Bisnis.com, BADUNG — Belanja keuangan publik, pengelolaan kas, akuntansi, dan digitalisasi menjadi empat pokok bahasan selama Keketuaan Indonesia dalam Asean Treasury Forum alias forum perbendaharaan negara-negara Asean 2024. Gelaran ATF 2024 dilaksanakan di Badung, Bali pada 3—4 Oktober.

Hari pertama menjadi ajang peresmian ATF sekaligus forum perdana antara kementerian/lembaga di Asean yang khusus mendiskusikan ihwal perbendaharaan negara. "[Melalui ajang ini] harapannya ke depan kita punya suatu standar yang relatif sama antara negara-negara di Asean dan ini akan berkaitan erat dengan bagaimana kita melakukan operasi treasury [perbendaharaan] di negara masing-masing," jelas Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti di sela acara (3/10/2024).

Astera menjelaskan, forum pertama ini fokus melakukan pendalaman permasalahan belanja keuangan publik, pengelolaan kas, akuntansi, dan digitalisasi. Empat kelompok kerja ini akan merumuskan target-target yang harus dicapai pada 2026—2030. Kendati demikian, kelompok kerja tersebut masih akan terus melakukan pendalaman permasalahan hingga tahun depan.

"Jadi kami dalami dulu [pemasalahan] karena enggak mudah nih. Kita melihat gambar yang sangat unik dari negara yang ada di Kutub A, satunya ada di ekstrem yang lain. Nah ini tentunya memerlukan waktu juga," ujar Astera.

Lebih lanjut, dia mengaku pembahasan ATF ke depannya juga tidak akan terbatas dalam empat isu pokok. Astera memastikan ATF akan memperluas cakupan pembahasan perbendaharaan negara seperti pengelolaan utang dan sebagainya.

"Jadi sekarang kita baru bicara umum nih karena terus terang saja, enggak gampang dengan berbagai keunikan negara-negara Asean," katanya.

Sebagai informasi, ATF 2024 dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono di Badung Bali pada Kamis (3/10/2024). Dalam pengantarnya, Thomas meyakini era globalisasi sudah berakhir, sehingga potensi krisis pangan global semakin besar.

Thomas melihat banyak negara sudah mulai memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis dengan negara lain. Akibatnya, rantai pasok, arus uang, komoditas, serta jasa antar negara terganggu.

“Era globalisasi, ketika suatu negara dapat bekerja sama dengan negara lain dengan hambatan sesedikit mungkin, sudah berakhir,” tegas Thomas ketika membuka Asean Treasury Forum di Bali, Kamis (3/10/2024).

Wakil Menteri Keuangan Sri Mulyani ini pun mengingatkan bahaya krisis pangan. Bagaimanapun, kini banyak negara yang bergantung dengan pasokan pangan dari negara lain.

“Gangguan pada rantai pasok dapat memperburuk masalah global, yang menimbulkan risiko terhadap ketahanan pangan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Thomas menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar negara-negara Asean. Dia mengingatkan, pimpinan negara-negara Asean telah mendeklarasikan penguatan ketahanan pangan (Asean Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security).

Dalam ini, sambungnya, perlu kolaborasi yang lebih dalam antar sektor keuangan dan pertanian negara-negara Asean. Selain itu, peningkatan produksi pangan melalui teknologi pertanian dan pengembangan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim juga diperlukan.

“Indonesia secara khusus mendorong sistem pengelolaan cadangan pangan regional yang lebih terintegrasi untuk mengatasi keadaan darurat dan mengelola fluktuasi harga pangan secara efektif,” ungkap Thomas.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) pada 3-4 Oktober 2024. Kegiatan yang mengusung tema 'Enhancing Treasury Capacity for Regional Economic Resilience' ini akan mendiskusikan berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN serta peran krusial dari sistem perbendaharaan sebagai katalis perekonomian dan pembangunan.

"ASEAN Treasury Forum bertujuan untuk memajukan pengelolaan keuangan publik dan mendukung integrasi perekonomian regional jangka panjang. Melalui forum ini, negara-negara ASEAN akan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkait pengelolaan keuangan publik guna memperkuat fungsi perbendaharaan dan berupaya mewujudkan sistem keuangan yang lebih kuat, tangguh, dan inklusif," kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam launching ceremony di Legian, Bali, Kamis (3/10).

Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu mengajak para peserta untuk mengingat kembali bagaimana negara-negara ASEAN mampu bertahan dan membentuk resiliensi dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi, mulai dari Asian Financial Crisis tahun 1997-1998, 2008, dan yang terakhir pada pandemi Covid-19.

Berbagai krisis tersebut memberikan lesson learned yang sangat berharga bagi negara-negara ASEAN, termasuk menjadi awal reformasi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di beberapa negara ASEAN.

Wamenkeu berharap ATF dapat menjadi forum pembelajaran kolektif bagi negara-negara ASEAN untuk mentransformasi sistem perbendaharaan, terutama pada empat fungsi utama perbendaharaan, yaitu pengelolaan belanja pemerintah, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan pemerintah, serta digitalisasi pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, ATF juga membuka ruang kolaborasi negara-negara ASEAN untuk bersama membangun kapasitas perbendaharaan dan mewujudkan resiliensi ekonomi di regional ASEAN. ATF bukan merupakan titik akhir kolaborasi, melainkan langkah awal menuju pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di ASEAN yang lebih berkualitas.

Untuk diketahui, pembentukan ATF pertama kali diinisiasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-10 Tahun 2023 di Jakarta, sebagai upaya membentuk sebuah peer-learning platform bagi negara-negara ASEAN terkait pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara.

Inisiatif ini mendapatkan respons positif dari Menteri Keuangan negara-negara ASEAN dalam AFMGM ke-11 pada 5 April 2024 di Luang Prabang, Laos. Momen ini pun menjadi awal sejarah peningkatan kerja sama pengelolaan perbendaharaan dan keuangan negara di ASEAN.

Bisnis.com, BADUNG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mendorong integrasi data keuangan antar negara-negara Asia Tenggara, usai terbentuknya Asean Treasury Forum (ATF) alias forum perbendaharaan Asean pada hari ini, Kamis (3/10/2024).

Thomas menekankan pentingnya implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Terpadu alias Integrated Financial Management and Information System (IFMIS) di setiap negara Asean. Dengan begitu, mereka bisa saling berbagai informasi keuangan satu sama lain.

"Kita perlu fokus bagaimana menghubungkan dan mengintegrasikan data antarkementerian/lembaga untuk menciptakan basis data komprehensif yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan," jelas Thomas ketika membuka ATF 2024 di Badung, Bali, Kamis (3/10/2024).

Oleh sebab itu, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku senang dengan peresmian ATF. Menurutnya, ATF bisa menjadi ajang untuk mewujudkan integrasi data keuangan antara negara Asean.

Tak hanya IFMIS, dia juga mendorong pengembangan manajemen pengeluaran publik (public expenditure manajement), manajemen kas (cash management), dan akuntansi sekawasan Asean lewat ATF. Dengan begitu, diharapkan stabilitas dan kesejahteraan kawasan lebih mudah terwujud.

"Melalui platform seperti Asean Treasury Forum, negara-negara anggota dapat berkolaborasi untuk berbagi praktik terbaik, memperkuat tata kelola fiskal, dan mengembangkan solusi inovatif," ujar Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Thomas bersama pejabat setingkatnya dari negara-negara Asean lain resmi membuka dan meresmikan ATF 2024. Rencananya, forum ini akan digelar secara tahunan.

Sebelumnya, Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Sulaimansyah menjelaskan bahwa notabenenya pembentukan ATF sudah diinisiasikan dalam Asean Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) ke-10 di Jakarta pada Agustus 2023.

Lalu, inisiasi pembentukan ATF tersebut disetujui oleh para menteri-menteri negara Asean pada AFMGM ke-11 di Laos pada April 2024. Pada kesempatan itu, disetujui peresmiannya dilakukan pada hari ini di Bali dengan Indonesia sebagai Keketuaan ATF selama 2024—2025.

"Sehingga besok itu [hari ini] adalah merupakan launching [meluncurkan] ya, dari yang sudah disetujui pembentukannya, dan juga diskusi ataupun pertemuan pertama," jelas Sulaimansyah dalam jumpa pers di Badung, Bali, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, ATF bertujuan agar negara-negara Asean bisa saling berbagi informasi ihwal perbendaharaan negaranya seperti pengelolaan fiskal baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Tidak hanya itu, diharapkan muncul inovasi untuk memperkuat kerja sama multilateral antar negara Asean ihwal perbendaharaan.

Bisnis.com, BADUNG — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meresmikan pembentukan Asean Treasury Forum (ATF) alias forum perbendaharaan negara-negara se-Asia Tenggara di Badung, Bali pada 3—4 Oktober 2024.

Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Sulaimansyah menjelaskan bahwa pembentukan ATF sudah diinisiasikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Asean Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) ke-10 di Jakarta pada Agustus 2023.

Lalu, inisiasi pembentukan ATF tersebut disetujui oleh para menteri-menteri negara Asean pada AFMGM ke-11 di Laos pada April 2024. Pada kesempatan itu, disetujui peresmiannya dilakukan pada hari ini di Bali dengan Indonesia sebagai Keketuaan ATF selama 2024—2025.

"Sehingga besok itu [hari ini] adalah merupakan launching [meluncurkan] ya, dari yang sudah disetujui pembentukannya, dan juga diskusi ataupun pertemuan pertama," jelas Sulaimansyah dalam jumpa pers di Badung, Bali, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, ATF bertujuan agar negara-negara Asean bisa saling saling berbagi informasi ihwal perbendaharaan negaranya seperti pengelolaan fiskal baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Tidak hanya itu, diharapkan muncul inovasi untuk memperkuat kerja sama multilateral antar negara Asean ihwal perbendaharaan.

"Untuk mendorong ya, adakah kemungkinan integrasi dari sisi kakak kelola, dari sisi ekonomi, maupun dari sisi keuangan. Mungkin juga mitigasi berbagai risiko dari sistem, mungkin juga misalnya dari case management [manajemen kasus]," sambungnya.

Apalagi, lanjut Sulaimansyah, sistem perbendaharaan negara di negara-negara Asean cenderung berbeda-beda sehingga dirasa perlu untuk berbagi pengetahuan.

Dia juga mengingatkan, pertumbuhan ekonomi kawasan Asean diproyeksikan cukup memuaskan yaitu hampir menyentuh 5% ke depan meski terjadi gejolak global. Oleh sebab itu, ke depan negara-negara Asean harus terus memperkuat koordinasi.

"Forum ini tidak menyamakan tapi justru keunikan dari masing-masing negara tadi menjadi tempat kita untuk belajar, sehingga kita bisa saling melengkapi antar negara-negara di lingkup Asean," katanya.

Rencananya, ATF 2024 di Badung, Bali ini akan dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dan akan dihadiri oleh pejabat setingkat dari negara-negara Asean lain.