JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh masih menunggu kedatangan partai politik lain yang memiliki suara lebih besar untuk ikut mengusung Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

“Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung, partai yang besar tentu kami tunggu. Insya Allah, nanti pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).

Dengan perolehan suara 1,5 persen di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Jakarta 2024, Partai Buruh tidak dapat mengusung Anies secara mandiri.

Partai tersebut masih menunggu partai-partai besar untuk membentuk koalisi agar bisa memenuhi ambang batas pencalonan gubernur-wakil gubernur, yaitu 7,5 persen.

Di sisi lain, PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai besar di Jakarta yang hingga kini belum mendeklarasikan calon gubernur.

Hal ini semakin menarik perhatian, setelah Anies mengunjungi kantor DPD PDI-P di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024).

Kedatangan Anies ke markas besutan Megawati itu digadang-gadang untuk meyakinkan PDI-P untuk mengusungnya sebagai calon Gubernur Jakarta.

Namun, Anies masih menunggu restu dari Ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait pencalonannya.

"Saya mengikuti proses kita tubggu saja sampai teman-teman di PDI-P menyampaikan kepada saya dan itu semua menunggu arahan dari ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri)," ucap Anies.

Ketika ditanya kemungkinan dirinya bergabung sebagai kader PDI-P, Anies memilih untuk bersikap terbuka.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya saat ini sedang mempelajari ideologi partai tersebut dengan membaca buku-buku karya Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno, yang ia dapat sebagai hadiah saat berkunjung ke DPD PDI-P.

"Saya sekarang belajar dulu, pelajari dulu serta titipan yang tadi bisa saya pahami dengan baik dan bisa diskusikan dengan baik," ungkap Anies.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan dirinya tetap menghadiri Kongres ke-3 Partai Nasdem, meski Ketua Umum Nasdem Surya Paloh telah berpaling darinya di Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, Nasdem sebelumnya telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies di Jakarta. Akan tetapi, Nasdem tiba-tiba berubah haluan dan mendukung Ridwan Kamil.

"Iya saya tentu akan datang ketika diundang oleh Partai Nasdem untuk hadir di kongresnya. Tadi rasa hormat atas perjuangan bersama selama ini kebersamaan selama ini, dan Pak Surya Paloh selalu sampaikan situasi dengan terus terang. Apa adanya," ujar Anies di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024) malam.

"Dan beliau sampaikan seluruh pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kemudian menjadi keterbukaan yang bisa dimengerti," sambung dia.

Anies menjelaskan, berhubung dirinya diundang ke Kongres Nasdem, maka dirinya menghadiri undangan tersebut.

Lagipula, kata dia, mereka semua masih satu bangsa dan merupakan saudara.

"Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng. Ada saat di mana kita tidak bisa berjalan bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, dijaga terus," tuturnya.

Maka dari itu, Anies berterima kasih kepada Nasdem yang tetap mengundangnya ke pembukaan Kongres ini.

Dia lantas menggaungkan bahwa perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai.

"Kita terus komunikasi. Kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai. Perjuangannya masih panjang. Kita akan jalan bersama-sama," imbuh Anies.

Sebelumnya, Anies Baswedan masih menunggu restu dari Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan dalam Pilkada 2024.

"Saya mengikuti proses. Kita tunggu saja sampai teman-teman di PDI-P menyampaikan kepada saya dan itu semua menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” ujar Anies kepada wartawan, Minggu.

Anies juga masih menunggu kepastian terkait rencana pertemuan dengan Megawati.

“Saya menunggu,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh menyatakan dukungannya kepada mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut Anies merupakan sosok yang memiliki kedekatan dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk buruh.

“Kami sudah berkawan lama dengan pak Anies Rasyid Baswedan. Selama beliau menjabat sebagai gubernur dan keberpihakannya kepada orang-orang kecil, buruh, petani, nelayan, kaum pebisnis, semua lapisan masyarakat,” ujar Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).

Oleh karena itulah, Partai Buruh mengundang Anies untuk datang ke kantor Partai Buruh untuk bersilaturahmi, sekaligus mengharapkan Anies bisa maju pada Pilgub Jakarta 2024.

“Pada intinya, Partai Buruh mengharapkan pak Anies bisa menjadi calon Gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 Tahun 2024,” tutur Said Iqbal.

Namun, Said Iqbal juga mengakui bahwa Partai Buruh tidak memiliki suara yang cukup untuk mendukung pencalonan Anies secara langsung.

Ia berharap partai-partai besar yang memiliki suara lebih banyak dapat segera memberikan dukungannya untuk Anies Baswedan.

“Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung partai yang besar tentu kami tunggu. Insya Allah, nanti Pak Anies yang akan menjelaskan bagaimana proses politiknya,” kata dia.

Keputusan untuk mendukung Anies Baswedan ini muncul setelah Partai Buruh memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait syarat usia minimal pencalonan dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas (threshold).

Saat ini, Peraturan KPU (PKPU) yang baru sudah sesuai dengan keputusan MK, terutama terkait dengan batas usia pencalonan kepala daerah.

Said Iqbal memastikan, pada 27-29 Agustus 2024, pendaftaran calon kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan menggunakan PKPU terbaru yang telah disahkan sesuai dengan putusan MK.

“Tanggal 22 September 2024 calon gubernur atau wakil gubernur yang berusia 30 tahun atau calon bupati, wali kota, atau wakilnya berusia 25 tahun terhitung 22 September 2024. Kalau pada tanggal 22 September 2024 tidak memenuhi usia sebagaimana diatur Pasal 15 PKPU yang baru, maka ditolak pencalonannya,” ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan Partainya mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024. Iqbal mengklaim Partai Buruh akan ditemani PDIP dalam pengusungan Anies.

"Partai Buruh memang mengusung Pak Anies sebagai bakal calon gubernur. Kemungkinan PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Dua yang mengusung ya," kata Iqbal dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Ahad (25/8/2024).

Iqbal menyebut pada hari ini menyerahkan surat formulir model B1-KWK Parpol. B1-KWK ialah surat pernyataan dukungan dari partai politik kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota.

"SK pengusungan Pak Anies Baswedan oleh Partai Buruh," ujar Iqbal.

Walau demikian, Iqbal ogah mengungkap sosok calon wakil gubernur (cawagub) dari Anies. Iqbal hanya menyebut kalau cawagub Anies Baswedan bukan dari Partai Buruh karena perolehan suaranya kecil.

"Wakilnya saya nggak tahu, coba tanyakan ke PDIP," ujar Iqbal.

Tercatat, Anies sudah menyambangi kantor DPD PDIP pada 24 Agustus 2024. Pertemuan itu membuka peluang PDIP mengusung Anies. Apalagi dari segi regulasi aturannya kian berpihak pada pengusungan Anies.

Hal ini menyusul Komisi II DPR RI baru saja menyetujui revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Kesepakatan tersebut diketok dalam RDP pada hari ini. Revisi PKPU ini guna menindaklanjuti putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Isi putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 yaitu memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Kemudian ambang batas suara sah partai atau koalisi mengusulkan pasangan calon berkisar 6,5-10 persen sesuai jumlah penduduk. Sedangkan putusan MK Nomor 70 Tahun 2024 menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur harus berumur minimal 30 tahun ketika penetapan calon kepala daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi Kampung Susun Akuarium, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (25/8/2024).

Saat tiba di lokasi, Anies yang mengenakan kemeja batik dan celana panjang hitam langsung disambut antusias oleh warga setempat.

Banyak anak Kampung Akuarium datang menghampiri Anies untuk bersalaman. Tak mau kalah, ibu-ibu juga meminta berswafoto dengan Anies sembari menyapa.

"Abah, sehat?" tanya ibu itu.

Kemudian, seorang warga Kampung Akuarium juga ikut menyapa dengan berteriak, "Gubernur, Pak Anies. Harus. Wajib, harus Pak Anies biar tidak tergusur!"

Anies diketahui kerap mendatangi Kampung Akuarium. Pada Pilpres 2024, Anies juga mendatangi Kampung Akuarium untuk berkampanye.

Untuk diketahui, Kampung Akuarium dulunya digusur oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di era kepemimpinan Anies Baswedan, Pemprov DKI dan warga Kampung Akuarium sepakat membangun shelter di lahan bekas gusuran pada 2018.

Pemprov DKI akhirnya membangun kembali Kampung Akuarium. Pembangunan itu ditandai dengan peletakan batu pertama pada 17 Agustus 2020.

Hunian layak untuk warga Kampung Akuarium itu berkonsep kampung susun yang dibangun di atas lahan lebih kurang 10.300 meter. Ada 241 hunian yang terdiri dari lima blok di kawasan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Gerindra Riza Patria membantah Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dibentuk untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

“Sejujurnya, tidak sejauh itu, karena kami sendiri partai politik ingin menghadirkan kader terbaiknya untuk tampil kontestasi Pilkada,” ujar Riza dalam acara Talk Show ‘Satu Meja the Forum’ dilansir dari kanal YouTube KompasTV, Kamis (8/8/2024).

Sejauh ini, kata Riza, KIM Plus memang berusaha untuk mengusung satu pasangan calon saja di Pilkada Jakarta. Meski fakta di lapangan tidak semua partai yang tergabung di KIM Plus bisa bersatu untuk mengusung satu calon pasangan di semua daerah.

“Meskipun faktanya, tidak semuanya bisa bersatu, bahkan di banyak daerah kami dengan PDI-P (berkoalisi) banyak juga, kami dengan PKS banyak juga, dengan teman-teman NasDem juga banyak, bahkan kami dengan Golkar juga berkompetensi di beberapa daerah,” ucap Riza.

Riza pun menilai terbentuknya KIM Plus merupakan hal yang biasa saja di dalam kontestasi politik.

Di sisi lain, Gerindra juga ingin memberi kesempatan partai lain untuk bergabung dan mengusung satu pasangan calon gubernur di Pilkada Jakarta dan daerah lainnya.

“Di samping itu, kami juga ingin memberikan kesempatan partai-partai di luar KIM kami persilakan untuk dapat bergabung, tidak hanya di Jakarta, sebenarnya di banyak daerah juga bergabung dengan partai di luar KIM,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, disebut sudah sepakat mengusung Ridwan Kamil maju ke Pilkada Jakarta.

“Ya, Insya Allah di KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

KIM juga akan mengajak partai-partai lain yang sebelumnya berencana mengusung Anies Baswedan untuk mendukung Ridwan Kamil pada Pilkada 2024.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya, antusias menyambut ajakan untuk bergabung ke KIM Plus dan mengusung Ridwan Kamil.

Begitu pula dengan Partai Keadilan Sosial (PKS) yang meminta agar diajak bergabung dengan KIM Plus.

Jika KIM Plus itu benar-benar terwujud dan sepakat satu poros mendukung Ridwan Kamil, Anies Baswedan terancam tidak bisa berlaga di Pilkada 2024 karena tak ada partai politik yang mengusungnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Anies Baswedan tidak banyak berkomentar soal tawaran bergabung dalam partai politik (parpol) agar bisa melancarkan pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024.

"Nanti kita lihat ya," ujarnya singkat saat ditemui usai menjadi narasumber di acara Partai Nasdem di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Anies menekankan sejauh ini komunikasi dengan sejumlah partai masih berjalan dengan intens.

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa komunikasi dengan partai politik tidak harus seluruhnya diumumkan ke publik.

"Semua masih berjalan, memang ada percakapan-percakapan yang tidak diposting ya, tapi komunikasi dan diskusi tetap berjalan. Makanya kami optimis apa yang diharapkan oleh warga Jakarta," imbuhnya.

Adapun, Anies menyampaikan bahwa saat ini pihaknya hanya fokus untuk mengumpulkan aspirasi warga DKI Jakarta.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi modal untuk membuat Jakarta lebih baik.

"Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan bagaimana Jakarta lebih maju," ucap Anies.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin menyarankan Anies Baswedan agar bergabung ke salah satu partai politik untuk mempermudah pencalonan dirinya sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024.

Khoirudin menilai jika Anies Baswedan mau bergabung ke partai politik, maka hal itu bisa mempermudah dirinya untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, dukungan dari PKS untuk Anies tidak cukup karena partai tersebut hanya memiliki 18 kursi DPRD, sementara yang dibutuhkan minimal 22 kursi DPRD.

"Jadi sebaiknya Pak Anies ini masuk parpol sehingga terjadilah dua partai berkoalisi, itu cukup syarat untuk mengusung sendiri," tutur Khoirudin, Rabu (7/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan meyakini bahwa partai-partai yang berada di belakangnya untuk mengarungi kontestasi Pilkada Jakarta 2024 belum berhenti memberikan dukungan.

Menurutnya, semua partai politik (parpol) yang telah mendeklarasikan dukungan terhadap dirinya belum berubah sikap.

“Saya percaya (dapat dukungan parpol). Apa yang membuat saya tak percaya? Tidak ada,” tutur dia.

Kendati begitu, Anies tak menampik adanya gosip-gosip yang berseliweran terkait nasibnya di Pilkada Jakarta.

Salah satunya adalah kemungkinan PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) “Plus” dan tak mengusung dirinya.

Namun, ia meyakini sikap PKS belum berubah dan tetap mendukungnya dari belakang.

“Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip memang macam-macam,” ucap dia.

Lebih lanjut, Anies menilai, semua ini hanya spekulasi belaka.

Apalagi belum ada perubahan keputusan dari berbagai parpol terkait Pilkada.

“Semua itu hanya spekulasi-spekulasi saja. Kita lihat sekarang ini, memang sudah ada yang berubah? Belum ada yang berubah kan. Masih sama,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid mengatakan, PKS sedang membahas dan mengkaji opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) "Plus" pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Saat ini, koalisi pendukung Prabowo Subianto tersebut menyiapkan Ridwan Kamil (RK) sebagai cagub di Jakarta, serta mengajak sejumlah parpol di luar koalisi turut bergabung.

"Salah satu opsi komunikasi tersebut adalah juga membangun komunikasi politik dengan KIM, di mana RK sebagai calon definitif mereka saat ini. Opsi ini sedang dikaji dan dibahas oleh DPP PKS," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu (7/8/2024) malam.

Kholid menambahkan, sebagai partai pemenang di Jakarta, PKS sudah memutuskan bahwa kadernya harus ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta, baik sebagai cagub maupun cawagub.

Dia mengeklaim, prioritas PKS saat ini sebenarnya adalah memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman berlayar.

Maka dari itu, PKS sangat berharap Anies sebagai kandidat bisa mengantongi dukungan parpol lain untuk memenuhi kekurangan empat kursi DPRD di Jakarta supaya bisa mendapatkan tiket untuk maju.

"PKS juga terus membangun komunikasi dengan Nasdem dan PKB agar bisa memastikan pasangan Anies-Sohibul Iman berlayar," tuturnya.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada," sambung Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra mewacanakan terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus partai lain di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Namun, belum jelas calon yang akan diusung oleh KIM plus.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Aziz mengatakan, hingga saat ini belum ada nama calon yang akan diusung dari KIM plus. Artinya, KIM plus itu tidak bisa serta merta diasumsikan akan melawan calon gubernur (cagub) yang diusung PKS.

"Kita kan belum tahu pertama ya koalisi gemuk ini siapa yang dicalonkan. Jangan berasumsi dulu nanti akan melawan Pak Anies, belum tentu," kata dia kepada wartawan, Ahad (4/8/2024).

Ia menambahkan, masih ada peluang KIM plus yang diwacanakan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad akan mendukung calon yang diusung PKS. Menurut dia, semua peluang masih bisa terjadi dalam politik.

"Bisa jadi koalisi gemuk ini kan mendukung Pak Anies ya," ujar Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta itu sambil tertawa.

Ia menjelaskan, pasangan calon yang benar-benar akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta masih belum jelas. Meski partainya telah mengusung Anies-Sohibul Iman, dukungan resmi dari partai lain masih belum jelas.

Namun, ia berharap semua partai dapat mendukung Anies untuk kembali menjadi Gurbernur DKI Jakarta. Dengan begitu, tidak akan ada perpecahan politik di DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan Pak Anies ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya bisa didukung oleh semua partai ya. Jadi enggak perlu ada perpecahan atau apa, kalau semua partai dukung. Kan selesai sudah," ujar Abdul Aziz.

Menurut dia, Pilgub DKI Jakarta melawan kotak kosong bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Ia menilai hal itu lebih baik daripada melawan calon yang dipaksakan.

"Ya enggak apa-apa (lawan kotak kosong), daripada lawan kotak isi tapi enggak ada isinya," ujar dia.

Abdul Aziz mengatakan, partai juga akan realistis dalam menentukan calon yang akan diusung. Karena itu, bukan tidak mungkin seluruh partai akan mendukung Anies di Pilgub DKI Jakarta, mengingat elektabilitasnya tak terkejar oleh bakal calon lainnya.

"Saya kira belum ada yg bisa sebanding dengan beliau. Jadi kami mengajak nih semua partai, udah deh gabung saja sama koalisi kita biar Pak Anies-Sohibul Iman bisa manggung bersama di Jakarta. Kita sama-sama kelola Jakarta dengan baik ke depan," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'menyenggol' soal wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang bakal terbentuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut dia, partai harus mendengar aspirasi dari warga.

Anies mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah ajang yang dibuat agar warga dapat menentukan pilihan politiknya. Artinya, partai politik harus menyerap aspirasi warga dalam menentukan calon yang akan diusung.

"Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta, aspirasi warga Jakarta," kata dia di Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Menurut Anies, aspirasi warga itu biasanya akan diserap oleh pimpinan partai di DKI Jakarta. Karena itu, pimpinan pusat partai politik semestinya harus mendengar aspirasi tersebut. "Cek aja sama DPW-DPW semua partai, apa aspirasinya. Itu mencerminkan aspirasi mereka," kata Anies.

Diketahui, nama Anies masuk dalam usulan sejumlah partai untuk diusung menjadi cagub Jakarta. Sejumlah partai yang mengusulkan nama mantan gubernur DKI Jakarta itu antara lain adalah PKS, PKB, PDIP, dan Partai Nasdem.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, KIM sudah memiliki sejumlah alternatif pasangan calon untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Nama-nama pasangan calon itu disebut sudah ada di tangan para ketua umum partai yang tergabung dalam KIM.

Menurut dia, bukan hanya partai yang tergabung dalam KIM yang akan mengusung nama-nama itu. Ia menyebut, ada dukungan dari partai politik lainnya untuk pasangan calon yang diusung oleh KIM.

"Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju plus. Ada Koalisi Indonesia Maju plus nanti," kata dia di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui secara mengejutkan memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut. Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia mengatakan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi itu. Alasannya, Bobby dinilai memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika, Ahad (4/7/2024).

Ia menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

Selain itu, Edy dinilai tak memberikan respon ketika PKS meminta komitmennya untuk membangun Sumut. Alhasil, PKS memberikan dukungan kepada Bobby, yang lebih dulu memberikan respon positif kepada PKS. "Pak Edy, ketika kami tawarkan komitmen kesepahaman untuk membangun Sumut pun tak ada respons," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus tak mungkin membuat skenario melawan kotak kosong di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Bukan karena tidak mungkin dilakukan, melainkan karena KIM pasti akan kalah lawan kotak kosong.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, KIM plus pasti akan berupaya memunculkan lawan untuk pasangan calon yang diusung di Pilgub DKI Jakarta. Ia menilai, KIM plus tak akan berani melawan kotak kosong di Jakarta. "Tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong," kata dia kepada wartawan, yang dikutip Republika, Ahad (4/8/2024).

Ahok menilai, calon dari KIM plus pasti akan kalah apabila melawan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta. Karena itu, KIM plus pasti akan memunculkan calon yang akan dihadapi. "Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul," kata dia.

Meski demikian, syarat untuk menjadi calon dari jalur independen di DKI Jakarta tidaklah mudah. Namun, ia meyakini calon independen itu pasti akan muncul apabil koalisi KIM plus benar-benar terbentuk. "Saya kira kalau KIM plus berhasil, dia pasti akan lawan calon independen. Karena kalau dia lakukan kotak kosong akan dipermalukan. Akan habis nanti," ujar Ahok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur (cagub) Anies Baswedan santai menanggapi kemungkinan Partai Nasdem untuk menarik dukungan kepadanya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Ia tak ambil pusing apabila partai yang dipimpin Surya Paloh itu tak jadi mengusungnya.

"Semuanya mengalir saja," kata dia usai menghadiri Mukernas Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Menurut Anies, persoalan dukungan dari partai politik tak lebih dari sekadar urusan administrasi untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Alih-alih mengurus administrasi, ia mengaku ingin fokus menyusun strategi untuk mengatasi masalah di DKI Jakarta.

Ia mengatakan, saat ini masih banyak permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Permasalahan itu mulai dari lapangan pekerjaan, mahalnya biaya hidup, hingga urusan kesehatan dan pendidikan.

"Seperti saya sampaikan tadi, kami ingin fokus pada persoalan lapangan pekerjaan, mahalnya biaya hidup, persoalan kesehatan, pendidikan, lalu bantuan untuk lansia, bantuan untuk anak-anak sekolah, mahasiswa kuliah. Itu lebih penting untuk dibahas menurut saya daripada sekadar administrasi," kata dia.

Anies menilai, masih ada waktu untuk mengurus administrasi sebagai syarat maju di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, pendaftaran pasangan calon baru akan dilakukan pada akhir Agustus 2024.

"Administrasi juga toh waktunya masih akhir Agustus," kata dia.

Ia juga menanggapi perihal permintaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar dirinya mengajak partai lain untuk menjadi pengusungnya di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, saat ini pihaknya masih fokus menata strategi untuk mengatasi masalah di DKI Jakarta. Setelah strategi itu tertata, baru ia akan menyampaikan kepada partai politik untuk ikut mendukungnya.

"Saya punya kebiasaan dari dulu kan, mengerjakan dulu sampai tertata semuanya dengan baik baru menyampaikan. Jadi izinkan proses ini berjalan terus dulu," kata dia.