JAKARTA,investor.id - Badan Anggaran DPR meminta pemerintah untuk melakukan pengelolaan defisit secara hati-hati. Lantaran defisit APBN 2024 diperkirakan akan melebar dari target awal Rp 522,8 triliun menjadi Rp 609,7 triliun. Jangan sampai kenaikan belanja ini memberatkan kinerja APBN untuk mengakomodasi program-program pemerintah.

“Mencermati laporan realisasi APBN semester 1 tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024. Undang Undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29% dari  PDB (Produk Domestik Bruto) atau Rp. 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% dari  PDB setara Rp. 609,7 triliun,” ucap Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Senin (7/8/2024).

Kenaikan defisit terjadi karena diperkirakan pendapatan negara hanya meningkat  Rp 200 miliar sedangkan belanja negara naik Rp 87,1 triliun pada akhir tahun 2024 nanti. Ada potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp. 3.325,1 menjadi Rp. 3.412,2 triliun.

Said berpesan  di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang.  Pemerintah harus melakukan kajian ulang terhadap proyek-proyek yang tidak memberikan daya gedor maksimal terhadap perekonomian nasional.

“Langkah ini semata-mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya, “tutur Said.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan selama semester I-2024 defisit APBN 2024 mencapai Rp 77,3 triliun atau 0,34% dari PDB. Realisasi pendapatan negara mencapai  Rp 1.320,7 triliun pada semester I-2024 atau 47,1% dari target tahun 2024 yang sebesar Rp 2.802,3 triliun. Jika dibandingkan dengan periode semester I-2023 terjadi kontraksi 6,2%.  Realisasi pendapatan negara terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.028 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 288,4 triliun.

Realisasi belanja semester I-2024 mencapai Rp 1.398,9 triliun atau 42% dari total anggaran belanja negara Rp 3.325,1 triliun, Jika dibandingkan secara tahunan  terjadi pertumbuhan  hingga 11,3%. Pada saat semester I-2023 realisasi belanja negara  sebesar Rp 1.255,7 triliun. Komponen belanja  terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 997,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 400,1 triliun.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta tambahan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga senilai Rp 598,9 triliun. Menurut Ketua Banggar Said Abdullah, anggaran tersebut berasal dari Kementerian Lembaga yang disampaikan di Komisi I sampai Komisi XI DPR.

Said meminta Muhidin Mohamad Said, Wakil Ketua Banggar menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengajukan permintaan tersebut.

"Nanti saya minta Pak Muhidin mendatangi Menteri Keuangan secara resmi, menyerahkan usulan Rp 598,9 triliun tambahan belanja pusat dari Komisi I sampai XI," katanya dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Said menambahkan, tambahan anggaran tersebut diberikan tanpa menambah defisit APBN. "Usulannya Rp 598,9 triliun, ibu Menteri Keuangan. Usulannya itu tanpa menambah defisit," tutur Said.

Usai rapat tersebut Sri Mulyani memberi merespons permintaan DPR tersebut. Sri Mulyani menilai permintaan itu sebagai aspirasi yang akan ditampung serta dirapatkan terlebih dahulu.

"Kalau aspirasi nanti kita lihat ya," sebutnya.

Sebelumnya Sri Mulyani menyebut pihaknya akan mempertimbangkan permintaan-permintaan dari Banggar DPR dengan tetap melihat ruang fiskal, dan tetap menjaga postur RAPBN yang telah disepakati.