JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada dua aspek kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pembangunan proyek infrastruktur.

Kedua aspek yang dimaksud yakni mark-up (menambah nilai) maupun inefisiensi anggaran.

Menurut AHY, dari kedua aspek kebocoran APBN tersebut harus dijadikan bahan pembelajaran.

AHY membeberkan hal ini usai mengisi sambutan Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Pertama, karena ada niat untuk mark-up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun lain-lain. Kedua, inefisiensi ini juga seringkali membuat yang direncanakan itu tidak sesuai dengan output-nya (hasilnya)," jelas AHY.

Sementara inefisiensi anggaran berdampak tidak langsung meluas dan dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dia meminta perhitungan ulang dengan diawali dengan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan baik.

AHY mengakui, hal ini merupakan pekerjaan yang tidaklah mudah.

"Memang, tidak mudah karena kita selalu dihadapkan pada limitasi, keterbatasan jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi," tandas dia.

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar, baik melalui cukai maupun pajak lainnya. Kontribusi ini diperkuat oleh banyaknya penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 6 juta orang.

Atas sumbangsih itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat tembakau perlu menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang aturannya, yakni RUU tentang Komoditas Strategis, sedang digodok pemerintah.

Ia menjelaskan dari segi ekonomi saja, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai sekitar Rp 223 triliun. Menurut Kusnasi jumlah ini kurang lebih setara 10-12% penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ini.

"Dampak secara ekonomi kita tahu bahwa dari sektor hulu ke hilir di industri hasil tembakau, tembakau ini memberikan sumbangan baik berupa pajak maupun cukai," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Tahun ini targetnya (penerimaan cukai rokok) adalah 223 triliun rupiah. Ini angka yang luar biasa besar dan ini senilai dengan 10-12% APBN kita," terangnya.

Lebih lanjut, Kusnasi mengatakan industri tembakau juga memberikan dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari para petani di sektor hulu, pelinting atau pekerja pabrik di sektor produksi, hingga para pedagang di hilir.

"Di samping nilai ekonomi juga memberikan dampak sosial di sektor tenaga kerja dan buruh, petani tembakau," ucap Kusnasi.

Karena itu Kusnasi berpendapat, pemerintah perlu memberikan regulasi atau aturan yang tidak memberatkan industri hasil tembakau, salah satunya RUU tentang Komoditas Strategis yang masih dalam pembahasan. Dengan begitu sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal.

Sebab menurutnya industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya namun paling banyak aturan. Khususnya aturan-aturan yang memberatkan seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang masih dalam pembahasan.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak mengendalikan, tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," papar Kusnasi.

"Saya kira tembakau ini bukan pantas tapi harus masuk di komoditas strategis nasional," tegasnya

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024, tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara.

Dalam Perpres yang diteken 15 Oktober 2024 tersebut, termaktub bahwa menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Ketentuan yang sama juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Untuk diketahui, jaminan tersebut mencakup berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari yang bersifat promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif, dan paliatif, sesuai indikasi medis dan masa jabatan.

Kemudian, berdasarkan Perpres 121 Tahun 2024 tersebut tercatat, ada dua kategori utama yang diatur dalam peraturan ini, pertama menteri yang berusia di bahwa 60 tahun. Apabila seorang menteri atau sekretaris kabinet selesai menjalankan tugas di usia di bawah 60 tahun, maka dia dan pasangan sahnya berhak atas jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatannya.

Selanjutnya untuk kategori yang kedua, yaitu menteri yang berusia 60 tahun atau lebih. Bagi menteri atau sekretaris kabinet yang usianya sudah mencapai 60 tahun atau lebih, saat selesai bertugas, jaminan kesehatan ini diberikan seumur hidup.

Asuransi kesehatan ini ditanggung sepenuhnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berlaku di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) di dalam negeri.

Pengecualian dan Pembatasan

Namun, dalam Perpres 121 Tahun 2024 tersebut, menegaskan bahwa tidak semua mantan menteri dapat menikmati jaminan ini. Aturan ini mengecualikan mereka yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, bagi mereka yang mengundurkan diri karena status tersangka atau karena putusan pengadilan terkait tindak pidana, manfaat jaminan kesehatan ditunda sampai ada keputusan hukum tetap.

Sementara itu, jika seorang menteri meninggal setelah masa tugasnya selesai, maka jaminan kesehatan juga diberikan kepada janda atau duda yang sah dan tercatat dalam administrasi.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Pemerintah secara aktif menjalankan belanja negara untuk memenuhi sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara konsisten, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program prioritas dan mengelola keuangan negara secara bijak.

Meskipun demikian, adanya gap antara pengeluaran negara dan penerimaan negara mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan tambahan. Oleh sebab itu, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman menjadi instrumen pembiayaan yang efektif untuk menutup defisit anggaran dan menjalankan roda pembangunan. Melalui pengelolaan utang yang cermat, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dan membangun pasar SBN domestik. Penerbitan SBN dan penarikan pinjaman dilakukan secara efisien, seimbang antara biaya dan risiko, serta akseleratif mendukung peran APBN sebagai peredam guncangan dan menjaga momentum pertumbuhan.

Pemenuhan target pembiayaan tetap on-track dengan cost of fund yang terkendali. Per 31 Agustus 2024, dari desain pembiayaan anggaran APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun, telah terealisasi sebesar Rp291,9 triliun. Seiring pertumbuhan ekonomi yang positif, tren rasio utang pascapandemi pun terus menurun. Dari 40,73% terhadap PDB di 2021 menjadi 39,70% di 2022; 39,21% di 2023; dan 38,49% PDB per Agustus 2024. Rasio utang Indonesia juga tercatat relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan dan global. “Kita tentu dalam berutang tidak cuma besaran saja yang kita cermati atau kita kelola. Tapi juga risikonya harus sesuai,” ujar Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Riko Amir dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/09/2024).

Riko lanjut menerangkan risiko utang pemerintah berada dalam kondisi terkendali dan terkelola baik. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari pengelolaan risiko nilai tukar dan jatuh tempo. Nilai tukar menjadi salah satu risiko yang patut diwaspadai karena komposisi utang valas pemerintah sebelum tahun 2019 sangat tinggi. Namun, pemerintah berhasil terus menurunkan porsi utang dengan mata uang valas terhadap total outstanding utang. Dari 37,9% porsi utang valas di 2019, berhasil terus diturunkan menjadi hanya 27,9% per Agustus 2024. “Jika terjadi kenaikan nilai tukar, kita terdampak tapi tidak langsung collapse gitu ya. Karena ada 27,9% saja yang terdampak, sisanya (72,1% tidak terdampak karena) dalam porsi rupiah,” ungkap Riko.

Selanjutnya, dari sisi jatuh tempo. Rata-rata tertimbang jatuh tempo utang (average time to maturity) pemerintah berkisar 7,95 tahun per Agustus 2024. “Kami memandang untuk jatuh tempo, tenor yang ideal, yang save bagi pemerintah adalah antara 8 sampai 10 tahun. Untuk per Agustus (2024) ini kita di 7,95 tahun. Itu artinya rata- rata seluruh utang kita akan jatuh tempo di 7,95 tahun. Jadi, tidak tiba tiba melonjak di tahun pertama tinggi, tahun keduanya sangat rendah, tahun ketiganya sangat tinggi. Dan kita profiling utang kita dalam kondisi yang lebih merata,” ungkapnya.

Riko lanjut menjelaskan, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan ketika berutang, khususnya dalam denominasi valas adalah peringkat kredit (credit rating) karena dengan credit rating yang baik, cost atau biaya yang dikeluarkan dapat lebih efisien.Dengan kinerja pengelolaan utang yang baik, credit rating Indonesia telah mencapai investment grade dengan outlook stabil dari berbagai lembaga pemeringkat internasional. Terkini, S&P pada 30 Juli 2024 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB outlook stabil dengan pertimbangan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, pengelolaan APBN yang prudent, dan beban utang pemerintah yang relatif rendah.

Pemerintah konsisten juga berhasil menjaga defisit APBN dalam batas aman. Hingga tahun 2019, defisit terjaga di bawah 3% PDB. Di masa pandemi Covid-19 meskipun defisit melebar hingga 6,1% PDB untuk membiayai penanganan pandemi, dengan pengelolaan APBN yang prudent, fleksibel, dan responsif, defisit mampu kembali lebih cepat dari yang direncanakan, ke level 2,35% PDB. Dan terus membaik hingga mencapai 1,61% PDB di 2023. Untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, defisit tahun 2025 didesain dalam batas yang dapat dikendalikan di kisaran 2,53%.

Untuk membiayai APBN yang ekspansif, terarah, dan terukur, pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran 2025 sebesar Rp616,186.1 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp775,867.5 triliun dan non utang senilai Rp159,681.4 triliun.Pembiayaan utang sebesar Rp775,867.5 triliun itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp642,562.0 triliun dan pinjaman senilai Rp133,305.4 triliun. Pinjaman Rp133,305.4 triliun tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp128,1 triliun yang diperuntukkan pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang, serta pinjaman kegiatan untuk mendukung prioritas nasional. Dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun.

Sementara itu, strategi pembiayaan utang 2025 akan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman untuk mendukung keberlanjutan APBN, mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan instrumen pendalaman pasar keuangan domestik, dan memperluas basis investor.Pemerintah juga terus mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan, mengembangkan skema pengelolaan kewajiban utang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang.“Pemerintah terus mewaspadai dampak tekanan global. Kita selalu menjaga pembiayaan utang tersebut on track dan tetap antisipatif. Pembiayaan APBN hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi,” pungkas Riko. (cs/rn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul penambahan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 dinilai tak bakal terlampau mempengaruhi alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Soal fiskal, sepengetahuan saya, lembaga semacam itu anggarannya tak besar, karena non departemental dan stafnya tidak banyak. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh kepada anggaran negara," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

Jannus menilai cara memperbesar jumlah anggota Wantimpres sama saja dengan menambah jumlah kementerian buat mengakomodasi jatah bagi koalisi pendukung pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang bertambah.

"Sementara membuat kabinet menjadi 40 lebih membutuhkan revisi UU. Maka salah satu jalan adalah memperbesar kapasitas kursi lembaga seperti Wantimpres," ucap Jannus.

Akan tetapi, lanjut Jannus, pengaruh Wantimpres dalam pemerintahan Prabowo mendatang dinilai tak terlampau besar meski jumlah anggotanya ditambah.

"Logikanya, mau dipasang 100 orang pun di dalamnya, posisinya tetap sebagai pemberi pertimbangan, tak lebih, karena wewenang Wantimpres atau DPA (Dewan Pertimbangan Agung) melekat ke institusinya sebagai Wantimpres atau DPA yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan," papar Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.