JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 sudah disahkan kemarin menjadi UU APBN 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta pada Kamis (19/9).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Pemasukan itu didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

?Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas Rp3.000 triliun,? kata Menkeu.

Diterangkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.

Adapun PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi.

?PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,? ujar Menkeu.

Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun.

?Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender,? ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain.

?Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah,? kata Menkeu.

Sementara, total belanja negara tahun 2025 mencapai sebesar Rp3.621,3 triliun, termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun belanja non-K/L pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar Rp616,2 triliun.

?Tingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN,? ujar Menkeu.

Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Asumsi dasar ekonomi makro APBN Tahun Anggaran 2025 disepakati:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%,
- Inflasi terkendali sebesar 2,5%,
- Nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per USD
- Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%
- Indonesian Crude Oil Price (ICP) sebesar USD82/Barel
- Lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
- Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus turun ke kisaran 7,0-8,0% dan tingkat kemiskinan ekstrem terus dijaga pada tingkat 0 persen,
- Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan pada kisaran 4,5-5,0%, dan tingkat ketimpangan atau gini ratio turun ke kisaran 0,379-0,382.

Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas Presiden Terpilih yang didukung APBN 2025 antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis.

?Diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56,? kata Menkeu.

Selain itu, program prioritas ketahanan pangan, seperti program pemberdayaan petani dan nelayan, diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025.

Menkeu menuturkan APBN tahun 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional.

?APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia,? ujar Menkeu.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna mengungkapkan apresiasi dan permohonan maafnya selama bekerja sama dengan DPR RI. Sri Mulyani mengatakan bahwa hari ini ia telah menyelesaikan tugas konstitusi sebagai Menkeu.

"Alhamdulillah hari ini saya telah menyelesaikan tugas konstitusi saya sebagai seorang Menteri Keuangan dalam menyusun APBN 2025," tulis Sri Mulyani dikutip dari Instagram resmi, Kamis (19/9/2024).

Baca Juga: DPR Setujui APBN Tahun Pertama Prabowo, Makan Siang Gratis Rp71 Triliun

Rapat Paripurna DPR tersebut tentang Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN 2025 selesai dilaksanakan. APBN 2025 dinilainya adalah APBN transisi.

"Komunikasi dan konsultasi politik terus dilakukan sehingga APBN 2025 dapat mengakomodir seluruh prioritas pemerintahan baru. Namun, pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai resiko dan dinamika baik global maupun domestik," jelasnya.

Dia menyampaikan terima kasih yang tulus kepada DPR atas segala upaya, dialog, dan dedikasi yang telah dijalin selama ini dalam mengelola keuangan negara demi kemajuan Indonesia.

Menurut Menkeu, sebuah manifestasi kecintaan kepada negeri yang sangat nyata. Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, namun juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya.

"Dalam tiap-tiap keputusan fiskal, terselip untaian doa akan masa depan Indonesia yang penuh peluang dan harapan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridho bagi kita dalam merawat Tanah Air serta kehidupan bangsa Indonesia tercinta," pungkasnya.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 yang disepakati bersama DPR;

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
- Inflasi: 2,5 persen
- Nilai tukar Rupiah: Rp16.000,00/USD
- Suku bunga SBN 10 tahun: 7 persen
- ICP: USD82/Barel
- Lifting minyak: 605 rbph
- Lifting gas: 1,005 juta bsmph
- Tingkat kemiskinan: 7,0-8,0 persen
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen
- Gini ratio: 0,379-0,382
- Nilai Tukar Petani: 115-120
- Nilai Tukar Nelayan: 105-108

Baca Juga: DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,2%

Total Belanja Negara tahun 2025 dianggarkan Rp3.621,3 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.160,1 triliun, Belanja Non-K/L Rp1.541,4 triliun dan Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun. Untuk memenuhi seluruh tujuan pembangunan dan program prioritas pemerintah tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun.

Didukung oleh Penerimaan Perpajakan Rp2.490,9 triliun dan PNBP Rp513,6 triliun. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen PDB atau sebesar Rp616,2 triliun. Tingkat yang moderat untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga keberlanjutan yang baik.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.100 per dolar Amerika Serikat (AS) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Asumsi nilai tukar tersebut lebih lemah bila dibandingkan dengan outlook nilai tukar rupiah dalam APBN 2024 sebesar Rp 15.900 – Rp 16.100 per dolar AS.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, asumsi nilai tukar rupiah yang masih melemah tersebut adalah bentuk kehati-hatian pemerintah.

“(Asumsi rupiah ditargetkan masih lemah) Itu kita bentuk kehati-hatian saja,” tutur Febrio kepada awak media, Jumat (16/8).

Meski begitu, Febrio melihat dalam jangka pendek peluang menguatnya nilai tukar rupiah cukup besar, sejalan dengan arah penurunan suku bunga The Fed pada akhir 2024.

“Sehingga bahkan sebelum itu terjadi pun pasar sebenarnya sudah mulai priced in,” tambahnya.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah di pasar spot rebound hingga akhir perdagangan hari ini. Jumat (16/8), rupiah spot ditutup di level Rp 15.693 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah menguat 0,05% dibanding penutupan hari sebelumnya di Rp 15.700 per dolar AS. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di Asia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membacakan asumsi makro 2025 dengan anggaran infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun dan kesehatan sebesar Rp197,8 triliun. Analis melihat asumsi makro ini dapat berdampak positif terhadap emiten-emiten di sektor kesehatan dan infrastruktur.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan asumsi makro yang ditentukan pemerintah secara umum cukup positif, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan inflasi yang terkendali.

"Secara prospek, dengan indikasi aktivitas ekonomi yang cukup kuat ini bisa berdampak positif ke pasar modal," ujar Sukarno, Jumat (16/8/2024).

Dia melanjutkan, penurunan anggaran di sektor infrastruktur menjadi sentimen yang sedikit kurang baik bagi pasar atau sektor yang berkaitan. Akan tetapi, Sukarno melihat hal tersebut dapat berdampak positif untuk sektor konstruksi karena anggaran di infrastruktur salah satunya difokuskan terkait dengan keberlanjutan Pembangunan IKN.

Selain itu, lanjutnya, jika perusahaan terdampak mampu mengimbangi dengan efisiensi anggaran dan tetap fokus pada proyek-proyek strategis, dampak penurunan dari anggaran infrastruktur ini mungkin tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, anggaran kesehatan pada 2025 menunjukkan komitmen pemerintah di sektor ini. Dengan jumlah anggaran tersebut, Sukarno melihat dampak ke emiten sektor kesehatan selalu positif karena adanya peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa kesehatan.

"Tapi kita perlu memperhatikan faktor lain juga seperti kondisi global, kebijakan pemerintah, dan faktor lainnya untuk melihat arah pasar modal kita di tahun depan," ucap Sukarno.

Sebagai informasi, dalam pembacaan asumsi makro, pemerintah mengalokasikan anggaran di sektor kesehatan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting, dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Alokasi tersebut turun dari Rp422,7 triliun pada 2024.

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2025 dipatok pada level Rp16.100 per Dolar AS. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu suku bunga SBN 10 tahun juga akan berada di 7,1%. Jokowi pun mengklaim bahwa Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia.

"Nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per Dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1%. Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia," ujarnya.

Lebih lanjut Presiden mengungkap harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada USD82 per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Sebagai informasi, sebelumnya, nilai tukar rupiah ditutup menguat 122 poin atau 0,76% ke level Rp15.833 setelah sebelumnya di Rp15.955 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (13/8/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp15.930 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar bergerak tipis terhadap mata uang lainnya, memperpanjang kinerja yang lesu karena antisipasi menjelang data inflasi utama AS minggu ini yang kemungkinan akan menjadi faktor dalam prospek penurunan suku bunga.

"Di sisi lain, laporan media menunjukkan bahwa Iran dapat melancarkan serangan terhadap Israel minggu ini. Serangan itu kemungkinan merupakan pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas baru-baru ini di Iran, dan terjadi saat Israel terus melakukan serangannya di Gaza," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan asumsi dasar makro ekonomi (ADEM) pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming atau untuk 2025.

Sebagaimana diketahui, 2025 menjadi tahun pertama bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran usai Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dua periode.

Pertama, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan mencapai 5,2%, stagnan jika dibandingkan dengan target 2024 yang juga sebesar 5,2%.

Presiden ketujuh tersebut menyampaikan target pertumbuhan yang tidak berubah tersebut karena kondisi ekonomi global yang masih relatif stagnan.

Untuk itu, pemerintah akan terus menjaga daya beli masyarakat secara ketat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi.

"Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2%," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Kedua, pemerintah menargetkan laju inflasi domestik pada 2025 turun dan terkendali pada level 2,5%.

Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp16.100 per dolar AS pada tahun depan. Lebih lemah dari target tahun ini yang senilai Rp15.000 per dolar AS.

Keempat, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksi pada level 7,1%. Jokowi menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan akan selalu responsive terhadap dinamika moneter dunia.

Kelima, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada US$82 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 600 ribu barel per hari dan 1 juta barel setara minyak per hari

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2025:

Indikator	APBN 2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,2	5,1
Inflasi (%)	2,8	2,5
Nilai Tukar (Rp/US$)	15.000	16.100
Yield SBN 10 Tahun	6,7	7,1
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	82	82
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	635	600
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.005

IDXChannel - Presiden Joko Widodo mematok defisit anggaran sebesar 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi mengungkapkan, defisit anggaran ini akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Adapun dalam penyusunan RAPBN 2025, asumsi dasar makro ekonomi Indonesia yakni inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen.

Kemudian pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen, nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.100 per SUD, suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,1 persen.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 Dolar AS per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

"Pemerintah akan selalu responsif terhadap dinamika moneter dunia," tutur Jokowi.

(DESI ANGRIANI)