Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024, menyusul pemecatan Hasyim Asy'ari.

Dalam cuitannya di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Minggu (7/7/2024), Mahfud menuliskan mengenai berita lanjutan yang mengagetkan usai putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, di antaranya pemakaian 3 mobil dinas mewah setiap komisioner KPU, berdasarkan info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud MD.

Dari situ, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Tidak hanya itu, dia juga berpendapat pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada pada November tahun ini.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjutnya.

Dia juga menambahkan terdapat vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang mengatur apabila komisioner KPU mengundurkan diri, maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain. "Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," kata Mahfud.

Perbesar

Tangkapan layar X @mohmahfudmd

Adapun, diberitakan sebelumnya karier Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU harus terhenti di tengah jalan usai dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP akhirnya memutuskan untuk mencopot Hasyim dari jabatan Ketua KPU usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan pemberhentian itu terkuak usai saat membacakan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP).

"Memutuskan satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setelah putusan ini dibacakan," ujarnya pada Rabu (3/7/2024).

Singkatnya, Hasyim disebut telah melanggar etik karena mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus pada pengadu yang bekerja di PPLN Eropa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan kepada Hasyim Asy'ari sekali ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, hingga saat ini belum ada permintaan maaf resmi dari KPU sebagai lembaga atas kasus Hasyim.

Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, kasus yang menimpa Hasyim merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Menurut dia, pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu merupakan urusan personal yang tidak melibatkan lembaga.

"Jadi ya gimana? Kan, kami enggak mau komentarin seperti apa. Putusannya sudah keluar, ya kita hormati di situ," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Karena itu, ia menilai, KPU sebagai lembaga tak memiliki kewajiban untuk meminta maaf kepada masyarakat. Mengingat, kasus yang dilakukan Hasyim merupakan urusannya secara personal.

"Kalau KPU-nya disuruh minta maaf itu kan, kecuali kita ya (perorangan). Ini kalau urusan pribadi, kami juga tidak akan campuri," ujar August.

Kendati demikian, KPU memastikan jalannya organisasi tak akan terpengaruh dengan adanya putusan DKPP. Pasalnya, KPU telah merespon putusan DKPP dengan mengangkat Mochammad Afifudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU.

"Kami tegaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan roda organisasi ke depan, kami sudah lakukan mekanisme. Kami sudah mengambil kesepakatan memberikan mandat kepada Mas Afifuddin untuk melaksanakan tugas, tentu dengan segala dinamika yang kami hadapi kami hrus memenuhi kewajiban kami terhadap UU," ujar dia.

Sebelumnya, Hasyim telah buka suara usai dinyatakan bersalah oleh DKPP terkait tindakan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Alh-alih meminta maaf, Hasyim justru bersyukur dengan adanya putusan itu.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

JAKARTA, investor.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan, tindakan asusila Hasyim Asy’ari yang berujung pemecatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan persoalan pribadi. Karena itu, KPU enggan meminta maaf kepada publik atas hal tersebut.

"Yang jelas kalau kasus pelanggaran kode etik pemilu, kode etik dan perilaku penyelenggaraan Pemilu itu persoalan pribadi-pribadi di situ," kata August di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Meski pelanggaran Hasyim Asy'ari mecoreng nama KPU, August menegaskan, KPU tidak tepat untuk mengucapkan maaf karena hal tersebut merupakan ranah pribadi, bukan kelembagaan.

Menurut Agus, KPU enggan mencampuri persoalan Hasyim Asy'ari yang dipecat akibat tindakan asusila terhadap seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Belanda.

Meski demikian, KPU tetap menghormati keputusan DKPP tersebut. August juga menyatakan, KPU akan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana perintah undang-undang, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

KPU sudah mengambil langkah cepat salah satunya adalah menunjuk Mochamad Afifuddin sebagai pelaksana tugas (Plt) KPU.

"Kami sudah mengambil kesepakatan, memberikan mandat kepada Mas Afifuddin untuk melaksanakan tugas. Tentu dengan segala dinamika yang kami hadapi, kami harus memenuhi kewajiban kami terhadap undang-undang," tegas August.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sanksi itu diberikan usai Hasyim dinyatakan melakukan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Komisioner KPU August Mellaz mengaku prihatin dengan kejadian itu. Namun, ia meminta urusan personal itu tak sampai disangkutpautkan dengan keluarga Hasyim. Menurut dia, urusan itu sangat tidak pantas dikaitkan dengan keluarga Hasyim.

"Kami memohon kepada teman-teman media, jika memungkinkan urusan Pak Hasyim dengan putusan DKPP itu dibatasi di Pak Hasyim. Jangan dibawa ke keluarganya. Ini kanenggak benar situasi semacam ini," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Ia menilai, saat ini sudah banyak berita yang membawa-bawa keluarga Hasyim terkait dengan putusan DKPP. Padahal, keluarga tidak memiliki sangkut paut dengan masalah yang dihadapi Hasyim.

"Kan anak istri bukan bagian dari yang harusnya jadi masalah, tapi kalau kita lihat diperhatikan berita-berita ya tentu kita minta kebesaran hati kita bersama," ujar August.

Ia meminta semua pihak untuk menghormati putusan DKPP. Namun, di sisi lain, semua pihak diimbau tidak mengekspos keluarga Hasyim terkait dengan kasus asusila yang dihadapikya.

"Mereka kan punya hak pribadi yang jangan sampai kita sentuh juga. Itu yang ingin kami sampaikan," kata dia.

Sebelumnya, Hasyim telah buka suara usai dinyatakan bersalah oleh DKPP terkait tindakan asusila terhadap PPLN. Hasyim dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, tugas menjadi anggota ketua KPU memang berat. Karena itu, KPU dinilai butuh dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

"Ya memang jadi anggota dan ketua KPU kan berat, masa orang berat kami bilang ringan. Nah kami mau menjelaskan karena berat, maka kami butuh dukungan teman-teman," kata Afif setelah ditunjuk sebagai Plt Ketua KPU di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Ia mengaku sadar sejak awal bahwa tugasnya di KPU sangat berat. Untuk itu, peran dari semua pihak sangat dibutuhkan bagi KPU menjalankan tugasnya.

Afif menambahkan, KPU membuka pintu untuk menerima aspirasi masyarakat. Menurut dia, KPU butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Karena itu, Afif berharap semua pihak dapat memberkan masukan dan saran kepada KPU. Seluruh masukan dan saran itu tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPU.

"Kami menerima masukan, kami akan koreksi, kami akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak baik, kurang baik dan pada akhirnya KPU sadar tidak bisa sendirian. Kami minta dukungan para pihak," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Dr. Vita Novianti, SP, M.AP, menilai pemberhentian tetap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari tidak mempengaruhi tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang akan tetap berjalan sesuai regulasi dan proses yang ada. Hal senada juga sebelumnya ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tahapan Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan, pemberhentian tetap Ketua KPU RI sama sekali tidak berpengaruh terhadap proses tahapan pilkada," ujarnya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat (5/7/2024).

Mantan komisioner KPU tahun 2009-2014 ini menjelaskan bahwa komisioner KPU bersifat kolektif kolegial dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak dibebankan kepada seorang ketua.

"Jadi, KPU ini kolektif kolegial, keputusan KPU berdasarkan pleno dan bukan ketua. Kuorum 2/3 dari jumlah anggota yang ada sudah bisa membuat keputusan," ucap Dosen Fisip Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo itu.

Senada juga disampaikan Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayitno. Menurutnya, tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

"Sampai dengan hari ini, tahapan pilkada terus berjalan. Petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih juga sudah bekerja melakukan pendataan," katanya.

Hadi menjelaskan, petugas pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan mencocokkan data yang tercantum data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik pemilih.

"Laporan yang kami terima pelaksanaan coklit sudah mencapai sekitar 50 persen, dan petugas pantarlih masih ada waktu bekerja sampai dengan 24 Juli mendatang," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga memastikan bahwa, Pilkada 2024 akan tetap berjalan dengan baik, seusai pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP. Sesuai jadwal KPU, pilkada akan tetap diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024, karena sudah ada mekanisme pemberhentian antar-waktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU.

"Pemerintah akan memastikan bahwa pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil," kata Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Lebih lanjut, Presiden menyatakan menghormati kewenangan DKPP yang memutuskan memberhentikan Hasyim Asy’ari terkait kasus asusila. Ia pun mengatakan akan segera memroses surat Keputusan Presiden (Keppres) guna menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.

"Keppres belum masuk ke meja saya. (Masih) dalam proses, proses administrasi. Biasa saja," ucap Presiden Jokowi.

DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap anggota KPU, terkait kasus dugaan asusila terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, berinisial CAT. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

DKPP mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Hasyim awalnya dilayangkan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), selaku kuasa hukum korban, pada Kamis 18 April 2024.

Kuasa hukum korban menilai perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban.