Bisnis.com, JAKARTA -- Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jemy Sutjiawan menjadi enam tahun pidana di kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Sidang putusan banding jaksa penuntut umum terhadap Jemy berlangsung pada Kamis (10/10/2024). Dalam amar putusannya, majelis hakim tinggi menyatakan Jemy telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemy Sutjiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," dalam amar PT DKI dikutip, Jumat (11/10/2024).

Selain itu, majelis hakim PT DKI Jakarta juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta dengan subsider enam bulan pidana.

"Denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," masih dalam amar putusan yang sama.

Dalam catatan Bisnis, Jemy sebelumnya telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat selama tiga tahun pidana penjara. Oleh sebab itu, hukuman Jemy telah diperberat menjadi dua kali lipat.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemy Sutjiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Hakim Rianto Adam Pontoh dalam amar putusannya, Selasa (30/7/2024

Adapun, hal yang memberatkan hukuman Jemy lantaran tidak ikut mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sementara itu, hal yang meringankan, yaitu mengakui kesalahannya hingga proyek BTS sebagian besar telah selesai.

Sebagai informasi, Jemy yang merupakan owner atau pengendali PT Fiberhome didakwa telah melakukan kongkalikong dengan terdakwa lainnya yakni Galumbang Simanjuntak dan Irwan Hermawan untuk memenangkan proyek BTS 4G paket 1 dan 2.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memperkirakan ada anggaran Rp 2,15 triliun yang belum dihabiskan hingga akhir tahun ini. Anggaran ini kurang optimal diserap karena empat kendala, salah satunya korupsi BTS 4G.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan, realisasi anggaran kementeriannya Rp 8,06 triliun dari pagu Rp 17,78 triliun per Agustus. Dengan begitu, masih ada sisa anggaran Rp 9,72 triliun.

Bila dilihat secara total hingga akhir tahun, prognosis atau perkiraan realisasi anggaran Kominfo Rp 15,63 triliun dari pagi anggaran Rp 17,78 triliun, sehingga masih ada Rp 2,15 triliun yang belum diserap.

Budi Arie Setiadi memerinci empat penyebab anggaran tak sepenuhnya terserap, yakni:

1. Kasus hukum BTS 4G yang masih berjalan pada 2023 mengakibatkan terhambatnya pembangunan BTS 4G, sehingga operasional maintenance yang telah dianggarkan dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak atau PNBP belum terealisasi optimal

Pelaku korupsi BTS 4G yakni eks Menteri Kominfo Johnny G Plate, yang divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada November tahun lalu.

2. Service level agreement atau SLA untuk akses internet di beberapa lokasi maslh dalam tahap evaluasi.

SLA adalah kontrak antara penyedia dan pengguna layanan yang menjabarkan layanan apa dan bagaimana standar yang akan disediakan penyedia layanan.

3. Belum ditandatanganinya rencana implementasi kerja sama alias implementation arrangement pada program digital broadcasting system.

Program ini bakal didanai dari pinjaman luar negeri, sementara proses pinjaman dan hibah luar negeri ini tidak sepenuhnya dalam kewenangan Kominfo.

4. Pembangunan Pusat Data Nasional di Batam

“Pembangunan fasilitas ini masih dalam proses pemenang lelang consultant service,” ujar Budi dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

Kominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 13 Triliun

Kominfo meminta agar anggaran 2025 ditambah Rp 13,27 triliun menjadi Rp 20,99 triliun. Alasannya, alokasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menyusut dibandingkan tahun ini.

Budi Arie Setiadi memerinci anggaran Kominfo per tahun:

• 2020: Rp 8,09 triliun
• 2021: Rp 24,13 triliun
• 2022: Rp 26,37 triliun
• 2023: Rp 16,78 triliun
• 2024: Rp 17,78 triliun
• 2025: Rp 7,72 triliun

Kominfo sudah mengirimkan surat untuk penambahan anggaran ke Menteri Keuangan pada 7 Agustus.

Alokasi penggunaan pagu anggaran kominfo sebesar Rp 7,72 triliun itu bakal dibagi ke dalam lima program, yakni:

1. Pagu program penyediaan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi alias TIK: Rp 3,5 triliun
2. Pagu program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik: Rp 490,69 miliar
3. Pagu program pemangaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK: Rp 1,35 triliun
4. Pagu program komunikasi publik: Rp 220,88 miliar
5. Pagu program dukungan manajemen: Rp 2,16 triliun

Mahkamah Agung memangkas hukuman vonis penjara mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun. Anang terlibat kasus korupsi menara internet Base Transceiver Station alias BTS 4G.

"Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara selama 10 tahun," demikian amar putusan MA Nomor 4103 K/Pid.Sus/2024 yang dikutip dari laman Informasi Perkara MA di Jakarta, Jumat (26/7).

Sementara itu, hukuman denda yang dijatuhkan di tingkat kasasi sama dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi alias Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara.

Selain itu, hukuman uang pengganti yang diputus oleh Mahkamah Agung juga sama dengan Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni Rp 5 miliar. “Uang ini dikompensasikan dengan uang titipan Rp 6.711.204.000,00, sehingga uang Rp 1.711.204.500 dikembalikan kepada Terdakwa melalui Tia Mutia Hasna," demikian amar putusan.

Putusan tersebut diputus oleh Desnayeti selaku ketua majelis dengan dua anggota, Agustinus Purnomo Hadi dan Yohanes Priyana pada Kamis, 18 Juli.

Majelis hakim menyatakan Anang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang alias TPPU dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominso 2020-2022.

Anang Latif dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara terhadap Anang Achmad Latif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menghormati keputusan Mahkamah Agung yang memangkas hukuman vonis penjara Anang Latif. “Ini sudah putusan Mahkamah Agung, dan ini sudah upaya hukum terakhir, sudah berkekuatan hukum tetap, maka kami menghormati putusan pengadilan,” kata dia, Sabtu (27/7).

Meski demikian, Kejaksaan masih menunggu salinan berkas putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang memangkas vonis mantan Direktur Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Anang Achmad Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan putusan MA telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga sesuai hukum acara yang berlaku, jaksa tidak bisa mengajukan peninjauan kembali alias PK.

"Kalau ini sudah putusan Mahkamah Agung, kan ini sudah upaya hukum terakhir kan, sudah berkekuatan hukum tetap maka kita menghormati putusan pengadilan," ujar Harli saat dihubungi, Jumat (26/7/2024).

Harli juga enggan mengomentari lebih jauh terkait pemangkasan vonis tersebut. Ia menegaskan bahwa Kejagung masih menunggu salinan putusan MA terhadap salah satu terdakwa, kini terpidana, kasus korupsi BTS Kominfo itu.

"Ya kita tunggu dulu putusannya salinan putusannya biar bisa kita komentari, tapi kalau menurut KUHAP ya terhadap putusan MA itu artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Cuman ya secara pastinya kita tunggu dulu salinan putusannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, sidang putusan kasasi eks Dirut Bakti tersebut berlangsung pada hari Kamis (18/7/2024). Adapun amar putusan kasasi yang meringankan hukum eks Dirut Bakti itu dibacakan oleh Hakim Agung Dasnayeti.

"Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," demikian bunyi amar putusan yang dikutip Bisnis, Jumat (26/7/2024).

Selain hukuman badan, majelis hakim agung juga meminta Anang untuk membayar uang pengganti senilai Rp5 miliar yang dikompensasikan dengan uang titipan senilai Rp6,7 miliar.

"Sehingga uang sebesar Rp1,7 miliar dikembalikan kepada terdakwa."

Dalam catatan Bisnis, Anang diganjar hukuman 18 tahun penjara di tingkat banding. Itu artinya, putusan kasasi MA memangkas hukuman eks Direktur Bakti tersebut selama 8 tahun.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melaporkan kapal Cita XX yang membawa material base tranciever station (BTS) hilang kontak di perairan Papua sejak Rabu (17/7).

Mengutip Antara, Direktur Utama BLU BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan, kapal Cita XX membawa material BTS, tower, power, dan VSAT untuk penyediaan sinyal 4G BAKTI Kominfo di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

Selain muatan BTS, kapal tersebut juga mengangkut 12 orang di dalamnya. Kapal berjenis LCT GT 145 tersebut terakhir berkomunikasi dengan kapal Prima Jaya yang melintas bersamaan pada hari Selasa (16/7).

Dari informasi yang disampaikan oleh kru Prima Jaya, Cita XX tidak melaju dan posisi mengambil di pinggiran. Pada Jumat (19/7), Penanggung Jawab Kapal Cita XX, Mufli, melaporkan posisi kapal yang belum tiba di Pelabuhan Yahukimo kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Timika.

Mengutip CNN Indonesia, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika I Wayan Suyatna mengatakan, pihaknya telah turun ke lokasi pelayaran untuk menindaklanjuti laporan kapal hilang kontak. Namun, pencarian kemarin tidak berhasil menemukan kapal.

"Sekarang ini memasuki hari kedua. Tim gabungan kami masih di lapangan," kata Suyatna saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Berdasarkan hasil laporan keluarga dan kapal-kapal yang melewati perarian tersebut, ia menduga Cita XX salah masuk pelabuhan. Pasalnya, daerah tersebut banyak jalur-jalur sungai besar tempat kapal bersandar.

"Masalahnya adalah komunikasi kita tidak bisa dengan kapal tersebut termasuk dengan seluruh awak yang ada. Ada 12 orang di kapal tersebut, apakah seluruhnya awak kapal atau apakah ada penumpang, kami tidak tahu, yang jelas personnel on board adalah 12 orang," kata Suyatna.

Hingga informasi ini ditulis, tim SAR Timika telah diturunkan dengan dukungan TNI Angkatan Laut dan Polairud. Namun, hingga saat ini kapal pengangkut material BTS BAKTI Kominfo tersebut belum ditemukan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Account Director Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pembacaan sidang putusan Mukti Ali berlangsung pada hari Jumat (12/7/2024). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo beserta Yanto dan Bayu Ruhul Azam sebagai anggota.

Adapun Hakim Agung Soesilo dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan menolak dengan perbaikan permohonan kasasi Mukti Ali.

"Terdakwa, tolak perbaikan pidana penjara selama 4 tahun, denda senilai Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan," demikian amar putusan yang dikutip Bisnis, Rabu (17/6/2024).

Dalam catatan Bisnis, hukuman yang diterima Mukti Ali telah resmi berstatus berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Hukuman Ali jauh lebih ringan dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama yang menghukumnya 6 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsidair 5 bulan penjara.

Jadi Tersangka

Sekadar informasi, sebelum menjadi tersangka Mukti Ali sebelumnya telah dicekal oleh penyidik gedung bundar dalam kasus tersebut.

“Bersama-sama dengan AAL melakukan pemufakatan jahat konspirasi sehingga PT Huawei masuk konsorsium,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi saat ditemui di Kejagung, Selasa (24/1/2023) malam.

Kuntadi mengungkapkan usai ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya langsung menahan Mukti Ali di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari ke depan.

PantauanBisnisdi Kejagung, tersangka keluar pada pukul 22.15 WIB dengan mengunakan baju tahanan Kejaksaan bernomor 50 dan langsung memasuki mobil tahanan.

Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

“Menetapkan AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tersangka,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (4/1/2022).

Selain Achmad Latif, Kejagung juga menetapkan dua orang lainnya yaitu Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia dan YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman Account Director Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Pembacaan sidang putusan Mukti Ali berlangsung pada hari Jumat (12/7/2024). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Agung Soesilo beserta Yanto dan Bayu Ruhul Azam sebagai anggota.

Adapun Hakim Agung Soesilo dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan menolak dengan perbaikan permohonan kasasi Mukti Ali.

"Terdakwa, tolak perbaikan pidana penjara selama 4 tahun, denda senilai Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan," demikian amar putusan yang dikutip Bisnis, Rabu (17/6/2024).

Dalam catatan Bisnis, hukuman yang diterima Mukti Ali telah resmi berstatus berkekuatan hukum tetap alias inkracht.

Hukuman Ali jauh lebih ringan dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama yang menghukumnya 6 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsidair 5 bulan penjara.

Jadi Tersangka

Sekadar informasi, sebelum menjadi tersangka Mukti Ali sebelumnya telah dicekal oleh penyidik gedung bundar dalam kasus tersebut.

“Bersama-sama dengan AAL melakukan pemufakatan jahat konspirasi sehingga PT Huawei masuk konsorsium,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi saat ditemui di Kejagung, Selasa (24/1/2023) malam.

Kuntadi mengungkapkan usai ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya langsung menahan Mukti Ali di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari ke depan.

PantauanBisnisdi Kejagung, tersangka keluar pada pukul 22.15 WIB dengan mengunakan baju tahanan Kejaksaan bernomor 50 dan langsung memasuki mobil tahanan.

Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

“Menetapkan AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tersangka,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu (4/1/2022).

Selain Achmad Latif, Kejagung juga menetapkan dua orang lainnya yaitu Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia dan YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.