JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden BEM Universitas Brawijaya Satria Naufal dan Presiden BEM UI Verrel Uziel, diduga mengalami intimidasi dan tindakan kasar dari polisi saat mengikuti aksi "Kawal Putusan MK" dan tolak revisi Undang-Undang Pilkada.

Menurut salah satu demonstran, Mazzay Makarim, insiden terjadi setelah keduanya berhasil meloloskan diri dengan melompati pembatas tol.

"Ketika berhasil melewati pembatas Tol, aparat polisi dengan kendaraan sepeda motor masuk ke tol lalu mengintimidasi Satria dan Verrel," ujar Mazzay saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

"Kondisinya, mereka benar-benar hanya berdua di sana," tambahnya.

Setelah itu, keduanya dikelilingi oleh polisi yang menggunakan sepeda motor sambil meneriakkan kata-kata kasar.

"Polisi mengelilingi mereka berdua, berputar-putar dengan sepeda motor sembari meneriakkan kalimat, 'Pulang lu kon***'," kata Mazzay.

Tidak hanya itu, keduanya juga diduga menerima tindakan represif dari polisi meski sudah dalam kondisi terluka.

"Ada pemukulan dari aparat kepolisian terhadap dua orang tersebut. Padahal sudah dalam kondisi terluka dan sedang berupaya mengamankan diri," tutur dia.

Mazzay kemudian membantu membawa Satria dan Verrel ke RS Bhakti Mulia, KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat menggunakan taksi. "Jam pastinya kurang tahu tapi dua-duanya dibawa menggunakan taksi," imbuhnya.

Akibat kejadian ini, Satria mengalami luka di bagian bawah perut karena tertusuk duri pagar saat melarikan diri.

"Satria luka di bagian perut bawah. Sedang pengobatan dan pemeriksaan lebih lanjut (USG)," ujar Mazzay. Sementara itu, Verrel mengalami luka di tangan kiri dan harus menerima 11 jahitan.

Aksi di depan Gedung DPR RI ini adalah reaksi dari berbagai aliansi masyarakat yang menolak RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengubah aturan mengenai ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

Threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik kini disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen, seperti yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilu legislatif sebelumnya.

Namun, sehari setelah Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi UU Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berusaha mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold yang hanya berlaku bagi partai politik tanpa kursi di DPRD.

Ketentuan ini ditambahkan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas hanya dalam waktu sekitar 3 jam rapat.

Namun, Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pada pemilu tetap berlaku untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, telah memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

“Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," kata Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Dasco juga menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga tidak mungkin DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa depan atau saat hari pendaftaran Pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, Jagad maya pada Rabu (21/8/2024), ramai 'menyuarakan' alarm tanda bahaya menyikapi langkahDPR menggelar rapat pembahasan RUU Pilkada sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persyaratan pencalonan calon kepala daerah. DPR dinilai melakukan akrobat politik untuk menafikkan putusan MKNomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah syarat pengusungan pasangan calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Salah satu isi putusan tersebut, partai politik atau gabungan partai politik boleh mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Jakarta dengan syarat 7,5 persen suara sah pemilu terakhir.

Gambar 'Peringatan Darurat' muncul pada Rabu siang dengan ilustrasi lambang garuda berlatar warna biru. Seiring dengan viralnya gambar 'Peringatan Darurat' itu, tagar #KawalPutusanMK menjadi topik trending bahkan di dunia.

Islam mengajarkan, para pemimpin di manapun berada hendaknya selalu takut kepada Allah SWT.Jika mindset ini menjadi fondasi kepemimpinannya, kerusakan dan segala bentuk kezaliman itu tidak akan terjadi. Ridha-Nya adalah tujuan utamanya.

عن ابن عمر رضي الله عنهماعن النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انه قَالَ – أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رعيته وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ألا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya." (HR Muslim).

Doa Rasulullah untuk pejabat yang mempersulit rakyat..

Seorang pemimpin negara maupun pejabat mengemban tugas mulia dan tanggung jawab yang besar dalam mengurusi rakyat di berbagai aspek kehidupan. Namun apa jadinya jika seorang pejabat justru malah mempersulit kehidupan rakyat?

Diriwayatkan dari Aisyah RA, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah doa yang dikhususkan untuk orang-orang yang memegang jabatan. Dalam Shahih Muslim, Aisyah RA meriwayatkan bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan doa di rumahnya. Beliau SAW berdoa sebagaimana berikut ini:

اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ

Latin:

Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fa syaqqo 'alaihim fasyquq 'alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farofaqo bihim farfuq bihi

Terjemahan:

"Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan untuk mengurusi umatku lalu dia mempersulit mereka, maka persulit jugalah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan untuk mengurusi umatku lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pulalah dia." (HR. Muslim).

Hadits tersebut memberikan petunjuk bahwa jabatan di pemerintahan yang diemban oleh seseorang merupakan amanah berdasarkan nilai dan kemampuan yang disertai ilmu dan pemahaman.

Jika seseorang yang memiliki jabatan yang dengannya dia memiliki kewenangan dan tanggung jawab, lalu malah mempersulit kehidupan rakyatnya, maka celakalah pula ia dalam berbagai urusannya sebagai balasan.

Sebaliknya, bila seseorang telah diberi amanah atau tanggung jawab memimpin rakyat lalu dengannya dia memberi pertolongan kepada rakyatnya sesuai perintah Allah dan rasul-Nya, maka urusan yang dihadapi dalam hidupnya juga akan diberi pertolongan.

Al Rifqu dalam hadits tersebut berarti memimpin rakyat dengan penuh ketakwaan kepada Allah dan mengikuti tuntunan rasul-Nya serta bersikap baik kepada rakyat. Tidak menyulitkan rakyat dan justru memberi kemudahan kepada rakyatnya.

Hadits itu juga mengandung doa untuk mempermudah urusan seorang pejabat sebagaimana ia memberikan kemudahan kepada rakyat. Dalam hadits itu juga terkandung peringatan untuk tidak mempersulit kehidupan rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Juga berusaha mencegah datangnya kesulitan yang didera rakyat, serta tidak lalai terhadap keadaan rakyat.

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pekerjaan (pada sebuah jabatan pemerintahan) itu adalah amanah, yang pada hari kiamat kelak dipertanggungjawabkan dengan risiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya dengan baik." (HR Muslim).

Generasi saleh terdahulu selalu memegang hal tersebut. Merenungkan apa saja hak-hak yang mereka miliki, menjaga amanah yang diberikan, dan mengatasi berbagai ketidakadilan yang dialami orang-orang.