Jakarta -

Bangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan segera diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gedung kantor presiden ini merupakan ikon di IKN dengan desain berbentuk burung garuda raksasa.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, dalam 100 hari pertama masa jabatannya akan diresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya ialah Istana Garuda ini.

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," kata Diana, ditemui di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Selain Istana Garuda, Diana menambahkan, juga akan ada peresmian waduk, pasar, hingga stadion. Infrastruktur-infrastruktur tersebut saat ini telah rampung dan siap diresmikan.

"Juga ada waduk juga, kemudian ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin nanti kita resmikan," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait waktu peresmiannya, Diana belum dapat menjawab. Meski begitu, ia memastikan peresmiannya akan dilakukan langsung oleh Prabowo.

"(Diresmikan oleh) Presiden (Prabowo) insyaallah. Ya nunggu, jangan nanya sama saya (waktunya), nanyanya sama presiden," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, di IKN, total ada dua bangunan istana, antara lain Istana Negara dan Istana Garuda. Adapun bangunan Istana Negara baru diresmikan oleh Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) pada pertengahan bulan Oktober lalu.

Meski belum diresmikan secara seremonial, pada 12 Agustus lalu kedua bangunan ini telah rampung dan dipergunakan dalam mendukung Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN.

Istana Garuda berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tepatnya di belakang Istana Negara pada dataran lahan yang lebih tinggi. Garuda raksasa yang menjadi ikon gedung kantor presiden itu pun menjadi kulit luar bangunan gedung sehingga menambahkan kesan megah.

Berdasarkan catatan detikcom, Istana Garuda berdiri di atas tanah seluas 55,6 hektare (ha) dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana ini memiliki berbagai bangunan lain, mulai dari lapangan upacara, bangunan kantor presiden, bangunan istana, bangunan kantor sekretariat presiden, hingga bangunan kantor staf khusus presiden.

Sementara itu, ikon Burung Garuda Raksasa sendiri dirancang dengan bentang sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter. Garuda raksasa itu terdiri atas sejumlah 4.650 bilah garuda. Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi atau topping off telah dilakukan Kementerian PUPR di Sayap Barat Selubung Garuda pada Minggu (21/7/2024) lalu.

Saksikan Live DetikPagi:

(kil/kil)

Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden untuk wajib melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kewajiban ini merujuk pada dasar pembentukan Penasihat, Utusan, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024.

Jabatan ini memiliki fungsi strategis dalam pemerintahan.

KPK menyatakan, Perpres tersebut juga menyebutkan bahwa hak keuangan Penasihat dan Utusan Khusus setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri.

Sementara itu, Staf Khusus setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I.

"Sehingga jabatan Penasihat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, pada Kamis (24/10).

Budi menambahkan bahwa kepatuhan terhadap LHKPN dipandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance.

"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10), berikut rinciannya:

Penasihat Khusus Presiden

1. Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

5. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

6. Muhadjir Effendy Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji

7. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan

Utusan khusus Presiden

1. Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital

6. Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral

7. Zita Anjani, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Staf Khusus Presiden

Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "KPK Ingatkan Penasihat, Utusan dan Staf Khusus Presiden Lapor LHKPN "

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/24/12325971/kpk-ingatkan-penasihat-utusan-dan-staf-khusus-presiden-lapor-lhkpn?page=all#page3.

TEMPO.CO, Jakarta - Ari Dwipayana, salah satu dari dua dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM yang ditarik Presiden Jokowi ke Istana, berpamitan dan akan kembali ke kampus setelah 10 tahun berkantor di Jakarta.

"Kini, saatnya undur diri. Tanggal 20 Oktober 2024, tugas saya akan berakhir, saya minta izin ke Presiden Jokowi untuk kembali ke kampus UGM," kata Ari Dwipayana kepada Antara di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, demikian nama lengkapnya, saat ini juga menjadi salah satu komisaris PT Pupuk Indonesia.

Di Istana, jabatannya adalah Koordinator Staf Khusus Presiden RI sejak 2019, setelah pejabat sebelumnya, Teten Masduki, diangkat menjadi Menteri Koperasi dan UUKM.

Ia ditarik oleh seniornya di Fisipol UGM, Pratikno, yang ditunjuk Jokowi sebagai Mensesneg. Ari Dwipayana menjadi Stafsus Menteri Sekretariat Negara periode 2014-2019.

Kini ia berniat kembali ke kampus pada 21 Oktober 2024, setelah surat pengembalian dirinya ke UGM diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Kabinet awal September lalu.

Selain itu, dosen Fisipol itu juga telah memperoleh pengaktifan kembali dirinya sebagai pengajar di UGM dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak 2 Oktober 2024.

"Jadi, 21 Oktober bisa pulang ke UGM," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Istana Kepresidenan buka suara soal pernyataan Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango ihwal tidak pernah diundang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas pemberantasan korupsi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Menurutnya, koordinasi berjalan dengan baik kendati dilakukan secara intens melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Ari menyebut Presiden Jokowi secara prinsip terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk dengan pimpinan KPK. Dia mengungkap Presiden ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen.

"Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalah persepsikan sebagai intervensi," ujarnya kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Sebelumnya, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango berkelakar soal sulitnya bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membicarakan agenda pemberantasan korupsi. Dia menceritakan bahwa selama lima tahun menjabat tidak pernah diundang oleh Kepala Negara untuk membicarakan KPK.

Nawawi pun berkelakar pernah mengirimkan satu tautan berita ke rekannya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, soal pertemuan Jokowi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan. 'Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK'. Lima tahun kami di sana, tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK," ucapnya saat diskusi media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

Nawawi pun mempersilahkan kepada peserta acara, yakni insan KPK dan awak media untuk menafsirkan hal tersebut. Menurutnya, pimpinan KPK bahkan beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap.

"Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang. Bukan hanya diundang, kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia [Hari Antikorupsi Sedunia], pada waktu itu. Satu kali," tutur mantan hakim itu.

Adapun momen lain pimpinan KPK, lanjut Nawawi, bisa bertemu Jokowi adalah saat Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dilantik menjadi pimpinan menggantikan Lili Pintauli Siregar.

Setelah itu, berdasarkan pengakuan Nawawi, Presiden tidak pernah lagi memanggil mereka. Justru yang dipanggil adalah Dewan Pengawas KPK.

Adapun pimpinan KPK 2019–2024 itu menyebut akhirnya bertemu dengan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto untuk membahas soal koordinasi dan supervisi yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Seluruh pimpinan hingga deputi diajak.

Pertemuan itu berhasil digelar namun hasilnya tidak kunjung dilaksanakan sampai dengan saat ini.

Depok: Panitia Khusus Pemilihan Rektor (Pansus Pilrek) Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI) periode 2024-2029 menetapkan 13 anggota Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor (P3CR). Kepanitiaan ini mewakili unsur dosen, tenaga kependidikan (tendik), masyarakat/alumni, dan mahasiswa.

13 Anggota P3CR UI:

1. Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA., (Ketua P3CR)
2. Albert Patrick Roring, S.S., M.Hum.
3. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M, ACCS.
4. Hening Pujasari, SKp, MBiomed, MANP, Ph.D.
5. Prof. Dr. Rizal E. Halim
6. Prof. Dr. drg. Wahyu Sulistiadi, MARS.
7. dr. Yogi Prawira, Sp.A (K).
8. Drs. Abidin Eko Priyono.
9. Rintis Dosie Swastika, S.H., M.Kn.
10. Arief Budhy Hardono, S.T.
11. Dr. Ir. Harris Susanto, S.Si, M.Hum.
12. Muhammad Ali Mahdi, S.Hum.
13. Alivanza Firdaus Rhufyano

Apa saja tugas P3CR UI?

Tugas utama P3CR adalah menjaring dan menyaring bakal calon rektor UI periode berikutnya. Anggota P3CR dibagi menjadi Tim Sosialisasi dan Tim Pendaftaran.

Profil Anggota P3CR UI

Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo merupakan pengajar senior aktif sejak tahun 1985 dan Guru Besar Fakultas Teknik (FT) UI. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Kepala Pusat Administrasi Fakultas, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan, Sekretaris Eksekutif di FTUI, hingga Direktur Program Pendidikan Vokasi.

“P3CR merupakan komposisi yang lengkap, karena semua ada, ada yang ahli hukum, ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Semua anggota P3CR adalah orang-orang yang aktif dan sangat sibuk, namun karena komitmen untuk kemajuan UI kita mau melakukan ini (menjadi anggota P3CR). Kita bekerja total bahkan di akhir pekan sudah sejak 3 minggu yang lalu, melakukan sosialisasi dan persiapan pendaftaran,” ujar Sigit.

Tim Sosialisasi P3CR diketuai oleh Arief Budhy Hardono, S.T., yang berasal dari unsur alumni/masyarakat. Arief merupakan lulusan FTUI yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus di Kantor Staf Presiden sejak 2020.
Sampai dengan saat ini ia masih menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Citra Marga Surabaya Tol Road sejak 2019 dan Direktur PT Pionir Beton Industri. Adapun Ketua Tim Pendaftaran adalah Prof. Dr. Rizal Edy Halim yang merupakan Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI.

Sebelumnya, Rizal pernah menjabat sebagai Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan sebagai Ketua Komite Manufaktur dan pengembangan jaminan Halal, Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2021-2023.

Untuk melaksanakan kegiatan sosialiasasi, lima anggota P3CR antara lain turun dari fakultas ke fakultas dan melakukan webinar untuk publik. Mereka adalah Prof. Dr. drg. Wahyu Sulistiadi, MARS., dari unsur dosen. Prof. Wahyu merupakan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI.

Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Etik dan Profesi, Konsultan Hukum Kesehatan dan Advokasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia.

Anggota selanjutnya adalah Albert Patrick Roring, S.S., M.Hum., yang juga dari unsur dosen. Ia adalah seorang pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI sejak 1988. Albert banyak melakukan pengabdian masyarakat di area kebencanaan. Ia memiliki latar belakang pendidikan dalam studi Cina, serta memiliki keterampilan sebagai penerjemah dan interpreter.

Kemudian, Hening Pujasari, SKp, MBiomed, MANP, Ph.D., salah seorang dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) UI yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Dasar Keperawatan & Keperawatan Dasar dan juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Keperawatan. Hening pernah menjabat sebagai penanggung jawab Humas dan Kepala Pusat Administrasi Fakultas.

Berikutnya, Drs. Abidin Eko Priyono yang merupakan anggota dari unsur tendik dan saat ini menjabat sebagai Kapala Bagian Administrasi Sekolah, Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL)–Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI. Terakhir, anggota Tim Sosialisasi lainnya, yaitu Muhammad Ali Mahdi, S.Hum., yang mewakili unsur mahasiswa dari Magister Ilmu Komunikasi. Saat ini, ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Untuk Tim Pendaftaran terdiri dari Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M, ACCS., yang saat ini mengajar di Fakultas Hukum (FH) UI. Pada 2018-2022, Freddy pernah menjabat sebagai Dewan Komisaris PT KAI dan pada 2020-2022 ia menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko PT KAI, dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI pada 2016-2017.

Lalu, Dr. Ir. Harris Susanto, S.Si, M.Hum., berasal dari unsur alumni/Masyarakat. Pada 2003 hingga 2022, Harris menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik PT Luas Birus Utama dan di tahun 2022, ia menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Eksternal, ILUNI Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (ILUNI SIL) UI.

Kemudian, dr. Yogi Prawira, Sp.A (K)., Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Anak dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Emergensi dan Rawat Intensif Anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo/ Fakultas Kedokteran (FK) UI.

Adapun dari unsur tendik adalah Rintis Dosie Swastika, S.H., M.Kn., yang merupakan Koordinator Kantor Internasional, Ventura, dan Kerja Sama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI sejak 2023. Ia pernah menjadi Kepala Bagian Humas dan Legal dan Kepala Bagian Akademik Program Pascasarjana Ilmu Manajemen.

Terakhir, Alivanza Firdaus Rhufyano yang merupakan mahasiswa Program Sarjana FTUI dan penerima beasiswa program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) 2023.

Baca juga: Ini Sosok yang Dicari pada Pemilihan Rektor UI Peridoe 2024-2029

(CEU)

IDXChannel - Staf Khusus Presiden, Grace Natalie, menjelaskan penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut progres IKN pada saat upacara 17 Agustus baru 15 persen.

Grace mengatakan bahwa IKN merupakan program jangka panjang. Angka 15 persen tersebut merupakan progres keseluruhan pembangunan di IKN.

"IKN ini kan program jangka panjang, bisa 15-20 tahun. saat ini merupakan fase pertama (2022-2024). Jadi 15 persen itu dari keseluruhan," kata Grace dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Grace menjelaskan bahwa IKN memiliki luas empat kali Provinsi DKI Jakarta. Pada fase pertama pembangunan, kata Grace, berfokus pada istana negara hingga air dan listrik.

"IKN itu luasnya 4 kali Jakarta, ini proyek besar sekali. Untuk fase pertama ini, salah satu target capaian adalah istana negara, sejumlah kantor menko, air, listrik," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan hujan deras di Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebabkan progres sejumlah pekerjaan mengalami kemunduran.

Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak menaruh harapan atas IKN saat upacara 17 Agustus 2024.

"IKN itu kan bukan dibangun 2-3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya," kata Jokowi, Selasa (16/7/2024).

Progres IKN pada saat upacara 17 Agustus baru 15 persen. Jokowi mengatakan saat ini IKN masih membutuhkan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

"Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen. Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Itu yang sedang kita kejar," kata dia.

Jokowi mengatakan pemerintah masih mengejar investor untuk berinvestasi di IKN. Sampai saat ini, bangunan-bangunan pemerintahan bisa selesai tuntas lebih cepat karena memakai APBN.

(NIA)