Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan aset negara menyusul perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang (...), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Linkungan K/L," bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Aturan ini mencakup pengaturan mulai dari penetapan kode anggaran untuk percepatan pelaksanaan anggaran, penyesuaian anggaran tahun 2024, hingga pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Sri Mulyani juga menetapkan jadwal revisi anggaran, di mana kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan harus mengajukan revisi DIPA paling lambat 29 November 2024.

Namun, dalam aturan tersebut, Sri Mulyani juga memerinci, bagi K/L hasil pemisahan yang menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 mekalui mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka harus mengajukan revisi paling lambat tanggal 15 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Sementara merujuk pada Pasal 12, dalam melakukan penyesuaian dam pelaksanaan DIPA TA 2024 untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan, K/L tersebut harus tetap memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian program prioritas nasional

2. Pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan.

3. Pembayaran belanja pegawai pada K/L Pengampu dan K/L hasil pemisahan.

4. Belanja bantuan sosial yang direncanakan disalurkan sampai dengan akhir tahun.

5. Belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas nasional.

6. Penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran.

Adapun, K/L hasil pemisahan menyepakati tanggal batas akhir untuk kebutuhan administrasi penyesuaian belanja DIPA TA 2024.

"Batas akhir sebagaimana dimaksud (..) paling lambat tanggal 11 November 2024," bunyi Pasal 12 ayat (3).

Selain itu, PMK ini juga mengatur bahwa aset seperti Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan atau digunakan bersama sesuai kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 487,3 triliun hingga semester I-2024 atau 44,7% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2023 yang mencapai Rp 417 triliun," tulis Kemenkeu dalam laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024 dikutip pada Sabtu (20/7).

Kenaikan belanja ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja infrastruktur, peningkatan jumlah penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), sarana dan prasarana bidang hankam, kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI, pembayaran gaji ke-13 dan THR dengan tunjangan kinerja 100%, serta penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Belanja K/L tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp416, 9 triliun atau 45,1 % dari pagu APBN 2024 dan non rupiah murni sebesar Rp70,4 triliun atau 42,2% dari pagu.

Realisasi belanja K/L yang bersumber dari rupiah murni dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan tanggap darurat bencana.

Selain itu, belanja K/L juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana sumber daya air dan irigasi, prasarana konektivitas laut, udara, serta pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Sementara itu, realisasi belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2024 yang bersumber dari non rupiah murni digunakan antara lain untuk pelayanan dasar bagi masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana insentif biodiesel, pembangunan/ preservasi jalan dan jalur kereta api, pengadaan/harwat Alutsista strategis, serta peningkatan prasarana madrasah dan perguruan tinggi keagamaan.