KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Kairo untuk mewaspadai ideologi kekerasan dengan memegang teguh nilai Pancasila.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow bertajuk “Diseminasi Perlindungan WNI di Luar Negeri dari Tindak Pidana Terorisme” di Auditorium Markaz Syekh Zayed, Kairo, Mesir, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Deradikalisasi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Akhmad Nurwakhid mengatakan bahwa Pancasila merupakan kunci utama untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan.

“Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila adalah dasar dan ideologi negara pemersatu bangsa Indonesia yang digali dari nilai luhur agama dan budaya Nusantara untuk melindungi diri dari ideologi kekerasan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Penyebaran ideologi kekerasan, lanjut dia, telah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Waspadai ideologi kekerasan, penyebarannya telah masuk ke segala lapisan masyarakat, baik dari segi profesi, latar belakang, pendidikan, hingga suku bangsa," lanjutnya.

Sementara itu, Inspektur BNPT Catur Iman Pratignyo mengatakan bahwa melawan paham terorisme merupakan salah satu jalan untuk mencapai peradaban yang lebih baik.

“Melawan teroris adalah menyelamatkan peradaban,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Mesir di Kairo Zaim A Nasution menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme di Mesir bagi pelajar Indonesia yang mayoritas tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dengan anggota sebanyak 15.000 orang.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam upaya pencegahan terorisme terhadap WNI yang ada di kairo yang sebagian besarnya adalah para pelajar," ucapnya.

Perlu diketahui, dalam acara tersebut, Direktur Perangkat Hukum Internasional (PHI) Imam Subekti turut menyampaikan beragam strategi pencegahan terorisme yang dapat dilakukan WNI di Kairo.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginisasi program Kontra Radikalisasi untuk mewujudkan lingkungan belajar anti bullying di lingkungan sekolah melalui kegiatan Sekolah Damai di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kegiatan bertemakan "Menumbuhkan Ketahanan Satuan Pendidikan dalam Menolak Paham Intoleransi, Kekerasan, dan Bullying" itu diikuti lebih dari 300 siswa sekolah menengah atas (SMA) dan 100 guru selama dua hari.

Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris menegaskan pentingnya penanaman nilai perdamaian sebagai upaya membangun budaya toleran, anti kekerasan, dan anti bullying di lingkungan sekolah.

“Kita perlu membekali generasi muda dengan penguatan mental, wawasan spiritual, dan penanaman nilai positif agar terhindar dari tindakan kekerasan, intoleran dan radikalisme,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2024).

Bullying, lanjut dia, akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan mental siswa, sehingga guru diharapkan dapat menjadikan upaya pencegahaannya sebagai prioritas utama.

“Guru juga diharapkan dapat memperhatikan siswa dengan lebih seksama serta membantu memberikan nasihat atau informasi tentang dampak negatif perundungan, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan positif di sekolah,” paparnya.

Salah satu peserta Sekolah Damai, Khairunnisa mengatakan bahwa acara tersebut memberikan sudut pandang baru kepada generasi Z (gen Z) untuk mengenali segala bentuk kekerasan dan dampaknya.

“Acara sekolah damai dari BNPT ini sangat bagus, karena sebagai sudut pandang saya sebagai seorang remaja tahu bagaimana parahnya bullying di sekolah, parahnya perundungan di sekolah, dan bagaimana dampaknya pada korban,” ujarnya.

Khairunnisa berharap, seluruh generasi muda Indonesia dapat menjauhi segala bentuk tindakan kekerasan melalui acara Sekolah Damai.

"Saya berharap semoga teman-teman dapat mengetahui bahwa bullying, perundungan dan segala bentuk kekerasan kepada sesama itu perbuatan yang tidak baik,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak puas dengan capaian selama beberapa tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Ayub sebagai respons atas paparan Kepala BNPT Eddy Hartono yang menhebutkan, tidak adanya serangan teroris sepanjang 2023 hingga Oktober 2024.

“Yang pertama adalah, tadi disampaikan, 0 serangan teroris di 2023. Kita jangan berbangga dengan pencapaian itu,” ujar Ayub dalam rapat dengar pendapat bersama BNPT RI, Rabu (30/10/2024).

Legislator asal Aceh itu kemudian menyinggung masih adanya kegiatan masyarakat yang mengarah pada tindakan radikal di daerahnya.

Dia juga mencontohkan adanya percobaan teror di wilayah Batu, Jawa Timur pada Agustus 2024 lalu. Menurut Ayub, bibit radikal masih tumbuh dan ini perlu menjadi perhatian BNPT.

“Terutama kami di Aceh. Itu masih banyak radikalisasi dan radikalisme di sana. Kalau nanti saya paparkan tidak akan (ada) habis-habisnya," kata Ayub.

“Yang kedua, baru-baru ini terjadi Agustus 2024. Kejadiannya ini di Batu, Jawa Timur. Pemuda 19 tahun, saya rasa sudah tahu, yang hampir mau meledakkan dua tempat ibadah di situ, yang kekuatannya luar biasa pimpinan. Ini yang perlu kita mawas ini yang perlu kita hat-hati,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Ayub juga berharap seluruh jajaran Komisi XIII dan juga pemerintah memberikan perhatian lebih bagi BNPT, agar bisa menjalankan tugasnya secara maksimal.

Salah satunya dengan meningkatkan anggaran BNPT yang saat ini hanya sebesar Rp 400 miliar. Anggaran ini dianggap Ayub lebih rendah daripada badan-badan lain di Indonesia.

“Ini tugas kita ini. Terutama bagi kita Komisi XIII. Kita harus pertahankan juga mereka. Mereka harus kita beri anggaran yang maksimal. Karena berapa kabupaten, berapa provinsi yang mereka harus lakukan sosialisasi soal ini dengan anggaran Rp 400 miliar lebih,” ungkap Ayub.

"Lain dengan yang saya sampaikan tadi, BIN, BNN. Sangat sepantasnya kawan-kawan yang di bidang anggaran untuk meningkatkan kinerja ini,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengajak semua pihak untuk berperan melindungi pemuda dari ideologi kekerasan pada momentum Sumpah Pemuda kali ini.

Menurutnya, pemuda merupakan penerus bangsa sehingga penting bagi negara dan seluruh pihak untuk melindungi pemuda dari bahaya ideologi kekerasan.

"Gunakan pendekatan kekinian untuk menjangkau generasi muda dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan membangun sikap toleran," kata Eddy saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 di Kantor Pusat BNPT, Bogor, Jawa Barat, Senin (28/10/2024), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta.

Dia menyebutkan, pendekatan kekinian dalam langkah nyata yang menyentuh langsung remaja dengan memperkokoh ideologi Pancasila dilakukan untuk mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia.

Di sisi lain, ia berharap seluruh jajaran BNPT bisa merefleksikan berbagai nilai agung Sumpah Pemuda.

"Dengan demikian, BNPT dapat menguatkan karakter bangsa dan mengibarkan semangat Merah Putih dalam diri pemuda Indonesia," tuturnya.

Sumpah Pemuda merupakan momen bersejarah yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Hari Sumpah Pemuda, yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, menjadi momen refleksi bagi masyarakat untuk mengenang peristiwa bersejarah pada tahun 1928, ketika para pemuda dari berbagai suku, agama, dan daerah di Nusantara bersatu dalam membangun kebangsaan negara Indonesia yang merdeka.

Tema yang diusung pada Hari Sumpah Pemuda Ke-96 adalah Maju Bersama Indonesia Raya Tema tersebut mengandung pesan kuat tentang sinergi dan kolaborasi, yang diharapkan mampu menjadi semangat untuk mengantarkan bangsa Indonesia meraih prestasi global.

Sementara itu, logo Hari Sumpah Pemuda Ke-96 Tahun 2024 ini berupa manifestasi dari jiwa muda yang tak terbendung.

Peringatan puncak acara Hari Sumpah Pemuda Ke-96 akan digelar tanggal 28 Oktober 2024 di Anjungan Rumah Adat DI Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada pukul 19.00 WIB.

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) turut memperingati perstiwa 22 tahun bom Bali. BNPT mengajak sejumlah penyintas menjadi agen perdamaian.

"Kami mendukung dan memotivasi penyintas untuk bangkit berdaya, melanjutkan hidup yang lebih baik dan jadi agen perdamaian," ujar Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Imam Margono dalam Peringatan dan Doa Bersama, di Monumen Bom Bali Ground Zero, Kuta, Badung, dikutip Senin, 14 Oktober 2024.

BNPT mengajak rekan penyintas untuk bersama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Khususnya dari bayang-bayang ideologi kekerasan.
"Marilah kita selamatkan dan lindungi dunia demi masa depan yang lebih baik, dalam kedamaian dan harmoni," bebernya.

Baca Juga: BNPT Terus Tingkatkan Kualitas SDM Mitra Deradikalisasi

BNPT juga memandang momentum ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam mendukung penyintas untuk bangkit. Sehingga mampu menjadi agen perdamaian.

"Kami mendukung dan memotivasi penyintas untuk bangkit berdaya, melanjutkan hidup yang lebih baik dan jadi agen perdamaian," jelasnya

Dalam rangka pemenuhan hak-hak korban, BNPT akan terus bersinergi dengan LPSK, Pemerintah Daerah, dan Stakeholder lainnya dalam pemberian kompensasi dan pemulihan secara komprehensif dan berkelanjutan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

TEMPO.CO, Jakarta - Wahid Foundation selaku Co-Chair Forum Kemitraan Nasional Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (FKN RAN PE) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersiap menyelenggarakan pertemuan. Pertemuan Tahunan Forum Kemitraan Nasional ini akan berlangsung pada Rabu, 16 Oktober 2024 di Jakarta.

“Acara ini bertujuan memperkuat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE),” kata Wahid Foundation dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Penguatan RAN PE itu juga melalui kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta. Persamuhan ini mengusung tema Menguatkan Kemitraan, Menghadapi Tantangan Ekstremisme Kekerasan.

“Forum ini diharapkan menjadi wadah diskusi strategis untuk memperkuat jejaring dan meningkatkan efektivitas implementasi RAN PE di seluruh Indonesia,” kata mereka.

Wahid Foundation menyatakan melalui kemitraan yang erat pemangku kepentingan dari berbagai sektor bisa berbagi pengalaman dan solusi. Selain itu, strategi dan inovasi salam mencegah ekstrimisme kekerasan juga diharapkan bisa muncul melalui forum ini.

“Agenda pertemuan tahunan ini akan menghadirkan pembicaradari kementerian terkait, lembaga swasta, masyarakat sipil, serta mitra internasional yang turut berperan dalam pelaksanaan RAN PE,” kata Wahid Foundation.

Beberapa topik utama yang akan dibahas meliputi optimalisasi implementasi RAN PE, peningkatan kemitraan multi-stakeholder, serta rekomendasi kebijakan untuk masa depan RAN PE 2025-2029.

BNPT dan Wahid Foundation menegaskan bahwa upaya mengatasi ekstremisme kekerasan membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Laporan DARI PE 2023 menyoroti pentingnya kemitraan multi stakeholder dalam mempercepat pencapaian hasil. Langkah ini juga diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala BNPT Nomor 103 Tahun 2023 yang mengatur pembentukan serta tata kelola Forum Kemitraan Nasional RAN PE.

“Forum ini akan menjadi platform penting dalam membahas rekomendasi kebijakan serta memperkuat kolaborasi yang lebih erat antar-sektor dalam menghadapi tantangan ekstremisme kekerasan di masa mendatang,” kata Wahid Foundation.

Selain itu, Wahid Foundation menuebut forum ini juga akan mengoptimalkan implementasi RAN PE. Senyampang pertemuan ini juga akan memfasilitasi diskusi mengenai pengalaman terbaik dari berbagai daerah dalam menanggulangi ekstremisme.

Pertukaran pengalaman ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan praktik-praktik yang efektif untuk diterapkan di wilayah lain, sehingga memperkuat upaya kolektif dalam mencegah terorisme.

“Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan akan muncul solusi-solusi kreatif dan berkelanjutan yang mampu menghadapi tantangan baru dalam upaya pencegahan kekerasan,” kata mereka.

Catatan: Berita ini mengalami perubahan pada judul dan isi berita. Dari semula "Riset Wahid Foundation: Ada 43,16 Persen Konten tentang Terorisme di Tiktok". Perubahan dilakukan atas sejumlah pertimbangan. Perubahan dilakukan pada Sabtu, 12 Oktober 2024 pukul 23.21. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan berbagai upaya dalam membina mantan napi teroris (napiter) atau mitra deradikalisasi. Salah satunya dengan memberikan bantuan 50 ribu benih ikan nila.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas (Karorenhukmas) BNPT Brigjen Pol Tedjo Wijanarko menjelaskan program ini merupakan hasil kerja sama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelautan (KKP). Langkah ini menunjukan kehadiran negara terhadap para mitra deradikalisasi.

"BNPT dan KKP merupakan bagian dari negara yang harus hadir di tengah masyarakat siapapun dia termasuk para mitra derad yang juga saudara saudara kita," ujar Tedjo dikutip Minggu, 6 Oktober 2024.
Ia berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh mitra deradikalisasi. Sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi mereka.

Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Kepala BBPBAT Sukabumi Muhammad Nurdin pemberian bantuan ini tidak hanya berhenti saat pembagian benih. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memonitor pembudidayaan ikan nila.

"Agar Ikan yang dibudidayakan ini bisa maksimal perkembangannya dan bermanfaat, kami melakukan koordinasi dengan dinas terkait dan penyuluh di sekitar lokasi ini agar kedepannya ada monitoring sehingga bisa terpantau," jelasnya.

Sementara itu, Tarto sebagai penerima manfaat mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berharap bantuan-bantuan yang sifatnya mendukung pemberdayaan ekonomi ini dapat berlanjut dan berkembang.

"Harapannya ke depan ini semakin gencar dan terlebih nanti ada program-program bantuan yang lain," ungkapnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(LDS)

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi menyerahkan 50.000 benih ikan nila kepada Mitra Deradikalisasi (Mitra Derad) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (4/10/2024).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas (Karorenhukmas) BNPT Brigjen Pol Tedjo Wijanarko, SIK, mengatakan, pemberian benih ikan adalah bukti nyata kehadiran negara dan kepedulian kepada masyarakat, khususnya Mitra Derad.

“BNPT dan Kementerian KP merupakan bagian dari negara yang harus hadir di tengah masyarakat, termasuk para Mitra Derad yang juga saudara-saudara kita,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

Tedjo berharap, bantuan tersebut dapat dimaksimalkan dengan baik oleh Mitra Derad. Dengan begitu, perekonomian mereka bisa meningkat.

“Kami berharap, bantuan benih ikan ini dapat dimaksimalkan dengan baik oleh Mitra Derad dan dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka,” jelasnya.

Plh Kepala BBPBAT Sukabumi Muhammad Nurdin menjelaskan, sinergisitas tersebut tak hanya berhenti pada pemberian benih saja. Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, termasuk dengan penyuluh pemberdayaan ikan di Boyolali, Jawa Tengah, untuk memonitor pembudidayaan ikan nila tersebut.

“Agar ikan yang dibudidayakan bisa maksimal dalam perkembangannya dan bermanfaat, kami berkoordinasi dengan dinas terkait dan penyuluh di sekitar lokasi agar dapat dipantau,” tuturnya.

Salah satu penerima manfaat, Tarto, mengaku senang dan bersyukur atas bantuan tersebut. Ia berharap bantuan-bantuan yang bersifat mendukung pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian benih ikan nila, dapat berlanjut dan berkembang.

“Harapan saya ke depan, program ini semakin gencar dan terlebih lagi ada program-program bantuan yang lain,” tuturnya.

Setelah penyerahan benih ikan nila secara simbolis dari BNPT dan Kementerian KP kepada Mitra Derad, benih ikan tersebut selanjutnya akan diantarkan ke keramba di Waduk Cengklik Boyolali untuk dilepaskan ke air.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar Silaturahmi Kebangsaan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur (Jatim), pada Selasa (17/9/2024) hingga Kamis (19/9/2024).

Dalam kegiatan itu, BNPT mempertemukan penyintas terorisme dengan mantan narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi (eks narapidana kasus terorisme atau napiter) dari provinsi Bali, Jatim, dan Jawa Tengah (Jateng).

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan radikalisme sekaligus membangun solidaritas di antara penyintas ataupun mitra deradikalisasi.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal (Mayjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Roedy Widodo mengatakan, ajang Silaturahmi Kebangsaan ini merupakan momen penting bagi penyintas dan mitra deradikalisasi untuk saling memaafkan.

Roedy pun optimistis bahwa rekonsiliasi itu akan menjadi langkah awal baik untuk melangkah maju serta menjadi momentum buat terus suara perdamaian di bumi Indonesia.

“Kepada para penyintas, mari kita bangkit, bertahan, dan menjadi agen-agen perubahan untuk menyuarakan perdamaian. Untuk mitra deradikalisasi, mari bantu ubah pola pikir saudara-saudara sebangsa kita yang masih terpapar ideologi radikal terorisme. Ini adalah titik balik untuk mengajak teman-teman yang belum sadar,” ungkap Roedy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (21/9/2024).

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Brigadir jenderal (Brigjen) Polisi (Purnawirawan) Dr Achmadi MH berharap, kegiatan rekonsiliasi semacam ini dapat terus dilaksanakan hingga ke level yang lebih tinggi.

“Harapan kami adalah agar kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan dan digelorakan hingga ke level internasional. Ini sebagai bentuk rekonsiliasi serta upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme,” kata Achmadi.

Menurut Achmadi, pertemuan antara penyintas dan mantan pelaku teror memiliki makna strategis dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemenuhan hak korban terorisme.

“Melalui inisiatif ini, BNPT berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai serta membangun kesadaran kolektif untuk melawan radikalisasi dan terorisme di Indonesia,” ucap Achmadi.

KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen. Pol. Eddy Hartono mengatakan, dirinya akan lebih fokus dan optimal dalam melaksanakan pencegahan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menanggulangi ideologi radikal terorisme.

"Presiden (Jokowi) sering mengarahkan agar BNPT terus hadir dalam melakukan pencegahan, kita harus fokus dan optimalkan pencegahan," jelasnya dalam siaran persnya.

Hal tersebut dikatakan Eddy saat acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan pisah sambut antara Kepala BNPT ke-6 Komjen. Pol. (Purn) Mohammed Rycko Amelza Dahniel dengan dirinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024).

Acara seremoni tersebut sekaligus menandai resminya BNPT dipimpin seorang nakhoda baru, yakni Irjen. Pol. Eddy Hartono.

Jenderal Polisi Bintang Dua yang pernah menjadi Direktur Penegakan Hukum BNPT periode 2018-2021 ini juga akan melanjutkan dan mempertahankan zero terrorist attack di Indonesia.

"Banyak hal positif (dari peninggalan Mohammed Rycko Amelza Dahniel), salah satunya zero terrorist attack, prestasi ini menjadi tolak ukur kami," katanya.

Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT ke-6 Rycko Amelza Dahniel mengajak seluruh pegawai untuk mendukung nakhoda baru dalam melanjutkan tugas, yakni mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia.

"BNPT harus terus hadir bagi Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dukung nakhoda yang baru dalam melanjutkan tugas ini," ucapnya.

Rycko turut berharap BNPT selalu mendapat dukungan dari masyarakat dalam melakukan tugas-tugasnya.

"Saya berharap BNPT terus mendapat public concern, semakin tinggi legitimasinya," harapnya.

Sebelumnya pada Rabu (11/9/2024) Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo melantik Irjen. Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala (BNPT).

Pelantikan tersebut berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan BNPT.

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menilai, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) punya tantangan untuk memulangkan dan mereintegrasi ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat terorisme di Suriah dan Irak.

Harits mengatakan, upaya itu mesti diambil supaya WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian itu tidak menjadi orang yang stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan.

“PBB melalui lembaga terkait sudah meminta Indonesia memulangkan warganya yang tersisa di kamp-kamp Suriah. Tantangan terbesar adalah memulangkan mereka dan mendekonstruksi pandangan ekstrem yang mereka bawa,” ujar Harits kepada Kompas.com, Jumat (13/9/2024).

Harits pun menegaskan bahwa pemulangan WNI harus dibarengi dengan reintegrasi yang menyeluruh demi menghilangkan cara pandang ekstrem mereka.

"Setelah mereka pulang, perlu ada proses karantina dan edukasi agar cara pandang ekstrem mereka bisa berubah. Dengan begitu, mereka bisa terintegrasi kembali dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang damai," kata dia.

Harits mengungkapkan bahwa BNPT telah memulangkan beberapa WNI dari Suriah secara diam-diam, meski tidak terekspos oleh media.

“Ini menunjukkan potensi untuk memulangkan lebih banyak WNI. Perlu sikap tegas dari pemerintah untuk melanjutkan proses ini," ujar Harits.

Sementara itu, pengamat terorisme Sofyan Tsauri menyoroti tanggung jawab Indonesia untuk memulangkan warganya dari lokasi pengungsian di luar negeri, seperti di Irak, Suriah, dan Turki.

Senada dengan Harits, Sofyan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan WNI terlantar di negara lain.

“Indonesia tidak membuang kewarganegaraan warganya seperti negara lain. Pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan mereka,” ujar Sofyan.

Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa WNI yang dipulangkan benar-benar steril dari ideologi radikal.

“Dalam proses pemulangan, sangat penting mempersiapkan bagaimana mereka hidup di Indonesia. Harus ada jaminan keselamatan dan reintegrasi yang menyeluruh sebelum mereka kembali ke masyarakat," jelasnya.

Sofyan juga menyarankan adanya pelatihan dan kesempatan bekerja bagi para WNI yang dipulangkan, serta penyiapan bagi keluarganya.

Dengan langkah-langkah reintegrasi dan pemantauan yang tepat, para WNI tersebut bisa kembali ke Indonesia tanpa membawa dampak negatif dan berkontribusi secara positif pada masyarakat.

"Masyarakat harus benar-benar siap menerima mereka. Ini yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah dan BNPT," kata Sofyan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rabu (11/9/2024) di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Eddy menggantikan posisi Komjen Pol Rycko Amelza sebagai kepala BNPT yang telah purna tugas sebagai anggota kepolisian pada 14 Agustus lalu.

Eddy merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990. Dengan pangkatnya yang tinggi, Eddy dikenal berpengalaman dalam bidang reserse.

Mengutip berbagai sumber, pria kelahiran Mei 1967 ini bukanlah orang baru dalam pemberantasan terorisme. Ia pernah berdinas di Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri.

Kariernya di Densus 88 pun melejit. Ia sempat menjabat sebagai Kabid Investigasi Densus 88 dan pada 2014 Eddy dipercaya menjadi Wakil Kepala Densus 88.

Tak lama dari itu, pada 2015 hingga 2017 dia dipromosikan menjadi Kepala Densus 88. Setelah itu, berlanjut kembali menjabat sebagai Wakil Kepala Densus 88 pada 2017-2018.

Setelah jabatan tersebut, karier Eddy di BNPT dimulai. Dia berkiprah di BNPT sejak 2018 sebagai Direktur Pembinaan Kemampuan Kedeputian Bidang Penindakan & Pembinaan Kemampuan BNPT RI.

Pada tahun yang sama pula dia dipercaya menjadi Direktur Penegakan Hukum Kedeputian Bidang Penindakan & Pembinaan Kemampuan BNPT RI.

Kemudian, pada 2021 pria yang memiliki NRP 67050527 ini terpilih menjadi Pelaksana Tugas Direktur Penindakan BNPT.

Adapun, jabatan terakhirnya sejak 25 Agustus 2021 hingga saat ini, Eddy menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Untuk diketahui, Eddy merupakan jenderal polisi bintang dua yang mendapatkan bintang Bhayangkara Pratama di 2023. (Annisa Nurul Amara)