Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Harga beras di pasar ekspor Asia anjlok pekan ini, penyebabnya, India yang merupakan eksportir beras terbesar di dunia dan menguasai hampir 40% perdagangan beras, melonggarkan pembatasan ekspor yang dilakukan sejak pertengahan tahun lalu.

Peneliti sekaligus Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core), Eliza Mardian mengatakan, pelonggaran ekspor beras yang dilakukan India kurang berdampak terhadap pasar dalam negeri.

Eliza menyebutkan, proporsi impor beras Indonesia dari India tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 53% dan 42% dari total impor beras Tanah Air. Namun, tahun 2023 relatif kecil hanya 2% dari total impor.

“Karena India membatasi ekspornya akibat el nino dan kepentingan menjaga stabilitas politik dalam negeri karena sedang pemilu juga,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (6/10).

Eliza mengungkapkan, mengingat pemerintah tengah aktif menawarkan kerjasama government to government (G2G), maka kemungkinan impor beras dari India bakal terjadi.

“Kemungkinan kita akan mengimpor beras dari India ketika ada pelonggaran ekspor dan harganya turun. Apalagi pemerintah hingga akhir tahun akan memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin,” ungkapnya.

Selain itu, kata Eliza, faktor pendorong kemungkinan impor beras dari India karena adanya Pilkada, di mana akan mendukung kampanye untuk membagikan sembako pada masyarakat.

Menurutnya, menjelang Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada bulan November 2024 mendatang, diperkikaran permintaan beras bakal meningkat.

“Permintaan beras ini akan meningkat mengingat Pilkada serentak dilakukan di 548 daerah yang mana share perekonomian semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada setara 78% PDB Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog sudah mengimpor 2,5 juta ton beras. Importasi komoditas pangan ini didominasi dari Thailand dan Vietnam.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang disiarkan secara virtual, Senin (29/7/2024).

Selain melalui pengadaan impor, pemerintah juga ikut menyerap gabah dari panen lokal untuk mengisi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tercatat Bulog sudah menyerap 768.716 ton beras.

“Realisasi pengadaan dalam negeri sampai 27 Juli 2024 sebesar 768.716 ton yang terdiri dari realisasi CBP sebesar 613.724 ton dan realisasi beras komersial sebanyak 154.992 ton. Kemudian untuk realisasi impor per hari ini sudah masuk sebanyak 2.565.596 ton,” ujar Epi.

Beras-beras tersebut pun sudah disalurkan untuk upaya stabilitas harga lewat program beras SPHP dan penyaluran Bantuan Pangan.

Dengan begitu lanjut Epi, total stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini ada 1.612.602 ton yang terdiri dari stok CBP 1.533.594 ton dan stok komersial 78.467 ton.

Khusus untuk program bantuan pangan tahap III, pihaknya menargetkan akan menyalurkan bantuan pangan pada tanggal 1 Agustus 2024 ke 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Hal itu menyusul sudah diterbitkannya surat Kepala Bapanas Nomor 165/TS.03.03/K/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 gar penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan mendatang yakni Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

“Dengan penugasan kepala Bapanas ini kita diminta untuk menyalurkan bantuan pangan tahap ketiga untuk okasi Agustus, Oktober, dan Desember agar mulai 1 Agustus 2024 ini ditargetkan bisa disalurkan,” kata Epi.

Dengan begitu akan ada sebanyak 22 juta KPM yang akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram (kg) beras per KPM per bulan. Untuk diketahui, Bantuan Pangan Beras adalah program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog.

Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bulog Sudah Impor 2,5 Juta Ton Beras"

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menepis tuduhan penggelembungan harga impor beras dari perusahaan Vietnam Tan Long Group yang belakangan ramai menjadi sorotan publik.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyangkal tuduhan tersebut dengan dua dalih. Pertama, Bulog tidak memiliki keterikatan kontrak impor beras dengan Tan Long Group tahun ini. Perusahaan itu, kata Bayu, tidak pernah mengajukan penawaran harga meskipun pernah mendaftar sebagai kandidat mitra Bulog.

Kedua, Bulog mengimplementasikan metode open bid alias lelang terbuka sepanjang 2024. Dengan metode tersebut, jelasnya, pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok dapat terlihat jelas oleh mitra-mitra lain atau semua peserta lelang.

Dia mengatakan, skema lelang terbuka yang dijalankan oleh Bulog ditopang oleh persyaratan administratif yang sangat ketat. Mulai dari pengumuman terbuka soal agenda pembelian beras, dilanjutkan dengan tahap pendaftaran dengan jumlah peminat berkisar antara 80 – 100 perusahaan eksportir penjual.

Kemudian, sambungnya, perusahaan peminat akan diberikan informasi tentang syarat dan ketentuan menjadi peserta lelang.

Syarat dan ketentuan yang dimaksud merujuk kepada praktik transparansi dalam perdagangan internasional. Termasuk, memiliki pengalaman ekspor; kesediaan mengikuti inspeksi, menerbitkan uang jaminan tender (bid bond), dan jaminan kinerja (performance bond) di bank prominen dalam negeri, serta sejumlah term lainnya.

“Beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya mundur karena persyaratan yang ketat tersebut sehingga yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan. Lalu, kami melakukan lelang terbuka, di mana pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok bisa terlihat jelas oleh semua peserta lelang sehingga tidak mungkin kami menggelembungkan harga,” kata Bayu kepada Bisnis baru-baru ini.

Khusus menyoal pembelian beras dari Vietnam, Bayu menyebut Bulog memiliki sejarah importasi yang panjang dengan dua perusahaan pelat merah Negeri Naga Biru, yaitu Vinafood 1 dan Vinafood 2. Namun, jika dilihat mundur, eksportir Vietnam yang berminat memasok beras ke Bulog tercatat sebanyak 14 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 perusahaan pernah mengikuti lelang dan menang, sedangkan sisanya tidak mengikuti lelang atau gagal memenuhi persyaratan administrasi.

“Kami selalu berhasil mendapatkan beras di bawah harga penawaran awal, dan sekali lagi kami tekankan bahwa lelang impor beras selalu kami laksanakan secara terbuka dan transparan,” tegasnya.

Tahun ini, Bulog ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengimpor 3,6 juta ton beras yang akan disalurkan untuk bantuan pangan, penjualan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Importasi dilakukan bertahap. Sampai dengan Juni 2024, Bulog sudah menjalankan 5 tahap importasi dengan jumlah sekitar 300.000 ton beras dalam tiap tahap. Artinya, sepanjang semester I/2024 Bulog mengimpor sekitar 1,5 juta ton beras.

Dalam prosesnya, bobot impor dipecah dalam 10 -12 lot di kisaran 25.000 – 30.000 ton di setiap tahap dan disebar ke 26 pelabuhan penerima di seluruh Tanah Air.

“Setiap lot terkait dengan pelabuhan tertentu, dengan harga pembelian menggunakan sistem CnF [cost and freight] yang memasukkan biaya tranportasi ke pelabuhan dituju sebagai bagian dari tanggung jawab eksportir,” jelas Bayu.

Pembengkakan Demurrage

Pada perkembangan lain, Bulog juga sedang melakukan negosiasi kepada sejumlah pihak mulai dari shipping line, pelabuhan, hingga asuransi, untuk mengetahui lebih dalam kasus per kasus serta penanggung beban ihwal pembengkakan biaya demurrage atas keterlambatan bongkar muatan beras impor di pelabuhan.

Menurut Bayu, proses negosiasi bakal memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mengetahui pembengkakan biaya yang timbul. Pastinya, prosedur negosiasi ini tergantung kepada penyebab terjadinya demurrage.

Adapun, demurrage bisa disebabkan oleh beberapa hal termasuk kondisi iklim, arus pelabuhan yang padat, surat-surat yang belum lengkap dari kapal pengirim dan lain-lain.

Dia menjelaskan, saat ini hanya tiga pelabuhan laut di Indonesia yang bisa menerima kapasitas kapal bermuatan 100.000 ton. Kondisi ini juga dinilai menimbulkan tantangan teknis tersendiri.

“Namun, perkiraan kami biaya demurrage tidak akan melebihi 3% dari total produk yang diimpor. Perhitungan kami yang terakhir, tetapi belum final karena masih dalam proses, total biaya demurrage yang sudah dalam perhitungan itu, kurang dari 1% kira-kira hanya 0,9%,” kata Bayu.

Jakarta: Skandal mark up impor beras Badan Pangan Nasional (Bapanas)-Perum Bulog dipastikan mencoreng prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya taksiran nilai korupsi dari skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 mencapai lebih dari Rp2,7 triliun.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari permainan skandal mark up impor beras. SDR telah melaporkan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog)untuk beras seharga USD660 per ton cost, insurance, and freight (CIF)," kata Hari Purwanto dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 14 Juli 2024.

Hari Purwanto melanjutkan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655 per MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024.

"Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024, RI sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Berarti Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD655 per MT CIF Indonesia," papar dia.

Harga realisasi pemenang tender lebih tinggi

Hari Purwanto menambahkan, kebohongan Bulog semakin terkuak lantaran realisasi harga dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi daripada penawaran perusahaan asal Vietnam Tan Long Group yang hanya USD538 per ton.

Tan Long Group menyebut salah satu anggotanya yakni LOC TROI berhasil memenangkan tender Bulog 100 ribu ton beras lantaran mengajukan harga lebih rendah USD15 per ton dari yang mereka tawarkan. Harga ini jauh lebih rendah dari yang ditawarkan Tan Long group sebesar USD538 per ton.

Namun dalam data yang dimiliki Bulog atau joint stock realisasi harga dari pemenang tender yakni LOC TROI sebesar USD604 per ton. Padahal berkaca klaim dari Tan Long Group maka LOC TROI seharusnya hanya mengajukan harga penawaran hanya sebesar USD523 per ton Free on Board (FOB).

Dengan demikian, jika dihitung dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) LOC TROI yang ada di dalam data Bulog yakni USD604 per ton terdapat selisih harga USD46 per ton. Terlebih jika harga CIF milik Loc Troi dikurangi USD15 per ton dari harga penawaran Tan Long USD573 per ton yaitu USD558 per ton.

"Ini selisih dari Loc Troi yang dapat order 100 ribu per ton dikali USD46 per ton sama dengan USD4,6 juta. Ini mark up harga Bulog dari satu perusahaan, Loc Troi. Belum markup dari perusahaan lain yang jumlahnya 2,2 juta ton. Untungnya lebih dari Rp2,7 triliun. Ini skandal Bapanas-Bulog Gate 2024," beber Hari Purwanto.

Dengan demikian, Hari Purwanto meminta, KPK dapat segera memeriksa Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan skandal mark up impor beras. Ia juga mendesak KPK juga dapat memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam skandal ini.

"KPK diminta dapat segera memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan skandal mark up impor beras," tandasnya.

Baca juga: Nah Lho! Perusahaan Vietnam Bantah Pasok Beras ke Bulog

Total kerugian negara capai Rp8,5 triliun

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan turut mengungkap
dugaan mark up atau penggelembungan harga impor beras yang dilakukan Perum Bulog.

Menurut Anthony, melihat laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tutur dia, realisasi impor beras pada Maret 2024 mencapai 567,22 ribu ton dengan nilai USD371,6 juta. Artinya, realisasi harga impor beras pada Maret 2024 mencapai USD655 per ton.

"Realisasi harga impor beras ini jauh lebih tinggi dari harga penawaran beras dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group, yang hanya menawarkan 538 dolar AS per ton, atau lebih murah USD117 per ton dari realisasi harga beli Bulog," kata dia.

Menurut perhitungannya, dugaan total kerugian negara dari praktik kotor ini mencapai Rp8,5 triliun. Angka ini melebihi jumlah kerugian Rp2,7 triliun dari dugaan mark up, plus Rp294,5 miliar akibat demurrage, yang diadukan ke KPK baru-baru ini.

(HUS)

IDXChannel - Tan Long Group (TLG), perusahaan asal Vietnam buka suara terkait isu mark up atau penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras Perum Bulog senilai Rp2,7 triliun yang menyeret TLG.

Direktur Utama TLG, Truong Sy Ba membantah bahwa TLG memenangkan tender atas impor beras Bulog sejak 2023 hingga saat ini.

“Dalam sejarah tender beras Bulog, dari 2023 sampai sekarang, kami tidak pernah memenangkan tender langsung apapun dari Bulog,” ujar Truong Sy Ba saat sesi wawancara dengan media Vietnam CAFEF dan dikutip Bulog, Jumat (12/7).

Dia menjelaskan, paket tender 22 Mei yang diumumkan Bulog, di mana L?c Tr?i dan anak perusahaannya berencana untuk menawarkan 100 ribu ton beras, namun TLG menawar dengan harga USD15 per ton lebih tinggi, sehingga tidak memenangkan tender.

“Pada Mei, kami pernah menawarkan penjualan 100 ribu ton beras dengan harga USD538 per ton, harga FOB. Namun, dibandingkan dengan harga dari perusahaan L?c Tr?i, harga dari TLG lebih tinggi, sehingga kami tidak jadi ikut,” kata Truong.

Menurutnya, Indonesia membeli beras melalui tender Bulog dan membeli dengan harga CNF bukan harga FOB, dan harga CNF dari perusahaan L?c Tr?i, Thu?n Minh, Quang Phát sekitar USD568 per ton atau dengan harga FOB sekitar USD530 per ton, lebih rendah dari penawaran TLG sebesar USD538 per ton.

“Harga FOB kami lebih tinggi USD5-USD8 per ton,” ujar Truong.

Di sisi lain, ada ketakutan bila isu mark up beras bisa berdampak pada kelancaran pembelian beras Indonesia dari Vietnam hingga akhir 2024. Bahkan memengaruhi hubungan bilateral perdagangan kedua negara.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Bulog, Sonya Mamoriska mengatakan, Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras sebesar 3,6 juta ton sepanjang tahun ini.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Hingga akhir Juni, BUMN pangan ini sudah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan optimistis bisa mencapai 1 juta ton, sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang tepercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami. yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sonya.

(FAY)

Jakarta: Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan 'mark up' (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Widiarso menyampaikan hal itu menanggapi isu dugaan mark up yang dilaporkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke KPK, terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurut Widiarso, atas laporan tersebut yang dinilai tanpa ada fakta, maka akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucapnya.

Dia menganalogikan hari ini pasaran harga beras misalnya Rp12 ribu per kilogram (kg). Yang tak pernah mengikuti proses lelang mendadak mengaku bisa menjual beras dengan harga Rp5.000 per kg, tapi tak pernah berniat menjual dan mengirimkan barang tersebut sehingga membatalkan keikutsertaannya pada lelang terbuka.

Menurutnya, jika saja tetap mengikuti lelang terbuka dan menawarkan harga tersebut tetapi gagal dalam menyerahkan barang, maka pihaknya akan mendenda perusahaan asal Vietnam tersebut pasti berupa persentase dari nilai kontrak.

"Sangatlah mudah untuk mengklaim telah menawarkan harga murah, bila barangnya tidak nyata dan tidak pernah diserahkan," tambah Widiarso.

Bisa mengarah pada kebohongan publik

Terpisah, salah satu pakar hukum Shanti Dewi Mulyaraharjani turut menanggapi polemik seputar laporan ke KPK terhadap Perum Bulog. Menurut Shanti, bila laporan tersebut tidak berdasarkan bukti maka akan menjadi suatu kebohongan publik, sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

Apalagi menurut Shanti, selama belum inkrah, maka harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak boleh terjadi pembentukan opini yang dapat menyesatkan serta mempengaruhi publik.

Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengungkapkan perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding 2024 dibuka.

"Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," kata Suyamto.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog. Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark upimpor beras tanpa berdasarkan fakta.

Baca juga: Legislator Bakal Dorong Pembentukan Pansus Usut Persoalan Impor Beras Bulog

Impor disuruh Kemendag

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan pihaknya mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebesar 3,6 juta ton pada 2024. "Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton," kata Sonya.

Impor dilakukan oleh Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri. Sampai akhir Juni, lanjut Sonya, Perum Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan optimis bisa menyerap satu juta ton beras, melebihi dari target yang diberikan oleh pemerintah.

"Kami komitmen tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat," ucap Sonya.

(HUS)

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut.

Menurutnya, perusahaan asal Vietnam, Tan Long Vietnam, yang disebut jadi distributor impor beras ke Bulog, justru tak memiliki kontrak apapun dengan BUMN pangan itu di 2024 ini. Maka, mustahil jika ada penggelembungan harga antarkedua belah pihak.

"Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini," ucap Mokhamad Suyamto dalam keterangan tertulis.

Hal sama juga diungkap Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso. Menurutnya, jika ada perusahaan yang menawarkan beras di bawah harga, lalu tiba-tiba membatalkan kontrak, harusnya perusahaan itu menerima denda sesuai ketentuan.

Tapi, karena Tan Long Vietnam dari awal memang tidak pernah ikut lelang, imbuhnya, jadi tidak ada denda apapun karena memang tidak pernah terjadi kerja sama di kedua belah pihak.

"Analogikan saja hari ini pasaran harga beras misalnya Rp12 ribu per kg. Yang tak pernah ikut proses lelang mendadak mengaku bisa menjual beras dengan harga Rp5.000 per kg, tapi tak pernah berniat menjual dan mengirimkan barang tersebut sehingga membatalkan keikutsertaanya pada lelang terbuka," katanya.

"Jika saja tetap mengikuti lelang terbuka dan menawarkan harga tersebut tetapi gagal dalam menyerahkan barang, maka mereka pasti akan kami kenai denda berupa prosentase dari nilai kontrak," tambah Arwakhudin.

Laporan penggelembungan harga impor beras ini telah sampai ke ranah KPK. 

Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 juta ton di 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional, serta mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Sampai akhir Juni, Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan optimis bisa menyerap 1 juta ton beras, melebihi dari target pemerintah.