Situs resmi kadin yang beralamat www.kadin.id sudah terblokir sejak 6 Oktober lalu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono.

Dhanis mengatakan situs resmi Kadin, www.kadin.id telah diblokir dan tidak dapat diakses sejak tanggal 6 Oktober 2024. Alhasil, layanan Kadin kepada anggotanya saat ini terhambat. Padahal situs tersebut merupakan platform resmi yang berfungsi sebagai sumber informasi terkait profil organisasi, program kerja, dan layanan bagi anggota Kadin serta komunitas bisnis.

"Situs resmi Kadin, www.kadin.id telah diblokir dan tidak dapat diakses, sejak tanggal 6 Oktober 2024. Pemblokiran terjadi secara mendadak tanpa alasan yang jelas dan terdeteksi dalam daftar pemblokiran TrustPositif Kominfo dan di berbagai penyedia layanan internet (ISP)," kata Dhanis dalam keterangannya, Kamis (10/9/2024).

Dhanis menjelaskan sejak pertama kali didaftarkan pada PANDI pada 3 Oktober 2016, kadin.id tidak pernah dilaporkan melanggar peraturan apa pun. Dia menyebut konten situs ini berisi layanan untuk anggota dan komunitas bisnis dan sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 5/2020 Pasal 14 Ayat 3.

"Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia telah menyampaikan surat resmi dengan nomor 2005/DP/X/2024 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Bapak Budi Arie Setiadi, pada 6 Oktober 2024, untuk meminta normalisasi akses situs web kadin.id agar kembali beroperasi sesuai fungsi dan tugasnya sebagai wadah pengusaha Indonesia dan mitra strategis pemerintah," imbuh dia.

Terkait dengan dinamika internal Kadin Indonesia, Dhania menyebut hingga saat ini kami berpegang pada hasil keputusan Munas VIII di tahun 2021, yang dilaksanakan sesuai dengan UU No.1 tahun 1987, Keppres No.18 Tahun 2022 dan peraturan organisasi Kadin Indonesia.

Dia menekan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024. Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi, melalui pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang akan dilaksanakan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah.

"Saat ini, kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia. Setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada UU No.1 tahun 1987, Keppres No.18 Tahun 2022 dan peraturan organisasi Kadin Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, detikcom telah mencoba mengaksesnya, tapi situs tersebut tidak menunjukkan informasi mengenai Kadin Indonesia. Justru menampilkan laman tersebut tidak bisa diakses.

Saat detikcom mencari 'Kadin' pada situs pencarian, muncul laman Kadin lain, yakni kadinindonesia.id. Situs tersebut dapat diakses dan poster ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029 muncul pertama kali.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Firlie Ganinduto mengatakan laman kadin.id masuk ke dalam blacklist atau daftar hitam Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak Minggu sekitar pukul 15.00 WIB sore. Dia menyebut situs masuk dalam daftar hitam Kominfo apabila terdapat konten atau layanan negatif, seperti judi online hingga pornografi.

"Masuk ke dalam blacklist-nya Kominfo jam tiga-an, jam 2.30-2.40 lah sore. Nah kita itu kan, website kita kan hanya profil organisasi sama pelayanan. Yang penting itu pelayanan. Jadi akhirnya karena terblokir, pelayanan kita terganggu," kata Firlie kepada detikcom, Rabu (9/10/2024

Pelecehan seksual kerap kali terjadi di sarana transportasi KRL Commuter Line. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter pun tak mau tinggal diam, antisipasi ketat dilakukan agar kejadian ini tak terjadi lagi.

Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal menjelaskan dalam pencegahan tindak pelecehan seksual di transportasi publik, KAI Commuter sudah memiliki sistem Analytic Recognition (CCTV Analytic). Dengan sistem ini, pelaku pelecehan seksual bisa ditandai oleh KCI.

Penumpang yang pernah melakukan pelecehan seksual akan masuk daftar hitam atau blacklist, dengan begitu pencegahan pelecehan seksual bisa dilakukan.

"Sistem CCTV ini dapat mengidentifikasi melalui rekaman wajah pelaku tindak pelecehan maupun tindak kriminal lainnya, dan sudah menjadi database pada sistem. Dengan sistem ini, memungkinkan pencegahan pelaku tindak pelecehan dan tindak pidana lainnya di Commuter Line," jelas Broer Rizal dalam keterangannya, Selasa (3/9/2024).

Dari akumulasi data laporan KAI Commuter pada tahun 2024, tindak pelecehan seksual yang berhasil ditangkap tangan oleh petugas baik di stasiun ataupun di commuter line sepanjang Januari hingga Agustus sebanyak 30 kasus.

Sedangkan laporan masuk melalui media sosial di angka 13 kasus. Dari angka tersebut, Rizal mengatakan pihaknya berkomitmen akan terus menekan tindak kriminal khususnya tindak pelecehan untuk menciptakan transportasi publik yang aman.

KAI Commuter, kata Rizal, juga akan melakukan kampanye sosialisasi dan edukasi melalui poster dan pembagian stiker untuk mengajak pengguna kereta api, khususnya Commuter Line, untuk bersama-sama mencegah tindak pelecehan atau pun kekerasan seksual. Korban tindak pelecehan juga bisa mengajukan laporannya ke call center 021-121 atau pun media sosial resmi KAI Commuter.

"KAI Commuter siap memberikan dukungan penuh dengan melindungi dan mendampingi korban dalam proses hukumnya," pungkas Broer Rizal.

Simak Video: Terjadi Lagi! Penumpang KRL Dilecehkan, Kali ini saat Tertidur

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta memerangi judi online di Tanah Air. Menurut OJK, pelaku judi online yang terbukti nantinya semua rekeningnya bisa diblokir dan masuk daftar hitam (blacklist) lembaga keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menerangkan, pihaknya dan lembaga keuangan termasuk bank akan menelusuri lebih jauh data pemilik rekening bank pelaku judi online yang telah diblokir. Pihaknya juga mencermati rekening-rekening lain pelaku judi online.

"Karena pada gilirannya pelanggar itu kan, itu bukan rekening, pelanggar itu orang. Jadi sebenarnya pelanggar tadi itu terlepas rekeningnya yang diblokir adalah ini, tapi untuk seluruh hal dia telah menyebabkan masalah bagi integritas dari lembaga jasa keuangan itu karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal," terangnya di Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Dia menerangkan, pihaknya mendalami rekening-rekening pelaku judi online untuk mengambil langkah-langkah tepat. Di lain pihak, kata dia, hal ini pada gilirannya harus dilakukan penyidikan dan penelitian lebih jauh untuk kasus hukumnya.

"Jadi kita meneliti mendalami rekening yang lain untuk juga mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah di lain pihak, hal ini pada gilirannya harus juga dilakukan proses penyidikan dan penelitian lebih lanjut secara kasus hukumnya," ujarnya.

Mahendra melanjutkan, saat ini ada sekitar 6.000 rekening yang diblokir terkait judi online. Dia mengatakan, jika itu bisa diproses dan terbukti melanggar hukum, bisa-bisa semua rekeningnya diblokir dan di-blacklist dari lembaga keuangan.

"Tapi itu tadi, kalau ini bisa diproses maka kalau memang terbukti melanggar hukum yang ada ya berarti bisa-bisa untuk semua rekening dia dan orang itu di-blacklist dari lembaga keuangan. Tapi harus ada proses ya," ungkapnya.

PT Waskita Karya (Persero) kini bisa kembali ikut tender proyek. Sebab, nama Waskita telah diturunkan dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penurunan itu dilakukan usai Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat dalam hal ini Waskita Karya, terkait Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

"Kami menyambut baik ketetapan Majelis Hakim. Maka kini penayangan sanksi daftar hitam PT Waskita Karya Tbk sudah diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman Inaproc," ujar Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Penetapan permohonan penundaan tersebut berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Ermy menambahkan, lewat ketetapan itu maka Waskita Karya bisa kembali mengikuti tender.

"Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, hal ini memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita. Maka perusahaan bisa kembali mengikuti proses tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan APBN, APBD, maupun proyek-proyek swasta," jelas dia.

Di tengah upaya memperbaiki kinerja keuangan, sambungnya, perseroan tetap mencatatkan pendapatan. Dalam laporan keuangan kuartal II 2024, Waskita Karya mengantongi pendapatan sebesar Rp 4,47 triliun.

Pendapatan tersebut ditopang dari jasa konstruksi sebesar Rp 3,12 triliun. Ada pula penjualan beton atau precast turut berkontribusi sebesar Rp 610,96 miliar terhadap pendapatan perseroan. Kemudian ditambah juga oleh pendapatan jalan tol yang mencapai Rp 563,34 miliar.

Kemudian, kinerja Gross Profit Margin (GPM) perusahaan naik menjadi 13,3% secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebelumnya sebesar 8,8%. Kenaikan itu seiring profil proyek yang lebih baik terutama proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga mendukung optimalisasi kemajuan konstruksi dan lean project. Kini perusahaan tengah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai kontrak sebesar Rp 7,7 triliun. EBITDA perseroan tercatat Rp 148 miliar.

"Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita Karya aktif mengerjakan sejumlah proyek. Sampai kuartal kedua tahun ini, total nilai kontrak yang dikelola mencapai Rp 51,1 triliun atau 87 proyek, sebanyak 40,2% di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata dia.

Sebagai informasi, per Juli 2024 Waskita Karya tengah telah mengerjakan 83 proyek PSN. Sebanyak 64 di antaranya sudah selesai, meliputi 44 jalan tol seperti Serpong-Cinere, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Solo-Kertosono, dan Pasuruan-Probolinggo.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memberantas transaksi judi online terutama melalui perbankan. Setelah memblokir 6.000 rekening terindikasi langsung judi online, OJK meminta perbankan menelusuri lebih lanjut pemilik rekening terkait judi online.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar meminta agar perbankan bisa menganalisis sampai kepada data pribadi pada satu bank atau Customer Information File (CIF). Jika ditemukan nama dan modus yang sama, nasabah itu diminta masuk daftar hitam atau blacklist.

"Apabila hal tadi terlihat merupakan bukti bahwa secara keseluruhan pemilik adalah sama dan juga transaksi diindikasi memiliki pola yang sama untuk penggunaan ilegal tadi (judi online), untuk dihentikan aksesnya secara keseluruhan dan memasukkan nama pemilik rekening dalam daftar hitam atau blacklist," kata Mahendra dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Berbagai langkah dan kerja sama dengan berbagai pihak OJK lakukan untuk membantu memberantas judi online. Ia berharap langkah yang dilakukan bisa memutus pemanfaatan jasa pelayanan keuangan untuk judi online.

"Banyak analisis, masukan dari langkah-langkah tadi yang terus kami dalami dan kami telusuri lebih lanjut sehingga ke depan tidak berbuka kesempatan yang semakin besar bagi berbagi pihak memanfaatkan jasa pelayanan dari perbankan maupun industri jasa keuangan lain digunakan kegiatan ilegal dalam hal ini judi online," jelas dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen memberantas transaksi judi online terutama melalui perbankan. Setelah memblokir 6.000 rekening terindikasi langsung judi online, OJK meminta perbankan menelusuri lebih lanjut pemilik rekening terkait judi online.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar meminta agar perbankan bisa menganalisis sampai kepada data pribadi pada satu bank atau Customer Information File (CIF). Jika ditemukan nama dan modus yang sama, nasabah itu diminta masuk daftar hitam atau blacklist.

"Apabila hal tadi terlihat merupakan bukti bahwa secara keseluruhan pemilik adalah sama dan juga transaksi diindikasi memiliki pola yang sama untuk penggunaan ilegal tadi (judi online), untuk dihentikan aksesnya secara keseluruhan dan memasukkan nama pemilik rekening dalam daftar hitam atau blacklist," kata Mahendra dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

Berbagai langkah dan kerja sama dengan berbagai pihak OJK lakukan untuk membantu memberantas judi online. Ia berharap langkah yang dilakukan bisa memutus pemanfaatan jasa pelayanan keuangan untuk judi online.

"Banyak analisis, masukan dari langkah-langkah tadi yang terus kami dalami dan kami telusuri lebih lanjut sehingga ke depan tidak berbuka kesempatan yang semakin besar bagi berbagi pihak memanfaatkan jasa pelayanan dari perbankan maupun industri jasa keuangan lain digunakan kegiatan ilegal dalam hal ini judi online," jelas dia.