JAKARTA, KOMPAS.com - Pengendara motor, Rizky Widyanto (28) mengatakan, seharusnya pemerintahan hanya memberikan opsi saja terkait wacana pemilik kendaraan wajib membayar asuransi third party liability (TPL) mulai 2025.

Jika diwajibkan, hal tersebut justru memberatkan masyarakat.

“Sebenarnya keberatan. Soal asuransi ini kan harusnya opsional, yang mau-mau saja,” kata Rizky kepada Kompas.com, Senin (22/7/2024).

“Buat opsi saja, add on gitu. Tapi, memangnya pernah pemerintahan kasih opsi?” lanjutnya.

Senada dengan Rizky, pengendara motor bernama Akhmad Kamaluddin (27) berharap pemerintah tidak mewajibkan pembayaran asuransi TPL kendaraan.

“Pemerintah tidak boleh mewajibkan. Pemerintah tidak bisa memaksa rakyat untuk mewajibkan ini. Enggak boleh, biarkan rakyat memilih sendiri. Kalau menguntungkan, pasti rakyat akan ikut. Tapi, kalau tidak menguntungkan seperti Tapera, ya buat apa? Enggak berguna,” ujar Akhmad.

Akhmad juga mempertanyakan mekanisme klaim asuransi apabila kebijakan tersebut dilaksanakan pada tahun depan.

“Kalau secara klaim ribet, ya buat apa juga? Mau di-cover sedemikian rupa, kalau klaimnya ribet, ya masyarakat pasti, 'ah ogah banget, susah', gitu. Syarat-syaratnya itu pasti yang bikin ribet,” tutur dia.

Maksum (54), pengemudi ojek online (ojol) mengaku tidak setuju dengan adanya wacana tersebut.

Pasalnya, pengeluaran dalam jangka waktu tertentu akan terus bertambah.

“Enggak setuju, apa-apa sekarang kayaknya pemerintah duit mulu. Rakyat kan juga punya biaya hidup, bayar ini dan itu,” pungkas Maksum.

Sebagai informasi, pemerintah akan mewajibkan seluruh kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil, didaftarkan asuransi third party liability (TPL) mulai 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Dengan asuransi ini, setiap perbuatan atau tindakan yang merugikan orang lain atau korban akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan kendaraan maupun fasilitas.

Korban akan menerima ganti kerugian secara material dan santunan dari asuransi jika kendaraan sudah didaftarkan asuransi TPL.

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu pengendara motor, Heru (51), mengaku tidak setuju dengan rencana kendaraan wajib asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Heru menilai TPL yang memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga akan menambah beban pengeluarannya karena tanggungan premi asuransi.

Kata Heru, sebaiknya asuransi TPL bersifat tidak wajib.

“Enggak setuju karena kalau mau Jasa Raharja diperluas saja. Asuransi kan pilihan kita, mau atau tidak. Toh kerusakan ditanggung atau tidak ditanggung itu tanggung jawab kita,” ujar Heru saat diwawancarai Kompas.com, Senin (22/7/2024)

Pengendara sepeda motor lainnya, Andi (31) juga mengungkapkan hal serupa.

Menurut dia, rencana ini memang baik, tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor memiliki dana lebih untuk membayar premi asuransi.

“Niatnya memang bagus, tetapi saya tidak setuju apalagi kalau sifatnya wajib. Kasihan orang yang tidak punya uang buat bayar asuransi. Tertekan nanti warga kalau sifatnya wajib,” ujarnya.

Putra (44) juga merasa tidak setuju soal rencana yang akan dilaksanakan pada 2025.

Ia khawatir, TPL sama dengan asuransi lainnya yang sulit untuk diklaim.

“Saya tidak setuju. Nanti sama saja kayak asuransi yang lain, khawatirnya lama buat diklaim, korbannya sudah sembuh, asuransinya belum juga cair, takutnya gitu saja,” ujar Putra.

Adapun pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor untuk diikutsertakan asuransi TPL mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Dengan asuransi ini, apabila kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, penerapan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

Adapun rencana pemberlakuan asuransi TPL bagian dari implementasi dari Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.

“Asuransi kendaraan TPL masih menunggu terbitnya PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program,” ujar Ogi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

BOGOR, KOMPAS.com - Salah satu pengendara motor, Heru (51), mengaku tidak setuju dengan rencana kendaraan wajib asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Heru menilai TPL yang memberikan perlindungan terhadap tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga akan menambah beban pengeluarannya karena tanggungan premi asuransi.

Kata Heru, sebaiknya asuransi TPL bersifat tidak wajib.

“Enggak setuju karena kalau mau Jasa Raharja diperluas saja. Asuransi kan pilihan kita, mau atau tidak. Toh kerusakan ditanggung atau tidak ditanggung itu tanggung jawab kita,” ujar Heru saat diwawancarai Kompas.com, Senin (22/7/2024)

Pengendara sepeda motor lainnya, Andi (31) juga mengungkapkan hal serupa.

Menurut dia, rencana ini memang baik, tetapi tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor memiliki dana lebih untuk membayar premi asuransi.

“Niatnya memang bagus, tetapi saya tidak setuju apalagi kalau sifatnya wajib. Kasihan orang yang tidak punya uang buat bayar asuransi. Tertekan nanti warga kalau sifatnya wajib,” ujarnya.

Putra (44) juga merasa tidak setuju soal rencana yang akan dilaksanakan pada 2025.

Ia khawatir, TPL sama dengan asuransi lainnya yang sulit untuk diklaim.

“Saya tidak setuju. Nanti sama saja kayak asuransi yang lain, khawatirnya lama buat diklaim, korbannya sudah sembuh, asuransinya belum juga cair, takutnya gitu saja,” ujar Putra.

Adapun pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor untuk diikutsertakan asuransi TPL mulai Januari 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Dengan asuransi ini, apabila kendaraan menyebabkan kerugian pada orang lain akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan, penerapan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

Adapun rencana pemberlakuan asuransi TPL bagian dari implementasi dari Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.

“Asuransi kendaraan TPL masih menunggu terbitnya PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program,” ujar Ogi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal rencana pemerintah mewajibkan seluruh kendaraan bermotor, seperti motor dan mobil, didaftarkan asuransi third party liability (TPL) mulai 2025.

TPL adalah asuransi yang menanggung risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Dengan asuransi ini, setiap perbuatan atau tindakan yang merugikan orang lain atau korban akan ditanggung oleh asuransi.

Untuk pemilik kendaraan bermotor, asuransi TPL akan menanggung risiko tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga saat kendaraan yang ditumpangi menimbulkan kerugian pada orang lain.

Sebagai contoh, seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan kendaraan maupun fasilitas.

Korban akan menerima ganti kerugian secara material dan santunan dari asuransi jika kendaraan sudah didaftarkan asuransi TPL.

Mengacu payung hukum yang berlaku, penerapan kebijakan ini dilakukan maksimal pada Januari 2025.

Lantas, bagaimana penjelasan OJK? Simak penjelasan berikut ini.

Kapan motor dan mobil wajib asuransi TPL?

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut, penerapan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).

“Asuransi kendaraan TPL masih menunggu terbitnya PP sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program,” ujar Ogi, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Ogi menyampaikan, rencana pemberlakukan asuransi TPL bagian dari implementasi dari Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.

Amanat UU PPSK tersebut diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama dua tahun sejak aturan ini diundangkan, atau pada awal 2025.

“Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut,” jelas Ogi.

Apa tujuan motor dan mobil wajib asuransi TPL?

Ogi menyampaikan, penerapan asuransi TPL bagi kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.

Ia juga menyebut, masyarakat akan terlindungi karena beban finansial yang harus ditanggung jika terjadi kecelakaan menjadi berkurang.

Selain itu, asuransi TPL juga diharapkan melahirkan perilaku berkendara di jalan raya secara lebih baik.

“Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” imbuh Ogi.

Tantangan penerapan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor

Dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024), Ogi menjelaskan sederet tantangan dalam proses penerapan asuransi TPL.

Salah satunya harmonisasi kebijakan pada lembaga atau instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan serta sosialisasi pada masyarakat luas.

Tantangan lainnya adalah mekanisme penyelenggaraan program asuransi wajib yang harus mudah, efisien, dan tidak memberatkan masyarakat.

Ogi menjelaskan, saat ini pembelian kendaraan bermotor secara kredit sudah dilengkapi dengan kewajiban asuransi bagi kendaraan tersebut.

Bila PP soal asuransi TPL sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terbit, maka setiap pemilik kendaraan bermotor wajib menambahkan risiko TPL dalam pembelian asuransi kendaraan bermotor.

Pelaksanaan asuransi tersebut juga akan dijalankan secara kompetitif dan dapat diselenggarakan secara individual maupun konsorsium.