Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui mengumpulkan penerimaan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Selasa (8/10).

Awalnya, Sri Mulyani menyampaikan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 ditetapkan sebesar Rp 2.996,9 triliun, atau hampir mendekati Rp 3.000 triliun.

"Nyaris kita mencapai Rp 3.000 triliun dan ini rekor terbaru dari penerimaan negara. Boleh lah ditepuktangani. Susah loh ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani merinci, dari target penerimaan negara tersebut, sebesar Rp 2.490,9 triliun untuk penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) dan sebanyak Rp 505,4 triliun untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sri Mulyani mengakui target tersebut ambisius namun juga realistis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Cukup ambisius namun juga realistis sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru," katanya.

Sebagai informasi, hingga akhir Agustus 2024, realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat Rp 1.776,98 triliun atau telah mencapai 63,41% dari target APBN 2024. Jumlah tersebut secara nominal lebih rendah Rp 45,15 triliun dari periode sama tahun lalu atau terkontraksi 2,48% yoy.

Realisasi komponen pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan telah mencapai Rp 1.379,76 triliun, PNBP mencapai Rp 383,78 triliun, dan realisasi hibah mencapai Rp 13,45 triliun.

Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73% yoy dan 4,78% yoy. Sementara itu, capaian masing-masing komponen pendapatan negara tersebut terhadap target yaitu erpajakan 59,73% dan PNBP 78%.

Bisnis.com, JAKARTA – Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming direncanakan akan melakukan belanja mencapai Rp3.613,1 triliun yang tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan RAPBN 2025 merupakan APBN transisi yang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk pemerintahan terpilih.

Postur APBN tahun depan dirancang dengan defisit sebesar 2,53%, sementara pendapatan negara akan mencapai Rp2.996,9 triliun. Membandingkan dengan target tahun ini, defisit tercatat lebih lebar dan pendapatan lebih tinggi dari APBN 2024 yang senilai Rp2.802,3 triliun.

“Tahun depan belanja negara mencapai Rp3.613,1 triliun, tahun ini ada di Rp3.325,1 triliun,” dalam konferensi pers RAPBN 2025 di kantor pusat Ditjen Pajak, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, kontribusi perpajakan mencapai Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp505,4 triliun.

Belanja negara yang terpantau lebih besar Rp288 triliun dari pagu tahun ini, akan terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp919,9 triliun.

“Oleh karena itu postur defisit APBN di 2025 adalah Rp616,2 triliun atau 2,53% dari GDP,” paparnya.

Mengingat dalam masa transisi, Sri Mulyani menegaskan pihaknnya akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi serta terus menjaga sinkronisasi dari RAPBN 2025, sehingga bisa menampung maksimal mungkin tadi disampaikan seluruh program prioritas yang temanya berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan.

Utamanya, pemerintah melilhat beberapa sektor yang tertinggal dan memerlukan dorongan insentif fiskal.

Seperti industri tekstil dan produk tesktil (TPT), alas kali, dan karet. Sri Mulyani menekankan perlu adanya semacam afirmasi melalui beragam insentif fiskal.

“Membuka kawasan industri, apakah melalui subsidi, atau bahkan menggunakan insentif perbajakan dalam bentuk insentif fiskal, insentif perbajakan seperti tax allowance maupun tax holiday,” lanjutnya.

Berikut Postur APBN 2024 vs 2025

Sumber: Kemenkeu, diolah

IDXChannel - Pemerintah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Jumlah itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Dalam desain belanja negara ini, Anggaran pendidikan berada pada posisi tertinggi dengan alokasi sebesar Rp722,6 triliun. Dana tersebut untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan.

"Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Kemudian anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Selanjutnya, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur mendapat anggaran sebesar Rp400,3 triliun untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Adapun anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun Rupiah, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," tutur Jokowi.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pendapatan negara pada 2025 ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun.

Hal ini disampaikannya dalam pidato Penyampaian Pengantar Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8/2024). “Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun,” katanya.

Jokowi merincikan, pendapatan negara tersebut terdiri atas perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.

Penetapan target tersebut kata dia dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik.

Dia menegaskan bahwa reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Upaya peningkatan PNBP juga akan terus dilakukan melalui penggunaan teknologi untuk perencanaan dan pelaporan, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan.

Di sisi lain, belanja negara pada 2025 direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Dengan demikian, defisit t anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap PDB atau Rp616,2 triliun.