JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menekankan perlunya penguatan regulasi dan koordinasi untuk mencegah penyelundupan barang impor ilegal ke Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Irjen Pol Whisnu Hermawan menyebut, koordinasi yang lebih baik juga perlu dilakukan oleh Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan pihak-pihak lain yang berwenang.

“Penting untuk memperkuat regulasi dan memperbaiki sistem pengawasan untuk mengatasi peredaran barang-barang ilegal secara lebih efektif,” kata Whisnu dalam keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Polri juga mengusulkan peningkatan kerja sama lintas sektor untuk memperketat pengawasan terhadap barang-barang impor.

Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pemantauan di pelabuhan dan bandara serta penyempurnaan prosedur pemeriksaan barang impor.

Whisnu berharap dapat kerja sama dengan berbagai instansi ini dapat mencegah masuknya barang ilegal ke pasar domestik.

“Kerja sama yang lebih erat antar lembaga sangat penting untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan,” tambah Whisnu.

Diberitakan sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri baru saja mengamankan 3.332 ballpres berisikan pakaian bekas impor ilegal dari berbagai lokasi.

Whisnu mengungkapkan barang-barang ilegal tersebut disita dari beberapa titik yaitu termasuk 1.500 ballpres dari Komplek Pergudangan Tritant Point Cipadung Wetan Bandung; 226 ballpres dari Tol Jakarta-Cikampek KM 34 Cikarang Bekasi II; dan 1.606 ballpres dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

“Dalam penindakan ini, kami menemukan bahwa pelaku sering menggunakan jalur-jalur tidak resmi, seperti pelabuhan tikus dan metode hand carry di bandara, untuk memasukkan barang ilegal,” jelas Whisnu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Danang berharap Satgas Impor Ilegal dapat menegakkan hukum terhadap mafia impor tanpa pandang bulu.

"Dengan dibentuknya Satgas ini sebenarnya diharapkan banyak pihak. Penegakan hukum yang kuat dan berantas mafia impor yang biasanya di-backing para oknum pejabatnya," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2024).

Danang mengatakan komposisi anggota Satgas Impor Ilegal mayoritas adalah pejabat-pejabat yang sudah pada tugas pokok dan fungsi (Tupokasi) dalam mengawasi urusan importasi legal dan ilegal.

Karenanya ia berharap tugas para anggota Satgas tidak hanya terlihat di awal pembentukannya saja.

"Saya lihat tidak ada yang baru, dari kebiasaan pemerintah membentuk satgas-satgas yang isinya itu-itu lagi. Dan biasanya hanya heboh-heboh di awal, tetapi kita masih berharap Satgas itu mampu mengatasi masalah di hulu, di inti masalah, bukan hanya di hilir," ujarnya.

Lebih lanjut, Danang mengatakan, salah satu cara mencegah banjir produk impor di pasar lokal adalah dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.

"Perbaiki Permendag 8 dengan menambahkan pertek pada kategori finish produk dan pengendalian kuota secara transparan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar.

Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

"Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Danang berharap Satgas Impor Ilegal dapat menegakkan hukum terhadap mafia impor tanpa pandang bulu.

"Dengan dibentuknya Satgas ini sebenarnya diharapkan banyak pihak. Penegakan hukum yang kuat dan berantas mafia impor yang biasanya di-backing para oknum pejabatnya," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2024).

Danang mengatakan komposisi anggota Satgas Impor Ilegal mayoritas adalah pejabat-pejabat yang sudah pada tugas pokok dan fungsi (Tupokasi) dalam mengawasi urusan importasi legal dan ilegal.

Karenanya ia berharap tugas para anggota Satgas tidak hanya terlihat di awal pembentukannya saja.

"Saya lihat tidak ada yang baru, dari kebiasaan pemerintah membentuk satgas-satgas yang isinya itu-itu lagi. Dan biasanya hanya heboh-heboh di awal, tetapi kita masih berharap Satgas itu mampu mengatasi masalah di hulu, di inti masalah, bukan hanya di hilir," ujarnya.

Lebih lanjut, Danang mengatakan, salah satu cara mencegah banjir produk impor di pasar lokal adalah dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.

"Perbaiki Permendag 8 dengan menambahkan pertek pada kategori finish produk dan pengendalian kuota secara transparan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar.

Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

"Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Danang berharap Satgas Impor Ilegal dapat menegakkan hukum terhadap mafia impor tanpa pandang bulu.

"Dengan dibentuknya Satgas ini sebenarnya diharapkan banyak pihak. Penegakan hukum yang kuat dan berantas mafia impor yang biasanya di-backing para oknum pejabatnya," kata Danang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2024).

Danang mengatakan komposisi anggota Satgas Impor Ilegal mayoritas adalah pejabat-pejabat yang sudah pada tugas pokok dan fungsi (Tupokasi) dalam mengawasi urusan importasi legal dan ilegal.

Karenanya ia berharap tugas para anggota Satgas tidak hanya terlihat di awal pembentukannya saja.

"Saya lihat tidak ada yang baru, dari kebiasaan pemerintah membentuk satgas-satgas yang isinya itu-itu lagi. Dan biasanya hanya heboh-heboh di awal, tetapi kita masih berharap Satgas itu mampu mengatasi masalah di hulu, di inti masalah, bukan hanya di hilir," ujarnya.

Lebih lanjut, Danang mengatakan, salah satu cara mencegah banjir produk impor di pasar lokal adalah dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.

"Perbaiki Permendag 8 dengan menambahkan pertek pada kategori finish produk dan pengendalian kuota secara transparan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar.

Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

"Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para pedagang terkait barang impor ilegal, bukan malah menakut-nakuti.

Hal itu berkaitan ramainya isu razia barang impor ilegal yang akan dilakukan petugas di ITC Mangga Dua dan Pasar Tanah Abang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, isu ini mencuat setelah Kementerian Perdagangan menyatakan sikap untuk memberantas barang impor ilegal.

Razia barang-barang impor ini pun meluas isunya dan membuat pedagang panik karena beberapa oknum menyatakan bahwa barang-barang yang ada di pasar juga termasuk barang ilegal.

"Ini yang membuat kekhawatiran dari para pedagang sehingga mereka saat ini membuka tutup kiosnya," ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Ia menuturkan, pedagang UMKM, pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC adalah pedagang kecil yang mendapatkan barang dari distributor tanpa mengetahui apakah itu impor atau tidak.

Perlindungan dan edukasi

Menurut Abdullah, sebagai pedagang kecil, justru para pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC seharusnya mendapatkan perlindungan atau edukasi terhadap barang-barang impor ilegal.

Pemberian edukasi ini pun menjadi tugas pemerintah agar para pegadang mengetahui mana saja yang termasuk barang impor ilegal, sekaligus bisa memberikan perlindungan kepada pegadang dari barang-barang ilegal.

"Jadi seharusnya pedagang mendapatkan edukasi bukan malah ditakut-takuti," kata dia.

"Apa sih contoh barang impor ilegal? Apa sih contoh barang impor yang dilarang? Apa sih contoh barang yang tidak boleh dijual. Itu yang harusnya diberikan informasi, bukan ditakut-takuti untuk dirazia dan seterusnya," papar Abdullah.

Jikalau akan dilakukan razia, dia meminta petugas untuk melakukannya sesuai mekanisme yang sudah di atur oleh undang-undang.

Antara lain harus menyertakan surat pemberitahuan, dan harus memberikan pengetahuan atau informasi terlebih dahulu agar pedagang mengetahui apakah barang yang dijual termasuk barang impor atau tidak, serta ilegal atau tidak.

"Pedagang Pasar Tanah Abang dan ITC memiliki kekhawatiran jika barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang impor. Padahal kami tidak tahu, itu termasuk ilegal atau tidak, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang yang dibeli dari distributor itu dianggap ilegal dan disita," ungkap dia.

Ia pun berharap kondisi yang para pedagang yang kini khawatir karena dibayangi isu razia, bisa menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pedagang kecil, tak terkecuali pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para pedagang terkait barang impor ilegal, bukan malah menakut-nakuti.

Hal itu berkaitan ramainya isu razia barang impor ilegal yang akan dilakukan petugas di ITC Mangga Dua dan Pasar Tanah Abang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, isu ini mencuat setelah Kementerian Perdagangan menyatakan sikap untuk memberantas barang impor ilegal.

Razia barang-barang impor ini pun meluas isunya dan membuat pedagang panik karena beberapa oknum menyatakan bahwa barang-barang yang ada di pasar juga termasuk barang ilegal.

"Ini yang membuat kekhawatiran dari para pedagang sehingga mereka saat ini membuka tutup kiosnya," ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Ia menuturkan, pedagang UMKM, pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC adalah pedagang kecil yang mendapatkan barang dari distributor tanpa mengetahui apakah itu impor atau tidak.

Perlindungan dan edukasi

Menurut Abdullah, sebagai pedagang kecil, justru para pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC seharusnya mendapatkan perlindungan atau edukasi terhadap barang-barang impor ilegal.

Pemberian edukasi ini pun menjadi tugas pemerintah agar para pegadang mengetahui mana saja yang termasuk barang impor ilegal, sekaligus bisa memberikan perlindungan kepada pegadang dari barang-barang ilegal.

"Jadi seharusnya pedagang mendapatkan edukasi bukan malah ditakut-takuti," kata dia.

"Apa sih contoh barang impor ilegal? Apa sih contoh barang impor yang dilarang? Apa sih contoh barang yang tidak boleh dijual. Itu yang harusnya diberikan informasi, bukan ditakut-takuti untuk dirazia dan seterusnya," papar Abdullah.

Jikalau akan dilakukan razia, dia meminta petugas untuk melakukannya sesuai mekanisme yang sudah di atur oleh undang-undang.

Antara lain harus menyertakan surat pemberitahuan, dan harus memberikan pengetahuan atau informasi terlebih dahulu agar pedagang mengetahui apakah barang yang dijual termasuk barang impor atau tidak, serta ilegal atau tidak.

"Pedagang Pasar Tanah Abang dan ITC memiliki kekhawatiran jika barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang impor. Padahal kami tidak tahu, itu termasuk ilegal atau tidak, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang yang dibeli dari distributor itu dianggap ilegal dan disita," ungkap dia.

Ia pun berharap kondisi yang para pedagang yang kini khawatir karena dibayangi isu razia, bisa menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pedagang kecil, tak terkecuali pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC.

"Kami berharap ini menjadi perhatian penting karena kondisi ekonomi kami cukup berat, kondisi pendapatan pedagang menurun drastis," katanya.

Abdullah menambahkan, dirinya mengimbau seluruh pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC, serta pedagang kecil lainnya untuk tidak terpengaruh atas isu-isu yang beredar dalam proses melakukan razia terhadap barang-barang ilegal.

"Kami menghimbau pedagang untuk tetap tenang dan selalu berkoordinasi dengan pedagang-pedagang yang lain agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berhembus akhir-akhir ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar. Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

“Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.