Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai batas waktu izin tambang harus tetap berlaku agar para penambang tertib dan menerapkan Good Mining Practice (GMP).

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menyebut penghapusan batas waktu izin tambang hanya menguntungkan aspek bisnis pelaku tambang. Sebaliknya, hal itu malah membuat negara rugi.

Pandangan Ferdy tersebut merespons pernyataan Indonesian Mining Association (IMA) yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang. Asosiasi itu menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Ferdy pun menegaskan pembatasan waktu izin tambang sudah sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurutnya, kebijakan itu tak hanya dibuat agar para penambang memenuhi standar regulasi, tapi juga agar pelaku pertambangan kinerjanya tertib.

"Selama ini banyak penambang-penambang kita gak tertib. Kalau gak dibatasi akan sulit, makanya dibatasi dari segi waktu," ucap Ferdy kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menyebut pembatasan waktu izin tambang menjadi kontrol pemerintah terhadap pelaku usaha. Artinya, jika pelaku usaha memiliki rekam jejak buruk, pemerintah berhak tidak memperpanjang izin tambang.

Penulis buku 'Monster Tambang' ini mencontohkan masih banyak penambang yang kucing-kucingan dengan pemerintah dalam hal membayar royalti. Selain itu, ada juga kasus penambang tidak melakukan reklamasi pascatambang.

Menurutnya, para pelaku tambang dengan rekam jejak buruk itu tak layak mendapat perpanjangan izin tambang. Sebaliknya, jika penambang tertib, sejatinya mereka tidak perlu risau terkait dengan perpanjangan izin tambang.

"Pembatasan waktu itu penting, tinggal dia si penambang menjalankan good mining practice pasti diperpanjang, yang penting dia profesional mengelola bisnisnya," kata Ferdy.

Ucapan Ferdy terkait penambang nakal ini selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu menemukan ratusan perusahaan belum memenuhi kewajiban pemulihan, rehabilitasi maupun reklamasi lingkungan pascatambang. Akibatnya negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan triliunan rupiah.

Temuan itu terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta Instansi Terkait Lainnya.

Adapun salah satu bagian audit BPK itu menyoroti tiga poin penting. Pertama, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal IUP yang telah habis masa atau dicabut seluas kurang lebih 179.455 hektare.

Sementara proses peninjauan terhadap data penempatan jamrek/jamtup diketahui hanya 159 dari 2.026 yang telah menempatkan jaminan. Total nilai jaminan reklamasi dan pascatambang itu senilai Rp5,9 triliun dan US$1,84 miliar.

Kedua, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal bekas pertambangan tanpa IUP seluas kurang lebih 253.242,66 hektare.

BPK mencatat akibat praktik tidak terpuji tersebut, terdapat potensi nilai kerugian lingkungan senilai Rp119,4 triliun. Jumlah kerugian itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp55,6 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa Rp1,3 triliun dan kerugian ekosistem Rp62,4 triliun.

Ketiga, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada IUP yang akan habis masa dalam dua tahun seluas kurang lebih 133.901,70 hektare belum dilakukan reklamasi.

Lembaga auditor negara itu menemukan bahwa akibat belum dilakukan reklamasi pasca tambang, potensi kerugiannya mencapai Rp61,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp29,4 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup senilai Rp190,2 miliar, dan kerugian ekosistem senilai Rp32,37 triliun.

BPK telah menelusuri lebih lanjut pada data jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, diketahui bahwa dari 492 pemegang IUP hanya 61 pemegang IUP yang telah menempatkan jaminan dengan total nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang senilai Rp3,39 triliun dan US$119 juta.

Oleh karena itu, Ferdy pun menegaskan pencabutan batas waktu izin tambang hanya bakal menambah pemerintah rugi.

"Justru negara yang rugi kalau gak dibatasi, nanti penambang sama sekali gak tertib," kata Ferdy.

Sebelumnya, Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Dia hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadali belum mau berkomentar banyak. Dia mengaku belum mengetahui secara detil usulan itu.

"Nanti saya cek dulu. Menteri kan bukan Undang-undang berjalan," kata Bahlil singkat di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Menurut Fanny, izin pertambangan seharusnya digunakan untuk tujuan pencegahan, pengendalian, dan perlindungan, sehingga tidak semua tempat boleh dilakukan pertambangan dan tidak semua pihak boleh melakukan pertambangan. Pemberian izin seharusnya tidak dilakukan secara sembrangan “Apalagi kepada ormas yang tidak memiliki kapasitas dalam melakukannya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ormas, apalagi yang berbasis keagamaan, menurut Fanny, tidak dibentuk untuk melakukan usaha pertambangan, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan usaha pertambangan yang kompleks. Pengolahan tambang memerlukan pengetahuan dan keterampilan teknis, serta pemahaman mendalam tentang dampak lingkungan dan sosial sejak fase eksplorasi hingga eksplotasi, bahkan sampai tata niaganya.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan hal senada. Menurut dia, Ormas tidak punya kapasitas, tapi akan ada broker tambang. Para broker ini terafiliasi lewat partai politik dan para pengusaha. Maka yang paling dirugikan adalah negara, karena kekayaan tambang yang seharusnya dikelola secara maksimal tapi hilang begitu saja.

Adapun rencana pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan mencuat sejak kehadiran Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada 2022 yang dipimpin Bahlil saat menjabat sebagai Menteri Investasi.

• Sebelumnya
• 1
• 2

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan wilayah izin tambang ormas untuk Muhammadiyah sudah ditetapkan. Sebelumnya konsesi telah lebih dahulu didapat oleh ormas keagamaan lain, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

“NU punya sudah lebih duluan, Muhammadiyah juga sudah dapat, tapi saya cek ya, karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Bahlil usai rapat dengan Komisi VII di gedung DPR, Senin, 26 Agustus 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan ada dua wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK yang kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammadiyah. Wilayah ini merupakan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dari dua perusahaan tambang batu bara, yakni PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia. “Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin. Kami bikin yang bagus, dua opsi itu” ujarnya.

Bahlil masih belum mau merinci berapa detail luasnya, namun, menurut dia, cukup besar. “Tambang itu bukan persoalan luasnya tapi cadangannya,” kata dia lagi.

Pemberian izin tambang untuk ormas sebelumnya ramai menuai kritik. Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional Fanny Tri Jambore Christanto menilai rencana pemberian izin pengelolaan pertambangan batu bara bagi organisasi masyarakat dapat memperparah kerusakan lingkungan.

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memperparah daya rusak di provinsi yang menjadi kawasan penyangga. Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tengah, Yusman mengatakan izin pertambangan di daerahnya meningkat sejak pembangunan pusat pemerintahan baru dimulai.

Sejak ditetapkan IKN di Kalimantan Timur, Yusman mengatakan Sulawesi Tengah dijadikan daerah satelit untuk IKN. Gubernur dua daerah tersebut telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pada 2021. “Pasca MoU, ada peningkatan izin, kami identifikasi izin yang bertambah dari komoditas pertambangan,” ujarnya dalam diskusi Walhi yang dilakukan secara hybrid, Kamis, 15 Agustus 2024.

Sulawesi Tengah, ia menambahkan, menjadi pemasok utama material, yakni sebanyak 30 Juta Ton untuk mendukung proses pembagunan IKN. Walhi mendata komoditas dari pertambangan, yang dikirim ke kalimantan adalah batu kuari besar. “Izin yang meningkat untuk batu gunung kuari besar, sejak 2021 hingga sekarang perizinan batu kuari besar sudah 51,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian ESDM pada 2019 hanya terdapat 4 Konsesi Galian C. Tahun 2020 meningkat menjadi 16 konsesi. Yusman meyakini peningkatan aktivitas pertambangan ini dipicu permintaan material untuk pembagunan di daerah lain di luar Sulteng.

Peningkatan aktivitas pertambangan menurut Yusman memicu kerusakan dan dampak lingkungan yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sepanjang pesisir lansekap. Ia juga menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Sulteng sebagai kawasan penyangga IKN dan pendukung material terbesar untuk pembangunannya.

Dalam kunjungan ke Sulawesi Tengah pada 27 Maret 2024, Jokowi menyetujui rencana pengoperasian kapal Ro-Ro dari Sulawesi Tengah ke Kalimantan Timur, yang akan mendukung pendirian IKN.

"Saya setuju karena banyak bahan untuk pembangunan, utamanya batu-batuan, pasir itu berasal dari Sulawesi Tengah, mungkin hampir semuanya dari sini. Nilainya itu bukan hanya miliar, tetapi sudah triliun, sehingga yang dibangun di Kalimantan Timur, yang senang Sulawesi Tengah," ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Kementerian Sekretariat negara.

Selain dukungan material tambang, Sulawesi tengah juga mendukung pengembangan pencadangan pangan melalui program Kawasan Pangan Nusantara (KPN) atau Food Estate. Yusman mengungkap saat ini program pangan dengan luasan 15.000 hektare dibangun di empat kabupaten yakni Donggala, Toli-Toli, Sigi, dan Parigi Moutong.

Walhi juga mengkritik dampak pembangunan IKN bagi tiga kawasan lain yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono pembangunan IKN memperluas daya rusak di daerah lain yang selama ini sudah menjadi lokasi pertambangan dan industri ekstraktif. “Disiapkannya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik juga belum tentu menyerap tenaga kerja lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melaporkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (9/8/2024). Laporan tersebut terkait dengan isu pengelolaan tambang yang memunculkan nama Blok Medan. Isu tersebut mencuat saat persidangan dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Ketua GMNI Jakarta Selatan Deodatus Sunda Se mendorong KPK agar berani menindaklanjuti laporan yang disampaikan GMNI tersebut. Apalagi, sudah ada pengakuan yang mengungkap dugaan keterkaitan Bobby-Kahiyang dengan masalah tambang di Maluku Utara.

“Ada pengakuan baik dari Kadis ESDM bahwa Bobby Nasution terlibat. Dari AGK eks Gubernur Maluku Utara, mengaku bahwasannya di kasus Blok Medan ini terlibat yang namanya Kahiyang Ayu yang juga sebagai istri Bobby Nasution,” ungkap Deodatus usai menyampaikan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

GMNI mendesak KPK agar segera memeriksa Bobby Nasution serta Kahiyang Ayu terkait pengurusan izin tambang di Maluku Utara. Diharapkan dugaan yang dilaporkan kali ini tidak dibiarkan begitu saja.

Diketahui, KPK sempat buka suara soal munculnya nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution di persidangan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

KPK pun menyerahkan hal tersebut ke jaksa penuntut umum. Lembaga antikorupsi itu memandang peluang untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi di persidangan tersebut tergantung dari kebutuhan jaksa KPK.

“Kalau terkait itu kita kembalikan ke jaksa penuntut umum. Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Selain itu, dapat disusun laporan pengembangan penuntutan untuk menindaklanjuti munculnya nama Bobby di sidang. Nantinya, laporan tersebut akan dianalisis lebih lanjut oleh KPK.

Tessa mengatakan, bila ada keterangan yang tidak terkait langsung, keterangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk laporan pengembangan penuntutan untuk diserahkan kepada pimpinan dan diputuskan kemudian dianalisa dalam hasil ekspose. Bisa juga fakta seputar munculnya nama Bobby di sidang dikembangkan pada proses penyidikan kasus Abdul Ghani yang kini masih beproses di KPK.

“Bila ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan maka keterangan di persidangan tersebut dapat diberikan jaksa kepada penyidik yang saat ini sedang melakukan proses penyidikan bila keterangan itu dibutuhkan untuk penguatan penyidikan yang tengah berlangsung,” ucap Tessa

Sebelumnya, istilah ‘Blok Medan’ yang dikaitkan dengan Bobby Nasution menyita perhatian. Istilah dimaksud mencuat saat sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Istilah Blok Medan pertama kali mencuat saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Istilah ini diungkapkan oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili saat menjadi saksi dalam kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) AGK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kebijakan izin pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengatakan, pihaknya melakukan kajian mendalam sebelum akhirnya menerima izin tambang tersebut. Kajian itu, kata dia, dilakukan melibatkan para pakar di luar PP Muhammadiyah.

"Kita menghadirkan tidak hanya dalam lingkup Muhammadiyah. kita menghadirkan orang-orang atau pakar di luar Muhammadiyah. Ini akan dikaji terus," kata Azrul dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

PIXABAY/ANATOLY STAFICHUK Ilustrasi tambang batu bara, penambangan batu bara.

Azrul mengatakan, dalam kajian tersebut PP Muhammadiyah melihat empat aspek yaitu hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Ia mengatakan, dari sisi hukum dilihat apakah lahan yang akan diberikan sudah clean dan clear baik dari perusahaan yang lama, pemerintah, dan masyarakat di atas lahan tersebut.

Kemudian dari sisi ekonomi, PP Muhammadiyah mengkaji lahan yang akan diberikan memiliki potensi batu bara atau tidak.

"Ada enam titik, satu perusahaan tidak usah saya sebutkan namanya. Perusahaan itu punya enam titik, ternyata hanya satu titik yang ada isinya. Saya belum bisa publish itu. Tentu saya sampaikan kepada PP Muhammadiyah. Ada yang sama sekali tidak ada isi tambangnya, atau sama sekali tidak ada isi batu baranya. Nah itu menjadi kajian kita," ujarnya.

Azrul mengatakan, dari sisi aspek sosial, PP Muhammadiyah mengkaji dampak pengelolaan tambah terhadap masyarakat di sekitar lahan.

PP Muhammadiyah, kata dia, tidak akan menutup mata atas permasalahan yang muncul bagi masyarakat.

umko.ac.id Ormas yang menerima izin tambang.

"Terakhir aspek ke lingkungan, ini yang melekat dengan majelis lingkungan hidup. Kenapa? Kita tidak menutup mata ternyata ada 2 lubang di Bangka Belitung sejak ditambang sampai sekarang tidak pernah direklamasi," tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, Azrul mengatakan, PP Muhammadiyah tidak akan sembarangan dalam memutuskan menerima atau menolak izin tambang untuk ormas keagamaan.

"Tentu PP Muhammadiyah tidak sembarangan, tidak sembrono ya menerima atau menolak tambang itu. Kita bebas menerima masukan silahkan kepada PP Muhammad ya dalam berbagai aspek," ujar Azrul.

"Seandainya PP Muhammadiyah menyatakan menerima (izin tambang) kita akan concern pada pasca tambang," ucap dia.

Adapun ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan.

Aturan tersebut tertuang pada Pasal 83A yang membahas soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal tersebut.

Organisasi masyarakat atau ormas adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat atau umat.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut pihaknya menduga adanya pemberian suap terkait dengan izin tambang di Maluku Utara kepada pihak di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ghufron menyebut dugaan itu didalami oleh penyidik KPK saat menggeledah Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Rabu (24/7/2024), terkait dengan penyidikan terhadap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) serta orang kepercayaannya, Muhaimin Syarif (MS).

Untuk diketahui, tersangka Muhaimin diduga memberikan suap secara langsung maupun sebagai perantara kepada AGK di antaranya terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

"Jadi penggeledahan di ESDM itu kaitannya dari pemberi suap di kasus AGK. Sehingga si pemberi suap [MS] kepada saudara AGK ini ternyata juga ada dugaan memberi kepada pihak-pihak di ESDM, dalam kaitan ini. Jadi tidak kepada pihak yang lain," kata Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Sebelumnya, KPK menemukan sejumlah bukti terkait dengan dugaan suap izin pertambangan di Maluku Utara ketika menggeledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Rabu (24/7/2024).

Penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba yang rampung pada sore hari kemarin, merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan suap perizinan tambang di yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK) serta orang kepercayaannya, Muhaimin Syarif (MS).

"Didapatkan oleh penyidik dokumen/surat dan print out BBE [barang bukti elektronik] yang menurut penyidik terkait dugaan pengaturan pengurusan perizinan tambang di Malut yang diduga dilakukan oleh tersangka AGK dan MS," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (25/7/2024).

Selanjutnya, papar Tessa, tim penyidik akan mendalami lebih lanjut hasil penggeledahan tersebut.

Dia menyebut lembaga antirasuah tidak menutup kemungkinan hasil penggeledahan itu akan mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara di Maluku Utara.

"Tidak tertutup kemungkinan penyidikan ini bisa berkembang kepada pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK mengungkap bakal mendalami dugaan keterlibatan pihak Kementerian ESDM dalam kasus suap penetapan WIUP.

Suap itu diduga untuk memuluskan pemberian rekomendasi oleh gubernur sebagai syarat kelengkapan pemberian izin pertambangan.

"Jadi ada rekomendasi dari gubernur untuk melengkapi pengurusan perizinan ke ESDM. Rekomendasi inilah yang menjadi bargaining untuk meminta sesuatu atau suap," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Adapun pihak Ditjen Minerba Kementerian ESDM menghormati dan mendukung langkah penegak hukum untuk menegakan hukum di sektor ESDM.

“Betul Saat ini masih berlangsung pencarian barang bukti yang diperlukan, kami terus mendukung KPK dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi saat dikonfirmasi, Rabu (24/7/2024).

Sebagai informasi, MS selaku orang kepercayaan AGK diduga memberikan suap senilai Rp7 miliar secara langsung atau sebagai perantara.

Nilai itu disebut KPK masih bisa berkembang seiring dengan proses penyidikan. Beberapa suap yang diberikan AGK itu di antaranya terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan maupun enam blok tambang di Maluku Utara.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024 pada Senin, 22 Juli 2024. Sebagai perubahan atas Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Tambang bagi Investasi.

Perpres ini juga akan mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terlebih dahulu diteken presiden.

Mengutip dari website JDIH Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), adapun perubahan dari Perpres sebelumnya adalah dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 antara pasal 5 dan 6 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C.

Wewenang Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/BKPM dalam penetapan dan pemberian IUPK untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) terlihat semakin besar.

Ini tertuang dalam Pasal 5B ayat 1, tertulis sebagai berikut:

"(1) Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku Ketua Satuan Tugas," dikutip dari Perpes 76/2024 tersebut.

Ini artinya menteri pembina sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan tata ruang, perkebunan, lingkungan hidup dan kehutanan, hingga agraria dan tata ruang dapat mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian IUPK untuk ormas keagamaan kepada Kementerian Investasi/BKPM yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

Kemudian pasal 5B ayat 2 tertulis sebagai berikut:

"(2) Berdasarkan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Dan artinya jika telah ditetapkan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas), Bahlil dapat melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Asal tahu saja, keinginan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan sebelumnya telah diperjelas dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Presiden Jokowi menandatangani perubahan ini pada Kamis (30/05). Pemerintah telah menyisipkan pasal 83A di antara pasal 83 dan 84 yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 83A ayat 1.

Bisnis.com, JAKARTA — Tersangka pada pengembangan perkara operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Maluku Utara, Muhaimin Syarif diduga membantu Gubernur Maluku Utara 2019–2024 Abdul Ghani Kasuba (AGK) mengantongi suap terkait dengan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan selama 2021–2023.

Muhaimin ditetapkan tersangka dalam pengembangan perkara yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2023. Pria yang juga merupakan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara itu resmi ditahan hari ini, Rabu (17/7/2024), setelah sehari sebelumnya ditangkap.

Pada konferensi pers penahanan Muhaimin alias UCU, KPK mengungkap dugaan bahwa tersangka itu memberikan suap berbentuk uang kepada AGK berkaitan dengan sejumlah proyek maupun perizinan. Beberapa di antaranya terkait dengan perizinan maupun pengusulan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

"Dengan total sebesar Rp7 miliar. Untuk nilai Rp7 miliar ini masih bisa berkembang selama proses penyidikan," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur pada konferensi pers, Rabu (17/7/2024).

Secara terperinci, dugaan suap yang diberikan oleh atau melalui Muhaimin kepada AGK terkait dengan empat hal.Pertama, proyek di Dinas PUPR Maluku Utara.

Kedua, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.Ketiga, pengurusan Pengusulan Penetapan WIUP ke Kementerian ESDM yang ditandatangani AGK sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin selama 2021-2023.

"Tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2018 & Keputusan Menteri ESDM No.1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan," papar Asep.

Keempat, dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementerian ESDM melalui Muhaimin. Usulan-usulan dimaksud meliputi enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh Kementerian ESDM pada 2023 berikut ini:

1. Blok Kaf (nikel) di Halmahera Timur;
2. Blok Foli (nikel) di Halmahera Timur;
3. Balok Marimoi 1 (nikel) di Halmahera Timur;
4. Blok Pumlanga;
5. Blok Lilief Sawai (nikel) di Halmahera Tengah;
6. Blok Wailukum.

Adapun dari enam blok tersebut, lima blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai. Kemudian, dari lima blok itu, empat sudah ditetapkan pemenangan oleh Kementerian ESDM yaitu Blok Kaf, Blok Foli, blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai.

DITANGKAP KPK

Sebelumnya, Muhaimin ditangkap oleh penyidik KPK di sekitar wilayah Tangerang, Banten, Selasa (16/7/2024).

Muhaimin diduga telah melakukan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada AGK selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019–2024 terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh tersangka.

Dia merupakan salah satu dari dua tersangka pada pengembangan kasus yang bermula dari OTT terhadap AGK, Desember 2023 lalu. Satu tersangka lain yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Irman Jakub sudah resmi ditahan 4 Juli 2024 lalu.

Berdasarkan catatanBisnis, Muhaimin Syarif merupakan politisi Gerindra di Maluku Utara. Dia diketahui maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR pada Pemilu 2024 dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara di bawah naungan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Pihak KPK menduga Muhaimin merupakan orang kepercayaan AGK. Melalui pengembangan perkara dari OTT sebelumnya, lembaga antirasuah mengusut dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dinikmati AGK selama menjabat kepala daerah melalui Muhaimin.

"Iya, salah satunya sebagai tangan kanannya," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Februari 2024 lalu.

Politisi itu sebelumnya sudah dipanggil oleh penyidik KPK untuk pemeriksaan. Pada Juni 2024, Muhaimin diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan masih mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya.

Kemudian, pada 5 Juli 2024, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Muhaimin. Pada Januari 2024, KPK juga telah menggeledah rumah Muhaimin di bilangan Pagedangan, Tangerang.

Pada bulan yang sama, dia juga pernah diperiksa sebagai saksi. Pada saat itu, penyidik mendalami keterangannya ihwal dugaan penerimaan uang oleh AGK. Uang itu di antaranya berkaitan dengan perizinan pertambangan di Maluku Utara.

"Termasuk dikonfirmasi adanya peran dari orang kepercayaan Tersangka AGK untuk mengurus perizinan tambang yang ada di wilayah Maluku Utara," demikian keterangan resmi KPK.

Atas perbuatannya, Muhaimin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun kini AGK sebagai penerima suap dan sejumlah tersangka lainnya sudah menghadapi proses hukum di pengadilan. Politisi itu didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.