Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba bersih bank umum mencapai Rp149,62 triliun per Juli 2024, tumbuh 6,03% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari posisi Rp141,11 triliun. Laba bank asing mencatatkan laju pertumbuhan paling signifikan sebesar 24,26% YoY.

Mengutip Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK terbaru pada Selasa (24/9/2024), kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing mencetak laba bersih Rp8,4 triliun per Juli 2024, tumbuh signifikan dari level Rp6,76 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Porsi yang ditempati bank asing dari keseluruhan laba perbankan nasional pada Juli 2024 ialah sebanyak 5,61%.

Data terbaru menunjukkan, jumlah bank asing yang merupakan KCLBN di Indonesia hanya sebanyak 7 bank. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan data pada Desember 2021 yang sebanyak 8 bank. Jumlah 7 bank asing ini bertahan sejak Desember 2022 hingga data terkini yang dirilis per Juli 2024.

Perolehan laba bank asing mengungguli kelompok bank pembangunan daerah (BPD) yang mencatatkan laba Rp7,81 triliun hingga bulan ketujuh tahun ini. Kendati naik sebesar Rp1 triliun secara bulanan, capaian laba BPD masih minus 4,17% dari perolehan pada Juli 2023 sebesar Rp8,15 triliun.

Di atas bank asing, terdapat bank swasta yang membukukan laba Rp58,57 triliun pada Juli 2024, tumbuh 8,91% dari posisi Rp53,78 triliun pada Juli 2023. Laba bank swasta pun menguasai 39,15% perolehan laba perbankan nasional.

Nilai laba bersih bank BUMN per Juli 2024 masih menjadi nomor wahid. DataOJKmenunjukkan bahwa kelompok bank Persero mencetak laba bersih sebesar Rp74,84 triliun hingga bulan ketujuh tahun ini, naik 3,34% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dengan nominal Rp72,42 triliun.

Kelompok bank pelat merah pun mendominasi laba bersih industri secara keseluruhan dengan persentase mencapai 50,02%.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyiratkan bahwa segmen bank asing di Tanah Air masih prospektif dengan terus membaiknya iklim investasi usai pandemi Covid-19 berlalu.

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas langkah sejumlah bank asing yang meninggalkan pasar Indonesia. Aksi merger Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu menambah panjang daftar tersebut.

“Itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing. Prospek kinerja bank asing di Indonesia tentunya masih sesuai dengan harapan, dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik,” katanya dalam jawaban tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Dian menjelaskan, keputusan bank asing untuk bertahan maupun meninggalkan palagan industri perbankan Indonesia ada pada headquarter alias kantor pusat bank terkait. Menurutnya, keputusan itu tak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan juga di pasar negara lain.

Selain itu, OJK juga disebutnya tak hanya memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing perbankan kepada bank 'asli Indonesia', tetapi juga bank asing yang beroperasi di Tanah Air.

“Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sikap optimistis masih terlihat jelas dari kalangan bankir dan regulator mengenai prospek bank asing di Indonesia, meskipun saat ini sejumlah bank asing mulai meninggalkan pasar Tanah Air.

Teranyar, aksi merger Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP yang efektif per 1 September 2024 menambah daftar bank asing yang pamit usai beroperasi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah bank di Indonesia kembali menyusut dengan efektifnya merger antara Bank Commonwealth dengan OCBC Indonesia pada 1 September 2024, menjadi satu di bawah entitas PT Bank OCBC NISP Tbk. Melalui merger ini pula menambah daftar bank asing yang pamit usai beroperasi di Indonesia.

Sebagai informasi, Bank Commonwealth merupakan unit usaha dari Commonwealth Bank of Australia (CBA) yang memiliki 24 jaringan kantor di 18 kota di Indonesia. Penjualan unit usaha di Indonesia menjadi strategi CBA untuk keluar dari pasar non-intinya.

"Penjualan kepemilikan saham ini sejalan dengan strategi CBA untuk fokus pada bisnis perbankan di Australia dan Selandia Baru," tulis Manajemen CBA di laman resminya pada Kamis (16/11/2023).

Sebelum berakhir dengan OCBC, Bank Commonwealth sempat dikabarkan diminati oleh beberapa investor, yaitu CIMB Group, JTrust, Bajaj Finance Ltd, dan juga Cathay Financial Holding Co.

Pada November 2023, OCBC NISP mengumumkan rencana akuisisi 99% saham Bank Commonwealth. Estimasi nilai akuisisi Bank Commonwealth oleh NISP ini sekitar Rp2,2 triliun. Setelah akuisisi rampung, Bank Commonwealth kemudian diintegrasikan ke dalam OCBC Indonesia.

Saat pengumuman akuisisi, Bank Commonwealth membukukan rugi bersih Rp415,83 miliar pada kuartal III/2023, naik 5 kali lipat dari rugi bersih periode yang sama tahun sebelumnya, yang senilai Rp75,32 miliar.

Usai efektif merger per 1 September 2024, Bank Commonwealth pun resmi pamit dari pasar Indonesia. Nasabah Bank Commonwealth pun secara otomatis beralih menjadi nasabah OCBC.

Presiden Direktur OCBC Parwati Surjaudaja mengatakan efektifnya penggabungan ini menandai awal baru bagi kedua entitas yang kini bersatu sebagai kesatuan yang lebih solid dan semakin tangguh.

"Dengan menyatukan kekuatan yang dimiliki, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang semakin komprehensif di Indonesia, digabungkan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Greater China, dan wilayah lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2024).

Sebelum Bank Commonwealth, ternyata sejumlah bank asing juga telah memutuskan untuk hengkang dari pasar Indonesia. Berikut daftar yang dirangkum Bisnis.com dalam 7 tahun terakhir:

The Royal Bank of Scotland N.V.

Perbesar

Royal Bank of Scotland Group Plc. /rbs

Pada Kamis, 23 Februari 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan keputusan pencabutan izin usaha kantor cabang bank asing (KCBA) The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) di Indonesia.

Dalam keterangan resmi OJK, pencabutan izin usaha ini dilakukan atas dasar permohonan Kantor Pusat RBS N.V. di Belanda yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 1 November 2016.

"Permohonan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari strategi bisnis grup RBS di Inggris yang memutuskan untuk menutup jaringan bisnisnya di 25 negara, termasuk Indonesia," tulis OJK.

Sebagai informasi, Kantor Cabang RBS N.V. mulai beroperasi pada 1969 dengan nama ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia.

Sejak 2010, kepemilikan saham mayoritas RBS N.V. dikuasai oleh The Royal Bank of Scotland Plc. Pada tahun 2011, ABN AMRO Bank N.V. KC Indonesia berubah nama menjadi The Royal Bank of Scotland N.V.

Sampai dengan akhir tahun 2014, OJK mencatat KC RBS N.V. selalu membukukan laba usaha, yang menunjukkan bahwa bisnis di Indonesia memiliki prospek yang menggembirakan. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan bisnis grup RBS secara global yang masih mengalami kerugian sehingga bisnis grup lebih difokuskan pada pasar domestik di Inggris.

Pada 26 Februari 2015, grup RBS mengumumkan penghentian bisnisnya di 25 negara, termasuk KC Indonesia melalui siaran pers mengenai Annual Result for the year ended 31 December 2014.

Penutupan KC Indonesia mulai dilaksanakan pada semester II/2015, yang diawali dengan penutupan KC Pembantu RBS N.V. di Surabaya pada Desember 2015. Selanjutnya, secara bertahap KC RBS N.V. mulai menghentikan seluruh aktivitas bisnis dan mulai mengajukan permohonan persiapan pencabutan izin usaha pada akhir Agustus 2016.

Sebelum permohonan pencabutan izin usaha diajukan, KC RBS N.V. telah menyelesaikan seluruh kewajiban kantor cabang, sehingga pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh OJK telah memenuhi ketentuan sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.

Rabobank

Perbesar

Kendaraan melintas di dekat kantor Rabobank Indonesia jalan Abdul Muis, Jakarta, Sabtu (4/5/2019)./Triawanda Tirta Aditya

Rabobank Group yang berpusat di Utrecht, Belanda pernah berekspansi ke Indonesia melalui badan hukum PT Bank Rabobank International Indonesia pada 1990.

Rabobank sempat menyatakan pamit dari Indonesia pada 22 April 2019. Keputusan tersebut merupakan bagian utama dari strategi global Rabobank Group terkait visi Banking For Food yang terfokus kepada rantai pasok internasional untuk sektor pangan dan agrikultur.

Pada akhirnya, bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengakuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia dengan menggelontorkan dana senilai Rp397 miliar. RUSPLB BCA pada 30 Juli 2020 menyetujui rancangan akuisisi saham Rabobank.

Kemudian, pada 24 September 2020 Rabobank efektif berubah nama menjadi PT Bank Interim Indonesia. BCA kemudian memutuskan untuk menggabungkan BCA Syariah dan Bank Interim.

Aksi korporasi penggabungan ini tidak menyebabkan berubahnya kegiatan utama BCA Syariah sebagai bank yang melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

BCA Syariah juga tetap melayani nasabah perseorangan dan bisnis pada seluruh segmen nasabah perbankan, baik ritel, komersial, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Bangkok Bank

Perbesar

Kantor pusat Bangkok Bank di Bangkok, Thailand./bangkokbank.com

Sejak 29 November 2022, OJK mencabut izin usaha kantor cabang Bangkok Bank Public Company Limited. Pasalnya, Bangkok Bank telah terintegrasi dengan PT Bank Permata Tbk.

Dalam keterangan resmi pada Jumat (16/12/2022), OJK menjelaskan bahwa pencabutan izin usaha Kantor Cabang Bangkok Bank Public Company Limited merupakan permintaan dari kantor pusatnya di Thailand atau self liquidation

Sementara, permintaan tersebut datang sebagai tindak lanjut atas proses integrasinya dengan Bank Permata di Indonesia. "Hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program konsolidasi perbankan Indonesia," tulis OJK.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha itu, Kantor Cabang Bangkok Bank Public Company Limited juga diwajibkan untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, Bangkok Bank telah mengakuisisi 89,12% kepemilikan saham PT Astra International Tbk. dan Standard Chartered PLC di Bank Permata.

Transaksi dituntaskan pada 2020 dengan kesepakatan valuasi sebesar 1,63 kali lipat dari nilai buku Bank Permata per tanggal 31 Maret 2020, atau sekitar Rp33,66 triliun (US$2,28 miliar atau 73,72 miliar bath).

Penjualan Sebagian Lini Bisnis Bank Asing

Sejumlah bank asing juga tercatat telah melepas sebagian bisnisnya di Indonesia. Pada 2022, Citigroup melepas bisnis retail banking Citibank N.A. Indonesia atau Citi Indonesia kepada UOB Group.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan alasan bank asing seperti Citibank memilih menjual bisnis konsumernya itu karena pangsa pasar yang kecil bagi pemain luar. “Terlalu kecil market share-nya. Jadi, susah align,” ujarnya.

Selain itu, bank asing kalah saing dengan pemain lokal. “Bagi bank global, bisnis konsumer biasanya hanya besar di home country,” kata Batara.

Meski begitu, Batara menilai keputusan menjual lini bisnis konsumer merupakan langkah tepat. Dengan menjual lini bisnis konsumernya, bank bisa fokus menggarap bisnis institutional banking.

Selain Citi, Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) juga menandatangani perjanjian pengalihan sejumlah portofolio kredit yang termasuk ke dalam bisnis konsumer kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN).

Di antara portofolio kredit yang dilepas SCBI adalah kredit pemilikan rumah (KPR) dan kartu kredit. Kredit perorangan (personal loan) dan auto loan milik SCBI pun akan dialihkan ke Bank Danamon. Pada 2018, PT Bank ANZ Indonesia juga telah melepas divisi ritel ke PT Bank DBS Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank asing di Indonesia berkomitmen untuk tidak menambah porsi pembiayaan ke sektor batu bara. Hal ini seiring dengan target nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) yang dicanangkan pemerintah.

Managing Director, Head of Global Corporate and Institutional Banking for Indonesia MUFG Bank, Ltd. Michael Sugirin mengatakan bahwa bank asing umumnya sudah lebih dulu mengambil langkah untuk menghentikan pembiayaan sektor batu bara, karena dorongan dari global yang lebih dulu datang.

“Dari MUFG-nya yang masih financing ke arah coal tinggal 10 [coal plan], tapi itu kan perlu transisi. Kita enggak paksa [berhenti] yang eksisting kita lihat progress dan kita bantu untuk transisi. Tapi [kredit baru] kita tidak,” ujarnya dalam Media Networking, Rabu (26/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, memang sejumlah bank-bank asing seperti PT Bank UOB Indonesia, di mana saham mayoritasnya dimiliki oleh United Overseas Bank asal Singapura, lalu Citi Indonesia sudah mulai secara terbuka dan aktif menyatakan komitmen mereka untuk menghentikan atau mengurangi pembiayaan ke sektor batu bara.

Bank UOB Indonesia sebelumnya juga menyatakan komitmennya untuk tidak menambah porsi pembiayaan ke sektor batu bara.

Pada kisaran kuartal akhir tahun lalu, Wholesale Banking Director UOB Indonesia Harapman Kasan mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target program pemerintah, yaitu nol emisi karbon atau net zero karbon (NZE) pada 2060.

"UOB ini memang punya policy untuk ikut Singapura dan Indonesia. Apalagi di Singapura [target program NZE] lebih awal yaitu 2050, sehingga 2039 kita komit harus exit batu bara," ujarnya pada awak media usai agenda UOB Gateway to ASEAN Conference 2023, Rabu (11/10/2023).

Dia pun menyebut untuk sisa waktu 16 tahun sebelum tenggat waktu yang ditentukan perusahaan, pihaknya bakal mendorong diversifikasi bisnis para nasabah korporasinya untuk beralih membidik sektor pertambangan lain, seperti nikel, emas bahkan masuk ke industri kendaraan listik (EV).

"Kendati demikian, nasabah-nasabah yang masih di sektor batu bara ya tetap saat kita continue. Kita nggak akan langsung exit, kita perlu pikirkan dampaknya," ucapnya.

Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) juga melakukan perubahan strategis dalam pendekatan bisnis mereka terhadap sektor pertambangan, khususnya batu bara. Langkah ini diklaim untuk mendukung pencapaian target program pemerintah dalam Environment, Social, dan Governance (ESG).

Adapun, komitmennya ini sejalan dengan Citigroup secara global yang menyalurkan kredit ke segmen ESG sebesar US$1 triliun sampai 2030, di mana total pembiayaan sudah mencapai US$348,5 miliar per Desember 2022.

Meski akan melakukan pengurangan pendanaan ke sektor batu bara, namun hal itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara sekaligus. Pasalnya, untuk saat ini batu bara tetap dibutuhkan setidaknya 10 hingga 30 tahun lagi sebagai sumber daya listrik.

Peningkatan Eksposur Sektor Batu Bara

Sebaliknya sebagian bank domestik termasuk bank negara justru menunjukkan peningkatan dalam eksposur mereka terhadap sektor batu bara.

Menanggapi hal tersebut, Michael menyebut bahwa ada bank-bank domestik sebenarnya telah memiliki kebijakan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dia menyebut kenaikan eksposur terhadap sektor batu bara mungkin disebabkan oleh pergeseran pembiayaan, di mana bank-bank asing yang sudah berhenti menyalurkan kredit ke sektor ini beralih ke bank-bank Himbara.

“Mungkin karena bank asing sudah tidak lagi, jadi pindah ke Himbara. Tapi pasti akan ke arah sana [keberlanjutan], tapi tinggal waktu,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi penyaluran kredit di sektor pertambangan, khususnya batu bara masih meningkat di tengah gencarnya langkah perbankan dalam menyalurkan pembiayaan hijau di Tanah Air.

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Juni 2024, total penyaluran kredit perbankan ke sektor pertambangan dan penggalian sekitar 8% dari total kredit.

Jika diasumsikan berdasarkan capaian kredit bank RI per Juni 2024 yang mencapai Rp7.478 triliun, maka kredit yang disalurkan ke sektor tambang mencapai Rp598,24 triliun. Itu artinya, angka ini naik Rp269,8 triliun atau tumbuh 82,15% dari bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 yang mencapai Rp328,43 triliun.

Apabila dibandingkan secara tahunan, kredit ke sektor ini tumbuh 136,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp253,17 triliun per Juni 2023.

Sebenarnya tren penyaluran kredit tambang yang terus meningkat telah terlihat sejak 2021, di mana saat itu angkanya Rp153,8 triliun. Saat itu porsiannya hanya menyentuh 2,67% dari total kredit.

Kemudian, pada 2022 angkanya kembali naik menjadi Rp237,39 triliun atau tumbuh 54,35% yoy. Saat itu, porsiannya kembali meninggi menjadi 3,7% dari total kredit.

Pada Desember 2023, kredit ke sektor ini mencapai Rp290,47 triliun. Porsiannya mencapai 4,1% dari total kredit saat itu.

Selanjutnya, angka ini terus meningkat pada awal tahun yaitu Januari 2024 menjadi Rp298,44 triliun. Adapun, porsi kredit ini sebesar 4,23% dari total kredit.

Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga lima bulan pertama 2024 yaitu Mei 2024, di mana kredit ke sektor pertambangan mencapai Rp328,43 triliun, tumbuh 28,09% yoy dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp256,41 triliun. Porsinya mencapai 4,45% dari total kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan dalam pemberian kredit/pembiayaan tersebut, bank diwajibkan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan antara lain harus memiliki serifikat AMDAL, sebagaimana menjadi pertimbangan dalam penetapan kualitas kredit yang saat ini diatur dalam POJK No.40/2019 dan POJK No.51/2017.

“Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (13/8/2024).

Adapun, TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Di mana, taksonomi dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia.

Lebih lanjut, kata Dian, dalam penyaluran kredit ataupun pembiayaan termasuk ke sektor pertambangan, tentunya bank akan melihat potensi bisnis ke depan yang juga sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan manajemen risikonya.

Dian menyampaikan dalam perencanaan strategi ke depan, saat ini beberapa bank telah memiliki target NZE untuk mendukung target pemerintah pada 2060 yang tentunya juga telah mempertimbangkan bauran penyaluran portofolionya.