Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga.

Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengelola anggaran dan aset negara menyusul perubahan nomenklatur, pemisahan, penggabungan, serta pembentukan kementerian/lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

"Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang (...), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Linkungan K/L," bunyi pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Aturan ini mencakup pengaturan mulai dari penetapan kode anggaran untuk percepatan pelaksanaan anggaran, penyesuaian anggaran tahun 2024, hingga pengelolaan aset dan pelaporan keuangan.

Sri Mulyani juga menetapkan jadwal revisi anggaran, di mana kementerian atau lembaga yang mengalami perubahan harus mengajukan revisi DIPA paling lambat 29 November 2024.

Namun, dalam aturan tersebut, Sri Mulyani juga memerinci, bagi K/L hasil pemisahan yang menyepakati pelaksanaan anggaran TA 2024 mekalui mekanisme pemisahan DIPA TA 2024, maka harus mengajukan revisi paling lambat tanggal 15 November 2024. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 beleid tersebut.

Sementara merujuk pada Pasal 12, dalam melakukan penyesuaian dam pelaksanaan DIPA TA 2024 untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi K/L hasil pemisahan, K/L tersebut harus tetap memprioritaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian program prioritas nasional

2. Pembayaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang telah dikontrakkan.

3. Pembayaran belanja pegawai pada K/L Pengampu dan K/L hasil pemisahan.

4. Belanja bantuan sosial yang direncanakan disalurkan sampai dengan akhir tahun.

5. Belanja bantuan pemerintah yang termasuk dalam program Prioritas nasional.

6. Penyelesaian sisa uang persediaan/tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran.

Adapun, K/L hasil pemisahan menyepakati tanggal batas akhir untuk kebutuhan administrasi penyesuaian belanja DIPA TA 2024.

"Batas akhir sebagaimana dimaksud (..) paling lambat tanggal 11 November 2024," bunyi Pasal 12 ayat (3).

Selain itu, PMK ini juga mengatur bahwa aset seperti Barang Milik Negara (BMN) akan dialihkan atau digunakan bersama sesuai kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung tancap gas menyelenggarakan rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu (22/10) usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang dibahas yakni mengenai penataan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi K/L, pihaknya akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan.

"Terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Selain mengenai penggunaan BMN untuk kantor K/L baru, dalam rapat itu Sri Mulyani juga membahas Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025. Hal ini dinilai penting karena adanya perubahan dan munculnya K/L baru dalam kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Restrukturisasi ini perlu dilakukan cepat agar berbagai program presiden dan wakil presiden dapat segera dijalankan. Selain itu, restrukturisasi anggaran K/L perlu agar memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dengan perubahan ini, tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan. Pejabat baru/Pelaksana Tugasnya diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan resources atau sumber daya di internal K/L.

"Rapat koordinasi hari ini menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi dan juga berbagai ide-ide baru yang akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan secara tepat waktu, tepat kualitas dan tentu saja tetap akuntabel, dengan resources anggaran, BMN dan pembiayaan yang ada," ucap Sri Mulyani.

Sebagai informasi, rapat dihadiri oleh jajaran eselon I Kementerian Keuangan, serta peserta yang terdiri dari 84 Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga, serta Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran K/L yang mewakili.

(aid/das)

JAkARTA, iNews.id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sukses meraih tiga penghargaan dari Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024. Penghargaan tersebut meliputi kategori Kinerja Terbaik, Inovasi Terbaik, dan Pelayanan dan Komunikasi Publik, pada acara penghargaan yang diselenggarakan oleh iNews Media Group, Senin (14/10/2024).

Pada kategori Kinerja Terbaik, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dinilai memiliki capaian nyata dalam pemajuan perfilman maupun musik tanah air melalui berbagai kebijakan serta program strategis. Pada kategori Inovasi Terbaik, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek dinilai serius sebagai inisiator pengembangan dunia perfilman nasional, melalui Indonesiana Film.

Selanjutnya, pada kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik, program Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dinilai memiliki capaian nyata sebagai salah satu saluran di dalam komunikasi publik Kemendikbudristek untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang berbagai kebijakan Merdeka Belajar.

Dengan diterimanya dua penghargaan tersebut, Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra, menuturkan bahwa capaian yang diraih ini merupakan hasil sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, yakni mulai dari pemerintah hingga para pelaku industri perfilman dan musik. Menurutnya, dua penghargaan ini menjadi wujud pembuktian Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualitas film maupun musik Indonesia.

"Tentu kami sangat bersyukur atas dua penghargaan ini. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam meningkatkan kualitas produksi, distribusi, dan eksibisi film serta musik Indonesia. Kami berharap agar momentum ini terus berlanjut dan semakin banyak karya-karya kreatif dari anak bangsa yang mampu bersaing di pasar global," ujarnya.

Mahendra menegaskan, penghargaan ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang harus terus dikembangkan bersama demi kejayaan seni dan budaya Indonesia di tingkat dunia.

"Kami akan terus mendorong lahirnya karya-karya berkualitas dan inovatif yang dapat mengangkat citra Indonesia di kancah internasional. Penghargaan ini semakin memotivasi kami untuk bekerja lebih keras dalam memperkuat ekosistem perfilman dan musik Indonesia," katanya.

Selanjutnya, terkait penghargaan kategori Pelayanan dan Komunikasi Publik, Pelaksana harian (Plh.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Anang Ristanto, menyampaikan bahwa Silaturahmi Merdeka Belajar merupakan program yang diinisiasi pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan Merdeka Belajar.

“Merdeka Belajar memiliki berbagai episode-episode dan saat ini sudah mencapai episode ke-26. Maka dibuatlah inisiatif ini yaitu untuk menggali lebih dalam tentang berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian,” tuturnya.

“Penghargaan ini tentunya menjadi inspirasi dan motivasi bagi kami, karena kami sebagai penerima penghargaan ini merasa mendapatkan kepercayaan, dan mendapatkan amanah untuk bisa meneruskan menjaga kepercayaan itu terutama kepada publik,” lanjutnya.

Tentang Indonesia Film

Indonesia Film merupakan program inkubasi yang telah terlaksana sejak tahun 2020 yang mengajak para penulis skenario, produser, serta sutradara, untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan meliputi workshop, mentoring, maupun riset lapangan.

Program ini bekerja sama dengan para tutor internasional seperti Tom Abrams dan Sean Hood dari University of Southern California (USC), serta sineas profesional ternama di Indonesia.

Program ini telah menghasilkan 32 naskah skenario film berkualitas. Dua karya skenario hasil program ini juga telah telah mendapat penghargaan di festival film internasional, yakni karya skenario film Nenek dan Dancing Gale yang meraih penghargaan di Bucheon International Film Festival (BIFAN).

Selain itu, terdapat juga skenario film berjudul Tulang Belulang Tulang yang berhasil diproduksi dan dirilis pada bulan September 2024 dengan latar belakang cerita adat keluarga Batak, Sumatera Utara. Film ini lahir sebagai salah satu karya yang merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia di layar lebar. Sejak ditayangkan pada 26 - 29 September 2024, film tersebut berhasil meraih 36.874 penonton.

Capaian ini mencerminkan antusiasme publik terhadap film dengan tema budaya lokal yang kuat, dan sebagai bukti keberhasilan program Indonesia Film untuk meningkatkan kualitas Film Indonesia.

Selain Indonesiana Film, terdapat sejumlah upaya kebijakan serta program strategis dalam mendukung pemajuan ekosistem perfilman, antara lain program Layar Indonesiana, Full Circle Lab, Idoclab, My Lab, Producer's Lab, dan inisiatif lainnya yang fokus pada pengembangan kreasi, peningkatan distribusi, dan apresiasi film Indonesia.

Berbagai program Kemendikbudristek serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan mampu mendorong ekosistem perfilman Indonesia untuk terus menunjukan tren yang positif dalam tiga tahun terakhir. Tercatat, industri film Indonesia mencapai tonggak sejarah penting dengan pangsa pasar film lokal sebesar 61 persen, melampaui film impor yang hanya mencapai 39 persen.

Selain itu, pada 2024 jumlah penonton film Indonesia telah mencapai 60,1 juta, lebih banyak dari angka penonton film impor yang baru mencapai kurang lebih 35 juta penonton.

Film Indonesia juga secara konsisten tampil di beberapa festival film internasional, antara lain International Film Festival Rotterdam, Busan International Film Festival, Far East Film Festival, hingga Festival De Cannes. Pencapaian itu menjadi bukti bahwa perfilman Indonesia kian membaik, bahkan dikenal hingga mancanegara.

Dalam pemajuan musik nasional, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, juga telah melakukan sejumlah kebijakan serta program pendukungan terhadap musisi daerah melalui pendampingan, pelatihan, dan promosi karya-karya lokal, antara lain Lokovasia (Lokakarya Konservasi dan Inovasi Musik Tradisi Indonesia), IMEX (Indonesian Music Expo), Festival Musik Tradisi Indonesia, dan beberapa lainnya lagi.

Sementara itu, untuk penguatan ekosistem lagu anak, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media menyelenggarakan KILA (Kita Cinta Lagu Anak) yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020 sampai 2024.

Selanjutnya, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, juga telah berperan dalam pengembangan musik pop/kontemporer. Berbagai program yang pernah dilaksanakan meliputi Rapsodia Nusantara, Symphonesia by Erwin Gutawa Orchestra, G20 Orchestra, serta program-program lainnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA, iNews.id – Kementerian dan Lembaga Negara Awards 2024 yang baru saja digelar di MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta, Senin (14/10/2024) menjadi momen apresiasi dari iNews Media Group sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia.

Melalui momentum ini, iNews Media Group mengapresiasi Kementerian dan Lembaga Negara, yang telah berprestasi maupun melahirkan inisiatif yang luar biasa dalam berbagai bidang dan sektor yang berorientasi pada pembangunan demi mendukung pencapaian menuju Indonesia Emas 2045. 

Suasana MNC Conference Hall dihiasi nuansa kemegahan dan kemewahan sebagai simbol dan harapan menuju Indonesia emas dan gemilang di masa mendatang.

Acara ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, di antaranya Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartanto, Plt. Kepala BKKBN Sundoyo, serta Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution dan Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV Aiman Witjaksono. 

Dalam sambutannya, Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution yang dalam hal ini mewakili Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi para penyelenggara negara di Tingkat Kementerian dan Lembaga Negara yang berkontribusi besar terhadap pembangunan negara selama periode 2019-2024.

"Tantangan di periode ini luar biasa, kita banyak melalui fase-fase kritis seperti pandemi, dan lainnya, tetapi kita mampu melewati itu semua, bahkan banyak menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Saya berharap, kerja keras para pemimpin ini dapat menjadi contoh bagi para penerusnya kelak serta semakin baik lagi di periode mendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi. 

Acara ini memberikan penghargaan dalam empat kategori yang mencerminkan berbagai aspek meliputi: 

Pelayanan dan Komunikasi Publik

Penghargaan untuk Kementerian dan Lembaga Negara yang memberikan peningkatan pelayanan secara optimal dan diapresiasi oleh warga dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, juga menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penyampaian informasi yang akurat, dan transparan kepada publik. 

Kolaborasi Strategis

Penghargaan untuk Kementerian dan Lembaga Negara yang telah berkolaborasi untuk menjalin hubungan dalam rangka mencapai tujuan Bersama. 

Inovasi

Penghargaan untuk Kementerian dan Lembaga Negara yang menghadirkan terobosan untuk perbaikan kinerja, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya saing.

Kinerja Terbaik

Penghargaan untuk Kementerian dan Lembaga Negara atas kinerja dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani publik.

Menjelang pelantikan presiden terpilih, Kementerian dan Lembaga Awards menjadi cerminan tekad untuk kemajuan bangsa. Diharapkan semakin banyak Pemimpin Lembaga dan Kementerian, serta tokoh-tokoh yang akan berkontribusi aktif dalam memajukan bangsa dan negara sebagai visi besar Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing global. 

Editor: Anindita Trinoviana

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi tudingan bahwa dirinya sering menolak permintaan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga.

Pernyataan ini muncul setelah mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan bahwa Sri Mulyani sering bersikap ketat terhadap pengajuan anggaran.

Dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 yang digelar pada Selasa (8/10), Sri Mulyani menegaskan bahwa penolakannya terhadap anggaran bukan berarti pelit.

Ia menjelaskan bahwa setiap pengajuan anggaran selalu didengarkan dan didiskusikan dengan seksama.

“Kalau ada ruang fiskal, kita selalu memberikan afirmasi terhadap program-program yang solid dan bisa dijalankan dengan baik. Ini merupakan bentuk kehati-hatian dari bendahara negara,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menambahkan bahwa jika dirinya selalu menolak permintaan anggaran, maka pembangunan di Indonesia tidak akan bisa berjalan.

Menurutnya, setiap keputusan mengenai alokasi anggaran melalui proses diskusi yang mendalam demi memastikan uang rakyat dikelola dengan bertanggung jawab.

"Ini bukan soal pelit, tapi selektivitas dan kualitas. Kita harus memastikan bahwa uang rakyat digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab," ungkap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Enggartiasto Lukita memuji Sri Mulyani sebagai sosok yang sangat ketat dalam mengelola anggaran.

Ia mengatakan bahwa tindakan Sri Mulyani yang sering menolak pengajuan anggaran adalah bagian dari tugasnya untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Beliau sangat ketat, bahkan sebelum saya bicara beliau sudah bilang 'tidak dulu'. Tapi, bisa dibayangkan kalau semua anggaran disetujui, APBN kita bisa jebol," ujar Enggar.

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Sri Mulyani menjalankan perannya dengan hati-hati dalam menjaga stabilitas fiskal negara, sambil tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memberi kekuasaan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah atau memecah kementerian/lembaga (K/L).

Hal tersebut tertuang dalam dokumen RUU APBN 2025 yang telah disahkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 51 UU tersebut, di mana pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

"Pada saat UU ini mulai berlaku, kementerian/lembaga yang mengalami pemisahan dan/atau kementerian/lembaga yang baru dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian/lembaga dimaksud," demikian bunyi Pasal 51 beleid tersebut.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa APBN 2025 memang dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi presiden terpilih untuk melakukan penambahan K/L baru. Adapun penambahan k/L ini tidak akan mengubah struktur APBN 2025, sehingga tidak akan menambah pagu belanja pada APBN 2025.

"Ini tidak ada hubungannya dengan postur karena sudah dicadangkan anggarannya. Maka, sebenarnya nanti persetujuannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra," kata Said belum lama ini.

Jakarta -

Kementerian Keuangan membeberkan rancangan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Total ada 86 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran di tahun depan dengan total Rp 1.160,08 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rancangan belanja K/L itu merupakan hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9).

"Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Banggar terakhir plus arahan Pak Presiden Terpilih," kata Isa saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Terdapat 10 kementerian yang mendapat alokasi jatah anggaran belanja terbesar yakni Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun.

Lalu ada Kementerian PUPR yang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,74 triliun, Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun dan Kementerian Agama Rp 79,16 triliun.

Berikut daftar lengkap anggaran belanja 86 K/L untuk 2025 berdasarkan urutan Kode BA:

1. 001 MPR Rp 969,20 miliar

2. 002 DPR Rp 6,69 triliun

3. 004 BPK Rp 6,15 triliun

4. 005 MA Rp 12,68 triliun

5. 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun

6. 007 Setneg Rp 2,47 triliun

7. 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun

8. 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun

9. 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun

10. 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun

11. 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun

12. 018 Kementan Rp 29,37 triliun

13. 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun

14. 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun

15. 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun

16. 023 Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun

17. 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun

18. 025 Kemenag Rp 79,16 triliun

19. 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun

20. 027 Kemsos Rp 79,58 triliun

21. 029 KLHK Rp 6,23 triliun

22. 032 KKP Rp 6,22 triliun

23. 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun

24. 034 Kemenko Polham Rp 277,31 miliar

25. 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar

26. 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar

27. 040 Kemenpar Rp 1,72 triliun

28. 041 Kementerian BUMN Rp 277,50 miliar

29. 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar

30. 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar

31. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar

32. 050 BIN Rp 7,04 triliun

33. 051 BSSN Rp 1,53 triliun

34. 052 Wantanas Rp 54,67 miliar

35. 054 BPS Rp 5,70 triliun

36. 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun

37. 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun

38. 058 Perpusnas Rp 721,68 miliar

39. 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun

40. 060 Polri Rp 126,62 triliun

41. 063 BPOM Rp 2,56 triliun

42. 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar

43. 065 BKPM Rp 681,88 miliar

44. 066 BNN Rp 2,45 triliun

45. 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun

46. 068 BKKBN Rp 4,40 triliun

47. 074 Komnas HAM Rp 160.52 miliar

48. 075 BMKG Rp 2,82 triliun

49. 076 KPU Rp 3,06 triliun

50. 077 MK Rp 611,48 miliar

51. 078 PPATK Rp 354,56 miliar

52. 083 BIG Rp 352,29 miliar

53. 084 BSN Rp 223,87 miliar

54. 085 Bapeten Rp 156,72 miliar

55. 086 LAN Rp 328.95

56. 087 ANRI Rp 293,79 miliar

57. 088 BKN Rp 798,34 miliar

58. 089 BPKP Rp 2,47 triliun

59. 090 Kemendag Rp 1,85 triliun

60. 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun

61. 093 KPK Rp 1,23 trilliun

62. 095 DPD Rp 1,30 triliun

63. 100 KY Rp 184,53 miliar

64. 103 BNPB Rp 1,42 triliun

65. 104 BP2MI Rp 494,61 miliar

66. 106 LKPP Rp 156,71 miliar

67. 107 Basarnas Rp 1,49 triliun

68. 109 KPPU Rp 105,37 miliar

69. 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar

70. 111 BNPP Rp 267,14 miliar

71. 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun

72. 113 BNPT Rp 626,4 miliar

73. 114 Setkab Rp 428,95 miliar

74. 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun

75. 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun

76. 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun

77. 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar

78. 119 Bakamla Rp 1,08 triliun

79. 120 Kemenko Marves Rp 274,92 miliar

80. 121 BPIP Rp 374,43 miliar

81. 123 LPSK Rp 229,92 miliar

82. 124 BRIN Rp 5,84 triliun

83. 125 Bapanas Rp 329,96 miliar

84. 126 OIKN Rp 6,39 triliun

85. 127 Barantin Rp 1,42 triliun

86. - Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun

(kil/kil)

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengusulkan agar tunjangan kinerja (tukin) kementerian/lembaga (K/L) dipotong jika tidak bisa memenuhi target sasaran pembangunan prioritas nasional yang telah dijanjikan dalam setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Awalnya Dolfie menyoroti pemerintah yang setiap tahun merumuskan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, rasio gini dan sebagainya. Ia menilai perlu ada hukuman (punishment) untuk K/L yang mengurusi program tersebut jika target tidak tercapai.

"Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai, nggak bisa dibiarin. Rakyat menunggunya lama nanti, sementara ASN-nya gajinya naik terus, indikatornya tidak pernah tercapai," kata Dolfie dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan pemerintah, Rabu (28/8/2024).

Dolfie mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika berbagai target sasaran pembangunan prioritas nasional tersebut tidak tercapai. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan hadiah (reward) dan hukuman yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Ini tukin dari K/L terkait, dari dirjen yang mengurusi ini harus disesuaikan agar yang kita tulis di sini, tingkat kemiskinan, rasio gini dan sebagainya ada tanggung jawabnya, nggak bisa dilepas gitu aja," ucap Dolfie.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku secara prinsip menyetujui usulan tersebut. Pada dasarnya hukuman merupakan satu paket dengan hadiah yang harus diberikan pemerintah.

"Mengenai insentif bagi K/L dalam mencapai target output dan outcome, secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu dalam paket yang lengkap," ujar Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani menilai perlu kajian serius untuk pelaksanaannya agar jangan sampai hadiah dan hukuman yang diberikan salah perhitungan. Pasalnya dalam mencapai satu target misalnya pengangguran, melibatkan lintas K/L.

"Jadi untuk menentukan K/L mana yang paling bertanggung jawab dan kemudian porsi berapa tanggung jawabnya itu terlihat dari sisi reward yang mereka lakukan, itu mungkin akan perlu suatu kajian yang cukup serius agar jangan sampai kita membuat signal reward dan punishment yang salah," tuturnya.

Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pemberian tukin ditentukan melalui peraturan presiden (Perpres) yang prosesnya lumayan panjang. Jadi perlu waktu untuk melaksanakan usulan tersebut.

"Jadi memang mekanismenya akan membutuhkan waktu, tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling yang tadi disampaikan Pak Dolfie, yang mungkin bisa kita pikirkan mekanisme atau cara yang lain, tapi sesuai dengan spirit untuk adanya reward dan punishment," pungkas Sri Mulyani.

Simak Video: Jokowi Sebut Tukin PNS Ditentukan dari Pembelian Produk Lokal

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

Jakarta -

Belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Komponen belanja pemerintah pusat itu meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 976,79 triliun dan non K/L sebesar Rp 1.716,4 triliun. Menurunnya anggaran K/L dan membengkaknya anggaran non K/L dari outlook 2024 yang sebesar Rp 1.359,4 triliun dikarenakan untuk memberi ruang bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengolah anggarannya sendiri.

"Ini karena kita menghormati presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement. Makanya belanja K/L relatively kecil, kecuali yang sudah dari president elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C, tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non K/L yang makanya angkanya menjadi tinggi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Jadi alokasi anggaran untuk K/L masih bisa berubah. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, dari seluruh K/L yang ada sejauh ini Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran paling besar yakni Rp 165,16 triliun. Disusul Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) senilai Rp 126 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp 90,60 triliun.

Berikut daftar lengkap 10 K/L dengan anggaran terbesar di 2025:

1. Kementerian Pertahanan Rp 165,16 triliun

2. Polri Rp 126 triliun

3. Kementerian Kesehatan Rp 90,60 triliun

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Rp 83,18 triliun

5. Kementerian Agama Rp 78 triliun

6. Kementerian Sosial Rp 77,19 triliun

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 75,63 triliun

8. Kementerian Keuangan Rp 53,19 triliun

9. Kementerian Perhubungan Rp 24,77 triliun

10. Kejaksaan Republik Indonesia Rp 23,28 triliun

(aid/rrd)

Reporter: Rashif Usman | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 487,3 triliun hingga semester I-2024 atau 44,7% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2023 yang mencapai Rp 417 triliun," tulis Kemenkeu dalam laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024 dikutip pada Sabtu (20/7).

Kenaikan belanja ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja infrastruktur, peningkatan jumlah penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), sarana dan prasarana bidang hankam, kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI, pembayaran gaji ke-13 dan THR dengan tunjangan kinerja 100%, serta penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Belanja K/L tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp416, 9 triliun atau 45,1 % dari pagu APBN 2024 dan non rupiah murni sebesar Rp70,4 triliun atau 42,2% dari pagu.

Realisasi belanja K/L yang bersumber dari rupiah murni dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan tanggap darurat bencana.

Selain itu, belanja K/L juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana sumber daya air dan irigasi, prasarana konektivitas laut, udara, serta pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Sementara itu, realisasi belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2024 yang bersumber dari non rupiah murni digunakan antara lain untuk pelayanan dasar bagi masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana insentif biodiesel, pembangunan/ preservasi jalan dan jalur kereta api, pengadaan/harwat Alutsista strategis, serta peningkatan prasarana madrasah dan perguruan tinggi keagamaan.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapat tambahan anggaran di pagu tahun anggaran 2024. Tambahan anggaran ini digadang-gadang untuk meningkatkan pelaksanaan program hingga pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista).

Berdasarkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024, anggaran Kemhan diperkirakan mencapai Rp 175,1 triliun, naik 25,7% dari pagu anggaran yang ditetapkan di 2024 sebesar Rp 139,3 triliun.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa kenaikan tersebut merupakan tambahan anggaran untuk berbagai kegiatan.

“Kenaikan tersebut adalah prediksi tambahan anggaran untuk pelaksanaan program pelaksanaan pembayaran/disbursement pengadaan Alutsista,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (15/7).

Dahnil mengungkapkan, di tahun 2025 Kemhan dan TNI juga telah merancang anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional PPN/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar Rp 155,981 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut bakal dialokasikan ke berbagai program, di antaranya regulasi pertahanan hingga kesejahteraan prajurit.

“Banyak dialokasikan untuk program regulasi pertahanan, modernisasi alutsista, Non Alutsista, saspras pertahanan,pengembangan SDM, Riset, Inhan, pelaksanaan tugas TNI, profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Dahnil menambahkan bahwa di tahun 2025 Kemhan juga bakal melakukan berbagai manuver demi menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan tentunya dengan memperhatikan sisi keamanan.

“Penekanan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kelanjutan, yang memiliki perspektif pertahanan untuk mendorong kemandirian bangsa,” pungkasnya.

Jakarta: Pimpinan kementerian dan lembaga diminta segera menindak pegawainya yang bermain judi online (judol). Nama-nama pegawai yang bermain judi online telah diserahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto ke instansi terkait.

"Saya biasanya langsung ngomong ke kepala lembaga atau kementerian untuk segera ditindaklanjuti, didisiplinkan," ujar Hadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring, kata Hadi, telah memblokir kanal-kanal terkait judol. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah menyerahkan rekening yang berkaitan dengan judi online ke pihak kepolisian.
"Mungkin dalam minggu ini, minggu depan saya minta sudah berapa yang diambil dananya oleh penyidik Polri," jelas dia.

Satgas Pemberantasan Perjudian Daring tancap gas melakukan penindakan melalui tiga operasi. Pertama, melalui pemblokiran rekening yang diduga terkait judol.

"Yang pertama adalah sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada empat ribu sampai dengan lima ribu rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari," kata Hadi, Rabu, 19 Juni 2024.

Bareskrim akan membekukan rekening dari hasil laporan PPATK. Hadi mengatakan Bareskrim memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan pembekuan rekening tersebut.

Selain melalukan upaya pemberantasan lewat pembekuan rekening, Satgas bakal menindak modus jual beli rekening yang ada di masyarakat.

"Kita akan melakukan penindakan jual beli rekening," kata Hadi.

Baca Juga: Kronologi Pegawai KPK Ketahuan Habiskan Rp74 Juta untuk Judi Online

Sementara itu, operasi ketiga ialah terkait game online dengan modus membeli pulsa atau top up di minimarket. Satgas akan memantau aktivitas tersebut.

"Sasarannya adalah yang akan kita lakukan Satgas adalah menutup pelayanan top up online yang terafiliasi karena pengisian pulsa di minimarket," kata Hadi.

(AZF)