#30 tag 24jam
Kominfo Respons Demo Ojol, Massa Aksi Diajak Audiensi
Kementerian Kominfo akan audiensi dengan perwakilan driver ojol terkait tuntutan tarif. Aksi demo di Monas dihadiri ribuan massa dari berbagai platform ojol. [320] url asal
#kominfo #demo-ojol #audiensi-ojol #tarif-ojol #ojek-online #gojek #grab #maxim #shopee
(detikFinance - Terbaru) 29/08/24 17:03
v/14812657/
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buka suara tentang aksi unjuk rasa demostran dari unsur ojek online (ojol) siang hari ini. Adapun salah satu tuntutan utamanya ialah meminta intervensi pemerintah dalam penetapan tarif ojol.
Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengatakan, proses audiensi akan digelar bersama dengan sejumlah perwakilan dari driver ojol. Pihaknya juga berkomitmen akan mendalami aspirasi dari para driver ojol ini secara aktif.
"Kami akan serap secara mendalam aspirasi kawan-kawan ojek online dan secara aktif akan meneruskan dan membahas aspirasi kawan kawan ke kementerian, lembaga dan industri terkait lainnya," kata Prabu, kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).
Audiensi segera dilakukan bersama massa aksi. Prabu mengatakan, mereka akan ditemui langsung oleh Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.
"Infonya Pak Wamen Angga langsung yang menemui kawan kawan ojek online," ujarnya.
Terpantau oleh detikcom di lokasi demo, setidaknya ada 8 orang massa aksi yang dipersilahkan masuk untuk melangsungkan audiensi. Mereka merupakan perwakilan dari Koalisi Ojol Nasional.
Aksi demonstrasi ini digelar di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Ada lebih dari 1.000 masa aksi yang hadir, berasal dari berbagai perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee. Tuntutan utama yang disuarakan oleh para massa aksi ialah terkait tarif ojol.
Massa aksi merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.
Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.
"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir, ditemui di lokasi demo.
Simak Video:Isi Tuntutan Driver Taksi Online yang Gelar Demo di Depan Kantor Gojek