JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan pajak impor suku cadang pesawat lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system.

Beleid ini pun akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Lalu apakah dengan kebijakan itu bisa menurunkan harga tiket pesawat?

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengapresiasi kebijakan tersebut. Dia menilai dengan adanya penghapusan pajak impor itu bisa mengurangi beban biaya maskapai.

“Kami mengapresiasi kebijakan apapun yang sifatnya bisa mengurangi beban biaya maskapai yah salah satunya adalah penghapusan pajak impor suku cadang. Jadi kalau ditanya seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan yang pasti setiap pajak yang bisa menjadi relaksasi bagi industri penerbangan akan sangat bermanfaat,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Meski demikian, Denon berharap implementasi kebijakan ini harus diawasi. Terlebih bagi Bea Cukai yang diharapkan bisa secara responsif dan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh maskapai agar proses importasi di lapangan benar-benar tidak mengutip biaya sepersenpun.

Di sisi lain Denon juga mengatakan, penghapusan pajak pada barang impor suku cadang menjadi salah satu upaya yang dianggap bisa membantu maskapai untuk bertahan. Denon bilang keadaan industri maskapai saat ini masih babak belur pasca Pandemi Covid-19 dan karena mahalnya biaya bahan bakar avtur.

“Jadi kalau misalnya terus ada insentif atau relaksasi yang diberikan kepada maskapai dan direspon dengan turunnya tarif ya tentu dalam posisi sekarang ini maskapai menghadapi tantangan di dalam resilieni dari operasional maskapai itu sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pengenaan pajak impor suku cadang pesawat lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system.

Beleid ini pun akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Lalu apakah dengan kebijakan itu bisa menurunkan harga tiket pesawat?

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Denon Prawiraatmadja mengapresiasi kebijakan tersebut. Dia menilai dengan adanya penghapusan pajak impor itu bisa mengurangi beban biaya maskapai.

“Kami mengapresiasi kebijakan apapun yang sifatnya bisa mengurangi beban biaya maskapai yah salah satunya adalah penghapusan pajak impor suku cadang. Jadi kalau ditanya seberapa besar kontribusinya terhadap penurunan yang pasti setiap pajak yang bisa menjadi relaksasi bagi industri penerbangan akan sangat bermanfaat,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Meski demikian, Denon berharap implementasi kebijakan ini harus diawasi. Terlebih bagi Bea Cukai yang diharapkan bisa secara responsif dan melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh maskapai agar proses importasi di lapangan benar-benar tidak mengutip biaya sepersenpun.

Di sisi lain Denon juga mengatakan, penghapusan pajak pada barang impor suku cadang menjadi salah satu upaya yang dianggap bisa membantu maskapai untuk bertahan. Denon bilang keadaan industri maskapai saat ini masih babak belur pasca Pandemi Covid-19 dan karena mahalnya biaya bahan bakar avtur.

“Jadi kalau misalnya terus ada insentif atau relaksasi yang diberikan kepada maskapai dan direspon dengan turunnya tarif ya tentu dalam posisi sekarang ini maskapai menghadapi tantangan di dalam resilieni dari operasional maskapai itu sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membebaskan bea masuk atas impor bibit dan benih demi mendorong pengembangan industri pertanian, perikanan, dan peternakan di Indonesia.

Stimulus ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024, yang berlaku sejak 3 Agustus 2024.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar mengatakan kebijakan tersebut didasari oleh minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan, nilai devisa impor atas importasi bibit dan benih sepanjang 2020-2022 hanya sekitar Rp270 miliar dan bea masuk kurang lebih sebesar Rp13 miliar.

"Meskipun banyak perusahaan yang melakukan importasi komoditas bibit dan benih, tetapi nyatanya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk justru belum optimal, padahal sebelumnya fasilitas ini juga telah diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.04/2007," ujarnya dalam keterangan, Rabu (7/8).

Encep menyebutkan terdapat beberapa pokok pengaturan dalam PMK terbaru ini, antara lain meliputi subjek penerima, penyederhanaan prosedur permohonan dan kantor pemohonnya, serta efisiensi prosedur melalui otomasi permohonan dan janji layanan.

Terkait subjek penerima, pembebasan ini dapat diberikan terhadap impor oleh pelaku usaha untuk industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk di bidang perkebunan dan kehutanan.

Permohonannya dapat diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai setempat dengan memaksimalkan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SINSW).

"Permohonan minimal memuat informasi mengenai nama dan alamat pelaku usaha, NPWP, rincian jumlah, jenis, perkiraan harga bibit dan benih, pelabuhan pemasukan, dan nomor dan tanggal invoice atau dokumen yang dipersamakan," imbuhnya.

Apabila penelitian terhadap permohonan dinyatakan lengkap, maka keputusan pembebasan bea masuk akan diterbitkan paling lama 5 jam kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik atau 1 hari kerja jika diajukan secara manual.

"Pahami juga bahwa keputusan ini hanya dapat digunakan untuk satu kali proses impor dengan jangka waktu impor atau pengeluaran bibit dan benih paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan," jelasnya.

Encep juga menegaskan sebagai trade facilitator dan industrial assistance pihaknya akan berupaya sebaik mungkin dalam mengawal implementasi PMK 41 Tahun 2024.

Diharapkan aturan ini dapat memberikan kepastian hukum, mendorong pengembangan industri pertanian, peternakan, dan perikanan, sekaligus meningkatkan pengawasan dan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk yang mengedepankan penyederhanaan dan efisiensi prosedur.

"Kami juga mengajak para pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih, sehingga dapat memacu pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan di Indonesia," pungkas Encep.

TANGERANG, KOMPAS.com – Pemerintah telah merilis sederet aturan untuk meningkatkan penetrasi kendaraan listrik. Paling baru adalah aturan bagi importir kendaraan listrik yang dapat menikmati fasilitas pembebasan bea masuk mulai 15 Februari 2024, hingga Desember 2025.

Pengenaan tarif bea masuk 0 persen bagi kendaraan listrik ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2024.

Kendaraan listrik yang dibebaskan bea masuknya adalah kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan.

Dok. Wuling Motors Ragam promo booth Wuling di GIIAS 2024

Meski begitu, Wuling tampak tidak begitu tertarik dengan aturan pembebasan bea impor mobil listrik yang telah bergulir.

Hal ini diungkap Presiden Direktur Wuling Motors Shi Guoyong saat ditemui Kompas.com belum lama ini di ICE BSD City, Tangerang, Banten.

“Kami ingin adanya win-win solution dalam kerja sama strategis di dalam industri otomotif dengan supplier-supplier kami. Kami juga menggandeng banyak supplier, kami inginnya itu secara perkembangannnya itu sustainable, perkembangan yang lebih lanjut,” ujar Guoyong.

"Jadi kami akan tetap melakukan lokalisasi sesuai dengan yang sudah kami lakukan sekarang. Jadi memang kami mau mendorong suplai dari hulu ke hilir, tidak mau terputus gara-gara regulasi CBU tadi," katanya.

Seperti diketahui, investasi Wuling mencapai lebih dari 700 juta dollar AS atau setara Rp 11,33 triliun (kurs dollar AS Rp 16.199) di Indonesia.

Bahkan, saat ini sudah ada tiga model BEV Wuling yang memenuhi TKDN 40 persen, yakni Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV.

Kompas.com/Donny Mobil listrik Wuling Air ev

“Kedua kenapa kita ingin lokalisasi juga? Karena kami ingin menurunkan biaya juga, kemudian kami ingin bisa cepat merespons permintaan dari masyarakat Indonesia,” ucap Guoyong.

“Jadi harapannya dari kebijakan pemerintah itu bisa menjaga kestabilan atau inisiatif dari industri otomotif yang ingin aktif untuk melakukan lokalisasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan usulan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa melalui dorongan kinerja ekspor, salah satunya bebas bea impor.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan Indonesia harus mencari peluang positif di tengah tekanan neraca perdagangan yang mengalami tren penyusutan. Dia pun menilai pentingnya intervensi pemerintah untuk menggairahkan pengusaha.

"Semestinya yang namanya bea impor itu nol kalau memang mau diekspor, kenapa? Supaya kita kompetitif dan juga harus gampang masuknya karena ini rencana untuk diekspor," kata Arsjad di Menara Kadin, Senin (15/7/2024).

Relaksasi bea masuk impor untuk industri berorientasi ekspor dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing sehingga lebih kuat. Dengan demikian, barang impor tersebut dapat menjadi alat untuk menjadi nilai tambah bagi produk ekspor.

Di sisi lain, Arsjad juga tengah mendorong optimalisasi pasar non-tradisional. Tak hanya negara-negara Asia, Kadin juga menggenjot hubungan perdagangan dengan Afrika dan Amerika Latin.

"Jadi yang namanya pasar non-traditional itu harus kita lakukan. Karena ternyata kan lebih banyak. Karena ada suatu pergeseran perputaran ekonomi yang berubah sekarang ini. Jadi kita gak perlu berjalan negara-negara yang maju saja," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kemaritiman Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widaja Kamdani mengatakan kondisi geopolitik dan pasar global yang melemah sangat memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

"Jadi demand dari pasar global juga menurun, cukup signifikan dan ini jelas mempengaruhi. Oleh karena kami melihat di sini lebih dari aspek, kita tahu kondisinya sedang tidak mudah, dengan pelemahan nilai rupiah dan lain-lain, juga akan berdampak pada daya beli dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Shinta, pemerintah dan perusahaan di Indonesia saat ini fokus mengembangkan pasar di Afrika yang potensial untuk industri kendaraan dan potensi kerjasama investasi.

Pasar potensial lainnya yaitu Amerika Selatan melalui berbagai agenda besar seperti G20 di Brazil, APEC di Peru dan INA-LAC Business Forum dengan Amerika Latin yang terus dikembangkan.

"Ini benar-benar pasar Amerika Selatan ini peluangnya besar, tapi karena geografiknya kita jauh mungkin lebih sulit ya untuk banyak kita berdagang. Tapi kita sudah memiliki Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)," tuturnya.

Menurut Shinta, IC-CEPA menjadi patokan selain potensi pasar di negara-negara Amerika Latin yang tergabung dalam blok perdagangan Mercosur seperti Uruguay dan Paraguay.

"Nah ini yang Mercosur ini juga sekarang sedang kita kembangkan dan kelihatannya pemerintah sudah mulai nih mau negosiasi untuk Mercosur dan ini beberapa perjanjian-perjanjian dagang yang akan membantu," pungkasnya.

Perjanjian dagang menjadi salah satu alat untuk diversifikasi pasar ekspor untuk memfasilitasi dari segi tarif dagang yang lebih murah dan fasilitas lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pengusaha ritel dari berbagai asosiasi atau himpunan mengeluhkan tentang masalah impor ilegal yang menjamur dan dianggap merusak pasar domestik. Hal itu disampaikan dalam mengkritisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) soal impor yang berkali-kali direvisi dan dinilai tidak menyasar pokok permasalahan, yakni maraknya impor ilegal.

Keluhan itu dilayangkan oleh setidaknya tiga asosiasi, mulai dari Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (Apregindo). Keluhan itu menyusul adanya rencana pemberlakuan bea masuk 200 persen.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, kebijakan pemberlakuan bea masuk setinggi itu disinyalir dapat semakin melancarkan aktivitas impor ilegal. Sehingga, praktek masuknya barang-barang impor secara tidak resmi akan makin membanjiri domestik, sementara pemerintah dianggap tidak memperhatikan hal itu.

“Sekarang dengan kondisi kami mematuhi seluruh peraturan, tapi ternyata bisa masuk barang-barang yang beredar di pasar tanpa mematuhi peraturan. Bea masuk yang dinaikkan 200 persen itu membuat impor ilegal makin berjaya,” kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk ‘Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit’ yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Senada, Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengkritik peraturan pemerintah yang justru semakin menekan soal impor yang berkali-kali direvisi itu memang tak menyentuh akar permasalahan.

“APPBI merasa agak sedih karena pemerintah menerbitkan berbagai macam aturan yang kemudian dalam waktu singkat direvisi berkali-kali, jadi kami menyimpulkan bahwa direvisi itu karena tidak menemukan masalah sebenarnya. Karena jelas masalah sebenarnya adalah impor ilegal,” kata Alphonzus.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Apregindo Suryamin Halim menekankan bahwa memang yang menjadi masalah dalam industri ritel saat ini tidak lain mengenai barang impor ilegal. Dia menekankan bahwa terjadi harga yang begitu jomplang di pasar antara barang yang masuk secara resmi dengan barang impor yang masuk secara ilegal. Hal itu jelas merugikan industri ritel domestik.

Suryamin mengatakan bahwa para pengusaha ritel memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata belanja, sehingga masyarakat tidak perlu mencari barang di luar negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan bersaing secara harga. Sayangnya barang-barang impor ilegal merusak tujuan tersebut dengan mematok harga yang jauh lebih murah.

“Masalahnya kenapa barang-barang ilegal ini bisa murah, pertama, tidak bayar safe guard, kedua tidak adanya label bahasa Indonesia, ketiga untuk pakaian bayi tidak ada standar nasional Indonesia,” ujar Suryamin.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Permendag impor telah mengalami tiga kali revisi. Sebelumnya adalah Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Revisi kedua adalah Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024. Sebulan setelahnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini aturan baru adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 telah resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.