Salah satu bursa kripto terkemuka di dunia, OKX, telah mengumumkan langkah besar dalam dunia keuangan digital, secara resmi menjalin kemitraan dengan Standard Chartered Bank.

Bank multinasional tersebut akan berperan sebagai penyedia layanan kustodian kripto pihak ketiga bagi klien institusional OKX.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan solusi keamanan dan kepatuhan bagi investor institusional yang ingin berpartisipasi dalam pasar aset digital yang terus berkembang pesat.

Dengan kemitraan ini, OKX memberikan klien institusionalnya pilihan untuk memisahkan perdagangan dan penyimpanan aset digital mereka.

Standard Chartered, yang dikenal dengan reputasi kuat di sektor perbankan internasional, kini akan menawarkan layanan kustodian kripto, memastikan bahwa aset digital klien OKX disimpan dengan aman.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen OKX untuk mengintegrasikan aset digital dengan keuangan tradisional, menyediakan keamanan yang lebih baik bagi klien institusional mereka.

“Kami memilih Standard Chartered sebagai mitra kustodian institusional kami untuk meningkatkan layanan kami dan mempercepat integrasi aset digital ke dalam ekosistem keuangan tradisional. Keahlian perbankan global Standard Chartered dan komitmennya terhadap keamanan selaras dengan tujuan kami untuk menyediakan layanan kripto yang luar biasa dan meningkatkan kepercayaan klien institusional kami dalam mengelola aset digital mereka,” ujar Chief Commercial Officer OKX, Lennix Lai.

Sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh OKX, bekerja sama dengan Economist Impact, menunjukkan bahwa 80 persen hedge fund yang terlibat dalam aset digital menggunakan penyedia layanan penitipan pihak ketiga.

Hal ini menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara eksekusi perdagangan dan penitipan aset dalam dunia kripto yang terus berkembang.

Dengan menggandeng Standard Chartered, OKX tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar akan solusi kustodian yang aman, tetapi juga menempatkan dirinya sebagai pilihan utama bagi investor institusional di seluruh dunia.

Standard Chartered sendiri juga semakin memperkuat posisinya di industri kripto. Selain kerja sama dengan OKX, bank ini telah meluncurkan layanan kustodian aset digital di Uni Emirat Arab, serta mendukung penyimpanan aset seperti Bitcoin dan Ethereum.

“Kami berkomitmen untuk menawarkan layanan kustodian yang memenuhi standar keamanan dan kepatuhan tertinggi,” ujar Global Head of Financing and Securities Services di Standard Chartered, Margaret Harwood-Jones.

Ia juga menekankan pentingnya kemitraan ini dalam memperluas layanan mereka ke sektor kripto yang terus berkembang.

Kerja sama antara OKX dan Standard Chartered ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua pihak tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi industri kripto secara keseluruhan.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa semakin banyak institusi keuangan besar yang serius dalam mengadopsi dan menyediakan layanan bagi aset digital.

Dengan kehadiran bank-bank besar seperti Standard Chartered dalam ekosistem kripto, kepercayaan investor institusional terhadap keamanan dan kepatuhan aset digital pun meningkat.

Hal ini berpotensi mendorong lebih banyak partisipasi dari institusi keuangan besar lainnya, yang pada akhirnya akan mempercepat adopsi kripto secara global.

“Kerja sama ini hanyalah salah satu dari banyak langkah yang kami ambil untuk memimpin revolusi aset digital dan menjadikan OKX platform pilihan utama bagi investor institusional di seluruh dunia,” kata Lennix Lai.

Lennix juga menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OKX untuk membangun lingkungan yang lebih matang dan aman bagi pemain institusional di industri kripto. [st]

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang kini pailit. BCA menjadi salah satu dari total 28 bank yang memberi pinjaman kepada raksasa tekstil tersebut.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan per Semester I 2024, Senin (28/10/2024), liabilitas SRIL tercatat US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,12 triliun (kurs Rp 15.700). Angka ini terdiri atas liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar dan liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Lalu ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Adapun utang bank Sritex menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka Panjang SRIL, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,72 triliun. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Tercatat utang bank jangka panjang Sritex di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. Sementara utang bank jangka pendek Sritex di BCA adalah US$ 11,37 juta.

Berikut daftar utang bank jangka panjang Sritex per Juni 2024:
1. PT Bank Central Asia Tbk - US$ 71.309.857
2. State Bank of India, Singapore Branch - US$ 43.881.272
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$ 36.939.779
4. Citibank N.A., Indonesia - US$ 35.828.895
5. PT Bank Mizuho Indonesia - US$ 33.709.712
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33.270.249
7. PT Bank Muamalat Indonesia - US$ 25.450.735
8. PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$ 25.339.757
9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$ 25.164.698
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$ 24.802.906
11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23.807.151
12. Bank of China (Hong Kong) Limited - US$ 21.775.703
13. PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21.531.858
14. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. - US$ 20.000.000
15. Woori Bank Singapore Branch - US$ 19.870.570
16. Standard Chartered Bank - US$ 19.570.364
17. PT Bank DBS Indonesia - US$ 18.238.799
18. PT Bank Permata Tbk - US$ 16.707.799
19. PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$ 14.912.907
20. PT Bank DKI - US$ 9.130.551
21. Bank Emirates NBD - US$ 9.614.459
22. ICICI Bank Ltd., Singapore Branch - US$ 6.959.350
23. PT Bank CTBC Indonesia - US$ 6.950.110
24. Deutsche Bank AG - US$ 6.821.159
25. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$ 4.970.990
26. PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$ 4.519.552
27. PT Bank SBI Indonesia - US$ 4.380.882
28. MUFG Bank, Ltd. - US$ 23.777.384

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

Lihat juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi kreditur terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang kini pailit. BCA menjadi salah satu dari total 28 bank yang memberi pinjaman kepada raksasa tekstil tersebut.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan per Semester I 2024, Senin (28/10/2024), liabilitas SRIL tercatat US$ 1,6 miliar atau setara Rp 25,12 triliun (kurs Rp 15.700). Angka ini terdiri atas liabilitas jangka panjang, dengan perolehan sebesar US$ 1,47 miliar dan liabilitas jangka pendeknya tercatat sebesar US$ 131,42 juta. Lalu ekuitasnya telah mencatatkan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Adapun utang bank Sritex menjadi salah satu pos yang mengambil porsi paling besar dalam liabilitas jangka Panjang SRIL, dengan nilai sebesar US$ 809,99 juta atau sekitar Rp 12,72 triliun. Hingga 30 Juni 2024, tercatat ada 28 bank yang memiliki tagihan kredit jangka panjang atas Sritex.

Tercatat utang bank jangka panjang Sritex di BCA mencapai US$ 71,30 juta atau sekitar Rp 1,11 triliun. Sementara utang bank jangka pendek Sritex di BCA adalah US$ 11,37 juta.

Berikut daftar utang bank jangka panjang Sritex per Juni 2024:
1. PT Bank Central Asia Tbk - US$ 71.309.857
2. State Bank of India, Singapore Branch - US$ 43.881.272
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$ 36.939.779
4. Citibank N.A., Indonesia - US$ 35.828.895
5. PT Bank Mizuho Indonesia - US$ 33.709.712
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33.270.249
7. PT Bank Muamalat Indonesia - US$ 25.450.735
8. PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$ 25.339.757
9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$ 25.164.698
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$ 24.802.906
11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23.807.151
12. Bank of China (Hong Kong) Limited - US$ 21.775.703
13. PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21.531.858
14. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. - US$ 20.000.000
15. Woori Bank Singapore Branch - US$ 19.870.570
16. Standard Chartered Bank - US$ 19.570.364
17. PT Bank DBS Indonesia - US$ 18.238.799
18. PT Bank Permata Tbk - US$ 16.707.799
19. PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$ 14.912.907
20. PT Bank DKI - US$ 9.130.551
21. Bank Emirates NBD - US$ 9.614.459
22. ICICI Bank Ltd., Singapore Branch - US$ 6.959.350
23. PT Bank CTBC Indonesia - US$ 6.950.110
24. Deutsche Bank AG - US$ 6.821.159
25. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$ 4.970.990
26. PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$ 4.519.552
27. PT Bank SBI Indonesia - US$ 4.380.882
28. MUFG Bank, Ltd. - US$ 23.777.384

Sementara itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menjelaskan, pihaknya menghormati putusan hukum tersebut. BCA juga menghargai langkah kasasi yang dilakukan oleh Sritex.

"Sehubungan dengan informasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang resmi dinyatakan pailit, dapat disampaikan bahwa PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghormati proses dan putusan hukum dari Pengadilan Niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh Debitur yang bersangkutan," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Hera menyebut BCA siap berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan kasus tersebut. Termasuk di dalamnya adalah dengan kurator yang ditunjuk oleh pihak pengadilan.

Lihat juga Video 'Raja Kain Sritex Pailit':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Sumber: businessinsider.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bitcoin telah menjadi sorotan utama di pasar kripto selama lebih dari enam bulan terakhir, dengan para investor berusaha keras untuk mencapai puncak tertinggi baru.

Menurut penelitian terbaru dari Standard Chartered, harapan tersebut mungkin tidak jauh lagi. Dalam analisisnya, Geoff Kendrick, kepala penelitian aset digital, memperkirakan bahwa harga Bitcoin dapat mencapai US$73,800 sebelum pemilihan presiden AS bulan November, mencatatkan kenaikan sebesar 12% dari level saat ini.

Pola Perdagangan Bitcoin dan MicroStrategy

Kendrick menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendasari proyeksi ini adalah perubahan pola perdagangan antara Bitcoin dan MicroStrategy. Perusahaan yang dikenal karena akumulasi besar Bitcoin ini baru-baru ini mencapai stok 252,000 BTC.

Grafik menunjukkan bahwa setelah bergerak sejalan dengan Bitcoin sepanjang tahun 2024, MicroStrategy kini menunjukkan pergerakan yang berbeda. Kendrick percaya bahwa dua faktor fundamental yang berkontribusi pada premium ini akan mendorong harga Bitcoin naik dan mengurangi kesenjangan seiring waktu.

Faktor-Faktor Pendukung Kenaikan Harga

1. Regulasi yang Lebih Longgar
   Salah satu berita penting dari bulan lalu adalah bahwa BNY Mellon dibebaskan dari SAB 121, sebuah regulasi yang tidak populer yang memaksa dealer untuk mencantumkan aset kripto di neraca mereka. Regulasi yang lebih longgar sering kali menjadi angin segar bagi Bitcoin, memberikan ruang lebih bagi investor untuk beroperasi di pasar ini.

2. Rencana MicroStrategy untuk Menjadi "Bank Bitcoin"
   Pengumuman MicroStrategy untuk mengembangkan rencana menjadi "bank Bitcoin" juga menjadi faktor kunci. Perusahaan ini berencana untuk menawarkan instrumen pasar modal Bitcoin di masa mendatang. Kendrick memperkirakan bahwa pengecualian di masa depan dapat memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan hasil dengan meminjamkan Bitcoin yang dimilikinya.

Kendrick menekankan bahwa sebagai ekosistem aset digital semakin diakui dan diakses, nilai multiple MicroStrategy juga akan meningkat. "Keterkaitan antara kedua faktor ini menunjukkan bahwa saat ekosistem aset digital menjadi lebih legitim, MSTR's multiple akan meningkat," ujarnya.

Dampak Pemilihan Presiden Terhadap Harga Bitcoin

Dalam pandangan Kendrick, hasil pemilihan presiden AS menjadi faktor sekunder dibandingkan dengan kekuatan bullish lainnya. Baik kemenangan Trump maupun Harris dianggap dapat memberikan dampak positif bagi Bitcoin.

"Seiring kita mendekati pemilihan AS ... ekosistem aset digital semakin mungkin untuk menjadi arus utama," tulisnya.

Kendrick sebelumnya telah menyatakan bahwa kedua kandidat seharusnya meningkatkan nilai aset tersebut dalam jangka panjang. Namun, ia berpendapat bahwa kepresidenan Donald Trump akan memberikan dampak yang lebih bullish.

Jika kandidat Republik ini kembali ke Gedung Putih, ia memperkirakan harga Bitcoin bisa melonjak hingga US$125,000 pada akhir tahun 2024.

Geoff Kendrick, Kepala Penelitian Aset Digital Global di Bank Standard Chartered, mengemukakan 6 faktor ramalan Bitcoin, di mana harga BTC dapat mencapai US$200 ribu pada akhir tahun 2025, terlepas dari hasil pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2024.

Berikut 6 faktor utama yang dapat mendorong ramalan Bitcoin menuju rekor tertinggi baru dalam beberapa tahun mendatang, menurut Standard Chartered, dilansir dari artikel Cointelegraph.

Harga BTC Diramalkan Jadi US$120 Ribu, Ini Kata Standard Chartered Bank

Pertama, Potensi pencabutan Staff Accounting Bulletin-121 (SAB-121). Aturan di AS ini secara efektif menghalangi bank untuk menyimpan aset digital untuk klien mereka. Kendrick percaya bahwa dengan potensi pencabutan aturan ini oleh mantan Presiden Donald Trump, pasar Bitcoin dapat mengalami lonjakan signifikan. Kebijakan baru yang lebih mendukung bagi institusi keuangan dalam menyimpan aset digital dapat membuka pintu bagi lebih banyak investasi, menurut ramalan Bitcoin ini.

Aturan keuangan itu adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat, yang berfokus pada pengakuan dan pengukuran aset digital oleh lembaga keuangan. Diterbitkan pada tahun 2021, SAB-121 memberikan arahan kepada perusahaan tentang bagaimana mereka harus memperlakukan aset digital yang mereka simpan untuk klien, termasuk kripto.

Itu mengharuskan bank untuk mencatat aset digital tersebut sebagai liabilitas, bukan sebagai aset, karena bank dianggap sebagai pemegang amanat untuk aset tersebut. Kelak jika dicabut, bank dapat mengklasifikasikan aset digital ke dalam neraca keuangan mereka, yang dapat memicu adopsi aset digital oleh institusi keuangan. Pencabutan atau revisi dari SAB-121 diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi bank dalam menyimpan dan mengelola aset digital, termasuk kripto Bitcoin.

Kedua, Kenaikan Inflasi. Kendrick mencatat bahwa ekspektasi inflasi mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan, kendati The Fed telah memangkas suku bunga pada 18 September 2024 lalu. Dengan inflasi yang meningkat kata Kendrick, ramalan Bitcoin sebagai aset pelindung nilai menjadi semakin relevan, mirip dengan emas. Jika inflasi terus meningkat, permintaan untuk Bitcoin sebagai aset pelindung nilai dapat meningkat secara substansial, memperkuat ramalan Bitcoin yang positif.

BlackRock: Bitcoin Jadi Pelindung dari Ketidakstabilan Global

Ketiga, Arus masuk positif ke dalam ETF Spot Bitcoin. Kendrick juga mengindikasikan bahwa pasar akan melihat lebih banyak lagi ETF sejenis di banyak negara, bukan hanya di AS saja. Dengan lebih banyak produk investasi yang tersedia bagi investor institusi dan ritel, hal ini dapat mendorong harga Bitcoin lebih tinggi. Kendrick bahkan memprediksi bahwa Solana kemungkinan besar akan menjadi aset yang menarik perhatian sebagai ETF berikutnya, menambah dinamika ramalan Bitcoin.

Analisis: ETF Solana dan Potensi Lonjakan Harga yang Menggiurkan

Kelima, Kendrick menambahkan bahwa perubahan kepemimpinan di SEC AS dapat memberikan dampak positif terhadap industri kripto. Dia mencatat bahwa kepemimpinan Ketua SEC Gary Gensler memiliki dampak negatif, dan potensi pengganti Gensler dapat membawa perubahan yang lebih mendukung bagi pasar kripto, yang berimplikasi pada ramalan Bitcoin.

Gary Gensler Diduga Rekrut Pegawai Berdasarkan Afiliasi Politik di SEC

Keenam, dalam analisis ekonomi makro, Kendrick mengamati bahwa imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun kini berada di atas imbal hasil obligasi dua tahun untuk pertama kalinya dalam beberapa kuartal. Hal ini dianggap sebagai indikasi positif untuk ramalan Bitcoin, mengingat ekspektasi inflasi yang meningkat dan penurunan imbal hasil riil.

Donald Trump dan Manuver Kripto Terbarunya

Kendrick juga memperkirakan bahwa jika Donald Trump naik lagi ke Gedung Putih, harga Bitcoin dapat mencapai sekitar US$125.000 pada akhir tahun 2024. Namun, dia tetap optimis bahwa harga Bitcoin akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar US$200.000 pada akhir tahun 2025, terlepas dari siapa yang menduduki kursi kepresidenan. Ramalan Bitcoin ini memberikan pandangan menarik tentang potensi masa depan kripto utama ini. [ps]

CEO Standard Chartered Group, Bill Winters, mengadakan diskusi bersama mantan Menteri Keuangan Indonesia, Dr. Chatib Basri, di ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024. Acara ini berlangsung di Jakarta Convention Center dan berfokus pada dampak ekonomi makro terhadap upaya transisi energi global. Diskusi tersebut juga menyoroti peran vital pembiayaan dalam memerangi perubahan iklim dan transisi energi.

Bill menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengembangkan platform investasi yang kuat untuk proyek-proyek ramah lingkungan. "Tanpa adanya struktur tersebut, kami percaya bahwa akan sulit untuk menarik modal yang diperlukan untuk mencapai target iklim yang begitu ambisius," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Sementara itu Chatib lalu turut memberikan perumpamaan “Chicken and Egg”, dimana seringkali pemerintah berfokus pada penggalangan pendanaan dari investor, sementara para investor mengharapkan pemerintah untuk menyediakan platform dan kerangka peraturan yang diperlukan terlebih dahulu.

Menanggapi hal tersebut, Bill menekankan perlunya kolaborasi dan inovasi, dan menyarankan bahwa menciptakan proyek-proyek yang bankable dengan kerangka kerja yang jelas akan memberikan kepercayaan yang dibutuhkan investor untuk memberikan modal pada usaha yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Bill juga membahas hambatan besar yang masih ada dalam mempercepat transisi global menuju perekonomian rendah karbon. Secara khusus, ia mencatat bahwa ketidakpastian global—yang didorong oleh kekhawatiran inflasi, ketidakstabilan geopolitik, dan fluktuasi harga energi—telah menghambat tingkat investasi yang diperlukan untuk memenuhi target iklim internasional.

“Laju investasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau penyerapan karbon jauh lebih lambat dari yang kita harapkan. Ketidakpastian dalam lingkungan global jelas berkontribusi terhadap hal tersebut, namun hal tersebut bukan satu-satunya alasan. Kita perlu mendorong lebih banyak investasi untuk memenuhi kebutuhan iklim kita," jelas Bill.

Adapun Standard Chartered sendiri telah berperan aktif dalam mempercepat transisi energi dengan mengalokasikan dana $87,2 miliar antara Januari 2021 dan September 2023 untuk pembiayaan ramah lingkungan. Standard Chartered berkomitmen untuk memobilisasi dana sebesar $300 miliar hingga 2030 untuk mendukung inisiatif hijau.

Aspek utama dari strategi Standard Chartered adalah fokusnya pada solusi keuangan inovatif dan blended finance yang menggabungkan modal publik dan swasta untuk membuka investasi pada proyek infrastruktur dan energi berkelanjutan.

Bill menyebutkan kemitraan dengan organisasi multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil yang terukur dan berkelanjutan. Kemitraan ini telah membantu menjembatani kesenjangan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, khususnya di negara-negara berkembang dimana persepsi risiko seringkali menghambat investasi sektor swasta.

“Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangatlah penting jika kita ingin mencapai kemajuan yang berarti dalam pendanaan transisi energi. Dengan memanfaatkan modal katalitik dari pemerintah atau bank multilateral, kita dapat mengurangi risiko investasi dan menjadikan proyek-proyek tersebut layak dilaksanakan," imbuhnya.

Sebagai penutup, Bill menyampaikan bahwa transisi menuju energi rendah karbon adalah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh sektor, baik publik maupun swasta. Meskipun tantangan global masih ada, Winters percaya bahwa melalui kerja sama dan inovasi, dunia dapat mencapai target iklim internasional.

Standard Chartered Group mengungkapkan kontribusi nyata perusahaan selama ini sebagai bukti atas dukungan terhadap transisi energi. Hal ini dikemukakan di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

CEO Standard Chartered Group Bill Winters menjelaskan, sebagai bank internasional yang memiliki jangkauan di negara-negara dinamis di dunia, pihaknya memiliki posisi strategis untuk mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan dan menghubungkan permodalan ke tempat-tempat yang memerlukannya.

Bill turut menjelaskan komitmen Standard Chartered tersebut untuk memobilisasi dana senilai $300 miliar dalam pendanaan ramah lingkungan hingga 2030. Ia juga mengungkapkan, pada Januari 2021-September 2023, perusahaan menyalurkan $87,2 miliar dalam pendanaan terkait perubahan iklim.

Menurut Bill, tugas Standard Chartered di bidang keuangan berkelanjutan bukan hanya tentang melakukan hal yang benar tetapi juga menciptakan long-term value.

“Kami memperkirakan keuangan berkelanjutan akan menjadi salah satu penghasil keuntungan utama bagi bank, yang berpotensi menyumbang 10 persen dari pendapatan grup kami dalam waktu dekat," tuturnya melalui keterangan resmi, Selasa (10/9).

Standard Chartered selama ini juga berperan membantu upaya transisi klien-kliennya ke model bisnis yang lebih berkelanjutan. Ini dilakukan melalui pemberian solusi dan produk keuangan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk membantu klien kami melakukan dekarbonisasi bisnis mereka dan memastikan masa depan yang berkelanjutan,” ucap Bill.

Bisnis keuangan berkelanjutan yang dijalankan Standard Chartered menghasilkan lebih dari USD720 juta selama Januari-Desember 2023. Sementara secara jangka panjang, perusahaan memiliki perolehan pendapatan USD1 miliar setiap tahun dari seluruh lini bisnis hingga 2025.

“Kami telah membuktikan bahwa Anda dapat memberikan dampak nyata sekaligus meraih keuntungan finansial yang besar. Ini adalah masa depan perbankan—dimana profitabilitas dan tujuan hidup berjalan beriringan,” ucap Bill.

Pembiayaan Inovatif dan Upaya Kolaboratif

Aspek utama dari strategi Standard Chartered adalah fokusnya pada solusi keuangan inovatif dan blended finance yang menggabungkan modal publik dan swasta untuk membuka investasi pada proyek infrastruktur dan energi berkelanjutan.

Bill menyebutkan, kemitraan dengan organisasi multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil yang terukur dan berkelanjutan. Kemitraan ini menjembatani kesenjangan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, khususnya di negara-negara berkembang yang masih dihantui persepsi risiko yang menghambat investasi sektor swasta.

“Dengan memanfaatkan modal katalitik dari pemerintah atau bank multilateral, kita dapat mengurangi risiko investasi dan menjadikan proyek-proyek tersebut layak dilaksanakan.”

Bill juga menjelaskan pentingnya menetapkan standar pembiayaan global untuk proyek-proyek ramah lingkungan, dan mencatat bahwa kurangnya standarisasi menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi investor. Dirinya menjelaskan perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat dan standar pelaporan yang lebih transparan untuk memastikan bahwa pendanaan proyek perubahan iklim mengalir secara efisien dan efektif.

“Transisi menuju perekonomian rendah karbon tidak akan terjadi dalam semalam, namun hal ini benar-benar dapat dicapai. Dan sektor swasta berperan besar sebagai bagian dari solusi,” katanya.

Standard Chartered belum lama mengadakan diskusi panel dengan tema Decarbonisation Opportunities in ASEAN pada ajang Indonesia International Sustainability Forum 2024 (ISF 2024).

Ajang ini mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas strategi yang dapat ditindaklanjuti guna mempercepat transisi menuju masa depan emisi nol-bersih di ASEAN.

Diskusi panel menampilkan sejumlah pakar dan pimpinan industri yakni Prashant Hampihallikar, Head of Corporate Investment Banking, Standard Chartered Indonesia dan Alice Carr, Executive Director, Public Policy and JETPs, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

Selain itu, ada Srini Nagarajan, Managing Director and Head of Asia, British International Investment dan Neo Gim Huay, Managing Director, World Economic Forum. Diskusi dimoderatori oleh Dale Hardcastle.

Para panelis memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai negara mengatasi tantangan untuk mempercepat transisi net-zero, dan sembari terus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, diskusi ini juga menggali pentingnya menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung untuk memungkinkan terjadinya perubahan yang diperlukan. Para panelis berbagi contoh praktis tentang bagaimana kebijakan tertentu berhasil memobilisasi modal dan mengatasi tantangan dalam investasi ramah lingkungan.

Kolaborasi merupakan tema utama yang tergali dalam diskusi ini, dimana para panelis sepakat bahwa kerja sama regional sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Mereka mengeksplorasi bagaimana ASEAN dapat meningkatkan kolaborasi regional melalui inisiatif seperti pembagian energi lintas batas dan harmonisasi standar pasar karbon.

Panel ini menggarisbawahi bahwa meskipun ASEAN menghadapi tantangan unik dalam transisinya menuju perekonomian net-zero, terdapat peluang yang jelas untuk mempercepat kemajuan melalui kolaborasi strategis, inovasi kebijakan, dan investasi yang ditargetkan pada sektor-sektor yang berdampak besar.

Adapun acara ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Pendanaan Iklim Mari Elka Pangestu, Standard Chartered Group CEO Bill Winters, dan Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets, Standard Chartered Rino Donosepoetro,.

Dalam pidato sambutannya Standard Chartered Group CEO Bill Winters menekankan bahwa salah satu kendala terbesar dalam transisi energi bukanlah adanya kekurangan dana, namun tantangan untuk mengarahkan modal ke tempat yang paling membutuhkan.

Dirinya menjelaskan bahwa sejumlah perubahan kebijakan di ASEAN dan Indonesia telah membantu menciptakan kerangka standar untuk menjembatani kesenjangan antara investor dan proyek yang membutuhkan pendanaan.

Bill menuturkan, pada dasarnya tugas pelaku industri bisnis adalah mendorong keterlibatan sektor swasta, bersamaan dengan kebijakan publik dan pendanaan publik.

“Melalui kemitraan, kita dapat fokus pada hal-hal yang dapat memberikan dampak terbesar, dan saya yakin bahwa kita dapat menyelesaikan masalah eksistensial yang kita hadapi ini,” jelas Bill.

Standard Chartered sebelumnya telah mengumumkan komitmen untuk memobilisasi US$300 miliar dalam bentuk pendanaan keberlanjutan (sustainable finance) hingga tahun 2030. Selama periode Januari 2021 hingga September 2023, Standard Chartered secara global telah memobilisasi US$87,2 miliar untuk memenuhi komitmen tersebut, yang menunjukkan bahwa Standard Chartered berhasil mewujudkan ambisinya.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya berujar, dengan keragaman perekonomian ASEAN, selalu ada peluang untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, secara bersamaan selalu ada tantangan untuk memastikan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki kemampuan dan kecukupan dana untuk mengatasi isu perubahan iklim.

Menurutnya, dekarbonisasi di kawasan ASEAN juga harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta, karena upaya ini bisa memakan biaya yang sangat mahal.

“Itulah sebabnya saya senang mengetahui bahwa taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang berharga bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam upaya dekarbonisasi, terutama dalam mengadopsi praktik keuangan berkelanjutan yang dapat mendukung tujuan penghindaran perubahan iklim,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim seperti kerja sama dengan Singapura dalam perdagangan listrik ramah lingkungan yang diperkirakan akan menghasilkan investasi sebesar US$30-50 miliar dalam pembangkit listrik tenaga surya dan manufaktur solar PV.

Indonesia juga akan memanfaatkan cadangan mineral penting yang dimilikinya, antara lain untuk menghasilkan produk bernilai lebih tinggi, seperti baterai untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi baterai untuk sumber listrik intermiten.

“Meskipun kami telah berupaya, kami tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Kolaborasi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diperlukan dapat diakses untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh kawasan; dan investasi besar tersedia untuk mendanai inisiatif dekarbonisasi ini,” tuturnya.

Penyampaian Temuan Utama dari Laporan Southeast Asia Green Economy 2024

Diskusi panel diawali dengan presentasi temuan dari sebuah laporan bertajuk Southeast Asia’s Green Economy 2024 – Moving the Needle, yang dikeluarkan oleh Bain & Company, GenZero, Standard Chartered dan Temasek.

Laporan yang sudah memasuki edisi kelimanya ini mengidentifikasi 13 ide investasi untuk dekarbonisasi yang menghadirkan peluang ekonomi hingga US$150 miliar pada tahun 2030.

Ide-ide ini mencakup sektor-sektor seperti alam dan pertanian, listrik, transportasi, dan bangunan, untuk mengatasi tantangan-tantangan unik di kawasan ASEAN dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan transisi energi. Pemaparan laporan disampaikan oleh Dale Hardcastle, Partner, Bain & Company.

Laporan tahun ini juga mengidentifikasi lima aspek yang dapat mempercepat transisi hijau di kawasan Asia Tenggara: (1) insentif kebijakan yang lebih komprehensif, (2) mekanisme keuangan yang inovatif, (3) peningkatan investasi dari sektor swasta, (4) pengembangan proyek percontohan dan (5 ) kolaborasi regional.

Laporan ini juga menunjukan keberhasilan Indonesia mencapai peningkatan skor indeks hijau tahun 2024 yang dibantu oleh kemajuan yang terlihat dalam emisi gas rumah kaca dan peluncuran JETP CIPP yang menguraikan prioritas dan rencana pendanaan untuk implementasi JETP.

Indonesia juga mengalami peningkatan yang stabil sebesar 28% dalam investasi ramah lingkungan swasta di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat kesenjangan investasi dan upaya signifikan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan investasi modal sebesar $108 miliar.

Agar Indonesia dapat mempercepat pengembangan ekonomi hijau, laporan ini menyarankan upaya kolaboratif antara sektor publik dan swasta untuk pendanaan transisi, pengembangan penetapan harga karbon, dan upaya untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif, seperti memanfaatkan ketersediaan mineral nikel yang berlimpah untuk memanfaatkan meningkatnya permintaan dari industri kendaraan listrik (EV).

Rino Donosepoetro, Cluster CEO, Indonesia and ASEAN Markets, Standard Chartered, menjelaskan, negara-negara ASEAN berada pada tahap transisi yang berbeda-beda, namun kawasan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk melakukan aksi iklim dalam skala besar.

Dengan mendorong kolaborasi dan memanfaatkan mekanisme keuangan yang inovatif, kita dapat mendorong transisi menuju perekonomian beremisi karbon rendah dan ramah lingkungan.

Di Indonesia, Rino menjelaskan, Standard Chartered bangga dapat bermitra dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong penerapan JETP di Indonesia melalui pendekatan terstruktur untuk mendukung pencapaian SDG.

“Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia untuk terus mendorong transisi di Indonesia dan berterima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atas kesempatan mendukung ajang ISF 2024,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Standard Chartered Bank (SCB) mengumumkan kemitraan bersama PT Commerce Finance yang berada di bawah naungan grup SeaMoney melalui SPayLater, layanan buy now pay later (BNPL) alias Paylater yang tersedia bagi para pengguna Shopee di Indonesia.

Untuk diketahui, sejak awal peluncuran kemitraan ini (soft launch) pada Februari 2024 lalu, SCB telah menyalurkan kredit senilai hampir US$100 juta atau Rp1,56 triliun (asumsi kurs Rp15.681 per dolar AS) untuk memfasilitasi hampir 6 juta transaksi BNPL bagi kurang lebih 2 juta pengguna Shopee.

Bahkan, ke depan, SCB menargetkan untuk meningkatkan volume tersebut sebesar dua kali lipat pada akhir tahu 2024.

Cluster Chief Executive Officer, Indonesia and ASEAN Markets, Standard Chartered Rino Donosepoetro mengatakan kemitraan strategis ini dapat dimanfaatkan untuk membuka akses keuangan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

“Kemitraan ini sekaligus mencerminkan optimisme Standard Chartered terhadap potensi pertumbuhan perekonomian Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, potensi pertumbuhan Indonesia sendiri didukung oleh pertumbuhan PDB yang stabil dan diperkirakan melampaui 5%, demografi generasi muda yang cukup besar, adaptasi aspek digital yang cepat, serta daya belanja konsumen (consumer spending) yang kuat.

Lebih lanjut, berdasarkan Nextmsc Report melaporkan bahwa ukuran pasar BNPL alias Paylater di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 34,1% dari tahun 2024 hingga 2030. Hal ini mencerminkan potensi layanan BNPL di Indonesia yang begitu besar.

Pada saat yang sama, Direktur Utama PT Commerce Finance Winson Winata menjelaskan kemitraannya dengan Standard Chartered untuk memperluas layanan BNPL di Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

"Hal tersebut sejalan dengan misi kami yang selalu berupaya untuk meningkatkan ekosistem finansial yang inklusif," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pembiayaan buy now pay later (BNPL) atau paylater, baik yang disediakan oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan, semakin tumbuh subur per Juni 2024.

Dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan tercatat Rp7,24 triliun.

"Pertumbuhan pembiayaan buy now pay later oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 47,81% YoY," ujarnya Senin (5/8/2024).

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan degan bulan sebelumnya atau Mei 2024 yang sebesar 37,61% YoY. Sejalan dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan, kredit bermasalah paylater Juni 2024 terpantau menurun yaitu dengan NPF gross sebesar 3,07% dari 3,22% pada Mei 2024.

Lalu, untuk paylater di perbankan, baki debet tumbuh stabil sebesar 47,52% menjadi Rp17,72 triliun. Dengan demikian, total penyaluran pembiayaan paylater tercatat mencapai Rp24,96 triliun per Juni 2024.

Total jumlah rekening 17,48 juta, naik dari Mei 2024 sebesar 17,26 juta. OJK juga melaporkan risiko kredit untuk paylater di perbankan Juni 2024 turun ke level 2,50% dari 2,61% pada Mei 2024.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Standard Chartered (StanChart) akan membeli kembali saham senilai US$ 1,5 miliar dan menaikkan prospek pendapatannya untuk tahun ini. Ini sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi di pasar utamnya di Asia, dan rencana bank ini mengendalikan biaya.

Laba sebelum pajak StanChart untuk semester pertama naik 5% menjadi US$ 3,49 miliar, tepat di atas estimasi konsensus. Karena itu, bank yang memperoleh sebagian besar pendapatannya di Asia ini mengharapkan pendapatan operasional tumbuh lebih dari 7%.

Ini dengan asumsi pergerakan mata uang stabil. Angka ini lebih baik dari proyeksi sebelumnya dengan kisaran proyeksi 5% dan 7%.

Bank-bank global yang berfokus di Asia, termasuk StanChart dan pesaingnya HSBC, telah menghasilkan keuntungan dalam beberapa tahun terakhir. Ini efek dari suku bunga yang lebih tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih kuat membuat bisnis wealth management di wilayah Asia meningkat.

JAKARTA, investor.id – Perusahaan jasa keuangan multinasional yang berpusat di London, Standard Chartered, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dalam rentang yang stabil pada semester I-2024. Ekonomi Indonesia diyakini tumbuh 5,1%, kendati momentum pertumbuhan sedikit berkurang.

Senior Economist Standard Chartered Indonesia, Aldian Taloputra menerangkan, pihaknya mengharapkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang stabil sebesar 5,1% untuk Indonesia pada tahun 2024. Namun, momentum akan sedikit berkurang di semester II-2024 karena adanya rebound pada daya beli konsumen dan memudarnya dampak belanja pemilu pada paruh pertama tahun ini.

“Ekspansi fiskal yang kuat, pembelanjaan terkait pemilu, dan investasi kemungkinan besar akan menjaga pertumbuhan PDB di atas 5,0% tahun ini,” ungkap Aldian dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Dia menjelaskan beberapa faktor seperti konsumsi rumah tangga hanya tumbuh sebesar 4,9% secara year on year (yoy) pada kuartal I-2024. Angka ini masih di bawah rata-rata periode sebelum Covid-19 yakni sebesar 5%.

“Kami berpendapat bahwa lambatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal dapat mengurangi peningkatan konsumsi pada semester kedua. Perluasan industri yang memberikan nilai tambah dan lapangan kerja di sektor formal, serta penurunan inflasi pangan mungkin diperlukan untuk meningkatkan daya beli konsumen, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah,” urai Aldian.

Sementara faktor pendukung seperti sektor pengolahan mineral dengan intensitas permodalan yang tinggi saat ini masih merupakan target utama penanaman modal asing. Permintaan eksternal dapat dipertahankan di tengah membaiknya ekspor logam dan kuatnya permintaan komoditas utama Indonesia, termasuk batu bara, minyak sawit, serta minyak dan gas.

Aldian juga berpendapat bahwa World Bank akan mempertahankan perkiraan inflasi rata-rata tahun 2024 sebesar 2,9% (yoy), meskipun Rupiah melemah. Ia mencatat inflasi rata-rata adalah 2,8% (yoy) pada semester I-2024. Meredanya inflasi pangan, karena membaiknya kondisi cuaca dan stabilnya harga energi bersubsidi akan mengimbangi kenaikan inflasi inti.

“Standard Chartered memperkirakan inflasi inti akan naik kembali di atas 2% pada paruh kedua, didorong oleh harga impor yang lebih tinggi dan permintaan domestik yang masih sehat,” jelas Aldian

Mengenai depresiasi Rupiah, kemungkinan akan mendorong kenaikan harga impor seperti bahan bakar, makanan dan bahan mentah. Namun, pemerintah dalam hal ini tetap menerapkan kebijakan untuk menjaga harga bahan bakar bersubsidi tidak berubah dan menjaga pasokan pangan yang memadai akan membatasi pengaruh harga domestik.

Suku Bunga hingga Pemilu AS

Chief Economist and Head of FX, Asean & South Asia Standard Chartered, Edward Lee mengungkapkan, kemungkinan terjadinya ketegangan perdagangan pasca pemilu di Amerika Serikat (AS) di bulan November mendatang, akan berdampak langsung terhadap perekonomian China. Permintaan eksternal telah mengimbangi koreksi pasar properti yang sedang berlangsung dan lemahnya sentimen domestik tahun ini.

“Hal ini juga dapat membebani prospek perekonomian Asean yang sangat bergantung pada China sebagai mitra dagang. Bagi negara lain, meningkatnya ketegangan AS-China justru dapat menciptakan peluang baru. Sebagai contoh, Jepang dan Korea, berkemungkinan mendapatkan manfaat jangka panjang dari upaya AS untuk mengeluarkan China dari rantai pasokan teknologi informasi mereka,” beber Lee.

Namun, menurut dia, tarif universal terhadap impor AS, yang telah dijanjikan oleh Donald Trump jika dirinya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, akan berdampak buruk pada semua perekonomian yang bergantung pada perdagangan AS. “Dalam skenario seperti ini, pasar keuangan kemungkinan akan bereaksi negatif terhadap dampak hal tersebut pada inflasi dan pertumbuhan global,” imbuh Lee.

Di Asia di luar China, pelonggaran moneter di negara-negara maju akan membantu mendukung sentimen investor secara luas. Mengingat perlambatan inflasi baru-baru ini, tingkat kebijakan riil telah meningkat.

Selanjutnya, Standard Chartered memperkirakan beberapa negara Asia akan memulai siklus pelonggaran moneter dalam beberapa bulan mendatang, dimulai dengan Filipina pada bulan Agustus 2024. Sementara Reserve Bank of India baru akan menurunkan suku bunga pada bulan Oktober dan Desember, mengingat penekanan dari gubernur bank sentral di India akan perlunya inflasi yang berkelanjutan di tingkat 4,0% sebelum pelonggaran dapat dimulai.

Di Indonesia, kekhawatiran fiskal, permintaan konsumen yang masih kuat, dan tekanan yang baru-baru ini terjadi terhadap IDR (rupiah) kemungkinan akan menunda dimulainya siklus penurunan suku bunga hingga kuartal IV-2024.

“Meskipun terjadi kenaikan suku bunga yang mengejutkan di akhir bulan April lalu, Standard Chartered melihat Bank Indonesia hanya menurunkan suku bunga sebesar 25 bps pada paruh kedua tahun 2024, diikuti dengan siklus pelonggaran moneter bertahap di tahun 2025 dan 2026,” tandas Lee.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News