Jakarta -

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengapresiasi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya. AFPI melihat keputusan ini sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di industri fintech lending.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan bahwa pencabutan izin usaha Investree merupakan wujud kooperatif secara bersama-sama untuk mewujudkan industri fintech lending yang sehat, berintegritas, kontributif dan melindungi masyarakat dan pengguna.

Ia menyebut, OJK menekankan tentang adanya pelanggaran yang serius pada Investree, bukan pada industri. Lewat tindakan tegas OJK, AFPI yakin hal tersebut semakin menguatkan kepercayaan investor kepada industri fintech lending.

"Kami berharap keputusan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri fintech secara keseluruhan. AFPI berkomitmen untuk terus mendorong seluruh anggotanya agar senantiasa memberikan layanan terbaik dan menjaga keamanan dana nasabah," ujar Entjik dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

AFPI berkomitmen untuk terus mengingatkan seluruh anggota agar wajib patuh dalam mengelola manajemen perusahaan secara comply dan prudent. Salah satunya melalui penyelenggaraan forum-forum diskusi seperti Compliance Talk dan Brainwave.

AFPI juga terus melakukan pemantauan terhadap seluruh anggotanya untuk memastikan bahwa semua anggota menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku secara utuh terkait mulai dari aspek tata kelola, pengelolaan risiko dan ketaatan pada aturan yang berlaku, dan menjalankan Code of Conduct AFPI secara disiplin.

Termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna baik kepada lender maupun borrower. AFPI juga terus mengingatkan dan melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat agar selalu cermat dalam menggunakan layanan fintech lending, melalui pengecekan legalitas, company profile dan laporan kinerja pada masing-masing laman website Penyelenggara yang dipublikasi di kanal resmi.

"AFPI berdedikasi untuk melindungi konsumen dengan menegakkan kepatuhan ketat terhadap kode etik. Komitmen kami dalam melindungi konsumen tercermin dalam penegakan disiplin terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar etika," jelasnya.

(ily/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bicara soal legasi yang ditinggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu diutarakan Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas AFTECH Abynprima Rizki dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dalam forum diskusi bertajuk "Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya" itu harusnya akan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Namun, Ketua Umum Projo tersebut berjalangan hadir.

Mulanya, Rizki bercerita bagaimana pemerintahan Jokowi memberi atensi khusus pada persoalan keterkaitan industri fintech peer-to-peer lending (P2P lending) yang disalahgunakan untuk judi online (judol).

"Tadi kalau ada Pak Budi hadir jauh lebih menarik karena kemarin habis ditegur pak Budi, habis diomelin. Kita juga diskusi akhirnya, bagaimana industri fintech bisa ada penguatan dari sisi tata kelola," kata Rizki.

Untuk mengatasi hal itu, Rizki mengatakan dalam industri P2P lending ada yang namanya fraud detection system yang dapat mendeteksi transaksi-transaksi mencurigakan.

"Yang setiap hari kok top up Rp20.000, Rp50.000 setiap hari dan itu akun-akunnya dimonitor. Jadi, akun-akun yang mencurigakan itu akan ditutup," kata Rizki.

Pada kesempatan ini Rizki juga bicara prestasi peninggalan Jokowi di industri fintech. Dia mencontohkan, kabinet ini menerbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK yang menurutnya bisa mengakomodasi perkembangan fintech.

Dari sisi perlindungan data, kabinet ini juga menelurkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disempurkan juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rizki mencontohkan kinerja industri fintech sejalan dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Misalnya, transaksi bank digital per Juli 2024 tumbuh 30,5% year-on-year (yoy) dengan jumlah 1,8 miliar transaksi.

Kemudian, transaksi uang elektronik tercatat sebanyak 1,3 miliar transaksi, pembayaran QRIS sebesar 524,9 juta transaksi dengan diikuti oleh 51,4 juta pengguna dan 33,2 juta merchant yang didominasi 90% adalah UMKM.

Selanjutnya, outstanding pembiayaan peer-to-peer lending (P2P lending) per Agustus 2024 mencapai Rp 72,03 triliun, tumbuh 35,62% year-on-year (yoy) dengan TWP90 terjaga di 2,38%.

Kemudian, nilai transaksi aset kripto secara akumulasi dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai Rp344,09 triliun, melesat 354% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Artinya memang selama periode ini, dan juga [sejak] pasca pandemi adopsi penggunaan layanan fintech meningkat di Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) lalu telah memanggil para calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan.

Dalam racikannya menyusun kabinet, datang aspirasi dari pelaku industri financial technology, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) agar Prabowo memilih orang-orang ahli di kementerian.

Direktur Pemasaran, Komunikasi & Pengembangan Komunitas Aftech Abynprima Rizki mengatakan saat ini pihaknya menunggu Prabowo merilis jajaran menteri-menterinya secara resmi.

"Jadi kami berharap nanti penempatan menteri ini sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi dari masing-masing calon menteri, itu yang kami harapkan," kata Rizki saat ditemui di kantor Bisnis usai acara Bisnis Indonesia Forum 'Legasi Sedasawarsa dan Asa Selanjutnya', Rabu (16/10/2024).

Dengan begitu, Aftech berharap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian saling berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan industri sektor fintech.

Selain berharap pada sosok menterinya, Aftech juga berharap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo bisa mendukung industri fintech untuk terus tumbuh. Pertama, adalah dari sisi pengembangan infrastruktur digital agar utilitas fintech semakin pesat.

"Yang kedua mungkin saya lihat banyak program-program pemerintah yang mulai grassroot ke masyarakat secara langsung menendorong pemanfaatan fintech dalam inisiatif G2P itu juga menjadi penting, government to person, juga termasuk bantuan sosial salah satunya," kata Rizki.

Pemanfaatan fintech ini Rizki melihat juga bisa dioptimalkan dari skema P2G (person to government) juga, seperti penggunaan fintech untuk pembayaran pajak.

"Jadi, saya rasa untuk sama-sama kita menguatkan ekonomi digital di era pemerintahan yang baru akan semakin optimis. Apalagi tadi, mendorong program-program pemerintah seperti penyaluran-penyaluran bantuan sosial dan lain-lain dengan produk fintech," tandasnya.

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencatat perputaran uang dari judi online sejak 2017 sudah mencapai Rp517 triliun. Sedangkan sepanjang 2023 saja angkanya berada di posisi Rp327 triliun.

Data tersebut berdasarkan rilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di mana terdapat lebih dari 168 juta transaksi judi online dengan akumulasi dana mencapai Rp327 triliun pada 2023.

Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir menyebut, nilai jumbo perputaran uang judi online sangat mengkhawatirkan lantaran berdampak buruk bagi digital trust dan perekonomian nasional.

?Sejak tahun 2017, akumulasi perputaran dana judi online mencapai Rp517 triliun. Angka ini sangat mengkhawatirkan mengingat dampaknya terhadap digital trust dan perekonomian kita,? ujar Pandu melalui keterangan pers, Kamis (12/9/2024).

Pihaknya menyadari adanya kekhawatiran terkait penggunaan pinjaman online (pinjol), terutama dari platform ilegal, untuk mendanai aktivitas judi online.

Menurut dia, pinjol yang tidak teregulasi atau ilegal sering kali menawarkan proses pinjaman yang sangat cepat dan mudah tanpa memeriksa kemampuan bayar peminjam, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh individu yang terlibat dalam penipuan judi online.

?AFTECH ingin menegaskan kembali bahwa menjaga integritas industri fintech dan pelindungan konsumen adalah prioritas utama kami. Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan layanan fintech untuk tujuan ilegal,? paparnya.

Pandu mencatat, judi online menjadi tantangan besar bagi industri fintech yang tengah mengalami pertumbuhan. Karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan literasi keuangan.

Terutama mendukung kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pihak regulator lainnya termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan penegak hukum untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan platform digital dan sistem pembayaran untuk judi online.

?Kolaborasi ini mencakup pelaporan aktivitas mencurigakan, serta pembaruan regulasi dan kebijakan yang relevan untuk menjaga ekosistem digital yang aman, dan tentu saja bertujuan untuk melindungi ekosistem fintech dari penyalahgunaan oleh pelaku penipuan judi online,? imbuhnya.

Lanjut Pandu mengatakan, pihaknya mendorong anggota melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran pendanaan kepada pengguna, seperti penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan machine learning untuk melakukan analisis risiko secara lebih akurat dalam menilai kelayakan kredit calon peminjam.

?Solusi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dapat membantu platform pinjaman online dalam menganalisis perilaku peminjam dan mendeteksi adanya penyalahgunaan pinjaman untuk aktivitas ilegal seperti judi online,? ucapnya.

?Teknologi ini memungkinkan platform untuk memantau pola transaksi secara real-time, memberikan alarm terhadap aktivitas mencurigakan, dan membantu mencegah peminjaman oleh individu yang berisiko terlibat dalam perjudian,? pungkas Pandu.