JAKARTA, Investor.id - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia kembali kerja sama dalam memajukan desa dan daerah tertinggal yang tersebar diberbagai pelosok Tanah Air.

Menurut Sekjen ISSF Nurul Iman, kerja sama antara Kemendes PDT dengan ISSF telah terjalin sejak 2021 dan akan berlanjut, mengingat kedua pihak memiliki kesamaan tujuan, terutama dalam percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal.

“Kemendes PDT bahkan menginginkan ISSF bisa mengangkat program-program CSR unggulan terutama di daerah tertinggal," ungkap Nurul Iman, dikutip Selasa (29/10/2024).

Nurul Iman menegaskan, di ISSF, ada agenda temu forum untuk saling bertukar pikiran antaranggota maupun dengan pihak lain, terutama terkait dengan pemberdayaan desa dan daerah tertinggal. Kesamaan tujuan tersebut yang membuat Kemendes PDT dan ISSF terus bekerja sama.

Dia menambahkan, untuk menstimulus agar berbagai stakeholder terus memberikan sumbangsih dalam memajukan desa dan daerah tertinggal, ISSF kembali akan menggelar CSR PDB Awards yang rutin diselenggarakan setiap tahun. Acara ini akan digelar pada 2025 dan peluncurannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan saat ini.

Jika melihat grafiknya, dia menyatakan, jumlah peserta (perusahaan) maupun program terus bertambah, terutama dari perusahaan baru. Hal ini menandakan sejumlah perusahaan memiliki antusiasme yang tinggi untuk memajukan desa dan daerah tertinggal.

Nurul menjelaskan, Mou tahun 2021 terkait percepatan pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan kegiatan CSR lainnya masih akan tetap dipertahankan pada MoU berikutnya.

Kolaborasi antara Kemendes PDT dan ISSF, jelas Nurul, tetap satu tujuan, yakni untuk memajukan desa dan daerah tertinggal. ISSF yang beranggotaan 300 lebih perusahaan akan lebih mudah dalam mengkoordinasikan berbagai program untuk memajukan sebuah desa jika berkolaborasi  dengan berbagai instansi, termasuk Kemendes PDT.

ISSF, tegas Nurul, juga akan terus mendorong berbagai program yang memberikan dampak keberlanjutan. Contohnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tetap berlanjut, karena ada program PPM yang tepat dan berdampak positif yang berkelanjutan.

Semenjak melakukan MoU dengan Kemendes PDT di masa kepemimpinan Abdul Halim Iskandar hingga dipimpin Yandri Susanto, Nurul menerangkan, ISSF selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan Kemendes PDT. Sebagai mitra dalam memajukan desa dan daerah tertinggal, ISSF selalu diajak berkomunikasi dan berdiskusi untuk memajukan desa dan daerah tertinggal dengan  beragam sumber daya yang ada dari kedua pihak.

Sementara itu, dalam kegiatan temu forum yang digelar selama dua hari hingga Selasa (29/10/2024) juga turut digelar "Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2025". Acara ini dihadiri Mendes PDT Yandri Susanto, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, Sekretaris Jenderal Kementerian Kemendes PDT Taufik Madjid, Sekretaris Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan beberapa Kepala Badan Kemendes PDT lainnya.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan desa-desa akan berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Partisipasi itu bakal dijalankan melalui layanan teknis yang disediakan oleh Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).

Dia menyampaikan P2KTD akan terintegrasi dalam program nasional, sehingga desa-desa dapat menjadi ujung tombak dalam percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting. Program ini juga mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, terutama dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” ujar Yandri dalam keterangannya terkait acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD, dikutip Selasa (29/10/2024).

Yandri menegaskan dukungan itu bertujuan memperkuat tujuan nasional dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, P2KTD memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

“Hal ini sejalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahap awal Program MBG, yang memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal,” tuturnya.

Dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, terutama yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi, dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.

“Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting,” tuturnya.

Program P2KTD, lanjut Mendes PDT, juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.

“Infrastruktur ini memastikan keberlanjutan program di tingkat lokal,” ujarnya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, investor.id - Mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengkritik keras Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terkait undangan Haul, Hari Santri, dan Tasyakuran yang menggunakan kop dan stempel resmi kementerian.

Dalam unggahan Instagramnya, Mahfud menggungah surat undangan yang diterima dari kawannya. Undangan tersebut berkop Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dengan tujuan undangan Haul, Hari Santri, dan Tasyakuran. 

Surat undangan itu tertuju kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, Kader PPK dan Posyandu. Isi surat tersebut berbunyi, 'Dalam rangka memperingati haul ke-2 Almarhumah Hj. Biasmawati binti Baddin (Ibunda H. Yandri Susanto, S. PT., M.Pd), hari santri dan tasyakuran dengan ini kami mengundang bapak ibu untuk hadir pada pukul 08:00-12:00 WIB, Selasa 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun di Serang, Banten.

"Masih sangat pagi di hari ini, ketika seorang teman memberitahu kepada saya bahwa ada seorang menteri baru yang mengundang acara haul (peringatan hari wafat) ibunya yang kedua sekaligus ukuran di ponpes menggunakan surat dengan kop dan stempel resmi kementerian," tulis  Mahfud MD di akun instagramnya pada Selasa (22/10/2024).

Mahfud menuturkan jika benar adanya surat undangan yang beredar itu, Mahfud menegaskan ada hal yang salah. Dia berpendapat kop surat resmi tidak dapat digunakan untuk acara pribadi.

"Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga termasuk ponpes dan ormas sekalipun," kata Mahfud. 

Mahfud pun mengingatkan kepada para menteri yang baru dilantik untuk lebih berhati-hati selama mengemban tugasnya. "Harus hati-hati menggunakan atribut dan simbol-simbol pemerintahan," tambahnya.

Tangkapan layar surat tersebut viral di media sosial dan mendapat banyak komentar dari netizen. Banyak yang mengkritik karena dinilai memanfaatkan momentum untuk kampanye. Pasalnya, istri Yandri, Ratu Rachmatuzakiyah kini maju sebagai calon bupati di Pilkada Kabupaten Serang 2024.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) turut berkontribusi mempercepat pembangunan infrastruktur daerah tertinggal. Ada dua proyek IIF yang digarap IIF terkait hal tersebut senilai Rp 1,3 triliun. 

Pertama, IIF berkolaborasi dengan LEN Group di proyek Palapa Ring Paket Tengah sebesar Rp 975 miliar melalui kredit sindikasi bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas telekomunikasi di seluruh Nusantara, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.

Selain itu, IIF menginvestasikan Rp 340 miliar kepada PT Surya Energi Indotama untuk proyek pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) di daerah  tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di wilayah Papua Barat dan Papua Tengah.  

“Pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertinggal akan membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Head of Legal and Corporate Secretary Division of IIF Nastantio W. Hadi dalam siaran pers, dikutip Sabtu (12/10/2024)

Sejalann dengan itu, IIF mendapatkan penghargaan “Apresiasi Mitra BUMN Champion 2024” yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penghargaan ini diterima Nastantio W. Hadi, belum lama ini.

Hadi berterima kasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. IIF berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk BUMN dalam memajukan pembangunan infrastruktur Indonesia di aspek telekomunikasi dan informasi.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Konsumsi internet di daerah rural dan pedalaman disebut terus mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam mengakses pendidikan hingga berjualan daring di e-commerce.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan bahwa dampak kehadiran internet sangat bagus bagi desa-desa di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran infrastruktur digital membuat masyarakat memiliki pengalaman yang makin baik dalam mengakses internet.

Pengalaman tersebut kemudian membuat masyarakat pada akhirnya makin ‘haus’ terhadap data dan mulai memanfaatkan layanan data yang dihadirkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk akses pendidikan dan berjualan di e-commerce.

“Peningkatan kebutuhan internet lumayan cepat dikarenakan semua aktifitas hampir membutuhkan internet seperti pendidikan dan pekerjaan. Layanan internet paling banyak digunakan untuk pendidikan, dan pekerjaan,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural.

Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Rendy berharap kerja sama dengan Bakti dapat terus ditingkatkan mengingat kebutuhan terhadap layanan data terus meningkat.

“Harapan Bumdes dengan bakti adalah selalu melayani masyarakat dalam kebutuhan akses internet dan perkembangan desa mandiri serta desa digital,” kata Rendy.

Bakti telah menyalurkan internet ke 326 desa pada Mei 2024, dengan total kapasitas bandwidth mencapai 12,76 Gbps. Jumlah bandwidth yang disalurkan tersebut naik hingga 53% secara tahunan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, dari total 12,76 Gbps bandwidth yang disalurkan ke desa-desa, mayoritas (60%) berasal dari infrastruktur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Palapa Ring, sementara itu sisanya berasal dari jaringan tulang punggung non-Palapa Ring.

Sekadar informasi, bandwidth adalah jumlah tingkat maksimum transfer data yang melintas di atas jalur jaringan tulang punggung, seperti Palapa Ring, yang telah dibangun.

Makin banyak masyarakat di suatu wilayah mengkonsumsi internet, maka jumlah data bandwidth yang melintasi SKKL makin besar.

Peningkatan bandwidth di suatu wilayah juga bisa menjadi indikator keberhasilan bahwa infrastruktur yang dibangun memberikan dampak bagi suatu wilayah.

Dalam menyalurkan internet ke desa-desa, Bakti melibatkan puluhan Badan Usaha dan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) sebagai rantai pasok melalui Program Kemitraan Badan Usaha.

Program Kemitraan Badan Usaha ini membuat internet yang dihadirkan Bakti tidak hanya memberdayakan masyarakat juga menggerakan perekonomian di daerah terpencil dengan keterlibatan ISP dan Badan Usaha.

Tercatat Bakti sebanyak terdapat 96 perjanjian kerja sama (PKS) Tripartit Kemitraan Badan Usaha dengan ISP yang masih berlaku pada Mei 2024. Kemudian sebanyak 65 Badan Usaha telah terkoneksi, 31 Badan Usaha dalam tahap perencanaan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan 5 badan usaha dalam tahap perencanaan penandatangan Tripartit.

Melalui Program Kemitraan Badan Usaha, Badan Usaha dan ISP telah melayani 157 instansi pemerintah dan swasta, serta 117 sekolah dengan jaringan internet.

Bakti juga memiliki program Akses Internet, yang menghadirkan jaringan internet ke satu titik dengan menggunakan satelit.

REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA – Salah satu kunci untuk memastikan keberhasilan pengentasan daerah tertinggal adalah ketersediaan prasarana dasar. Di sisi lain, pengentasan daerah tertinggal juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, dari pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga perguruan tinggi.

“Dibutuhkan kolaborasi antarpihak dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar serta pengembangan sarana dan prasarana di daerah tertinggal. Hal ini menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah-masalah di daerah tertinggal, baik dari sisi kesenjangan infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).

Dalam keterangan tertulisnya, Gus Halim mengatakan, indikator daerah tertinggal lebih didominasi pada minimnya ketersediaan infrastruktur dan fasilitas fisik. Ketertinggalan infrastruktur dan fasilitas fisik ini kemudian berimbas pada kualitas hidup dari masyarakat.

"Diksi 'daerah tertinggal' lebih tertuju pada ketertinggalan infrastruktur dan fasilitas fisik, terutama prasarana dasar transportasi, permukiman, pendidikan, dan kesehatan. Jelaslah, begitu fasilitas itu dibangun, suatu daerah dapat terentaskan dari ketertinggalannya," ujar Gus Halim.

Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran vital dalam melaksanakan program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Strategi dengan menggunakan pendekatan budaya dan adat setempat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal.

Gus Halim juga menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengoptimalkan potensi daerah. Kemitraan strategis ini tidak hanya akan memperluas sumber daya dan membagi risiko, tetapi juga memanfaatkan keahlian masing-masing pihak. Sinergi yang baik antara sektor publik dan swasta akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah.

"Pemerintah daerah memegang peran paling strategis dalam pengentasan daerah tertinggal. Indikator daerah tertinggal saat ini berkaitan dengan fasilitas di desa. Oleh karena itu, alokasi anggaran daerah harus diarahkan untuk memenuhi rekomendasi Indeks Desa Membangun (IDM)," ungkap mantan Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDTT Nugroho Setijo Nagoro optimistis gelaran Rakornas ini dapat menghasilkan inovasi untuk memaksimalkan potensi daerah dan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Ia juga berharap agar pemerintah dan masyarakat setempat dapat berkontribusi secara langsung dalam menyukseskan rencana kebijakan pembangunan daerah tertinggal di berbagai pelosok desa.

Nugroho memaparkan bahwa Rakornas kali ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Adanya Perpres ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dan terukur dalam mengentaskan pembangunan daerah tertinggal, khususnya di Indonesia bagian Timur.

"Rumusan-rumusan pemikiran dari daerah diharapkan dapat mewarnai kebijakan pembangunan daerah tertinggal agar lebih afirmatif dan berdampak pada percepatan pembangunan daerah tertinggal," ujar Nugroho.

"Tanpa afirmasi, daerah-daerah tertinggal membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin tidak bisa menyamai perkembangan daerah-daerah maju," ujar dia menambahkan.

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak tokoh adat di berbagai daerah untuk terlibat dalam berbagai proses percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Menurunya, tokoh adat, selain sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma, juga berperan penting dalam mengonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan oleh menteri yang akrab disapa Gus Halim saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu (17/7/2024).

"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya. Dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," jelas Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini dalam siaran persnya.

Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak berperan menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Adapun pembangunan daerah tertinggal membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.

"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua, agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," beber Doktor Honoris Causa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.

Gus Halim berharap agar pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia Timur.

DOK. Kementerian Desa PDTT Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berfoto bersama tokoh adat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).

Hal tersebut, kata Gus Halim, selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.

"Sebagai masukan untuk pemerintah transisi, dari Pak Presiden Jokowi, kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, supaya sejak diksinya sudah positif," ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

"Di mana pun kelembagaannya tidak penting. Apakah di Kementerian Desa, atau langsung di bawah Presiden. Yang penting, segera selesaikan urusan daerah Indonesia Timur yang selama ini mengalami kesenjangan dengan daerah barat atau Jawa," tegasnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut adalah Direktur Jenderal (Dirjen) PPDT Kementerian Desa PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai, serta jajaran Forrum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan.