Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan menjalankan program makan bergizi gratis saat memerintah nanti.

Makan gratis akan dijalankan mulai awal 2025 oleh Badan Gizi Nasional, di mana anggaran tahun pertama mencapai Rp71 triliun.

Berikut rincian anggarannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan beberapa program inisiatif baru Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti makan bergizi gratis masuk dalam postur APBN 2025. Ia mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih untuk postur APBN 2025 terkait dengan pembahasan awal dari DPR RI. Dalam hal ini, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF).

"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ungkap Sri Mulyani usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi membahas rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8/2024).

Sesuai dengan arahan, Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin agar postur APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas dari Presiden terpilih, salah satunya makan bergizi gratis.

"Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. Jadi, kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025." ungkapnya.

Sementara perihal anggaran untuk makan bergizi gratis tersebut, ia mengatakan belum ada perubahan, yakni masih sebesar Rp 71 triliun.

"Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya Rp 71 triliun. Mengenai detilnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya," tuturnya.

Program makan bergizi gratis untuk anak-anak dicetuskan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan Joko Widodo sudah menganggarkan Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025 guna menjalankan program tersebut.

Anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis diperkirakan senilai Rp 15.000. Dalam perjalanannya berhembus isu anggaran makan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp 7.500. Namun isu tersebut dibantah langsung oleh Wapres Terpilih RI Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan anggaran satu porsi makanan bergizi gratis akan tetap Rp 15.000.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka Rp7.500 belakangan menjadi salah satu topik trending di X. Konteksnya adalah isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.

Isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis menjadi sesuai dengan 'prediksi' yang dibuat oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam sebuah ceramahanya yang belum lama ini viral. Saat itu, HRS mengkritisimasalah kekurangan dokter di Indonesia hingga akhirnya pemerintah mengambil kebijakan 'naturalisasi' atau mengimpor dokter asing bisa praktik di sini.

Berdasarkan potongan video itu, awalnya HRS menyinggung soal kemiskinan lewat banyaknya pengangguran di Indonesia, bahkan banyak masyarakat yang tidak punya tempat tinggal layak. Hingga ceramahnya sampai kepada soal pendidikan.

"Eh sekarang Kementerian Kesehatan mengatakan, kita perlu dokter-dokter naturalisasi. Yeee...Lu kira main bola. Main bola naturalisasi, pemain asing disuruh jadi pemain kita, eh dokter digituin juga, alasannya apa? Karena Indonesia kekurangan dokter," kata HRS.

Menurut HRS, kenapa Indonesia kekurangan dokter, karena banyak orang Indonesia tidak kuliah di fakultas kedokteran. Kenapa mereka tidak kuliah di fakultas kedokteran, Rizieq melanjutkan dengan suara meninggi, "Karena kuliah di fakultas kedokteran mahal, ratusan juta (rupiah). Nggak punya duit ratusan juta, jangan mimpi kuliah di fakultas kedokteran."

Jadi, menurut HRS, bukan orang Indonesia yang bodoh. Kalau fakultas kedokteran dibuka secara gratis, jutaan anak-anak Indonesia akan kuliah di fakultas kedokteran, dan jutaan anak itu akan menjadi dokter.

"Rasainlu kuliah mahal. Ya dia pilih dia lagi, diajak berubah nggak mau, rasain!" kata Rizieq, yang disambut tawa oleh jamaahnya.

Ia pun kemudian menyoroti konstitusi yang mewajibkan 20 persen dari APBN wajib dialokasikan ke pendidikan. HRS mempertanyakan ke mana larinya 20 persen anggaran pendidikan itu selama ini. Karena menurutnya, semestinya pendidikan dari tingkat SD sampai universitas di Indonesia, gratis.

"Tapi lu milihnya makan gratis. Kacau, kacau, kacau. Ditawarin mau sekolah gratis apa makan gratis, milihnya makan gratis. Akhirnya makan gratisnya sekarang cuma sama telor ceplok doang, itupun duitnya nggak ada, besok pakai ikan asin," kelakar HRS.

Merespons isu pemangkasan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani memerinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama. Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel. Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp 15 ribu ke Rp 9 ribu atau Rp 7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Sri Mulyani memerinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp 71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp 71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Eva Rianti

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis belakangan muncul, usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto, belum lama ini.

Merespons isu pemangkasan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama. Anggaran Program MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan perlunya membuat skala prioritas program yang dijalankan pemerintahan ke depan, termasuk mempertimbangkan mana yang lebih penting antara proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) atau program makan bergizi gratis. Menurut Indef, berdasarkan perhitungan dan penelusuran, program yang lebih penting untuk diprioritaskan di antara keduanya adalah program makan bergizi gratis. Hal itu karena sifatnya yang lebih memiliki multiple effect yang lebih luas.

“Kalau saya suruh milih salah satu, saya akan milih makan bergizi sehat,” kata peneliti Indef yang juga Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam diskusi publik bertema ‘Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Setidaknya ada dua alasan Eko memilih program makan bergizi gratis dibandingkan dengan proyek debut Presiden Joko Widodo, IKN.

“Pertama, karena ini genuine dari ide kampanye Prabowo. Kedua, kalau kita bisa desain kelembagaannya dengan bagus, ini bisa menjadi stimulan untuk demand ekonomi domestik kita,” ungkapnya.

Dalam praktiknya, pastikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus terlibat dalam program makan bergizi gratis tersebut karena memang program itu ditunggu-tunggu masyarakat, terutama kelas bawah. Jangan sampai bahan pangan yang dibutuhkan dalam program tersebut banyak berasal dari barang impor.

“Masih ada kemungkinan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Dibandingkan) dari kajian Indef, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja, itu pun daerah-daerah sekitar Kalimantan,” ujar Eko.

Senada, peneliti Indef yang juga Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, ada dua kata kunci atau dua aspek yang perlu diperhatikan dalam memilih program makan bergizi gratis dibandingkan dengan proyek IKN. Pertama, persiapan program itu sendiri yang perlu dimatangkan dengan baik dan bertahap mulai dari pilot project hingga diterapkan ke seluruh Indonesia.

“Kedua, kaitan dengan pembiayaan, karena ini dampaknya jangka panjang, sedangkan membutuhkan pembiayaan dalam jangka pendek dan lumayan besar angkanya. Kita ingin dengan adanya makan bergizi gratis, human capital kita bisa baik ke depan, produk semakin tinggi, tapi dampaknya mungkin akan terasa 10—20 tahun yang akan datang, ini mungkin yang perlu dicarikan gimana agar cocok dalam hal pembiayaan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan menyatakan kebutuhan pendanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi pada pemerintahan selanjutnya nihil masalah.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang gratis, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatra.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatra, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Dia mengaku optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” imbuhnya.

Di sisi lain dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik pada Kamis (4/7) mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Dia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Adapun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam diskusi daring dipantau di Denpasar.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis edisi Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun.

Adapun, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.