Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap kemungkinan asuransi bencana menjadi program asuransi wajib di Indonesia.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengungkap program asuransi wajib diatur dalam pasal 39A ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

“Kalau kita buka keterangannya disebutkan bahwa program asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga [third party liability] terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana,” kata Bern saat dihubungi Bisnis pada Jumat (26/7/2024).

Bern melanjutkan apabila dilihat dari beleid tersebut sudah jelas asuransi bencana bisa diwajibkan. Namun, memang tinggal bagaimana nanti mekanisme akan dikaji dan dibahas lebih detail. “Supaya penerapannya dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Di sisi lain, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan saat ini arahan asuransi wajib terkait bencana belum ada secara terstruktur.

“Ini masih dikaji bentuk dan pelaksanaan oleh pemerintah. Namun, asuransi bencana merupakan salah satu yang akan diwajibkan,” kata Wahyudin saat dikonfirmasi pada Jumat (26/7/2024).

Saat ini, lanjut Wahyudin, hampir seluruh perusahaan asuransi telah mensesikan risiko bencana ke Maipark atau Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) yang didapatkan dari premi komersial. Hal tersebut bertujuan untuk berbagi risiko bencana agar perusahaan asuransi mampu menjaga kinerja keuangannya apabila terjadi bencana.

Wahyudin melihat industri perasuransian mampu menghadapi klaim bencana sepanjang kondisi dan syarat yang ditetapkan sesuai selera dan toleransi risiko dari perusahaan. “Tentunya, permodelan risiko dan reasuransi juga sangat diperhitungkan,” katanya.

Wahyudin menyebut setidaknya ada empat yang perlu dipersiapkan. Pertama, meningkatkan kapasitas, di mana untuk kapasitas yang besar, diperlukan permodalan yang besar dan kuat.

Dengan adanya ketentuan peningkatan permodalan pada 2026 dan 2028, kemampuan perusahaan asuransi untuk mengaksep risiko semakin besar.

Kedua, memperkuat cadangan keuangan, di mana perusahaan asuransi harus memastikan adanya cadangan yang cukup untuk menutupi klaim besar akibat bencana alam. Ketiga, memperbarui teknologi pemodelan risiko.

“Menggunakan teknologi terbaru untuk memprediksi dan mengevaluasi risiko dengan lebih akurat,” kata Wahyudin.

Keempat, lanjut Wahyudin, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah, lembaga riset, dan organisasi lainnya untuk memperkuat mitigasi risiko bencana dan respons terhadap bencana.

Adapun program asuransi wajib yang saat ini sedang digodok adalah asuransi kendaraan tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilty (TPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL tersebut.

Ogi menegaskan dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan."Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi pada Kamis (18/07/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

AAUI bocoran peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana asuransi wajib TPL akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/7/2024).

JAKARTA, investor.id – Wacana soal asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, pada tahun 2025 pengendara baik motor mau pun mobil wajib memiliki perlindungan asuransi third party liability.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dapat membentuk Program Asuransi Wajib. Program ini diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Ketentuan pelaksana untuk mengatur Program Asuransi Wajib itu punya tenggat 12 Januari 2025 mendatang, atau dua tahun sejak UU PPSK diterbitkan. Ketentuan berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mesti lebih dulu didiskusikan mendapat persetujuan dari DPR.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) Abdul Haris menyatakan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan tarif premi asuransi TPL sesuai dengan standar industri dan regulasi, termasuk penggunaan kendaraan, usia, riwayat asuransi, dan klaim sebelumnya.

Menurut Haris, pihaknya baru saja meluncurkan produk asuransi JRP - TPL Pro yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Lisensi S-1051/PD.021/2024.

“Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menawarkan jaminan tanggung jawab pihak ketiga,” kata Abdul Haris dalam keterangan rilisnya dikutip Minggu (21/7/2024).

Produk JRP- TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan.

Ia menembahkan, baik untuk kendaraan beroda empat maupun dua, JRP - TPL Pro menawarkan tarif yang disesuaikan untuk berbagai jenis kendaraan, memastikan tertanggung atau pelanggan menerima perlindungan yang sesuai.

“Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, JRP - TPL Pro menawarkan berbagai paket seperti Basic, Silver, Gold, hingga Platinum dengan batas cakupan dan premi yang sesuai. Paket-paket ini melayani pemilik kendaraan pribadi maupun komersial, memberikan fleksibilitas dan ketenangan pikiran (peace of mind),” tambahnya.

Cakupan perlindungan meliputi perlindungan bagi pengemudi dalam hal kecelakaan yang menghasilkan klaim pihak ketiga, produk JRP- TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cedera badan.

“Produk JRP-TPL Pro dirancang untuk memberikan manfaat asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas untuk menyambut UU P2SK 2023 yang mengatur tentang Asuransi Wajib guna mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi,” paparnya.

Untuk proses klaim, katanya, JRP Insurance memiliki prosedur yang disederhanakan untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan. JRP Insurance siap membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim dengan cepat dan efisien, dengan didukung layanan berbasis digital dan layanan Call Center Perusahaan di 150-788.

Sebagai pemain utama dalam segmen asuransi tanggung jawab (liability), JRP Insurance bangga akan posisi pasar yang kuat dan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan.

“Kami terus berupaya meningkatkan saluran distribusi kami melalui kemitraan dan kolaborasi, bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyediakan layanan tambahan yang bernilai melalui platform digital,” ucap Haris.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dapat mewajibkan segmen masyarakat tertentu untuk mengasuransikan kendaraan bermotor hingga rumah tinggal di masa mendatang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Pengaturan yang dimaksud tercantum dalam BAB VI tentang Perasuransian, Angka 15, Pasal 39A. Pasal ini berisi empat ayat, yang secara rinci sebagai berikut:

Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Penjelasan ayat (1): Program Asuransi Wajib diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk ikut serta dalam Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah dapat mewajibkan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat untuk membayar Premi atau Kontribusi keikutsertaan sebagai salah satu sumber pendanaan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

Penjelasan ayat (4): Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah, Pemerintah dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan "DPR" adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Selain itu, terdapat ketentuan lain pada UU PPSK yang mengatur Program Asuransi Wajib. Salah satunya Pasal 83 ayat (2) bahwa asuransi wajib dikecualikan dalam program penjaminan polis (PPP). Ketentuan mengenai hal ini juga perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Adapun Program Asuransi Wajib yang dimaksud dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh pemerintah.

Sebagai konteks, beberapa waktu lalu OJK menyampaikan harapan bahwa asuransi wajib untuk kendaraan bermotor dapat berlangsung mulai Januari 2025. Pernyataan OJK ini menuai berbagai respons dari masyarakat, apalagi belakangan masyarakat juga keberatan atas kebijakan pemerintah tentang iuran Tapera sebesar 3% dari upah.

OJK pun mengklarifikasi bahwa sebenarnya asuransi wajib belum tentu berlangsung pada Januari 2025. Sebab, OJK sendiri masih menunggu aturan pelaksana yang berupa Peraturan Pemerintah (PP). Adapun PP itu mesti rampung dua tahun setelah UU PPSK terbit, yakni paling lambat pada 12 Januari 2025 mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News