REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Keputusan yang sekaligus membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan itu banyak disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk dari simpatisan PKS.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli atau MTZ mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait dukungan partai kepada Ridwan Kamil. Bahkan, ia juga mendapatkan perundungan atau bully dari masyarakat karena PKS tak jadi mengusung Anies.

"Iya, jadi memang saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan, kemudian bahkan bully dari grassroot yang memang masih mencintai Pak Anies," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Ia menjelaskan, hubungan antara PKS dan Anies tetap baik meski berbeda pilihan. Bahkan, sejumlah kader PKS juga tetap menjalin silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kami sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun, itu tidak ada masalah apa ya, masalah yang besar gitu ya. Karena kita tetap menjalan silahturahim, cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan politiknya," kata dia.

MTZ menjelaskan, alasan PKS batal mengusung Anies adalah karena yang bersangkutan tak bisa menggenapkan dukungan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, sebelum adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah. Alhasil, PKS memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono, agar tetap bisa mencalonkan kadernya di Pilgub DKI Jakarta.

"Ketika sekarang sudah ada putusan, kita nanti kembalikan. Mungkin akan rapat, pasti akan rapat lagi pimpinan-pimpinan kami dari PKS, baik di DPW maupun tentu saja yang penting di DPP," kata dia.

Menurut dia, pihaknya akan mendukung apapun yang nantinya menjadi keputusan final PKS. Ketika partai memutuskan untuk tetap mengusung Ridwan Kamil-Suswono, jaringan PKS tentu akan bergerak untuk meyakinkan masyarakat memilih pasangan itu.

"Ya kami serahkan juga pada pemilih nanti, apakah masih bisa untuk ikut keputusan dari PKS atau ikut dari pilihan dari PKS, atau kemudian nanti (berseberangan). Tapi kan pilihannya juga belum final ya, masih baru kemarin deklarasi, tapi kemudian belum pendaftaran," kata dia.

MTZ menilai, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi, pendaftaran pasangan calon ke KPU baru akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

Kendati demikian, PKS menyatakan siap untuk melawan siapapun di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan. "Bahkan kalau misalnya lebih dari dua, tiga, empat (pasangan), ya kami harus tetap maju," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui dirinya bertemu dengan Anies Baswedan di Nasdem Tower, Jakarta, pada Kamis (15/8/2024) kemarin.

Paloh membantah Anies kecewa karena Nasdem membatalkan dukungan kepadanya di Pilkada Jakarta 2024.

Menurutnya, Anies adalah sosok yang cukup matang dan hebat.

"Enggak. Saya pikir dia cukup matang adik satu itu, hebat itu dia. Hehe," ujar Paloh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Paloh menjelaskan, dalam pertemuan tersebut, Anies telah menerima mengenai Nasdem yang batal memberikan dukungan di Pilkada Jakarta.

Dia mengklaim Anies tidak memiliki masalah apapun dengan Nasdem.

Paloh kembali mengungkit saat ini bukan merupakan momen yang tepat bagi Anies untuk maju Pilkada Jakarta.

"Ah, saya pikir dengan potensi yang ada pada dirinya itu, tidak bisa dipungkiri ya. Usia yang relatif muda, energik, sejumlah pengalaman sudah dilaluinya. Saya kira dia merupakan sebuah aset yang berarti juga untuk negeri ini. Ya memang bukan saat ini momentum dia, saya pikir itu biasa," jelasnya.

"Saya pikir diambil saja hikmahnya bagi dia. Kalau saya pesan sebagai kakak, menyampaikan ya biasanya di balik tantangan, kesusahan, kesedihan, di situ pasti ada peluang yang lebih hebat nantinya," sambung Paloh.

Sementara itu, Paloh merasa Anies sedang belajar dengan sekolah kehidupan.

Sekolah kehidupan, kata dia, tidak memiliki referensi text book semata.

"Ya mungkin dia belajar lebih hebat. Ini kan ada sekolah formal, ada sekolah kehidupan, dia sedang belajar dengan sekolah kehidupan. Ya kan. Tidak hanya referensi text book semata," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan terancam tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta setelah PKS mencabut dukungannya. Peluang Pilkada Jakarta hanya diikuti satu pasang calon pun menguat karena PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun terus berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Saat ini, partai berlogo banteng itu masih melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, PDIP masih berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Dengan begitu, tak hanya ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik di Jakarta.

"Sampai hari ini PDIP berkomitmen untuk mengupayakan bahwa pertarungan pilkada 2024 di DKI akan diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon yang didukung oleh partai politik," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/8/2024).

Menurut Chico, PDIP masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi di Jakarta. Namun, ia tak menyebut nama partai yang diajak berkomunikasi oleh PDIP.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan agar warga DKI Jakarta bisa memiliki alternatif pilihan dalam memilih pemimpinnya. Pasalnya, hakikat demokrasi itu adalah memberikan pilihan kepada warga untuk menentukan pemimpinnya.

"Doakan saja kami masih dapat melakukan komunikasi, menjalin komunikasi, dengan partai politik lain, dan nanti pada akhirnya membuahkan kerja sama politik, sehingga nanti warga Jakarta disuguhkan alternatif pilihan yang sesuai dengan hakikat demokrasi itu sendiri," ujar Chico.

Ia juga meminta partai politik lain juga dapat menjaga hakikat dari demokrasi itu. Ia menilai, partai politik merupakan sarana untuk memberikan edukasi politik kepada warga, bukan sekadar untuk memperoleh kekuasaan.

"Kami berharap partai politik lain juga hadir di republik ini, sebagai instrumen edukasi politik. Tidak hanya sebagai alat atau kendaraan mencapai kekuasaan, jabatan, dan keuntungan materi belaka," kata dia.

Diketahui, PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, untuk mengusung pasangan calon di Jakarta dibutuhkan minimal 22 kursi di DPRD. Artinya, PDIP harus mencari koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, potensi Anies untuk maju Pilgub DKI Jakarta masih tetap terbuka. Pasalnya, saat ini masih ada PDIP dan Partai Nasdem yang berpeluang mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

"Kalau kemudian dia (Nasdem) enggak gabung (KIM), artinya Anies masih punya kemungkinan untuk dipasangkan dengan PDI Perjuangan plus PPP," kata Ray saat dihubungi Republika, di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Syarat untuk mengusung pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta adalah memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI periode 2024-2029. Sementara itu, PDIP memiliki 15 kursi DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Partai Nasdem memiliki 11 kursi dan PPP punya satu kursi.

Koalisi antara PDIP, Partai Nasdem, dan PPP, bisa untuk mengusung pasangan calon di Jakarta. Artinya, peluang Anies untuk maju masih terbuka apabila ketiga partai itu keukeuh bergabung.

Meski demikian, Ray tak yakin, Nasdem berani melawan KIM pada Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, Nasdem malahan berpeluang untuk masuk bergabung dengan KIM. Apalagi, Surya Paloh adalah ketua umum pertama yang dari kubu lawan yang menyambut hangat kedatangan Prabowo di Nasdem Tower.

"Aku tidak terlalu yakin Nasdem tidak ikut ke KIM. Dia punya potensi untuk gabung juga dengan KIM," kata Ray.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan masih menunjukkan optimisme terkait Pilkada Jakarta 2024 meski Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belakangan memperlihatkan sinyal mencabut dukungan untuk dirinya.

Seperti diketahui, sejak Juni 2024 lalu, PKS mengumumkan akan mengusung Anies dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

Namun, beberapa hari terakhir, partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu menunjukkan gelagat bakal bermanuver. Berembus isu PKS akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju dan ikut mengusung Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta.

Menanggapi kabar itu, Anies semula menyatakan bahwa belum ada perubahan sikap partai politik terkait pilkada.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu pun mengaku akan memperjuangkan aspirasi warga Jakarta andai kembali maju di pilkada dan terpilih kembali sebagai gubernur.

“Saya siap memperjuangkan warga Jakarta. Biarkan prosesnya berjalan ya, karena sampai saat ini belum ada yang berubah (terkait keputusan politik),” ujar Anies saat blusukan ke Kampung Elektro, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (8/8/2024).

Kemungkinan gagal

Teranyar, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zainudin Paru terang-terangan mengatakan, niatan partainya untuk mengusung Anies-Sohibul sudah berada di titik nadir.

Zainudin tak menampik bahwa PKS kemungkinan besar mencabut dukungan untuk Anies karena kekurangan jumlah kursi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.

“Karena baru dapat SK (surat keputusan) usungan dari PKS, Anies dan Sohibul Iman (Aman) kemungkinan gagal jadi cagub/cawagub di Pilkada Jakarta,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Oleh PKS, Anies dianggap gagal menggandeng partai lain untuk berkoalisi sebagai syarat memenuhi ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

“Kami memberikan tenggat waktu hingga 4 Agustus kepada Anies untuk mendapatkan partai koalisi dan menggenapkan sisa empat kursi sebagai syarat pencalonan, tetapi sudah lewat,” sambung dia.

Oleh karena tak ada partai koalisi yang bisa dirangkul untuk mengusung Anies-Sohibul, lanjut Zainudin, PKS akan mengumumkan sikapnya terkait Pilkada Jakarta dalam waktu dekat.

Ia juga berterima kasih kepada Anies karena telah membangun Jakarta selama menjabat sebagai gubernur periode 2017-2022.

“Kemungkinan dalam waktu satu dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur yang akan diusung oleh PKS. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan Pak Anies dan PKS selama ini dalam memimpin dan membangun Jakarta,” imbuh dia.

Diketahui, untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024, PKS harus berkoalisi dengan partai lainnya. Sebab, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, PKS hanya berpotensi mengantongi 18 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

Sementara, untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta, butuh sedikitnya 22 kursi DPRD.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan paling sedikit 20 persen kursi dari jumlah total kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Belum dapat kabar resmi

Menanggapi pernyataan Zainudin, Anies mengaku belum mendengar pengumuman resmi mengenai perubahan sikap PKS.

"Alhamdulilah, secara resmi kami belum mendengar apa-apa," ungkap Anies di sela blusukan di kawasan Taman Kota, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Meski demikian, Anies tak membantah bahwa dirinya sudah mendengar desas-desus tersebut. Namun, Anies menganggap kabar itu sebagai angin lalu.

"Kalau kabar-kabar angin itu banyak sekali ya. Spekulasi juga banyak sekali. Makanya kita ikuti sikap resmi saja, karena itulah yang menjadi rujukan kita," kata dia.

Tak hanya andalkan PKS

Lebih lanjut, Anies menerangkan, dirinya tak hanya menjalin komunikasi dengan PKS. Ia mengaku menjalin komunikasi dengan banyak partai terkait Pilkada Jakarta, termasuk PDI Perjuangan.

"Kita komunikasi dengan semua. Dengan PDI-P ada komunikasi, dengan partai-partai yang lain ada komunikasi. Terus kita jaga komunikasinya," kata Anies saat ditemui di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/8/2024).

Anies menyampaikan, dirinya ingin aspirasi warga Jakarta dapat tersalurkan oleh partai. Ia tak mau Pilkada Jakarta 2024 hanya diatur oleh segelintir orang yang punya kepentingan.

"Jadi ini yang saya berkali-kali tegaskan, ini hari-hari di mana banyak harus memutuskan antara menyuarakan aspirasi rakyat atau menaati kemauan satu-dua orang. Ini yang sekarang sedang terjadi," jelas Anies.

"Nah, saya melihat ini demokrasi kita. Mari kita jaga demokrasi kita," lanjut dia.

Di lain sisi, Anies juga tak mempermasalahkan jika PKS menjalin komunikasi dengan KIM yang berencana mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Menurutnya, setiap peserta politik berhak menjalin hubungan.

Ia pun mengaku akan menghormati apa pun keputusan yang diambil PKS terkait Pilkada Jakarta ke depan.

"Pokoknya kita hormati proses yang ada di setiap partai. Saya akan menghormati putusan yang akan datang, sebagaimana saya menghormati putusan yang kemarin," imbuh dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membatalkan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Dalam siniarnya yang ditayangkan pada Sabtu (10/8/2024), PKS belakangan terkesan mencari-cari pembenaran untuk akhirnya tidak mendukung Anies.

"Kalau mencari pembenaran enak bener kita ya kan, kalau sekadar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai, partai dia, kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai," kata Refly.

Menurut Refly, jika memang PKS meninggalkan Anies, lama-lama partai itu akan ditinggalkan orang. Refly pun mengakui tidak akan memilih partai lain setelah Anies mereka tinggalkan. Namun, Refly akan menunggu posisi terakhir PKS hingga tenggat pendaftaran pasangan cagub-cawagub ke KPUD DKI Jakarta pada akhir Agustus ini.

"Lalu apakh saya akan memilih (partai) yang lain, enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terkahir, karena yang saya inginkan partai yang memperjuangkan nilai value, pertanyaan adalah dalam rentang waktu yang panjang (PKS) akan tergoda, karena itu anda akan di-punished pada periode itu saja, kalau dulu kita pilih PKS besok kita nggak akan pilih lagi, kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi, ya itu dinamika namanya voters. klo elite politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis."

Pada hari ini, DPP PKS mengungkapkan bahwa, dukungan untuk Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku alias kedaluwarsa. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid juga menyebut PKS terus mengkaji opsi lain dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Tapi ia belum mau menyebut kepada siapa dukungan PKS berlabuh di Pilkada 2024.

"Maka DPP memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya," ucap Kholid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap dukungan bagi Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 sudah tak lagi berlaku. Hal tersebut sesuai dengan tanggal surat rekomendasi yang diberikan kepada Anies.

"Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies-Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS pada Sabtu (9/8/2024).

Kholid menyebut sampai sekarang PKS tak kunjung memperoleh surat rekomendasi dari partai lain guna mengusung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Sebab, PKS kekurangan syarat minimal empat kursi kalau mau mengusung Anies sendirian.

"Tentu sebagai partai politik ketika kita belum memenuhi kursi tadi kandidat yang kita usung tidak bisa berlayar hingga saat ini," ucap Kholid.

Atas dasar itulah, PKS memilih meneruskan komunikasi dengan partai lain dalam rangka pengusungan Cagub-Cawagub di Pilgub Jakarta. PKS mengakui adanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi," ujar Kholid.

Kholid juga menyebut PKS terus mengkaji opsi lain dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Tapi ia belum mau menyebut kepada siapa dukungan PKS berlabuh di Pilkada 2024.

"Maka DPP memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya," ucap Kholid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari PKS soal rencana pembatalan dukungan terhadap dirinya di Pilkada Jakarta.

"Alhamdulilah, secara resmi kami belum mendengar apa-apa," ungkap Anies di sela blusukan di kawasan Taman Kota, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Meski demikian, Anies mengaku sudah mendengar hembusan kabar itu. Tetapi ia menganggapnya sebagai angin lalu. Sebab, bukan resmi dari PKS.

"Kalau kabar-kabar angin itu banyak sekali ya. Spekulasi juga banyak sekali. Makanya kita ikuti sikap resmi saja, karena itulah yang menjadi rujukan kita," ujar Anies.

Ia menyadari semua kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Apalagi, pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta baru dibuka tanggal 27 Agustus 2024 mendatang.

“Kita tahu bahwa proses pendaftaran itu dibuka pada 27-29 Agustus 2024, masih berapa hari minggu lagi, kita lihat saja perkembangannya,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengatakan, Anies Baswedan kemungkinan besar batal maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

"Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Sohibul Iman (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub/Cawagub di Pilkada Jakarta," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat.

Zainudin mengatakan, pasangan Anies-Sohibul kemungkinan gagal berlayar karena tak ada partai koalisi yang turut mendukung.

Diketahui, hanya PKS saja yang mendeklarasikan dukungan terhadap Anies-Sohibul sampai detik ini.

"Kami memberikan tenggat waktu hingga 4 Agustus kepada Anies untuk mendapatkan partai koalisi dan menggenapkan sisa empat kursi sebagai syarat pencalonan, tetapi sudah lewat," tutur dia.

Karena tak ada partai koalisi yang bisa dirangkul untuk mengusung Anies-Sohibul, lanjut Zainudin, PKS akan mengumumkan sikapnya terkait Pilkada Jakarta dalam waktu dekat.

Ia juga mengucapkan berterima kasih kepada Anies karena telah membangun Jakarta selama menjadi gubernur periode 2017-2022.

"Kemungkinan dalam waktu satu dua hari ke depan sudah ada kepastian calon gubernur yang akan diusung oleh PKS. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan Pak Anies dan PKS selama ini dalam memimpin dan membangun Jakarta," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerja sama yang sudah dibangun Anies Baswedan dengan partai politik membuat dirinya enggan mengambil jalur independen meski memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta.

Hal itu disampaikan Anies usai blusukan di Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

“Saya telah bekerja sama dengan partai politik sejak lama,” kata dia saat menjawab pertanyaan awak media berkait alasannya tak ambil jalur independen untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta.

Karena kerja sama sudah berlangsung lama, lanjut Anies, percakapan antara dirinya dengan partai politik pun sangat panjang.

Karena alasan itu, Anies tak pernah punya keinginan maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta melalui jalur independen.

“Bahkan percakapan dengan partai politik sudah panjang, jadi kita terus bekerja bersama dengan partai,” tutur dia.

Di lain sisi, meski belum ada kejelasan terkait partai politik yang akan mengusungnya di Pilkada Jakarta, Anies mengaku bahwa dirinya masih intens berkomunikasi dengan berbagai partai.

Anies melakukan komunikasi dan diskusi terbuka terkait kans dirinya bertarung di Pilkada Jakarta.

“Komunikasi dengan partai politik masih ada, semua partai. Intinya semua komunikasi berjalan dan ada yang sudah mengumumkan di awal, ada yang belum bisa mengumumkan di awal,” ucap Anies.

Diberitakan sebelumnya, lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tiga nama yang memiliki elektabilitas tinggi di Pilkada Jakarta 2024.

Tiga nama tersebut yaitu Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Ridwan Kamil.

Munculnya nama Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil diperoleh berdasarkan jajak pendapat yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 18-26 Juni 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ketiga nama di atas selalu konsisten menempati posisi tiga teratas dalam berbagai simulasi.

Dalam simulasi terbuka atau top of mind misal. Anies berada di peringkat teratas diikuti oleh Ahok dan Ridwan Kamil.

Anies tercatat memiliki elektabilitas 39,7 persen, Ahok 23,8 persen, dan Ridwan Kamil 13,1 persen.

Kemudian, ketiga nama di atas kembali bertengger di posisi teratas dalam simulasi semi terbuka yang memiliki pilihan 40 nama.

Anies memiliki elektabilitas 41,7 persen, Ahok 26 persen, dan Ridwan Kamil 15,4 persen.

Hal serupa lalu terus berlanjut dalam beberapa simulasi lain dan posisinya tak pernah berubah. Anies selalu teratas, Ahok posisi kedua, dan Ridwan Kamil posisi ketiga.

“Jadi tiga nama ini selalu berada di peringkat teratas di berbagai simulasi. Mulai dari simulasi terbuka, semi terbuka, 16 nama, 11 nama, 9 nama, 4 nama, dan 3 nama,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring, Kamis (25/7/2024).

Berdasarkan data itu, Burhanuddin menilai, peluang munculnya kuda hitam dalam Pilkada Jakarta akan sangat minim.

Kalau pun menyempatkan predikat kuda hitam, mungkin yang bisa disebut kuda hitam justru Ahok dan Ridwan Kamil.

Pasalnya, Anies dalam berbagai simulasi selalu berada di posisi teratas.

“Kemungkinan munculnya kuda hitam di luar dari tiga nama teratas ini sangat kecil. Kenapa begitu, karena pilihan warga sudah sangat mengerucut,” ungkap Burhanuddin.

“Jadi kalau mau berharap ada kuda hitam, ya antara Ahok dan Ridwan Kamil. Di luar itu saya rasa cukup berat,” sambung dia.

Berikut ini hasil survei berdasarkan berbagai simulasi yang dilakukan Indikator Politik Indonesia:

Simulasi terbuka atau top of mind:

Anies Baswedan 39,7 persen

Ahok 23,8 persen

Ridwan Kamil 16,1 persen

Simulasi semi terbuka atau 40 nama:

Anies Baswedan 41,7 persen

Ahok 27 persen

Ridwan Kamil 15,4 persen

Simulasi 16 nama:

Anies Baswedan 41,9 persen

Ahok 27,9 persen

Ridwan Kamil 17,3 persen

Simulasi 11 nama:

Anies Baswedan 42,1 persen

Ahok 28,6 persen

Ridwan Kamil 17 persen

Simulasi 9 nama:

Anies Baswedan 42,7 persen

Ahok 29,2 persen

Ridwan Kamil 18,3 persen

Simulasi 4 nama:

Anies Baswedan 43,5 persen

Ahok 30,5 persen

Ridwan Kamil 13,5 persen

Simulasi 3 nama:

Anies Baswedan 43,8 persen

Ahok 32,1 persen

Ridwan Kamil 18,9 persen

Sebagai informasi, penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 800 responden berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah.

Margin of error survei sebesar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan mengaku memahami apa yang dimaksud Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto terkait dugaan ‘penjegalan’ pencalonannya sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Kepada awak media, Anies mengaku, merasakan hal serupa seperti laporan yang diterima Hasto.

“Ya, saya sudah dengar komentarnya Pak Sekjen PDIP, I feel you, Pak Hasto,” ujar dia usai blusukan di Taman Kota, Kembangan Utara, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Komentar ini berbanding terbalik dengan respons Anies ketika ditanya isu serupa kemarin, Kamis (8/8/2024).

Usai blusukan di Kampung Elektro, Penjaringan, Jakarta Utara, Anies justru menjawab pertanyaan awak media dengan tak serius.

Ia berkelakar bahwa dirinya tak merasa dijegal lantaran selama berjalan kaki mendapatkan banyak sambutan dari warga.

“Alhamdulillah saya jalan-jalan di kampung tidak ada yang jegal tuh. Di kampung tadi (Kampung Elektro), ketika saya jalan ada yang sorak-sorai, suasananya gegap gempita dan ceria,” ungkap dia.

Anies bahkan mengatakan bahwa temuan Hasto hanya spekulasi belaka.

“Terkait spekulasi-spekulasi itu, kita lihat saja nanti, ya,” lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya menerima informasi ada upaya pihak tertentu mengganjal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto ditemui di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis.

Ini ia sampaikan saat ditanya mengenai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan sinyal meninggalkan Anies dari Pilkada Jakarta.

Namun, Hasto tak menyebutkan siapa pihak yang dimaksud berupaya mengganjal pencalonan Anies itu.

Menurut Hasto, jika tindakan itu benar, bisa dipastikan demokrasi akan berjalan tidak sehat.

"Karena itulah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapa pun partai mana pun, kader mana pun karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," ungkap Hasto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis anggapan bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus atau "KIM Plus" dibentuk untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Ia menyampaikan, KIM Plus menghormati kedaulatan partai politik untuk mengusung atau mencalonkan tokoh tertentu di Pilkada.

"KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Tidak hanya sebatas Pilkada," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dasco turut mengungkit Indonesia yang menerapkan demokrasi di atas segalanya.

Demokrasi itu, jelas Dasco, akan terlihat ketika tidak ada larangan kepada partai politik untuk mengusung calon tertentu.

"Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga enggak bisa melarang," ujar Wakil Ketua DPR ini.

Di sisi lain, ia juga mengeklaim tidak ada janji-janji yang diberikan kepada partai politik yang baru bergabung ke KIM.

Menurutnya, keputusan mereka bergabung ke KIM Plus untuk tujuan pembangunan Indonesia secara umum, dan Jakarta secara khusus.

"Ya enggak ada tukar guling-tukar guling. Yang ada bagaimana menyinkronkan KIM dan plusnya untuk membangun Indonesia yang lebih maju ke depan. Dan di Daerah Khusus Jakarta," pungkas Dasco.

Diberitakan sebelumnya, wacana "KIM Plus" untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024 dianggap masih lekat residu persaingan dalam pemilihan presiden (Pilpres) lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra, "KIM Plus" masih menargetkan supaya tetap bisa menguasai Jakarta karena kehendak buat menghalangi langkah Anies Baswedan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

"Keinginan KIM menghalangi Anies sangat mungkin kelanjutan Pilpres, terlebih KIM tetap sama dan berada di pengarahan Presiden yang juga sama," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin.

"Sehingga sangat mungkin ada upaya untuk membuat Jakarta berada di kekuasaan mereka," sambung Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nasdem yang memberi sinyal batal mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 disebut tengah ada tawar-menawar politik.

"Sikap PKB dan Nasdem, yang siap menarik diri merupakan sinyal adanya tawar menawar politik kuat yang sedang berjalan," ujar Pengamat politik dari UIN Jakarta Zaki Mubarak saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (3/8/2024).

Menurut Zaki, sejauh ini Koalisi Indonesia Maju (KIM) terus merayu partai pendukung Anies untuk dapat bergabung. Salah satu yang ditawarkan adalah jatah kursi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"PKB saat ini posisinya rentan untuk kehilangan menterinya di kabinet baru jika berada diluar pemerintahan," kata Zaki.

Menurut Zaki, keputusan PKB membuka peluang batal mendukung Anies karena melihat resiko politik yang besar. Apalagi, saat ini sedang berseteru dengan sejumlah politisi NU.

"Risiko politiknya terlalu besar jika itu terjadi. Apalagi saat ini sedang berseteru dengan sejumlah politisi NU yang siap take over. Tampaknya, situasi semacam itulah yang membuka opsi bagi PKB untuk mengajukan calon lain," kata Zaki.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, ada peluang partainya batal mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies pada Pilkada Jakarta 2024.

"Semua serba mungkin," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Jazilul mengatakan, hal tersebut dapat terjadi apabila PKB memutuskan bergabung ke barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada Jakarta.

Ia mengatakan, PKB sudah menerima tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.

"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," ujar Jazilul.

Sementara itu, Partai Nasdem dalam beberapa waktu terakhir terus-menerus memberi sinyal bahwa bisa saja mereka mencabut rekomendasi dukungan dari Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Sinyal itu dimunculkan pertama kali oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 25 Juli 2024 lalu.

Sahroni mengingatkan bahwa politik bersifat dinamis, sehingga apa pun rekomendasi yang dikeluarkan oleh sebuah partai masih sangat mungkin untuk berubah.

"Kan politik itu sangat dinamis ya. Kan bukan berarti pada putusan-putusan final terkait dengan rekomendasi misalnya, itu bisa saja berubah. Tapi kita enggak tahu proses dinamika politik yang akan berjalan selanjutnya," ujar Sahroni di Nasdem Tower, Jakarta.