Bisnis.com, JAKARTA - Pedagang warung Madura, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling memprotes kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang penjualan rokok eceran atau per batang.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 26 Juli 2024.

Seorang penjual kopi keliling (starling) di kawasan pasar Tanah Abang, Atang (46) mengaku telah mengetahui kebijakan tersebut. Dia mempertanyakan alasan pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut.

"Saya jual biasanya bisa 50 batang sehari, di sini banyak pedagang, tukang angkut, pembeli juga beli rokok batangan," kata Atang saat ditemui Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Atang membantah saat ditanya menjual rokok ketengan kepada anak-anak, sebab di wilayah tersebut kebanyakan pembeli merupakan orang dewasa yang cukup umur. Untuk itu, dia berharap pemerintah kembali mempertimbangkan kembali larangan rokok eceran.

"Jangan dulu lah, kita lagi susah kan cari uang sekarang. Saya sehari bisa dapat Rp300.000-an dagang rokok sama minuman juga, kalau dilarang gimana buat makan. Gak semua bisa beli bungkusan juga," tuturnya.

Salah satu pedagang kios atau warung Madura di wilayah Kebon Kacang, Andre (35) juga mengaku keheranan dengan aturan larangan penjualan rokok eceran. Dia mengatakan baru mendengar kebijakan tersebut dan belum mendapat imbauan.

"Kata siapa? Kalau per batang dilarang yang bungkusan juga? Iya kan kebanyakan kan masih beli per batang. Kalau dilarang langsung ya rugi kita," kata Andre, Rabu (31/7/2024).

Di wilayah yang dekat dengan pusat perdagangan, Tanah Abang, ada banyak pekerja yang sering menggunakan rokok sebagai salah satu sumber tenaga sehari-hari. Dia tidak menghitung berapa banyak yang membeli rokok batangan.

Namun, dia bisa menjual rokok batangan dari 10 bungkus beragam jenis rokok per harinya. Artinya, jika sebungkus rokok terdapat 16-20 batang, maka penjualan per hari bisa mencapai 150 batang sehari.

Harga eceran setiap jenis rokok berbeda. Dia mencontohkan Sampoerna Mild, Gudang Garam filter, hingga Djarum Super yang dibanderol harga dikisaran Rp28.000 per bungkus dapat dijual eceran dengan harga satuan Rp2.500 per batang.

"[Anak di bawah umur] gak ada, kalau yg dilarang anak-anak harusnya sama orangtuanya aja, edukasi. Kok larangnya malah pedagang?," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah RI No.28/2024. Dalam aturan tersebut, rokok dikategorikan sebagai salah satu zat adiktif yang akan dibatasi konsumsinya.

Pada pasal 434 ayat 1 disebutkan larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Pembatasan rokok juga menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Selanjutnya, dalam pasal 433 ayat 1 mengarahkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Pemerintah juga kini mengatur ulang pelabelan pada kemasan rokok, salah satunya dengan larangan pencantuman kata "light ,"ultraligt, "mild", "extramild, "lowtar", "slim", "special", "full flavour", "premium".

Isilah-istilah lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, atau pun kata dengan arti yang sama juga dilarang. Hal ini tercantum pada Pasal 187 ayat 2 huruf b.

Di sisi lain, aturan itu juga mengatur pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik. Misalnya, dalam pasal 446 ayat 1 disebutkan bahwa produsen produk hasil tembakau dan rokok elektronik dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.

Pada iklan produk tembakau dan rokok elektronik di situs web atau aplikasi elektronik komersial maka pemasang iklan harus mencantumkan peringatan Kesehatan, mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil", dan tidak menggambarkan manfaat bagi kesehatan.

Lebih lanjut, lewat pasal 451 ayat 1 disebutkan pengendalian iklan pada media cetak dan penyiaran dengan syarat pencantuman peringat kesehatan full screen, hanya ditayangkan setelah pukul 22.00 hingga 05.00 waktu setempat.

Seluruh ketentuan tersebut dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik dengan tujuan untuk menurunkan prevalensi dan mencega perokok pemula.

Selain itu menurunkan angka kesakita dan kematian akibat dampak merokok, meninggalkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahya merokok, dan melindungi kesehatan individu.