Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA kini tengah menangani 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ‘sakit’ berstatus titip kelola. Dari jumlah ini, hanya satu perusahaan yang mulai menunjukkan perbaikan.

14 BUMN tersebut adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya, PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), Persero Batam, PNRI, PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Di samping itu, terdapat 8 BUMN sakit yang kemudian gagal dipertahankan alias dibubarkan pemerintah. Mereka adalah PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Industri Gelas (Persero).

Kemudian ada PT Istaka Karya (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PT PANN, dan PT PANN Multi Finance selaku anak usaha PT PANN.

Dalam perkembangan terkini, PT PANN resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah No. 43/2024 yang diteken 17 Oktober 2024.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, pangsa pasar, kemampuan menghadapi disrupsi, dan potensi keberlanjutan kegiatan usaha.

Hasil kajian menunjukkan PT PANN tidak lagi dapat mempertahankan kelangsungan operasionalnya sehingga perseroan perlu dibubarkan.

“PT Pengembangan Armada Niaga Nasional tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perlu untuk membubarkan perusahaan,” tulis PP No. 43/2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi dikutip pada Sabtu (19/10/2024).

Dalam beleid tersebut dijelaskan juga bahwa pembubaran telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Oktober 2023.

Keputusan RUPSLB tertuang dalam Berita Acara Nomor 05, yang menetapkan pembubaran PT PANN berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya PP No. 43/2024. Alhasil, perseroan resmi dibubarkan setelah beroperasi sejak 1974.

PROGRES PENYEHATAN

Sementara itu, PT PPA melaporkan bahwa dari total 14 BUMN sakit yang saat ini sedang ditangani, hanya Persero Batam yang mulai memperlihatkan performa positif baik dari sisi keuangan maupun bisnis.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan kinerja Persero Batam mulai menunjukkan perbaikan setelah meraih konsesi 36 tahun dari Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk mengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

“Beberapa kinerja produktivitas sudah jauh meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelumnya, kemudian sudah ada direct call dari Batam langsung ke China dan Batam-Vietnam,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada 27 September 2024.

Ridha menuturkan bahwa PPA sejauh ini masih memastikan keberlanjutan bisnis dari BUMN sakit lainnya. Penyelesaian restrukturisasi, upaya efisiensi, dan optimalisasi aset dari perusahaan pelat merah titip kelola juga terus dilakukan oleh PPA.

Menurutnya, keberlanjutan bisnis dari tiap BUMN titip kelola merupakan keharusan. Jika tidak, langkah pembubaran atau likuidasi kemungkinan bakal ditempuh.

“Keberlanjutan bisnis menjadi krusial. Kalau bisnisnya ini bertahan, jalan. Jika bisnisnya tidak sustain, mungkin arahnya ke sana [likuidasi],” tutur Ridha.

Dia menyatakan bahwa PPA terus mengkaji progres dari keberlanjutan usaha masing-masing BUMN berstatus titip kelola. Hasil kajian tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian BUMN, selaku pemegang saham.

Sebelumnya, Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan pelat merah titip kelola yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan pihaknya terus mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan. Hal itu bertujuan agar perusahaan tersebut dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“BUMN titip kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya pada Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Skema pembentukan Holding BUMN Karya perlu diracik ulang karena perusahaan dengan keuangan negatif berisiko membebani entitas yang sehat.

Kementerian BUMN berencana melebur sederet perusahaan pelat merah konstruksi atau dari yang berjumlah 7 perusahaan menjadi 3 entitas. Langkah ini ditujukan agar masing-masing BUMN Karya dapat bekerja sesuai dengan spesialisasinya.

Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Rencananya, ADHI akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sedangkan Waskita akan bergabung ke HK. Sementara itu, PTPP dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan mengatakan sejatinya peleburan BUMN Karya cukup mendesak karena bertujuan agar proses bisnis tidak tumpang tindih, dapat menjalankan penugasan pemerintah, dan memiliki keuangan yang sehat.

Meski demikian, dia memandang bahwa skema peleburan seharusnya tidak terbagi atas tiga entitas. Hal ini dikarenakan berisiko membebani perusahaan-perusahaan dengan kinerja keuangan positif, seperti Hutama Karya dan PTPP.

“Ini hanya menebar virus ke perusahaan yang sehat. Bahaya karena yang sekaran kinerjanya biru seperti Hutama Karya dan PTPP bisa terseret. Akan lebih baik BUMN Karya dalam satu holding, tidak tiga seperti yang direncanakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (15/7/2024).

Menurutnya, satu holding bisa menjadi induk untuk entitas usaha yang beroperasi berdasarkan wilayah, karena kebutuhan pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan. Dengan regionalisasi, kantor pusat subholding juga harus berkantor pusat di daerah operasi.

“Misalnya, Hutama Karya menangani Sumatra dan Kalimantan. Ini sekadar contoh, atau PTPP di Wilayah Sulawesi, NTB, NTT, Bali, dan Papua misalnya,” kata Herry.

Dia menyampaikan skenario tersebut akan memiliki dampak besar. Bukan hanya dari sisi penyerapan tenaga kerja, tetapi pada pembangunan wilayah sehingga ekonomi daerah bergerak.

Oleh karena itu, Herry menilai skenario peleburan 7 BUMN Karya menjadi 3 perusahaan berisiko memiliki dampak negatif lebih besar. Menurutnya, dampaknya bukan hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari reputasi perseroan.

“Bayangkan, Hutama Karya akan menerbitkan obligasi. Kinerjanya saat ini biru. Setelah Waskita Karya ditempel atau dikonsolidasikan, risiko obligasinya akan semakin besar. Dampaknya, harus dibayar dengan suku bunga. Ini soal reputasi yang kemudian memburuk. Jadi, sepatutnya dipikirkan ulang skenarionya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi, dalam keterangan tertulis pada Senin (8/7/2024), menyatakan pihaknya mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PT Perusahaan PT Pengelola Aset atau PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan, sehingga menjadi perusahaan pelat merah yang dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya.

Adapun 14 BUMN Titip Kelola itu adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya adalah PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

PPA sejauh ini tengah melakukan penanganan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ke-14 BUMN tersebut, antara lain stabilisasi kondisi keuangan terhadap BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum ataupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, serta efisiensi operasional.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan mandat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN untuk melakukan restrukturisasi atas 14 BUMN Titip Kelola.

Dia menuturkan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola. Hal ini bertujuan mendapatkan model bisnis yang tepat, sehingga dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN tersebut.

“Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan roadmap penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” kata Ridha.

Adapun langkah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai roadmap yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat.

Sebagai informasi, saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan putusan homologasi PKPU, yakni Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Industri Telekomunikasi, Dok dan Perkapalan Surabaya, Amarta Karya, dan Barata Indonesia.

Sementara itu, kata Ridha, terdapat dua perusahaan pelat merah berstatus titip kelola yang sedang dalam proses PKPU yakni Djakarta Lloyd dan Indah Karya.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Sebanyak 14 dari 21 BUMN Titip Kelola akan direstrukturisasi secara menyeluruh, berdasarkan perintah dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Restrukturisasi ditujukan untuk menstabilkan kondisi keuangan sejumlah BUMN Titip Kelola tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Investor Daily pada Senin (8/7/2024), PPA melaporkan telah menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan restrukturisasi sebanyak 14 dari 21 BUMN Titip Kelola. Restrukturisasi tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan model bisnis yang tepat, sehingga diharapkan dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN Titip Kelola.

Selanjutnya, BUMN Titip Kelola yang berhasil keluar dari persoalan hasil restrukturisasi (turnaround) akan diteruskan melalui strategi estafet-handling ke Holding BUMN Danareksa. BUMN terkait kemudian didorong untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya (scale-up), sehingga diharapkan menjadi BUMN signifikan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Adapun 14 BUMN Titip Kelola yang dimaksud antara lain:

PT Amarta Karya (Persero),

PT Barata Indonesia (Persero),

PT Boma Bisma Indra (Persero),

PT Djakarta Lloyd (Persero),

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero),

PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero),

PT Industri Kapal Indonesia (Persero),

PT Indah Karya (Persero),

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero),

PT Semen Kupang (Persero),

PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero),

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI),

PT Primissima (Persero), serta

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Direktur Investasi PPA, Ridha Farid Lesmana menerangkan, terhadap 14 BUMN Titip Kelola tersebut, PPA sedang melakukan penanganan lebih lanjut sebagai upaya untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi. Upaya penyelesaian diantaranya yaitu stabilisasi kondisi keuangan pada BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum maupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, dan efisiensi operasional.

“Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan roadmap penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Langkah tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai dengan roadmap yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat,” urai Ridha dalam keterangannya tersebut.

Kalau Restrukturisasi Gagal?

Sementara itu, Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi mengungkapkan bahwa sebagai holding transformasi dan investasi, Danareksa tentu mendorong percepatan penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN Titip Kelola di PPA.

Terhadap BUMN yang telah memiliki model bisnis yang berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan yang stabil pasca restrukturisasi, akan dilakukan estafet-handling ke Holding BUMN Danareksa untuk dilakukan scale-up sehingga diharapkan menjadi BUMN signifikan. Sebaliknya, BUMN Titip Kelola yang tidak bisa keluar dari restrukturisasi menjadi lebih baik, serta menjalankan amanat pendirian BUMN, maka rekomendasi kebijakan akan disampaikan kepada Menteri BUMN.

“Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” ungkap Yadi.

Adapun saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan putusan homologasi PKPU: PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Industri Telekomunikasi (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), dan PT Barata Indonesia (Persero). Selain itu, terdapat dua BUMN Titip Kelola yang sedang dalam proses PKPU, yaitu PT Djakarta Lloyd (Persero) dan PT Indah Karya (Persero).

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” timpal Ridha.

PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA adalah anggota Holding Danareksa yang berperan sebagai satu-satunya agen restrukturisasi BUMN, yaitu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai BUMN melalui restrukturisasi dan revitalisasi BUMN Titip Kelola.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News