REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk Mochammad Afifudin sebagai pelaksana tugas (plt) ketua pada Kamis (4/7/2024). Keputusan itu merupakan respons atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota KPU.

Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, pihaknya memastikan tugas lembaganya tetap akan berjalan sesuai jadwal setelah Hasyim dipecat. Apalagi, tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah berjalan.

"Sebagaimana kami tegaskan kemarin, nanti Pak Afif akan mengakomodir kami semua dalam rangka menyiapkan segala agenda kebutuhan kami terkait dengan tugas kewajiban KPU. Salah satunya dalam rangka mempersiapkan Pikada tanggal 27 November 2024," kata August di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Ia menambahkan, tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu saat ini masih tetap berlangsung. Ia mengakui adanya kendala dalam tahapan Pilkada 2024. Namun, tahapan yang berjalan dinilai masih sebagaimana mestinya.

"Sampai sekarang kami ingin tegaskan juga berulang-ulang, pada saat pelaksanaan pemilu nasional, pilpres dan pileg, itu sampai sekarang untuk pilkada juga posisinya sudah on the track," ujar dia.

Sebelumnya, DKPP telah memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota KPU. Hasyim dianggap melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu karena melakukan tindakan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

JAKARTA, investor.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan, tindakan asusila Hasyim Asy’ari yang berujung pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan persoalan pribadi. Karena itu, KPU enggan meminta maaf kepada publik atas hal tersebut.

"Yang jelas kalau kasus pelanggaran kode etik pemilu, kode etik dan perilaku penyelenggaraan Pemilu itu persoalan pribadi-pribadi di situ," kata August di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Meski pelanggaran Hasyim Asy'ari mecoreng nama KPU, August menegaskan, KPU tidak tepat untuk mengucapkan maaf karena hal tersebut merupakan ranah pribadi, bukan kelembagaan.

Menurut Agus, KPU enggan mencampuri persoalan Hasyim Asy'ari yang dipecat akibat tindakan asusila terhadap seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Belanda.

Meski demikian, KPU tetap menghormati keputusan DKPP tersebut. August juga menyatakan, KPU akan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana perintah undang-undang, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

KPU sudah mengambil langkah cepat salah satunya adalah menunjuk Mochamad Afifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) KPU.

"Kami sudah mengambil kesepakatan, memberikan mandat kepada Mas Afifuddin untuk melaksanakan tugas. Tentu dengan segala dinamika yang kami hadapi, kami harus memenuhi kewajiban kami terhadap undang-undang," tegas August.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News