JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengingatkan pemohon bahwa gugatan uji materi Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpotensi dinyatakan prematur.

Pasalnya, UU ini memang sudah diteken, namun keberlakuan kebijakannya baru pada 2027 mendatang.

"Adanya anggapan kerugian dengan berlakunya sebuah norma, ini normanya belum berlaku. Jadi salah satu unsur keterlanggaran hak konstitusionalnya itu belum muncul," kata Suhartoyo dalam sidang pendahuluan perkara nomor 76/PUU-XXII/2024 itu, Rabu (23/7/2024).

Ia menyinggung sejumlah gugatan uji materi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang juga kandas karena anggapan prematur lantaran beleid anyar itu baru akan berlaku pada 2026.

Suhartoyo menjelaskan, kerugian potensial pemohon dipahami sebagai kerugian yang mungkin diderita akibat berlakunya sebuah undang-undang, bukan akibat akan berlakunya sebuah undang-undang.

"Maka ini harus diperhatikan dan didiskusikan lagi,” terang dia.

Dalam gugatannya, pemohon bernama Banswan yang mengaku merupakan pekerja lepas berkeberatan uang hasil jerih payahnya wajib diberikan kepada negara, sedangkan tabungan seharusnya bersifat pilihan dan sesuai dengan keinginan sendiri secara sukarela.

Ia meminta agar Pasal 1 ayat (3) UU Tapera yang mengatur kepesertaan pembayaran simpanan tapera diimbuhi klausul "dengan keinginan sendiri secara sukarela”.

Lalu, ia juga meminta Mahkamah menambahkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) terkait kepesertaan pekerja lepas dengan klausul "dengan keinginan sendiri secara sukarela" pula.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ketentuan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) perlu direvisi. Oleh karenanya, ketentuan terkait Tapera, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016, diusulkan untuk direvisi.

Usulan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Shinta bilang karena Tapera diatur melalui UU, maka perlu proses panjang untuk revisi yang tidak hanya melibatkan pemerintah.

"Karena pemerintah itu tidak bisa banyak berbuat kalau undang-undangnya tidak direvisi," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

"Jadi kita kembali akan memberikan masukan untuk revisi daripada undang-undang Tapera," sambung Shinta.

Namun demikian, pelaksanaan revisi UU itu masih akan menunggu parlemen baru periode 2024-2029. Hal ini mengingat masa jabatan parlemen saat ini yang segera berakhir.

"Tapi kita sudah mempersiapkan semua masukannya kepada pemerintah maupun kepada parlemen," ujar Shinta.

Lebih lanjut Shinta menegaskan, terkait dengan revisi yang diusulkan, pengusaha tidak berfokus pada besaran pungutan atau waktu pelaksanaan. Namun yang menjadi sorotan ialah konsep dari pelaksanaan Tapera itu sendiri.

Revisi itu dinilai perlu segera dilaksanakan, sebab UU Tapera sudah menentukan batas waktu pelaksanaan bagi para pekerja swasta, yakni 2027. Dengan demikian, pengusaha dan para pemangku kepentingan terkait perlu segera melakukan pembahasan terkait revisi UU itu.

"Kita harus melaksanakan sekarang untuk revisinya tuh seperti apa," katanya.

Usulan itu pun direspons positif oleh Airlangga. Shinta bilang, Airlangga telah memberikan arahan terkait revisi UU Tapera.

"Tapi nanti kita harus (bahas) ini dengan DPR. Makanya saya bilang mungkin DPR yang baru ya," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan, Tapera akan tetap dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Hal ini mengingat pelaksanaan Tapera sudah diatur lewat UU.

"Ya kalau undang-undangnya enggak dicabut kan kalau enggak dilakukan salah kita. Kan legal formalnya begitu," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Sebagai informasi, lewat ketentuan Tapera, setiap pekerja dengan gaji minimal setara upah minimum regional (UMR) wajib menjadi peserta program tersebut. Para peserta akan dikenakan pungutan sebesar 3 persen dari upah atau gaji yang diterima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ketentuan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) perlu direvisi. Oleh karenanya, ketentuan terkait Tapera, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016, diusulkan untuk direvisi.

Usulan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Shinta bilang karena Tapera diatur melalui UU, maka perlu proses panjang untuk revisi yang tidak hanya melibatkan pemerintah.

"Karena pemerintah itu tidak bisa banyak berbuat kalau undang-undangnya tidak direvisi," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

"Jadi kita kembali akan memberikan masukan untuk revisi daripada undang-undang Tapera," sambung Shinta.

Namun demikian, pelaksanaan revisi UU itu masih akan menunggu parlemen baru periode 2024-2029. Hal ini mengingat masa jabatan parlemen saat ini yang segera berakhir.

"Tapi kita sudah mempersiapkan semua masukannya kepada pemerintah maupun kepada parlemen," ujar Shinta.

Lebih lanjut Shinta menegaskan, terkait dengan revisi yang diusulkan, pengusaha tidak berfokus pada besaran pungutan atau waktu pelaksanaan. Namun yang menjadi sorotan ialah konsep dari pelaksanaan Tapera itu sendiri.

Revisi itu dinilai perlu segera dilaksanakan, sebab UU Tapera sudah menentukan batas waktu pelaksanaan bagi para pekerja swasta, yakni 2027. Dengan demikian, pengusaha dan para pemangku kepentingan terkait perlu segera melakukan pembahasan terkait revisi UU itu.

"Kita harus melaksanakan sekarang untuk revisinya tuh seperti apa," katanya.

Usulan itu pun direspons positif oleh Airlangga. Shinta bilang, Airlangga telah memberikan arahan terkait revisi UU Tapera.

"Tapi nanti kita harus (bahas) ini dengan DPR. Makanya saya bilang mungkin DPR yang baru ya," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan, Tapera akan tetap dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Hal ini mengingat pelaksanaan Tapera sudah diatur lewat UU.

"Ya kalau undang-undangnya enggak dicabut kan kalau enggak dilakukan salah kita. Kan legal formalnya begitu," kata Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Sebagai informasi, lewat ketentuan Tapera, setiap pekerja dengan gaji minimal setara upah minimum regional (UMR) wajib menjadi peserta program tersebut. Para peserta akan dikenakan pungutan sebesar 3 persen dari upah atau gaji yang diterima.

JAKARTA, investor.id – Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk melakukan revisi regulasi tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), lantaran regulasi tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha dan buruh. Alih-alih menambah beban, pemerintah diminta untuk benar-benar menyelaraskan program yang ada, apalagi pengusaha sudah menanggung iuran 19% dari upah pekerja sebagai jaminan sosial.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, meskipun baru berlaku tahun 2027 namun revisi regulasi seharusnya sudah dilakukan sejak tahun ini. Penerapan regulasi tersebut harus sejalan dengan kebijakan yang sebelumnya sudah berlaku di BPJS Ketenagakerjaan. Bila dijalankan maka harus ada keselarasan antara program Tapera dan program jaminan sosial lainnya.

“Kita gak mau nunggudong, 2027. Kita harus melaksanakan sekarang untuk revisinya itu seperti apa,” ucap Shinta di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (16/7/2024).

Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pemerintah menetapkan iuran tapera sebesar 3% dari gaji pekerja, baik untuk pegawai negeri sipil, pegawai swasta, maupun pekerja informal.

Peraturan Tapera terbaru dinilai semakin menambah beban baru, baik pemberi kerja maupun pekerja. Saat ini, beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja sebesar 18,24% - 19,74% dari penghasilan pekerja.

Beban iuran tersebut dengan rincian berikut: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (berdasarkan UU No. 3/1999 ‘Jamsostek’): Jaminan Hari Tua 3,7%; Jaminan Kematian 0,3%; Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24-1,74%; dan Jaminan Pensiun 2%; Jaminan Sosial Kesehatan (berdasarkan UU No.40/2004 ‘SJSN’): Jaminan Kesehatan 4%. Kemudian Cadangan Pesangon (berdasarkan UU No. 13/2003 ‘Ketenagakerjaan’) sesuai dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 24/2004 berdasarkan perhitungan aktuaria sekitar 8%.

“Yang jelas juga tidak align (selaras) dengan apa yang sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan mesti ada aligning, karena ada undang-undang yang berkait juga. Jadi prinsipnya kami akan memberikan masukan untuk revisi di undang-undang,” terang Shinta.

Lampu Hijau Pemerintah

Shinta mengatakan, aspirasi dari kalangan pengusaha terkait Tapera ini juga sudah didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam hal ini diperlukan revisi kebijakan terlebih dahulu sebelum kebijakan dijalankan pada tahun 2027.

“Jadi beliau mendukung bahwa yang direvisinya undang-undang yang terlebih dahulu, itu yang akan direvisi,” tutur Shinta.

Sebelumnya Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan pemerintah sebenarnya bisa memaksimalkan pemanfaatan dana Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi program kepemilikan rumah untuk pekerja yang belum memiliki tempat tinggal. Elly mengusulkan agar pemerintah tidak menjadikan keikutsertaan menabung di Tapera sebagai bentuk kewajiban tetapi atas dasar sukarela.

“Untuk itu, kami minta setidaknya pemerintah merevisi pasal 7 dari yang wajib menjadi sukarela,” tutur Elly.

Dia mengatakan penerapan Undang-Undang Tapera tidak menjamin bahwa upah buruh yang telah dipotong sejak usia 20 tahun dan sampai usia pensiun, untuk bisa mendapatkan rumah tempat tinggal. Belum lagi sistem hubungan kerja yang masih fleksibel (kerja kontrak), ini masih jauh dari harapan untuk bisa mensejahterakan buruh.

“Kami menganggap, Undang-Undang Tapera bukanlah Undang-Undang yang mendesak, sehingga tidak perlu dipaksakan untuk berlaku saat ini,” pungkas Elly.

Sinyal dukungan dari pemerintah atas revisi UU Tapera ini juga sudah mencuat dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani telah sepakat untuk tidak memaksakan iuran Tapera sebesar 3% (2,5% pengusaha, 0,5% pekerja) diterapkan mulai 2027.

“Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Kalau misalnya ada usulan dari DPR dari MPR mengusulkan (implementasi Tapera) untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan, kita akan ikut,” ungkap Basuki di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan revisi Undang-undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), terutama terkait dengan implementasi iuran bagi pekerja swasta.

Hal ini disampaikannya dalam audiensi bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/7/2024).

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan usulan revisi tersebut mengenai konsep dari implementasi Tapera, yang menurutnya tidak sejalan dengan yang sudah ada dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Prinsipnya kita harus kembali kepada undang-undangnya, karena pemerintah itu tidak bisa banyak berbuat kalau undang-undangnya tidak direvisi. Jadi kita kembali akan memberikan masukan untuk revisi UU Tapera,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7/2024).

Shinta mengatakan, kepastian revisi UU Tapera kemungkinan masih akan menunggu atau baru dibahas bersama dengan parlemen baru periode 2024-2029.

Namun demikian, dia mengatakan bahwa Apindo telah menyiapkan semua masukan, baik kepada pemerintah maupun kepada parlemen terkait usulan revisi UU Tapera.

“Karena ini percuma kalau kita bolak-balik hanya dengan pemerintah, tapi kalau di undang-undangnya tidak diubah. Kelihatannya undang-undang kita harus tunggu sampai mungkin parleimen yang baru,” jelasnya.

Di sisi lain, Shinta mengatakan bahwa Menko Airlangga telah memberikan lampu hijau terkait usulan revisi UU Tapera tersebut.

“Beliau mendukung bahwa yang direvisi di UU terlebih dahulu, itu yang akan direvisi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25/2020, diatur bahwa iuran yang akan ditanggung peserta mencapai 3%.

Iuran tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi pekerja dengan porsi 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja.

Iuran juga diberlakukan bagi pekerja mandiri atau freelance sebesar 3% yang sepenuhnya ditanggung sendiri.

Shinta sebelumnya menyampaikan bahwa, berdasarkan PP No. 55/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maksimal 30% atau Rp138 triliun dan aset JHT sebesar Rp460 triliun yang dapat digunakan untuk program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan pekerja. Menurut Shinta, dana MLT itu sangat besar, tapi pemanfaatannya minim.