REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Bayu Adji P

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasang muka serius saat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyampaikan pidato tajamnya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR 2024, Jumat (16/8/2024). Politikus PDI Perjuangan itu, dalam pidatonya, menyindir kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sindiran Puan mulai dari kualitas demokrasi, penggunaan hukum yang tak tepat guna untuk kepentingan-kepentingan politik, sampai dengan kritik atas proyek strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang tanpa perencanaan matang. Dari penggalan video, terlihat Jokowi hanya pasang muka serius, dengan mata sayu saat mendengarkan 31 menit pidato dari Puan.

Arah garis bibir Presiden Jokowi tampak melengkung ke bawah, alih-alih ke atas sebagai tanda gembira. Mengenakan pakaian adat Betawi, Jokowi yang duduk di kursi presiden, menampakkan kedua jemari-jemari kedua tangannya yang menyatu, dengan menekan kedua ibu jarinya. Ekspresi Presiden Jokowi itu tertangkap pada saat Puan, mengkritisi soal hasil dari pembangunan IKN.

“Pembangunan Ibu Kota Nusantara selain membutuhkan perancanaan manajemen sumber daya manusia yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi juga sangat ditentukan oleh dukungan seluruh pemangku kepentingan, dan seluruh anak bangsa untuk dapat selaras dalam memaknai ibu kota negara, sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi bangsa Indonesia ke depan,” kata Puan.

“Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintahn ke depan, pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan lebih baik dari pada rencana-rencana besar yang hanya dibiacarakan,” sambung Puan.

Puan juga mengkritisi kualitas politik Indonesia belakangan yang jauh dari etika dan martabat. Dalam pidatonya, kata Puan, demokrasi yang semestinya menjadi patron dalam perpolitikan di Indonesia, belakangan jauh dari etika, dan martabat.

Sehingga, kata Puan, muncul anggapan di masyarakat bahwa politik hanya menggambarkan pemerintahan yang seolah-olah hanya milik satu pihak. Tanpa, mementingkan aspirasi dari masyarakat. “Negara Indonesia, bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan. Akan tetapi, kita mendirikan negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. All for one, one for all,” sambung Puan.

Dalam pidato terakhirnya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), di Gedung MPR/DPR, Jumat (16/8/2024), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu tak hanya diucapkan satu kali, melainkan berkali-kali.

Jokowi mengatakan, sepuluh tahun memimpin Indonesia bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Ia sangat menyadari dirinya masih jauh dari sempurna, apalagi istimewa. Ia mengaku, sangat mungkin masih ada hal yang luput dari pandangannya sebagai presiden.

"Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya," kata dia dalam pidatonya.

Karena itu, Jokowi meminta maaf kepada seluruh warga. Apalagi, saat ini merupakan penghujung masa jabatannya sebagai presiden.

"Di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun. Saya dan KH Ma’ruf Amin mohon maaf," kata Jokowi.

Ia meminta maaf karena sangat mungkin masih ada warga yang kecewa. Apalagi, masih banyak harapan yang mungkin belum bisa terwujud dan cita-cita yahg belum bisa tergapai.

"Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, capaian yang telah dilakukannya belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Capaiannya juga disebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan warga.

"Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045," kata Jokowi.

IDXChannel - Pemerintah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Dalam desain belanja negara ini, Anggaran pendidikan berada pada posisi tertinggi dengan alokasi sebesar Rp722,6 triliun. Dana tersebut untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Kemudian anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Selanjutnya, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur mendapat anggaran sebesar Rp400,3 triliun untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Adapun anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun Rupiah, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," tutur Jokowi.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo menetapkan pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp2.996,9 triliun.

Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, Jokowi memastikan reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

"Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah media asing turut memberitakan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024 dan Penyampaian Nota Keuangan untuk APBN 2025

Sebagai informasi, pidato kenegaraan tahun ini merupakan yang terakhir dilakukan oleh Jokowi sebelum digantikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024 mendatang.

Dalam pemberitaan Bloomberg pada Jumat (16/8/2024), Jokowi menceritakan keberhasilannya dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri, meningkatkan infrastruktur serta mengurangi kemiskinan.

Jokowi, mengatakan dirinya telah membangun landasan bagi pembangunan yang berpusat pada Indonesia atau Indonesia sentris. Hal ini termasuk meningkatkan pengolahan mineral penting yang telah menarik investasi dan menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja.

"Meski banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan kita, sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, tapi terus melangkah maju,” kata Jokowi dikutip dari Bloomberg.

Jokowi melanjutkan, di bawah pemerintahannya, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil pada kisaran 5%, menstabilkan inflasi pada kisaran 2% hingga 3%, dan mengurangi kemiskinan ekstrem. Selain itu, tingkat pengangguran dan stunting pada anak-anak juga telah berkurang.

Sementara itu, pemberitaan yang dikutip dari Reuters menekankan pencapaian Jokowi dari sisi pembangunan infrastruktur yang berhasil mengerek naik perekonomian.

“Kita telah mampu membangun fondasi dan peradaban baru, membangun dari pinggiran, membangun dari desa-desa, dan membangun dari daerah terluar,” katanya dalam pidato kenegaraannya dikutip dari Reuters.

Hingga saat ini, pemerintah disebut telah membangun 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 1,1 juta hektar saluran irigasi.

Adapun, Jokowi juga menyoroti catatan perekonomian Indonesia, dengan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang konsisten sebesar 5%, meski ada tantangan ekonomi global. Jokowi mengatakan penurunan kemiskinan ekstrem dari 6,1% menjadi di bawah 1%, penerapan sistem layanan kesehatan nasional, dan perombakan hukum pidana merupakan beberapa keberhasilan yang patut dicatat.

Jokowi disebut meninggalkan jabatannya dengan warisan catatan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Meski demikian, dirinya juga menghadapi kritik mengenai aspek-aspek lain dari warisan kepemimpinannya, termasuk melemahnya lembaga peradilan dan antikorupsi serta upaya untuk memelihara dinasti politiknya sendiri.

Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi, yang saat itu dipimpin oleh saudara ipar Jokowi, mengubah persyaratan usia calon presiden, sehingga membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, 36 tahun, untuk mencalonkan diri dan memenangkan kursi wakil presiden.

Gibran, bersama presiden terpilih Prabowo Subianto, akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Menutup pidatonya pada hari Jumat, Jokowi juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas segala kekurangan selama masa jabatannya.

“Sepuluh tahun bukanlah waktu yang lama untuk menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa kita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memuji pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR, Jumat (16/8/2024).

Habiburokhman menilai dua pidato yang disampaikan masing-masing oleh Puan dan Jokowi sangat baik. Pidato Puan, terang anggota DPR Komisi III itu, lengkap dan kritis bahkan terhadap ke diri sendiri.

"[Kritis ke] semua pihak termasuk otokritik ke diri kita sendiri. Benar-benar Mbak Puan adalah sosok negarawan kekinian. Pidatonya enggak bikin ngantuk, tetapi sarat informasi dan sarat dengan harapan-harapan," katanya usai menghadiri Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2024).

Adapun pidato Jokowi, terang Habiburokhman, membuatnya cukup terharu. Khususnya, terkait dengan permintaan maaf yang disampaikan Kepala Negara itu.

"Beliau mengatakan sudah melakukan yang terbaik. Tetapi beliau sadar mungkin belum bisa memenuhi seluruh harapan bangsa Indonesia. Itulah sikap negarawan sejati yang sangat kami apresiasi sikap Jokowi tadi," tuturnya.

Ke depan, lanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan minimal bisa sama baiknya dengan Jokowi.

"Atau bahkan lebih baik dari pak jokowi," kata anggota DPR asal Jakarta itu.

Adapun pada pidato kenegaraan Jokowi, mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan pesan dan amat ke penerusnya itu pada bagian terakhir sebelum penutup.

Dia menyampaikan bahwa Prabowo, yang memenangkan Pilpres 2024, akan menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan pada tahun selanjutnya.

"Terakhir pada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, tahun depan insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pdiato kenegaraan," tuturnya sambil memandang ke arah tempat duduk Prabowo.

Mantan Wali Kota Solo itu melanjutkan, nantinya pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di 20 Oktober mendatang, dia akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan.

"Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 mengenai Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI. Berikut isi pidato lengkap Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian Bangsawan Ujung Serong asal Betawi saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Swastyastu Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno,

Yang saya hormati Bapak Dr. (H.C.) H. Muhammad Jusuf Kalla,

Yang saya hormati Ibu Soraya Hamzah Haz,

Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional,

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan KaBIN,

Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik,

Bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Para hadirin dan undangan yang saya muliakan,

Tahun ini, genap 10 tahun saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan genap 5 tahun Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya.

Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa bapak, ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air adalah sumber kekuatan saya.

Hari ini, 16 Agustus 2024, di momen terakhir saya dan Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin berdiri di sini, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Selama 10 tahun kita telah mampu....

Oleh sebab itu, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan kerja sama seluruh Lembaga Negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Mulai dari MPR RI yang telah berperan aktif memperkokoh ideologi negara, memperdalam rencana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, dan menjaga silaturahmi antartokoh bangsa.

DPR RI, yang telah menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan, merumuskan RAPBN 2025 untuk suksesi transisi pemerintahan, menyelesaikan banyak undang-undang strategis, seperti UU Ibu Kota Negara, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Aparatur Sipil Negara, dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Sedangkan DPD RI terus mengawal kemandirian daerah otonom, menginisiasi inisiatif rancangan legislasi, melakukan pengawasan pelaksanaan UU dan Perda, serta memberi perhatian khusus terkait agraria dan pangan.

Begitu juga dengan BPK RI telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global.

Mahkamah Konstitusi RI telah menangani lebih dari 202 perkara pengujian UU dan mengadili sengketa Pemilu.

Serta Mahkamah Agung RI beserta lembaga peradilan di bawahnya yang mengadili dan melakukan penguatan restorative justice untuk menyelaraskan kepentingan korban dan pertanggungjawaban terdakwa tanpa melalui pemidanaan.

Dan Komisi Yudisial RI yg telah berperan aktif mewujudkan hakim berintegritas dan berkualitas guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman di negara kita.

Bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam segala keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil Dan Sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya.

Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun.

Saya dan Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia.

Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita- cita Indonesia Emas 2045.

Terakhir, kepada Presiden Terpilih, Bapak Jenderal TNI Purn. Prabowo Subianto, tahun depan, insyallah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti, pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak.

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang.

Dirgahayu RI, Dirgahayu Negeri Pancasila, ... Merdeka! ... Merdeka! ... Merdeka!

Terima kasih,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan dana sebesar Rp113 triliun untuk anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Anggaran tersebut terealisasi dalam 10 tahun terakhir mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Anggaran Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/ SMK di seluruh Indonesia,” ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan, anggaran yang telah dikeluarkan semata-mata untuk upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Kemudian anggaran sebanyak Rp361 triliun juga telah direalisasikan untuk program Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun.

“Ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia," tutur dia.

Selanjutnya, anggaran Program Keluarga Harapan terserap Rp225 triliun untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Lalu sebanyak Rp60,3 triliun untuk anggaran Pra Kerja selama 5 tahun bagi 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” kata Jokowi.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengerahkan 3.457 personel gabungan untuk mengawal Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan ribuan personel itu merupakan gabungan mulai Polri, TNI hingga Pemda.

"Total Gabungan Personel Pengamanan 3.457 Pers dengan rincian, Polri 3.137 personel, TNI 223 personel dan Pemda 97 personel," ujar Ade kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).

Dia menambahkan, pola pengamanan ini akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR MPR, Bunderan HI dan Patung Kuda. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk rute keberangkatan dan kembali Presiden Joko Widodo.

"Pengamanan Mengedepankan Giat Preventif & Penegakan Hukum Yang Didukung Giat Intelijen Guna mengantisipasi Kegiatan Unras, Kemacetan Lalu Lintas serta Ancaman Teror," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah agenda pada sidang tahun ini yaitu Sidang Tahunan MPR Ri 2024; mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terakhir kalinya usai 10 tahun menjabat.

Presiden Jokowi juga akan membacakan pidato nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Perhelatan ini juga menjadi nota keuangan terakhirnya sebagai Presiden RI.

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Nantinya, ia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna.

Kemudian, mengutip djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2024) secara sederhana, nota keuangan merupakan dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN 2025.

Nantinya, akan dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran, yakni 1 Januari-31 Desember.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya mengerahkan 3.457 personel gabungan untuk mengawal Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan ribuan personel itu merupakan gabungan mulai Polri, TNI hingga Pemda.

"Total Gabungan Personel Pengamanan 3.457 Pers dengan rincian, Polri 3.137 personel, TNI 223 personel dan Pemda 97 personel," ujar Ade kepada wartawan, Jumat (16/8/2024).

Dia menambahkan, pola pengamanan ini akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR MPR, Bunderan HI dan Patung Kuda. Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk rute keberangkatan dan kembali Presiden Joko Widodo.

"Pengamanan Mengedepankan Giat Preventif & Penegakan Hukum Yang Didukung Giat Intelijen Guna mengantisipasi Kegiatan Unras, Kemacetan Lalu Lintas serta Ancaman Teror," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat sejumlah agenda pada sidang tahun ini yaitu Sidang Tahunan MPR Ri 2024; mendengar pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terakhir kalinya usai 10 tahun menjabat.

Presiden Jokowi juga akan membacakan pidato nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Perhelatan ini juga menjadi nota keuangan terakhirnya sebagai Presiden RI.

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Nantinya, ia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna.

Kemudian, mengutip djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2024) secara sederhana, nota keuangan merupakan dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN 2025.

Nantinya, akan dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran, yakni 1 Januari-31 Desember.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membacakan pidato kenegaraan dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Melansir laman resmi Setkab, Jumat (16/8/2024), Presiden akan menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 yang akan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 akan terlebih dahulu dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden akan menyampaikan pidato dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Presiden akan berpidato dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

Salah satu yang informasi yang ditunggu menjelang pidato nota keuangan terakhir Presiden Jokowi ialah terkait alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025. Pasalnya, anggaran tersebut nantinya akan mengakomodir program-program Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada APBN 2025 baru akan diketahui setelah pembacaan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024.

“Kan APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kami akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” kata Sri Mulyani, Senin (5/8/2024).

Meskipun demikian, dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 bersama DPR pada Senin (20/5/2024), Menkeu Sri Mulyani menyebut anggaran infrastruktur pada 2025 berkisar Rp404,2 triliun-Rp433,9 triliun. Meskipun demikian angka tersebut masih bisa berubah dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini.

“Anggaran infrastruktur pada tahun 2025 berkisar Rp404,2 triliun sampai dengan Rp433,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Adapun, komitmen anggaran tersebut diberikan guna melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi – nasional yang bakal dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN.

Harapannya, lewat pengadaan infrastruktur yang makin memadai maka dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Pada kesempatan berbeda, Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menuturkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo setidaknya perlu untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 10% dari total alokasi belanja negara.

“Ya idealnya minimal 10% untuk porsi infrastruktur dari APBN. 1% dari 10% [anggaran infrastruktur] untuk IKN,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bila berkaca pada pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun belakangan, rata-rata alokasi anggaran infrastruktur yang diberikan pemerintah sebesar Rp359,26 triliun.

Pada awal menjabat di 2014, anggaran infrastruktur Jokowi Rp154,7 triliun. Kemudian, pada 2015 anggaran infrastruktur Jokowi melesat menjadi Rp256,1 triliun. Pada 2016, Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur menjadi Rp269,1 triliun.

Selanjutnya, pada 2021 anggaran infrastruktur naik menjadi Rp381,2 triliun. Jokowi kembali menaikkan anggaran infrastruktur pada 2023 seiring dengan rencana pemerintah untuk mengejar pembangunan IKN.

Anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah pada 2023 ialah Rp392 triliun. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan anggaran pada 2022 yaitu Rp372,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan pidato terakhirnya tentang Rancangan Undang-Undang atau RUUAPBNbeserta nota keuangannya pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Dalam momen terakhir satu dekade kepemimpinannya, Jokowi akan memberikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 besertaNota Keuangandalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membacakan pidato terakhirnya tentang Rancangan Undang-Undang atau RUUAPBNbeserta nota keuangannya pada hari ini, Jumat (16/8/2024).

Dalam momen terakhir satu dekade kepemimpinannya, Jokowi akan memberikan keterangan pemerintah atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 besertaNota Keuangandalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Gedung Nusantara.