rp71 triliun
• Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Rp3,2 triliun
• Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah – Rp1,8 triliun
• Penuntasan TBC – Rp8 triliun
• Renovasi Sekolah – Rp20 triliun
• Sekolah Unggulan Terintegrasi – Rp2 triliun
• Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa – Rp15 triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila ada perubahan jumlah kementerian/lembaga dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengakui bahwa pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.

Dia tidak menampik pemerintah selanjutnya berpotensi ubah susunan kabinet, terutama usai DPR akan mengesahkan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu poin revisi dalam beleid tersebut yaitu penghapusan batasan jumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya maksimal 34.

Oleh sebab itu, Wahyu mengungkapkan Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran dana cadangan yang bisa dialokasikan apabila terdapat kementerian/lembaga baru.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.

Besaran anggaran belanja lain-lain menjadi yang tertinggi dari tujuh sektor belanja pemerintah pusat lainnya: pembayaran bunga utang senilai Rp552.854,3 triliun, belanja pegawai Rp513.229,5 triliun, belanja barang Rp342.610,4 triliun, subsidi Rp309.052,1 triliun, belanja modal Rp190.637,5 triliun, bantuan sosial Rp120.035,2 triliun, dan belanja hibah Rp202,7 miliar.

Pada kesempatan berbeda, DPR menyatakan RAPBN 2025 tidak akan terpengaruh meski revisi UU Kementerian Negara akan segera disahkan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi alias Awiek beralasan, pemerintahan tetap akan menyusun pagu anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga sesuai jumlah yang ada sekarang.

Lagipula, sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, DPR sudah mengatur agar pemerintah ke depan tetap mempertimbangkan anggaran yang tersedia dalam menentukan jumlah kementerian/lembaga.

Menurut Awiek, aturan tersebut diatur dalam Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 15 draf RUU Kementerian Negara. Semua pasal tersebut terkait efesiensi pemerintahan.

"Sudah tadi [dibahas soal anggaran], di [pasal] efektivitas pemerintah itu," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

Sementara itu, wacana penambahan jumlah kementerian/lembaga pada pemerintahan Prabowo sudah disampaikan sejumlah pihak. Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo misalnya, yang mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Perumahan sebagai pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Sebelumnya, pembentukan lembaga baru seperti Badan Penerimaan Negara hingga Badan Gizi Nasional juga kerap disampaikan kubu Prabowo.

Terbaru, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Prabowo masih terus menerima masukan serta rekomendasi nama-nama menteri dari para pimpinan partai politik pendukung. Oleh sebab itu, sambungnya, belum ada bentuk final kabinet pemerintahan Prabowo mendatang.

"Semua sifatnya masih wacana. Tunggu saja presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih, dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur pemerintahan kabinet yang akan datang," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

IDXChannel - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta mengatakan pentingnya konsultasi publik menjelang penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dalam sidang Rapat Paripurna DPR pada 16 Agustus mendatang.

Menurut Isa, setelah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti, RAPBN 2025 akan dibahas bersama dengan komisi yang ada di DPR dan Badan Anggaran selama satu atau dua bulan kemudiannya.

"Nah ini tentu bagian dari proses itu sendiri preliminary-nya bagian awalnya adalah melakukan konsultasi publik untuk materi-materi yang akan kami tuangkan di dalam rancangan (RAPBN)," kata Isa dalam sambutannya Konsultasi Publik RUU APBN TA 2025, Selasa (30/7/2024).

Di hadapan para narasumber mulai dari Kementerian hingga akademis, Isa menekankan RAPBN setiap tahun selalu ada kebijakan yang ingin dimasukkan atau diangkat oleh pemerintah di dalam suatu APBN yang kemudian akan dibiayai dengan anggaran yang dikelola di dalam APBN.

"Tentunya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan adalah bagaimana pengelolaan itu sendiri diupayakan atau ditata kelolakan, itu yang akan banyak kita lihat di dalam RUU APBN," ujar Isa.

"Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita memahami bahwa RAPBN di antara berbagai fiturnya yang mungkin cukup stable, cukup stabil dari waktu ke waktu ada pattern yang mungkin bisa kita lihat di dalam suatu UU APBN tetapi tetap ada bagian-bagian yang kemudian juga merupakan upaya untuk mengelola pada tahun-tahun yang spesifik," kata dia menambahkan.

Untuk itu, lanjut Isa, tetap menjadi satu kewajiban untuk pemerintah menyusun RUU APBN melalui proses konsultasi publik yang baik dan mendapatkan masukan-masukan dari publik.

Konsultasi publik RAPBN 2025 yang dilaksanakan secara online dihadiri oleh 300 orang dari kalangan yang cukup bervariasi. Mulai dari praktisi, perwakilan K/L, pelaksana APBN di daerah.

"Karena merekalah ujung tombak yang akan melaksanakan APBN ini kemudian dari perguruan tinggi saya lihat juga ada beberapa dari baik dari dosen maupun mahasiswanya, ini mudah-mudahan memberikan makna yang penting untuk keabsahan suatu konsultasi publik," kata Isa.

Kemenkeu juga tidak mengharapkan konsultasi publik diikuti orang yang kemudian kurang paham mengenai mekanisme APBN dan sebagainya. Isa berharap dari mereka-mereka yang menjadi praktisi, kemudian menjadi pemerhati dari pengeluaran APBN itulah yang kemudian terlibat dalam proses konsultasi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dengan lancar dan memberikan input masukkan yang berguna, yang bernilai tambah untuk keputusan undang-undang APBN tahun 2025," kata Isa.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan ada empat dampak positif dari Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga atau Simbara.

Sistem yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp7,1 triliun.

"Simbara telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara," kata Isa dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA, di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (22/7/2024).

Rinciannya, pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan otomatik blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun.

Hingga saat ini Simbara juga telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 Kementerian/Lembaga dan memberikan beberapa dampak positif ke depannya.

"Pertama, kita sudah bisa mewujudkan layanan satu pintu melalui single data entry. Kedua, ketersediaan satu data minerba yang andal. Ketiga, pengawasan menjadi lebih terpadu," kata Isa.

Keempat, implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan hilirisasi minerba menjadi lebih efektif. Kelima, pencegahan fraud melalui risk profiling terus bisa ditingkatkan.

"Dan yang keenam, pencegahan illegal mining dan penghindaran pembayaran dan penyetoran hak-hak negara dapat kita terus tingkatkan kualitasnya," kata Isa.

(NIA)