Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

Rencana program pensiun tambahan ini merupakan amanat UU P2SK. Dalam pasal 189 ayat 4, menyebutkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib dengan kriteria-kriteria tertentu yang nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, UU PPSK yang sudah diundangkan pada Januari 2023 itu memang mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun.

"Manfaat pensiun bagi warga negara baik itu dari ASN, TNI, Polri, dan pekerja formal itu relatif sangat kecil. Jadi pemerintah akan mengharmonisasikan seluruh program pensiun untuk peningkatan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum," kata Ogi dalam konferensi pers RDK Bulanan Agustus 2024, Jumat (6/9).

Jika ditelisik dari data yang sudah ada, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan relatif sangat kecil, hanya sekitar 10%-15% dari penghasilan terakhir yang diterima. Sementara standar perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum yang dimiliki International Labour Organization (ILO) yaitu 40%.

"Kami dalam hal ini juga masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. OJK belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan," ujar Ogi.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Suheri mengatakan perlu untuk menunggu PP yang nanti akan diterbitkan oleh pemerintah. Namun menurutnya, meskipun aturan dapen tambahan ini terasa berat di awal, hasilnya bisa meringankan masyarakat di hari tua nanti.

"Karena kan manfaatnya baru bisa dirasakan nanti. Saya pikir OJK juga melihat harus ada upaya pemaksaan supaya masyarakat punya (dana pensiun) saat hari tua nanti," ujarnya kepada Kontan, Senin (9/9).

Menurut Suheri, menambah dan memperluas dana pensiun tambahan ini memiliki tujuan yang baik, hanya saja saat ini terkesan semakin banyak potongan bagi masyarakat.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun. Mulai Oktober 2024 nanti, dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum peserta mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Peserta wajib memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli Produk Anuitas, apabila 80% saldo Manfaat Pensiun Peserta lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21.

Mengenai hal ini, Perencana Keuangan Ahmad Gozali berpendapat aturan ini ingin mengembalikan proses pensiun anuitas sesuai dengan skema aslinya, yaitu para peserta bisa mendapatkan penghasilan pensiun secara bulanan seperti halnya pensiun PNS.

"Selama ini kan diatur agar hanya 20% bisa diambil sekaligus, dan sisanya 80% harus masuk program anuitas. Tapi nyatanya banyak yang 'ambil paksa' program anuitasnya walaupun terkena penalti. Akibatnya mereka tidak menikmati penghasilan bulanan pensiunan," kata Ahmad Gozali kepada Kontan, Rabu (4/9).

Produk anuitas ini adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Produk Anuitas tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun di masa depan. OJK menyebut, bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaatnya ke program anuitas. Namun, jika pendapatan berada di bawah pertumbuhan yang ditentukan, dana tersebut dapat diambil secara tunai.

Adapun mulai Oktober 2024, pencairan atau surrender anuitas tidak boleh dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun. Pencairan anuitas yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu alasan mengapa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 80% dari dana yang ada harus digunakan untuk membeli produk anuitas.

Ahmad Gozali mengatakan, terdapat hal positif terhadap kebijakan baru dana pensiun ini yaitu nasabah bisa tetap berpenghasilan rutin di masa pensiun mereka. Kemudian juga mencegah terjerumusnya investasi bodong dengan mewajibkan masuk ke program anuitas yang diresmikan oleh lembaga keuangan.

Namun, tentu saja terdapat sentimen negatif atas kebijakan ini. Ahmad Gozali menilai, sebagian orang yang memiliki jiwa bisnis tidak leluasa untuk menggunakan uangnya sebagai modal usaha untuk masa pensiun. Sementara itu, sebagian nasabah lainnya yang fokus berinvestasi bisa merasa tidak leluasa, karena investasinya menjadi terbatas hanya pada anuitas yang berisiko rendah.

"Tapi saya rasa kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak pada banyak orang jika batas minimalnya adalah Rp 500 juta. Karena biasanya selama ini hasil akumulasi dana pensiun itu berkisaran belasan sampai 20-an kali gaji bulanan," kata Ahmad.

Selain itu, Perencana Keuangan Mike Rini menuturkan, hal positif dari kebijakan ini, dengan pembayaran melalui anuitas, peserta bisa mendapatkan aliran pendapatan yang stabil selama periode waktu tertentu, sehingga membantu perencanaan keuangan jangka panjang.

Ia bailang pembayaran bertahap juga dapat mencegah peserta menghabiskan seluruh dana pensiun sekaligus, yang sering kali terjadi jika diambil semua di depan.

"Pembayaran melalui anuitas dapat dirancang untuk memberikan penyesuaian terhadap inflasi, sehingga menjaga daya beli peserta," kata Mike Rini kepada Kontan, Rabu (4/9).

Sementara dampak negatifnya, peserta tidak dapat menarik seluruh dana sekaligus, hal ini menjadi masalah jika mereka membutuhkan uang tunai untuk keperluan mendesak. Pembayaran yang terikat pada jangka waktu tertentu dapat mengurangi fleksibilitas peserta dalam mengelola keuangannya.

"Ketergantungan pada penyedia anuitas, stabilitas, dan kinerjanya yang bisa menjadi risiko jika penyedia mengalami masalah keuangan. Belum lagi, adanya potensi kemungkinan terjadinya perubahan di masa depan yang dapat mempengaruhi manfaat anuitas dana pensiun itu sendiri," tuturnya.

Untuk memastikan tujuan dan manfaat dari program pensiun tercapai, OJK akan menerapkan aturan bahwa pencairan dana pensiun tidak dapat dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penempatan investasi dana pensiun di instrumen saham mengalami penurunan yang signifikan, dipicu oleh fluktuasi pasar saham yang terjadi sejak awal tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa penurunan ini terjadi di semua segmen dana pensiun.

Pada Mei 2024, nilai investasi saham di dana pensiun pemberi kerja yang menjalankan program pensiun manfaat pasti (DPPK-PPMP) turun menjadi Rp 16,3 triliun dari Rp 18,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Investasi saham di dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti (DPPK-PPIP) juga mengalami penurunan dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 5,9 triliun. Di industri dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), jumlah investasi saham menurun dari Rp 2,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun.

Bambang Sri Mulyadi, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pengelola dana pensiun yang lebih memilih instrumen dengan imbal hasil yang lebih stabil.

Kinerja pasar saham yang tidak menentu sejak awal tahun menyebabkan nilai investasi di instrumen tersebut mengerut.

Bambang memprediksi bahwa pengelola dana pensiun akan lebih fokus pada investasi di instrumen pendapatan tetap dan pasar uang, mengingat risiko tinggi yang terkait dengan saham. Hal ini berpotensi terus menggerus alokasi investasi di saham.

Dana Pensiun Bank Mandiri turut mengalami pengurangan investasi saham. Direktur Investasi & Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri, Abdul Hadie, mengungkapkan bahwa investasi saham saat ini hanya mencapai Rp 218 miliar, turun dari Rp 264,75 miliar pada akhir tahun lalu dan Rp 350,45 miliar pada Juni 2023.

Hadie menjelaskan bahwa penurunan ini bertujuan untuk mengurangi dampak risiko volatilitas pasar terhadap portofolio investasi mereka.

Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, mengatakan bahwa instrumen saham sejak awal 2024 menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan instrumen lain seperti obligasi.

Budi menambahkan bahwa pengalihan alokasi investasi dari saham ke instrumen yang lebih aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi korporasi bisa membantu melindungi portofolio dana pensiun.

Dengan ketidakpastian pasar yang masih berlanjut, pengelola dana pensiun tampaknya akan terus mengalihkan fokus investasi mereka untuk mengurangi risiko dan memastikan hasil yang lebih stabil.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat portofolio investasi perusahaan dana pensiun di instrumen saham menurun per Mei 2024. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menyampaikan penurunan tersebut disebabkan berbagai faktor.

Staf Ahli ADPI Bambang Sri Mulyadi mengatakan perusahaan dana pensiun tentunya akan memilih instrumen investasi yang imbal hasilnya yang sudah pasti. Dia bilang saat ini kinerja saham masih diterpa ketidakpastian. Hal itu yang menjadikan investasi di saham mulai berkurang.

"Mengenai saham, kinerja emitennya belum begitu berkembang. Ditambah lagi harga saham juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tngkat suku bunga, nilai kurs Rupiah, dan tingkat inflasi," ujarnya kepada Kontan, Senin (29/7).

Bambang menerangkan perusahaan dana pensiun akan tetap konsisten berinvestasi pada instrumen pasar uang dan pasar modal yang imbal hasilnya konsisten. Dia menyebut kemungkinan besar penempatan di saham masih akan diterpa ketidakpastian ke depannya.

Sebagai informasi, data statistik OJK menyatakan instrumen investasi saham dana pensiun secara gabungan tercatat sebesar Rp 24,64 triliun per Mei 2024. Adapun nilai itu menurun 5,81% secara bulanan dan menurun 11,39% secara tahunan.

Instrumen investasi saham Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Program Pensiun Iuran Pasti Gabungan tercatat sebesar Rp 2,35 triliun per Mei 2024. Adapun nilai itu menurun 7,11% secara bulanan dan menurun 9,26% secara tahunan.

Adapun instrumen investasi saham Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Gabungan tercatat sebesar Rp 16,35 triliun per Mei 2024. Adapun nilai itu menurun 5,81% secara bulanan dan menurun 10,7% secara tahunan.

Sementara itu, instrumen investasi saham Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Gabungan tercatat sebesar Rp 5,93 triliun per Mei 2024. Adapun nilai itu menurun 5,27% secara bulanan dan menurun 14,05% secara tahunan.