Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal yang dibentuk pada Juli 2024 akan selesai bertugas pada Desember 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyampaikan bahwa berlanjut atau tidaknya Satgas Impor Ilegal merupakan wewenang dari pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

“[Satgas akhir tahun ini] Selesai. [Lanjut atau tidaknya] Terserah pemerintah baru,” kata Zulhas, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, dibentuknya Satgas Impor Ilegal hanya untuk memberikan shock therapy atau terapi kejut bagi para importir nakal yang menyelundupkan produk ke Indonesia secara ilegal. Dengan demikian, Satgas Impor Ilegal ini bukan solusi permanen untuk membendung banjirnya produk impor di Tanah Air.

Kendati begitu, dia menilai keberadaan Satgas Impor Ilegal sudah cukup efektif untuk membendung maraknya barang impor ilegal ke Indonesia.

“Satgas itu kan bukan penyelesaian, cuma shock therapy. Udah cukup [efektivitas Satgas],” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin, menilai bahwa kehadiran Satgas Impor Ilegal sudah cukup efektif dalam mengatasi banjirnya produk impor ilegal di Tanah Air.

Dia mengibaratkan Satgas Impor Ilegal seperti antibiotik dalam membendung masuknya produk impor ilegal ke Indonesia. Hadirnya Satgas Impor Ilegal tentu akan membuat para importir nakal akan mencari celah lain untuk menyelundupkan barangnya ke Indonesia.

“Sama kayak antibiotik, kalau Anda sering makan antibiotik sebetulnya siap-siap bahwa penyakit Anda itu lebih kuat, makanya harus cari antibiotik yang lain. [Importir nakal] Pastikan nyari celah gimana caranya barang ilegal bisa masuk,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu mencari antibiotik lain untuk mencegah praktik-praktik ilegal tersebut. Misalnya, dengan memperkuat koordinasi antar daerah lantaran terkait pengawasan sebetulnya sudah diatur melalui Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sayangnya, Rusmin melihat bahwa fungsi pengawasan di beberapa provinsi belum berjalan dengan maksimal. Padahal, kewenangan tersebut ada di pemerintah daerah.

“Masih teman-teman di kementerian/lembaga atau pusat yang turun,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah pada Juli 2024 resmi membentuk Satgas Impor Ilegal, melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024 dan bertugas hingga Desember 2024.

Melalui Keputusan ini, Zulhas mengharapkan kehadiran Satgas dapat menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menekankan perlunya penguatan regulasi dan koordinasi untuk mencegah penyelundupan barang impor ilegal ke Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Irjen Pol Whisnu Hermawan menyebut, koordinasi yang lebih baik juga perlu dilakukan oleh Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan pihak-pihak lain yang berwenang.

“Penting untuk memperkuat regulasi dan memperbaiki sistem pengawasan untuk mengatasi peredaran barang-barang ilegal secara lebih efektif,” kata Whisnu dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Polri juga mengusulkan peningkatan kerja sama lintas sektor untuk memperketat pengawasan terhadap barang-barang impor.

Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pemantauan di pelabuhan dan bandara serta penyempurnaan prosedur pemeriksaan barang impor.

Whisnu berharap dapat kerja sama dengan berbagai instansi ini dapat mencegah masuknya barang ilegal ke pasar domestik.

“Kerja sama yang lebih erat antar lembaga sangat penting untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan,” tambah Whisnu.

Diberitakan sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri baru saja mengamankan 3.332 ballpres berisikan pakaian bekas impor ilegal dari berbagai lokasi.

Whisnu mengungkapkan barang-barang ilegal tersebut disita dari beberapa titik yaitu termasuk 1.500 ballpres dari Komplek Pergudangan Tritant Point Cipadung Wetan Bandung; 226 ballpres dari Tol Jakarta-Cikampek KM 34 Cikarang Bekasi II; dan 1.606 ballpres dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

“Dalam penindakan ini, kami menemukan bahwa pelaku sering menggunakan jalur-jalur tidak resmi, seperti pelabuhan tikus dan metode hand carry di bandara, untuk memasukkan barang ilegal,” jelas Whisnu.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal akan mulai menjalankan tugasnya pekan ini, tepatnya usai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rampung.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang sekaligus Ketua Pelaksana Satgas menyampaikan, draft juknis telah dikirim ke anggota yang tergabung dalam Satgas Impor Ilegal.

Draft juknis diharapkan selesai difinalisasi hari ini, dan dapat diteken olehnya paling lambat besok, Rabu (24/7/2024).

“Kita harapkan besok [Selasa (23/7/2024)] sudah selesai finalisasi dan bisa saya teken paling lambat Rabu [24/7/2024],” kata Moga kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Lantas siapa saja yang tergabung dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal? Melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024, ditetapkan bahwa Satgas ini terdiri atas Penasihat, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota. Dalam hal ini, penasihat Satgas yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Jaksa Agung, dan Polri.

Adapun, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian menjadi Penasihat dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

Sementara, Ketua Pelaksana Satgas ini yakni Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia; dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Setidaknya, sebanyak 11 kementerian/lembaga dilibatkan sebagai anggota Satgas tersebut.

Sebelas kementerian/lembaga itu yakni Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan HAM; Badan Intelijen Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Keamanan Laut TNI AL; dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Kadin Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melalui beleid tersebut menuturkan bahwa hadirnya Satgas tersebut bertujuan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Selanjutnya, Satgas akan melaksanakan sejumlah tugas antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor serta menetapkan, sasaran program, dan prosedur kerja dalam melaksanakan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Moga menuturkan, langkah ini dilakukan agar pengawasan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

“Kita kan nggak mau salah sasaran,” ujarnya.

Selain itu, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal juga bertugas mengumpulkan data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, baik secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan, hingga melakukan pemeriksaan Perizinan Berusaha dan/atau persyaratan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Adapun jenis barang tertentu yang akan dilakukan pengawasan meliputi tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang impor ilegal sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri serta membantu mengendalikan produk impor yang masuk ke Tanah Air.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, menyampaikan, banjirnya produk impor di Indonesia tidak hanya berdampak terhadap industri manufaktur tetapi juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Mengingat sebagian besar produk impor yang masuk merupakan barang konsumsi.

“Makanya kami sudah lama mengusulkan dalam rapat kabinet dan sudah dibahas waktu itu mengenai pengetatan impor utamanya produk konsumsi. Jadi saya kira [Satgas] memang penting,” kata Teten kepada awak media saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Selain mengendalikan impor, hal lain yang menurutnya perlu diperhatikan yakni kebijakan investasi, salah satunya di sektor pertanian. Teten menilai, izin teknis impor di sektor ini perlu diperketat mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor pertanian.

“Di pertanian juga penting karena sebagian besar UMKM itu di sektor pertanian sehingga harus diperketat izin teknis impornya dari kementerian teknis,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah pada Jumat (19/7/2024) resmi membentuk Satgas Impor Ilegal, melalui Keputusan Menteri Perdagangan No.932/2024 yang akan berlaku hingga Desember 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut bahwa Satgas ini mulai bertugas pekan depan usai pemerintah merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Setidaknya, terdapat tujuh komoditas yang akan diawasi oleh Satgas ini. Komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir,” kata Zulhas dalam konferensi pers pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Selanjutnya, para anggota satgas akan menjalankan serangkaian tugas. Diantaranya menginventarisasi permasalahan dan menetapkan sasaran, program dan prosedur kerja.

Lalu, memeriksa perizinan berusaha dan persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, mengklarifikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha, dan menindak secara hukum sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu untuk memberantas kegiatan impor ilegal yang masih marak di Indonesia hingga berdampak pada kondisi industri di dalam negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu atau yang lebih dikenal dengan Satgas Impor Ilegal dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 932 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk membendung masuknya produk impor ilegal ke Indonesia dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu mendapat reaksi positif dari kalangan pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, menyampaikan, pihaknya mengapresiasi pembentukan satgas impor ilegal, sebagai upaya pemerintah untuk membatasi ruang gerak barang impor di Tanah Air.

“Kami harap satgas ini bisa sampai wilayah penindakan sehingga bisa menangkap sindikat yang terlibat dalam praktik importasi ilegal,” kata Redma kepada Bisnis, Jumat (19/7/2024).

Mengenai efektivitas Satgas, Redma menilai bahwa hal ini sangat bergantung dari kerja sama elemen yang tergabung dalam anggota Satgas.

Sebagai informasi, anggota Satgas terdiri dari 11 kementerian/lembaga yakni Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Keamanan Laut TNI AL, dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Karena masing-masing [kementerian/lembaga] punya data, tinggal kerelaan mereka masing-masing untuk membuka data,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum Indonesia Pengusaha Konfeksi Berkarya (IPKB)Nandi Herdiaman juga menyambut baik pembentukan Satgas. Dia mengharapkan, Satgas yang dibentuk ini betul-betul menjalankan tugasnya dan tepat sasaran, sesuai dengan harapan pelaku usaha yakni untuk melindungi produk dalam negeri.

“Kami dari IKM menyambut baik dan terima kasih banyak Pak Zulhas gerak cepat menyambut aspirasi dari kami IKM dan TPT nasional,” imbuhnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya Keputusan Menteri Perdagangan No.932/2024 tentang Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor pada 18 Juli 2024.

Keputusan tersebut mulai berlaku sejak 18 Juli 2024 hingga akhir 2024 dan mulai bertugas pekan depan usai pemerintah merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan setidaknya terdapat tujuh komoditas yang akan diawasi oleh Satgas ini. Komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir,” kata Zulhas dalam konferensi pers pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Para anggota Satgas selanjutnya akan menjalankan serangkaian tugas seperti menginventarisasi permasalahan, menetapkan sasaran,program, dan prosedur kerja, memeriksa perizinan berusaha dan persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, mengklarifikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha, dan menindak secara hukum sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor hingga pengawasan terhadap komoditas tertentu yang diberlakukan tata niaganya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, Satgas Pengawasan Barang Tertentu mulai diberlakukan sejak 18 Juli 2024 hingga akhir tahun, dan mulai bertugas pekan depan.

“Hari Senin mungkin juknis udah selesai. Selasa, saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (19/7/2024).

Jenis-jenis barang yang diawasi oleh Satgas yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya.

Lebih lanjut, Zulhas menuturkan, Satgas akan melakukan pengawasan berkala, pengawasan khusus dan pengawasan terpadu. Adapun, pengawasan akan fokus pada importir atau distributor besar.

“Jadi, grosir besar, importir. Tentu akhirnya masuknya bagaimana? Tentu nanti di pelabuhan-pelabuhan ya bukan retail. Retail itu kan akibat,” jelasnya.

Adapun, dasar hukum pembentukan Satgas ini yakni Undang-undang No.7/2014 tentang Perdagangan di mana dalam pasal 38 ayat 1 pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No.29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan di mana Menteri memiliki wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional.

Terdapat 11 kementerian/lembaga yang menjadi anggota Satgas yaitu Kemendag, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Adapun, tugas Satgas ini antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk SNI, dan pajak.

Kemudian, melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran, dan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) impor ilegal sebagai respons terhadap maraknya produk impor sekaligus mendukung industri manufaktur di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (19/7/2024).

“[Kita] sepakati yang pertama agar ada langkah cepat pembentukan Satgas yang nanti akan diumumkan [siang ini Jumat (19/7/2024)],” kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Dalam satgas impor ilegal, nantinya Mendag Zulhas, Menperin Agus, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kapolri, dan Jaksa Agung akan bertindak sebagai Pengarah. Kemudian, jajaran eselon I di masing-masing kementerian akan bertindak sebagai Pelaksana.

“Nanti pengarahnya saya, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung,” ungkapnya.

Agus menambahkan, kedua kementerian dalam pertemuan tersebut sudah sepakat untuk memberantas produk impor ilegal melalui pembentukan Satgas.

Politikus Golkar itu menyebut, keduanya sebetulnya sudah mengetahui dan telah memetakan bagaimana produk-produk impor tersebut bisa masuk ke Indonesia.

Agus juga menegaskan bahwa tidak ada peraturan dari Kementerian manapun yang mendukung atau mendorong masuknya barang impor ilegal ke Indonesia.

“Oleh sebab itu yang paling utama, paling penting adalah penegakan,” tegas Agus.

Selain itu, dalam pertemuan ini keduanya mengusulkan agar importasi tujuh komoditas yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kecantikan digeser ke pelabuhan-pelabuhan di luar wilayah Pulau Jawa, seperti Makassar, Bitung, dan Sorong.

Usulan pergeseran pelabuhan, kata Zulhas, dilakukan jika pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa sudah melebihi kapasitas. Rencana tersebut nantinya akan disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas.

Untuk diketahui, Zulhas hari ini, Jumat (19/7/2024) dijadwalkan akan menggelar konferensi pers pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Konferensi pers akan digelar di Kantor Kemendag pukul 12.30 WIB.