JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan terkait dengan penanganan stunting kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Arahan ini diungkap Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji usai melaporkan penanganan stunting kepada Gibran selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Tentu ada arahan-arahan yang berkenaan dengan beliau sebagai Ketua pengarah, kebetulan ketua pelaksananya BKKBN,” kata Wihaji usai bertemu Gibran di kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Wihaji mengatakan, BKKBN harus memberikan laporan kepada Wapres minimal dua kali dalam setahun sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Ini saja, kita kan ada Perpres 72 tentang penanganan stunting. Kebetulan kita harus laporan minimal dua kali dalam setahun berkenaan dengan TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting,” kata dia.

Lebih lanjut, Wihaji menyampaikan bahwa dirinya juga mendiskusikan sejumlah persoalan terkait angka pernikahan dan kelahiran yang menjadi program kerja BKKBN kepada Gibran.

Bupati Batang pada periode 2017-2022 itu bilang, diskusi soal laporan penanganan stunting dan program BKKBN ini juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti ada treatment dan menjadi bagian dari program kerja yang akan saya laporan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” kata Wihaji.

IDXChannel - Holding BUMN Pangan atau ID FOOD menargetkan penyaluran Bantuan Pangan Penanganan Stunting (BPPS) di tujuh provinsi bisa rampung pada Oktober 2024. Hingga 9 September 2024, realisasi penyaluran mencapai 31,7 persen.

“Sampai dengan posisi tanggal 9 September kemarin dari target 8,6 juta, saat ini sudah tercapai 31,7 persen, dan kami karena program ini sampai Oktober dan bahkan sampai 7 Oktober kami optimis terealisasi sampai dengan 8,6 juta,” ujar Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia menyebut, total Keluarga Rawan Stunting (KRS) yang menerima manfaat BPPS di tujuh provinsi sesuai target Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencapai 1,44 juta. Rinciannya, Sumatera Utara 136.738 KRS, Jawa Barat 403.285 KRS.

Kemudian, Jawa Tengah 345.514 KRS, Jawa Timur 374.197 KRS, Banten 92.654 KRS, Nusa Tenggara Timur (NTT) 73.068 KRS, dan Sulawesi Barat 20.633 KRS.

“Program stunting kami mendapat tugas dari Bapanas, yaitu terutama di tujuh Provinsi baik Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Barat, ini adalah dalam rangka selain untuk membantu program stunting, juga bagaimana menjaga stabilitas harga baik telur maupun ayam di tujuh provinsi tersebut,” kata dia.

Setiap KRS akan menerima satu paket berisi 10 butir telur dan 0,9 sampai 1 kilogram (kg) daging ayam beku (frozen).

“Total penerimaan 1,4 juta, total yang kami terima, ini masing-masing mendapatkan 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur ayam, ini yang mungkin nanti dari Bapanas ada tambahan informasi tentang program stunting, ini yang kami salurkan dan ini ada program yang ditugaskan kepada kami, itu ada di tujuh provinsi tersebut, dan saat ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, Stunting merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian khusus pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Percepatan penurunan stunting pada balita termasuk program prioritas pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah RI berupaya memberantas stunting sejak hulunya atau sebelum bayi dilahirkan.

Berdasarkan target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun dari 24 persen hingga 14 persen. Guna mencapai target itu dinilai perlu penanganan khusus mulai dari pemerintah hingga tingkat keluarga. Setidaknya terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting, dimulai pada periode prakehamilan wanita.

Upaya tersebut adalah pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui keutuhan suatu bangsa negara sangat ditentukan oleh dua pihak, yaitu ibu dan anak. Muhadjir mengibaratkan bila perempuan di suatu negara baik dan kuat, maka kokohlah negara itu. Dan apabila perempuan itu ringkih dan lemah, maka akan roboh suatu negara itu.

"Marilah kita betul-betul berupaya menjaga, menghormati, dan melindungi ibu-ibu kita di dunia ini. Kemudian juga harus menjaga, merawat, dan melindungi anak-anak kita. Anak-anak kita yang akan menentukan kelangsungan bangsa Indonesia ke depan," kata Muhadjir belum lama ini.

Muhadjir menjelaskan, dalam upaya melindungi ibu dan anak, pemerintah telah melakukan berbagai macam intervensi sejak dini. Perempuan sejak remaja telah dipantau dan diberikan intervensi tablet tambah darah supaya tidak mengalami anemia kronis. Dia menyampaikan, apabila sampai mengalami anemia, maka saat menjadi ibu akan mengancam kondisi calon janin.

"Kalau sampai mengalami anemia maka bisa mengancam kondisi janin. Kalau janin tidak bagus maka taruhannya adalah masa depan Bangsa Indonesia. Melahirkan generasi yang tidak kuat, tidak cerdas, karena janin yang tidak sehat," ujar Muhadjir.

Kemudian, ketika ibu hamil sudah disiapkan program makanan tambahan dari Dana Desa dan Kemensos, serta diperiksa kesehatan janin di puskesmas menggunakan USG. Setelah melahirkan, anak balita dipantau dan dicek kesehatan secara menyeluruh untuk mendapatkan intervensi apabila mengalami stunting dan kurang gizi.

Muhadjir menyampaikan upaya pemerintah dalam mencegah stunting pada anak-anak dilakukan dengan gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di seluruh Indonesia sepanjang Juni 2024 dengan alat pengukuran antropometri terstandar dan tenaga kesehatan yang terlatih. "Berdasarkan data, pengukuran yang dilakukan secara serempak sudah mencapai 96 persen balita di Indonesia atau sekitar 16 juta balita," ujar Muhadjir.

Muhadjir menjamin Pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dalam memenuhi kesehatan gizi ibu dan anak. Pemerintah sudah memiliki program makanan tambahan untuk ibu dan balita. Kemudian, untuk periode pemerintahan selanjutnya akan dilakukan program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

"Masa depan bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh anak-anak. Karena itu marilah kita bersama-sama untuk terus mendorong pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita dan ibu-ibu kita," ucap Muhadjir.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto Wardoyo menyebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru. Untuk itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wajib menjadi perhatian utama pemerintah.

"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, sehingga zero stunting," ujar dokter Hasto.

Mengutip arahan Presiden mengenai data sasaran intervensi yang harus benar-benar detail, dokter Hasto mengatakan, BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga by name by address yang ada di kawasan IKN. Data tersebut terdiri secara rinci, termasuk status risiko stuntingnya.

"Kami punya Tim Pendamping Keluarga di sekitar IKN. Merekalah yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN," ucap dokter Hasto.

Lebih lanjut, dokter Hasto menyebut risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin. Sekitar 80 persen yang menikah hamil di tahun pertama. "Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, semua ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami," ucap dokter Hasto.

Dokter Hasto mengatakan, penting untuk setiap calon pengantin agar diskrining sebelum menikah, wajib diperiksa status kesehatannya. Sehingga profil kesehatan di wilayah IKN bisa direkayasa. "Dalam arti rekayasa positif, by design, bisa kita siapkan. Dengan catatan ada aturan yang ketat, mau nikah harus periksa dan menunjukkan sertifikat kalau sudah diperiksa," ucap Hasto.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang melalui intervensi pencegahan stunting. Sebab stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional sebesar 21,5 persen, turun sekitar 0,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Juru Bicara Kemenkes M Syahrir mengatakan, untuk mencapai target itu, pemerintah telah melakukan dua intervensi, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif. Syahrir menjelaskan, intervensi gizi spesifik berfokus pada penanganan penyebab langsung stunting, seperti kekurangan asupan makanan dan gizi dan penyakit infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar keluarga dan masyarakat karena berkaitan dengan penyediaan air bersih dan peningkatan akses pangan.

"Pada umumnya, intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, dalam hal ini Kemenkes. Intervensi spesifik dilakukan dengan menyasar remaja putri, ibu hamil, bayi, dan balita," ujar Syahrir.

Program intervensinya yakni mencegah remaja putri anemia melalui pemberian tablet tambah darah sepekan sekali, melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil minimal enam kali, dan memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil.

Selain itu, Kemenkes mendorong pemberian ASI eksklusif enam bulan, memantau pertumbuhan balita setiap bulan di posyandu, melakukan pemberian makanan pendamping ASI kaya protein hewani pada balita 6-23 bulan, serta menerapkan tata laksana balita bermasalah gizi dan imunisasi dasar lengkap. "Ini untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi," ucap Syahrir.

Ragam Upaya Menurunkan Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kota Yogyakarta turun di 2024 ini di angka 10,07 persen berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta. Angka ini sudah di bawah target nasional yakni 14 persen. Bahkan, angka ini juga sudah di bawah target Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang menetapkan sebesar 12 persen. Dinkes Kota Yogyakarta pun menuturkan penurunan stunting ini dikarenakan adanya intervensi serentak pencegahan stunting.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Yogyakarta, Aan Iswanti mengatakan, intervensi yang dilakukan yakni dengan mendorong ibu yang memiliki balita untuk datang ke posyandu. Bahkan, pada Juni 2024, tingkat kehadiran balita di posyandu mencapai 100 persen dari intervensi yang dilakukan.

“Alhamdulillah kemarin itu ada intervensi serentak pencegahan stunting. Mudah-mudahan Juli ini orang tua balita itu semangatnya pas intervensi serentak di Juni diteruskan di Juli. Karena selama ini tingkat kehadiran (di posyandu) masih di angka 80-90 persen,” kata Aan kepada Republika belum lama ini.

Intervensi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dari tingkat Kota Yogyakarta, kemantren, hingga kelurahan. Seluruh kader kesehatan, termasuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang ada di tiap wilayah dilibatkan untuk melakukan intervensi ini.

“Sehingga yang belum datang pun kita jemput bola, kita sweeping. Kalau kita bicara stunting, ini kerja sama dan memerlukan peran lintas sektoral. Apalagi di wilayah itu mulai dari puskesmas, kader kesehatan, pendamping keluarga yang ada di wilayah, TP PKK, kelurahan, kemantren semuanya terlibat,” ucapnya.

Aan menuturkan, intervensi ini akan terus dilakukan ke depannya. Hal ini mengingat angka stunting yang meski sudah di bawah target, dapat meningkat jika upaya yang dilakukan tidak diteruskan. “Kalau kita lengah, yang belum stunting bisa jadi bergeser jadi stunting, ini upaya kita terus-menerus,” jelas Aan.

Pihaknya juga baru saja meluncurkan aplikasi Pemantauan Permasalahan Gizi Balita (PPGB). Melalui aplikasi ini, dapat diakses sejauh mana persoalan gizi balita di suatu wilayah, sehingga bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan maupun solusi dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah.

Sebab, PPGB ini menampilkan data anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan balita yang bermasalah gizi. PPGB ini juga dapat digunakan untuk melihat masalah gizi per tahunnya dengan statistik masalah gizi per kemantren dan kelurahan.

Selain itu, aplikasi PPGB juga dapat melihat statistik sasaran yang diukur, ditimbang dan diukur, serta ditimbang. Tidak hanya TPPS, namun masyarakat juga bisa melihat data-data yang disajikan di aplikasi tersebut. “Harapannya, dengan tahu hasilnya bisa membuat kebijakan dan solusi di wilayah masing-masing. Kalau misalnya capaian stunting (di aplikasi itu) masih tinggi, pasti akan berupaya untuk menurunkannya,” kata Aan.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani mengatakan, dengan adanya pemantauan terpadu melalui aplikasi PPGB ini, diharapkan permasalahan gizi pada balita dapat diidentifikasi secara dini dan ditangani dengan cepat dan tepat. “Diharapkan aplikasi PPGB ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pemantauan dan penanganan masalah gizi balita khususnya di Kota Yogyakarta,” kata Emma.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mendukung aplikasi PPGB yang merupakan bagian dari program Pemantauan Terpadu Permasalahan Gizi Balita (PANDU SAGITA), khususnya sebagai upaya penurunan stunting di Kota Yogyakarta. Sugeng juga berharap pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kaitannya dengan penurunan stunting dapat mengondisikan kesehatan, mulai dari ibu mengandung hingga umur balita lima tahun.

“Pelayanan kesehatan balita baik dari kandungan hingga lahir harus dilakukan secara masif. Pemerintah bersama masyarakat bisa memaksimalkan aplikasi PPGB ini,” kata Sugeng.

Dengan aplikasi PPGB, dapat memberikan pelayanan di masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Pasalnya, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan sebelumnya memakan waktu dan tenaga, serta ketepatan dan akurasinya juga dipertanyakan.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Sarmin optimis Kota Yogyakarta bisa mencapai target prevalensi stunting di angka kurang dari 10 persen di tahun 2024-2025.

Untuk itu, Sarmin berharap dari 73 indikator yang menjadi evaluasi bersama TPPS Kota Yogyakarta, dapat menjadi upaya dalam penurunan stunting di Kota Yogyakarta. “Kita berharap, nantinya capaian intervensi di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 mencapai prevalensi bisa di bawah 10 persen,” kata Sarmin.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Rajawali Nusindo Indonesia, bagian dari Holding BUMN Pangan ID Food, mulai menyalurkan bantuan kepada 560.000 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang tersebar di berbagai provinsi.

VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono mengungkapkan, dilibatkannya RNI dalam penyaluran bantuan ini untuk mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah.

“Bantuan pangan secara keseluruhan akan disalurkan kepada 1,4 juta KRS di 7 provinsi. Nusindo meng-cover penyaluran kepada 560.000 KRS atau sekitar 40 persen dari total penyaluran,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (9/8/2024).

Melalui penugasan ini, Rajawali Nusindo akan menyiapkan 560.000 paket bantuan, di mana masing-masing paket berisi 10 butir telur ayam dan 1 kilogram (kg) daging ayam beku.

“Nusindo berperan sebagai penyedia produk telur ayam dan daging ayam yang akan disalurkan. Selain itu, tim Nusindo juga akan melakukan pendampingan saat penyaluran bantuan ke KRS,” terangnya

Ia mengatakan, 560.000 paket bantuan tersebut disalurkan selama 3 bulan, yaitu bulan Agustus, September, dan Oktober 2024.

Perseroan akan fokus menyalurkan bantuan di 4 provinsi antara lain Jawa Timur sebanyak 374.000 KRS, Banten sebanyak 93.000 KRS, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 73.000 KRS, dan Sulawesi Barat sebanyak 20.000 KRS.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Rajawali Nusindo Indonesia, bagian dari Holding BUMN Pangan ID Food, mulai menyalurkan bantuan kepada 560.000 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang tersebar di berbagai provinsi.

VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono mengungkapkan, dilibatkannya RNI dalam penyaluran bantuan ini untuk mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah.

“Bantuan pangan secara keseluruhan akan disalurkan kepada 1,4 juta KRS di 7 provinsi. Nusindo meng-cover penyaluran kepada 560.000 KRS atau sekitar 40 persen dari total penyaluran,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (9/8/2024).

Melalui penugasan ini, Rajawali Nusindo akan menyiapkan 560.000 paket bantuan, di mana masing-masing paket berisi 10 butir telur ayam dan 1 kilogram (kg) daging ayam beku.

“Nusindo berperan sebagai penyedia produk telur ayam dan daging ayam yang akan disalurkan. Selain itu, tim Nusindo juga akan melakukan pendampingan saat penyaluran bantuan ke KRS,” terangnya

Ia mengatakan, 560.000 paket bantuan tersebut disalurkan selama 3 bulan, yaitu bulan Agustus, September, dan Oktober 2024.

Perseroan akan fokus menyalurkan bantuan di 4 provinsi antara lain Jawa Timur sebanyak 374.000 KRS, Banten sebanyak 93.000 KRS, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 73.000 KRS, dan Sulawesi Barat sebanyak 20.000 KRS. Kemudian untuk memastikan rantai pasok telur dan daging ayam agar tetap tersedia, Nusindo menggandeng koperasi, asosiasi, pelaku usaha, serta peternak mandiri melalui kerja sama penyerapan hasil ternak.

“Saat ini kerja sama telah dilakukan dengan 17 mitra yang terdiri dari UMKM, Koperasi, peternak, dan pelaku usaha lainnya. Diantaranya Asosiasi Pinsar Indonesia,” tuturnya.

Yosdian mengatakan, kerja sama dengan peternak mandiri ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam di tingkat hulu (peternak).

“Sehingga para peternak mendapatkan kepastian harga beli yang stabil dan wajar,” sebutnya.

Selain menyediakan telur ayam dan daging ayam, Nusindo juga dipercaya untuk menyediakan 1,4 juta kantong kemasan yang akan dipergunakan dalam proses penyaluran bantuan pangan penanganan stunting di 7 provinsi.

“Keterlibatan Nusindo dalam pendistribusian bantuan pangan stunting ini membuktikan bahwa perusahaan dengan jaringan yang dimiliki bisa diandalkan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai penugasan, khususnya terkait distribusi bahan pangan secara tepat, cepat dan massif,” pungkasnya.

Adapun program bantuan pangan penanganan stunting ini diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah menurunkan prevalensi stunting, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Rajawali Nusindo Indonesia, bagian dari Holding BUMN Pangan ID Food, mulai menyalurkan bantuan kepada 560.000 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang tersebar di berbagai provinsi.

VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono mengungkapkan, dilibatkannya RNI dalam penyaluran bantuan ini untuk mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintah.

“Bantuan pangan secara keseluruhan akan disalurkan kepada 1,4 juta KRS di 7 provinsi. Nusindo meng-cover penyaluran kepada 560.000 KRS atau sekitar 40 persen dari total penyaluran,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (9/8/2024).

Melalui penugasan ini, Rajawali Nusindo akan menyiapkan 560.000 paket bantuan, di mana masing-masing paket berisi 10 butir telur ayam dan 1 kilogram (kg) daging ayam beku.

“Nusindo berperan sebagai penyedia produk telur ayam dan daging ayam yang akan disalurkan. Selain itu, tim Nusindo juga akan melakukan pendampingan saat penyaluran bantuan ke KRS,” terangnya

Ia mengatakan, 560.000 paket bantuan tersebut disalurkan selama 3 bulan, yaitu bulan Agustus, September, dan Oktober 2024.

Perseroan akan fokus menyalurkan bantuan di 4 provinsi antara lain Jawa Timur sebanyak 374.000 KRS, Banten sebanyak 93.000 KRS, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 73.000 KRS, dan Sulawesi Barat sebanyak 20.000 KRS. Kemudian untuk memastikan rantai pasok telur dan daging ayam agar tetap tersedia, Nusindo menggandeng koperasi, asosiasi, pelaku usaha, serta peternak mandiri melalui kerja sama penyerapan hasil ternak.

“Saat ini kerja sama telah dilakukan dengan 17 mitra yang terdiri dari UMKM, Koperasi, peternak, dan pelaku usaha lainnya. Diantaranya Asosiasi Pinsar Indonesia,” tuturnya.

Yosdian mengatakan, kerja sama dengan peternak mandiri ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga telur dan daging ayam di tingkat hulu (peternak).

“Sehingga para peternak mendapatkan kepastian harga beli yang stabil dan wajar,” sebutnya.

Selain menyediakan telur ayam dan daging ayam, Nusindo juga dipercaya untuk menyediakan 1,4 juta kantong kemasan yang akan dipergunakan dalam proses penyaluran bantuan pangan penanganan stunting di 7 provinsi.

“Keterlibatan Nusindo dalam pendistribusian bantuan pangan stunting ini membuktikan bahwa perusahaan dengan jaringan yang dimiliki bisa diandalkan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai penugasan, khususnya terkait distribusi bahan pangan secara tepat, cepat dan massif,” pungkasnya.

Adapun program bantuan pangan penanganan stunting ini diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka membantu menyukseskan program pemerintah menurunkan prevalensi stunting, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat menyalurkan 2,5 ton daging sapi untuk keluarga risiko stunting di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Kepala BKKBN Jawa Barat Fazar Supriadi Sentosa mengatakan daging tersebut sengaja dialokasikan untuk Kabupaten Cirebon karena kasus di daerah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah ini masih tinggi.

"Ini salah satu aspek daging sapi itu dibagikan untuk Kabupaten Cirebon. Hari ini di Desa Sampiran dibagikan 500 paket untuk penanganan stunting," kata Fazar di Kabupaten Cirebon, Kamis (18/7/2024).

Berdasarkan catatan BKKBN, angka stunting di Jawa Barat masih tinggi. Hingga Kamis (18/7/2024), jumlah anak stunting mencapai 189.989 orang.

Fazar mengatakan, dalam upaya penanganan stunting pihaknya tidak membagikan bantuan makanan untuk keluarga berisiko. Melainkan, gencar mengkampanyekan minum tablet tambah darah pada anak usia sekolah.

Kemudian, BKKBN Jawa Barat pun sudah mengajak sejumlah perusahaan menggelar corporate social responbility (CSR) untuk penanganan stunting. "Kami mengharapkan perusahaan memberikan bantuan CSR untuk menangani permasalahn stunting," katanya.

Sementara, Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 22,9% balita di daerah tersebut masih mengalami stunting. Tahun lalu angka persentase stunting hanya 18,6% dari total keseluruhan jumlah balita yang ada.

Balita stunting itu menyebar sebagian besar kecamatan di Kabupaten Cirebon. Penurunan angka tersebut harus dilakukan karena merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.

Hal itu berdasarkan instruksi presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada Rabu (25/1/2023).

Dalam instruksinya Presiden menekankan pada tahun 2024 angka gagal tumbuh atau stunting harus berada pada angka 14%. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bagian yang turut andil dalam penurunan angka tersebut.

Pemerintah yang bertugas mempercepat penurunan angka tersebut tidak hanya sekadar melakukan seremoni saja, melainkan paham akan langkah kerja yang harus digulirkan.

Strategi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, hingga menjamin pemenuhan asupan gizi.