Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mau belanja negara betul-betul digunakan dengan efisien.

Di depan anak buahnya, Prabowo meminta agar kegiatan yang terlalu banyak untuk seminar hingga dinas luar negeri dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada, studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo Minta RI Jangan Bangga Jadi Anggota G20

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang gabung negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didoakan jadi menteri lagi di pemerintahan periode 2024-2029 oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Hal itu melihat kinerjanya selama 9 tahun terakhir ini.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan. Kami sudah 9 tahun bekerja sama, bagi kami Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami yang insya Allah kita semua meridhoi, Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin yarobbal alamin," kata Said Abdullah saat menutup press statement tentang RUU APBN 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Mendengar itu, Sri Mulyani tampak terlihat terkejut dan sedikit merespons sebelum menyampaikan sambutannya.

"Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi," tutur Sri Mulyani.

Di akhir sambutannya, Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih kepada Said atas kerja sama yang terjalin selama ini. Hal itu untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam APBN sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya.

"Terima kasih Pak Said atas persahabatan dan hubungan yang luar biasa konstruktif antara pemerintah dengan DPR, di dalam DPR menjalankan hak budget-nya secara proper dan kami sebagai pengelolaan negara yang menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap demokrasi Indonesia dapat terus dijaga salah satunya dengan pembahasan APBN secara terbuka, transparan dan akuntabel.

"Terima kasih Pak Said, di hujung saya bekerja sebagai Menteri Keuangan di kabinet ini, selama ini selalu mendapatkan dukungan yang sangat konstruktif dari DPR terutama badan anggaran dan seluruh komisi. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih," tutup Sri Mulyani.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa kembali gabung di pemerintahan periode 2024-2029 di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini melihat kinerja Bendahara Negara itu selama 9 tahun terakhir ini.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan. Kami sudah 9 tahun bekerja sama, bagi kami Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami yang insya Allah kita semua meridhoi, Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin yarobbal alamin," kata Said Abdullah saat menutup press statement tentang RUU APBN 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Mendengar itu, Sri Mulyani tampak terlihat terkejut dan sedikit merespons sebelum menyampaikan sambutannya.

"Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi," tutur Sri Mulyani.

Di akhir sambutannya, Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih kepada Said atas kerja sama yang terjalin selama ini. Hal itu untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dalam APBN sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya.

"Terima kasih Pak Said atas persahabatan dan hubungan yang luar biasa konstruktif antara pemerintah dengan DPR, di dalam DPR menjalankan hak budget-nya secara proper dan kami sebagai pengelolaan negara yang menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani berharap demokrasi Indonesia dapat terus dijaga salah satunya dengan pembahasan APBN secara terbuka, transparan dan akuntabel.

"Terima kasih Pak Said, di hujung saya bekerja sebagai Menteri Keuangan di kabinet ini, selama ini selalu mendapatkan dukungan yang sangat konstruktif dari DPR terutama badan anggaran dan seluruh komisi. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih," tutup Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjelang purnatugas. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Banggar DPR RI, hari ini, Selasa (17/9/2024).

Sri Mulyani sendiri menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 8 tahun lamanya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekitar satu bulan lagi, atau tepatnya tanggal 20 Oktober masa tugasnya di Kabinet Indonesia Maju akan berakhir.

"Maaf bapak, tidak ingin membuat drama. Tapi saya ingin juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi, secara tulus. Saya yakin sebagai manusia, untuk agak keren sedikit menggunakan bahasa latin, errare humane est atau to err is human," kata Sri Mulyani dengan suara sengau sembari menahan tangis, di Senayan, Jakarta.

"Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya mohon bapak dan ibu sekalian, pimpinan anggota Banggar, teman-teman saya di pemerintah, Bank Indonesia, untuk menyediakan samudera pengampunan dan maaf," sambungnya.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran adalah wujud janji pemerintah kepada bangsa dan seluruh rakyat. Karena itulah, ia berharap ke depan manfaatnya bisa terasa ke seluruh lapisan masyarakat.

"Mari kita bersama-sama memastikan setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," ujarnya.

Meski perjalanan akan segera berakhir, menurutnya yang terpenting dari jalinan kerja sama selama 8 tahun ini ialah makna dari isi dan perjalanannya. Ia berharap, hasil kerja selama ini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, sebagai bagian dari tanggung jawab yang dipikulkan kepada para pejabat publik.

"Saya berharap pada ujung masa di mana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau khusnul khotimah. Akhiran yang baik tentu bukan karena kehebatan dan prestasi, tapi karena kita telah berupaya memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan," kata dia.

"Terima kasih sekali lagi pimpinan dan anggota Banggar atas kesabaran dan terus menerus menjadi partner yang kami bisa andalkan karena saya atau bapak/ibu sekalian peduli terhadap kemajuan Indonesia," sambungnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih sekaligus berpamitan di dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI. Dalam momen ini Bendahara Negara itu menyampaikan rasanya terima kasih sambil menangis.

Mulanya dia menyampaikan bahwa dirinya sudah lebih dari 5 tahun dalam pemerintahan ini telah berinteraksi dengan DPR RI. Dia mengakui banyak hal yang telah dilalui bersama DPR.

"Berkolaborasi, beradu argumen, berpikir keras untuk sama-sama terus mewujudkan kecintaan kita kepada Indonesia dalam membentuk, menyusun APBN," kata dia dalam rapat dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Kemudian, Sri Mulyani berpamitan. Dengan suara bergetar dia mengatakan bahwa masa jabatannya akan berakhir beberapa waktu lagi di bawah kepemimpinan Preside Joko Widodo (Jokowi).

"Hari ini adalah titik di mana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," ujar dia.

Di tengah keterangannya, kata-kata Sri Mulyani sempat terhenti beberapa kali, karena dirinya menahan tangis. Tak lupa dia juga mengapresiasi kerja dari jajarannya.

"Kami tahu perjuangan menciptakan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan berakhir. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan baik ini, selain berterima kasih dam memberi apresiasi tinggi kepada DPR, Banggar, kepada tim kami Kementerian Keuangan mulai dari Pak Wamen Suahasil, Wamen Tommy, eselon I dan seluruh pelaksana," terangnya.

Sri Mulyani pun sempat mengusap air matanya dan berhenti untuk meminum air putih di dekatnya. Masih dengan suara bergetar, dia menyampaikan bahwa pegawai Kementerian Keuangan telah bekerja keras untuk memastikan APBN dirancang dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga, untuk memastikan APBN dirancang, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini bisa menyumbang membangun Indonesia, terima kasih kepada semua. Terima kasih," pungkasnya.

Saat momen itu, semua anggota rapat dari anggota DPR RI hingga jajaran pemerintah kompak berdiri dan bertepuk tangan untuk Sri Mulyani.

Simak juga Video: Momen Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Bahas Kondisi APBN

[Gambas:Video 20detik]

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kesepakatan itu diperoleh dalam Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI dengan pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024). Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

"Apakah hasil rapat kerja pada hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ketika Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?," kata Said sambil mengetok palu di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

Salah satu hal yang disepakati terkait pendapatan negara. Said mengatakan, pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp 3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 513,64 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp 3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp 2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp 1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53% terhadap PDB," ujar dia.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8%, tingkat kemiskinan ekstrem 0, ratio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

Kemudian terkait kebijakan fiskal 2025, Said menjelaskan, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga QPBN kredible dan sustainable. Hal ini sejalan dengan growth APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," kelakar Said.

Simak juga Video: KPU Bikin Film Pakai APBN, Ahmad Doli: Siapa yang Nonton?

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merancang anggaran untuk subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 203,4 triliun. Angka itu turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp 204,5 triliun.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan penurunan anggaran itu bukan karena subsidi yang dikurangi. Penurunan anggaran itu disebabkan karena nilai tukar.

"Subsisi energi tahun 2025 Rp 203,4 (triliun) lebih rendah dari usulan 2025 terutama penyesuaian asumsi nilai tukar bukan karena subsidi dikurangi," tegasnya dalam rapat kerja Banggar DPR RI dengan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (17/9/2024).

Dia merinci subsidi untuk BBM dan tabung 3 kilogram (kg) sebesar Rp 113,6 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari usulan RAPBN 2025.

"Volume LPG dan BBM masing-masing sebesar 8,17 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter, adapun subsidi minyak solar Rp 1.000," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga telah mengatakan anggaran subsidi energi tersebut menurun karena mengikuti perubahan kurs rupiah yang disepakati dalam APBN 2025, yakni dari Rp 16.100/US$ menjadi Rp 16.000/US$.

"Subsidi (energi) berubah mengikuti (asumsi nilai tukar) rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 (per dolar AS)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).

Simak juga Video: Anggaran Rp 15 M untuk Kominfo Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mewanti-wanti potensi utang yang jatuh tempo di 2025 bisa memberikan dampak terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Defisit tahun depan sendiri ditargetkan bisa dikendalikan di kisaran 2,29-2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 itu perlu mengantisipasi situasi global yang masih tidak pasti. Terlebih saat pendapatan negara sedang lesu.

"Kebijakan penetapan defisit anggaran tahun 2025 perlu memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga dan lifting minyak bumi. Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," kata Cucun di Rapat Paripurna dalam Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dan RKP 2025, Selasa (9/7/2024).

Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan untuk mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman dan manageable; optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional.

Kemudian memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiskal buffer yang handal dan efisien, serta menguatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan; meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR, UMKM dan Umi; dan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai buffer mengantisipasi ketidakpastian.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

"Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun," beber Dolfie dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Pembayaran bunga utang pun diarahkan untuk memenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang, mendorong efisiensi bunga utang melalui pemilihan timing dan komposisi utang yang optimal, mendorong pendalaman pasar SBN untuk menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif dan likuid.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjabarkan sejumlah poin penting dalam pengantarnya di Rapat Kerja Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Berikut sejumlah catatan pengantar dari Said Abdullah selaku Pimpinan Badan Anggaran DPR RI:

1. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 mencapai 5,1%. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mencapai 5%. Capaian ini patut kita syukuri, sebab bangsa yang tidak bersyukur berarti kufur nikmat. Namun sebagai cermin diri, capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen tiap tahun untuk menuju kesana.

2. Badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga. Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan.

Interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5%, dengan skor business confidence 48 point. Malaysia interest rate 3%, business confidence 94 point, sedangkan Vietnam interest ratenya 4,5% dan business confidence 54 point. Sementara Indonesia interest ratenya mencapai 6,25% dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara-negara peers.

Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers ? Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dan lain-lain). Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar.

3. Mencermati laporan realisasi semester 1 2024, pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau 47% dari target APBN 2024. Capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun, akan tetapi pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun atau hanya 44,5% dari target, padahal semester 1 tahun 2023 mencapai 56,4%.

4. Pada semester 1 tahun 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.398 triliun atau 42 persen dari target APBN 2024. Pimpinan Banggar DPR mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara, setidaknya akseleratif dengan realisasi pendapatan negara di tahun berjalan.

5. Mencermati Laporan Realisasi APBN semester 1 tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati-hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024. Undang-undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29 persen PDB atau Rp 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% PDB setara Rp 609,7 triliun. Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp 3.325,1 menjadi Rp 3.412,2 triliun.

6. Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja hendaknya dipertimbangkan ulang pelaksanaannya. Langkah ini semata-mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya.

Simak juga Video 'Jokowi: WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban Gunakan APBN secara Baik':

[Gambas:Video 20detik]