JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi soal pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri dengan tudingan melakukan penyebaran berita bohong terkait kasus dugaan perundungan peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro.

Diketahui, Budi Gunadi sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataan meninggalnya dr. Aulia. Tetapi, pelaporan tersebut tidak langsung dibuatkan nomor Laporan Polisi (LP)nya.

Budi Gunadi mengaku, heran dengan adanya laporan tersebut karena pihak universitas sudah mengakui adanya kejadian bullying atau perundungan terhadap di lingkungan PPDS.

"Itu makanya ini jadi aneh. Tapi ya tidak apa-apa, kan sekarang Undip-nya sendiri sudah mengakui ada itu kejadiannya," kata Budi Gunadi ditemui di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/9/2024), dikutip dari Antaranews.

Lebih lanjut, Menkes megatakan, tidak mempermasalahkan pelaporan dirinya tersebut. Sebab, sudah ada pengakuan dari pihak universitas dan laporan dari para korban.

"Kita bukan hanya percaya diri, tetapi kita lakukan yang terbaik saja karena semua orang mengeluh sekali akan hal ini,” ujarnya.

Budi Gunadi hanya meminta agar segala tindakan perundungan untuk diakhiri dan tidak usah ditutup-tutupi. Apalagi, telah ada korban jiwa yang sumbernya diduga kuat akibat tindakan perundungan.

"Dan ini bukan yang pertama meninggal, yang sebelumnya juga udah ada kan, cuma ditutupi. Jadi, sudah saatnya kita berhentikan praktik-praktik seperti ini. Kasihan dokter-dokter muda kita," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Azhar Jaya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi pada Kamis, 12 September 2024.

Namun, pelaporan tersebut tidak langsung dibuatkan nomor Laporan Polisi (LP)nya. Sebaliknya, pihak kepolisian mengusulkan pelapor untuk adanya mediasi terlebih dahulu dengan Kemenkes RI.

Budi dan Azhar dilaporkan oleh perwakilan Komite Solidaritas Profesi M. Nasser atas tuduhan penyebaran berita palsu terkait kasus dugaan bullying yang melibatkan calon dokter spesialis di Undip.

Keduanya dilaporkan karena pernyataan Kemenkes RI bahwa dr. Aulia meninggal akibat bunuh diri.

Nasser menggunakan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang berita bohong.

"Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran," kata Nasser kepada wartawan di Bareskrim Polri.

"Kebohongan kedua yang disiarkan adalah kebohongan adanya bullying atau perundungan seolah-olah bunuh diri akibat perundungan. Bagaimana perundungan beliau almarhum semester lima, siapa yang mem-bully semester lima?” ujarnya lagi.

Bisnis.com, JAKARTA - Perseteruan antara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) terkait kasus meninggalnya mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) akibat perundungan (bullying) memasuki babak baru.

Pada Rabu (11/9/2024), Komite Solidaritas Profesi melaporkan Menkes Budi Gunadi Sadikin atas dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus peserta PPDS FK Undip yang meninggal dunia.

Perwakilan Komite Solidaritas Profesi M Nasser menduga Menkes Budi Gunadi dan Dirjen Yankes Kemenkes Azhar Jaya telah melanggar Pasal 45A UU ITE tentang penyebaran berita bohong.

“Melaporkan pejabat Kementerian Kesehatan atas penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran,” kata Nasser di Bareskrim Polri, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, Menkes dan Dirjen Yankes diduga menyampaikan informasi yang belum bisa dibuktikan, misalnya terkait kematian peserta AR yang disebut bunuh diri karena dirundung (bullying).

Selanjutnya, soal pemerasan Rp40 juta kepada korban selama beberapa bulan juga dinilai belum tentu benar. Pasalnya, korban yang diduga tewas statusnya merupakan bendahara dalam PPDS FK Undip.

"Ada pemalakan Rp20juta-Rp40 juta itu juga tidak benar. [Uang] Rp20 juta-Rp40 juta itu beliau almarhum dalam kapasitas sebagai bendahara yang mengumpulkan dana teman-temanya 11 orang terkumpul Rp40 juta. Itu dibelanjakan selama 3 bulan menjadi bendahara itulah yang kemudian dicatat dalam bukunya, buku ini salah baca atau diputar balik " tambahnya.

Oleh sebab itu, kata Nasser, proses penyelidikan atau pengungkapan kasus dugaan bunuh diri ini merupakan ranah kepolisian bukan pihak Kemenkes.

"Kejadian bunuh diri itu adalah kematian tidak wajar dan bunuh diri itu menjadi kapasitas kewenangan dari Polri bukan kewenangan dari orang-orang lain yang tidak memiliki cukup kewenangan untuk melakukan proses itu," imbuh Nasser.

Perbesar

Respons Kemenkes

Kemenkes tak ambil pusing soal pelaporan dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan kasus meninggalnya peserta PPDS FK Undip.

“Kami tidak ambil pusing terkait ini,” terang Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Adapun, sebelum menyatakan sikap tersebut, Nadia mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan upaya yang tidak berusaha untuk menghentikan aksi perundungan.

“Tapi kami menyayangkan kalau ada upaya yang tidak mendukung menghentikan perundungan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemenkes menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum senior kepada mahasiswi PPDS Anestesi FK Undip yang meninggal dunia, yaitu Dokter Aulia Risma Lestari (ARL).

"Permintaan uang ini [oleh senior ke dr. Aulia] berkisar antara Rp20 juta – Rp40 juta per bulan," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril dikutip dari Antara, Senin (2/9/2024).

Berdasarkan kesaksian, Syahril mengatakan permintaan ini berlangsung sejak almarhumah masih di semester 1 pendidikan atau di sekitar Juli hingga November 2022.

Saat masih hidup, Aulia Risma ditunjuk sebagai bendahara angkatan yang bertugas menerima pungutan dari teman seangkatannya dan juga menyalurkan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan non-akademik.

Kebutuhan non akademik itu meliputi membiayai penulis lepas untuk membuat naskah akademik senior, menggaji OB, dan berbagai kebutuhan senior lainnya.

"Pungutan ini sangat memberatkan almarhumah dan keluarga. Faktor ini diduga menjadi pemicu awal almarhumah mengalami tekanan dalam pembelajaran karena tidak menduga akan adanya pungutan-pungutan tersebut dengan nilai sebesar itu," kata Syahril.

Syahril menyebut bukti dan kesaksian akan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan ini sudah diserahkan ke pihak kepolisian untuk dapat diproses lebih lanjut.

"Investigasi terkait dugaan bullying saat ini masih berproses oleh Kemenkes bersama pihak kepolisian," kata dia.

Dekan FK Undip Dicopot

Praktik Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu diberhentikan sementara oleh RS Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

Pemberhentian tersebut menyangkut masalah perundungan atau bullying yang menyebabkan seorang dokter PPDS diduga bunuh diri.

Pihak FK Undip menyayangkan sikap RS yang dinilai merugikan banyak pihak, termasuk dokter residen lain hingga pasien. Di sisi lain, FK Undip sendiri sudah melakukan investigas internal akan kasus yang terjadi.

"Di dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal," kata Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayanto di Semarang, Sabtu (1/9/24), menanggapi ditangguhkannya praktik dokter Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.

Menurut dia, Undip terbuka dengan hasil investigasi dari pihak luar, baik kepolisian maupun Kementerian Kesehatan.

Bahkan jika memang terbukti ada perundungan maka hukuman untuk pelaku jelas dan tegas, yakni drop out alias dikeluarkan. Namun, pihaknya menyoroti pemberhentikan sepihak oleh RS Kariadi dilakukan karena adanya tekanan dari Kementerian Kesehatan.

"Yang melakukan pemberhentian itu adalah direktur rumah sakit (RSUP dr Kariadi, red.). Kami mendengar Pak Dirut mendapat tekanan luar biasa dari Kementerian Kesehatan sehingga mengeluarkan keputusan itu," katanya.

Dia menilai penangguhan praktik dokter spesialis bedah onkologi itu merupakan hukuman kedua yang diberikan oleh Kemenkes atas kasus yang sebenarnya masih dalam tahap investigasi, dan hukuman kemungkinan akan berlanjut.

Menanggapi masalah dokter PPDS, FK Undip juga menyinggung mengenai jam kerja berlebihan yang merupakan kebijakan rumah sakit dan Kementerian Kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus dugaan bullying yang diduga menjadi pangkal kematian dokter Aulia Risma Lestari terus bergulir dan banyak membuka tabir. Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan, hingga saat ini terdapat 542 laporan terkait perundungan atau bullying dokter yang masuk ke dalam data Kemenkes.

"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) dokter Aulia Risma Lestari. Ia juga menyampaikan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di beberapa rumah sakit (RS) vertikal yang ada di bawah Kemenkes.

"Itu ada di RS M Djamil Padang, RS Mohammad Hoesin Palembang, RS Adam Malik Medan, bahkan di RSCM Jakarta juga ada, kemudian RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, RS Kariadi Semarang, RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, RS Kandou Manado, hampir semua rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan di mana memang rumah sakit ini menjadi wahana pendidikan dari sebagian besar pendidikan dokter spesialis," katanya.

Ia menyebutkan, khusus di RSCM, terdapat kurang lebih dua atau tiga kasus perundungan yang dilaporkan. Sehingga ia menegaskan, mesti ada perubahan besar di lingkungan PPDS agar perundungan tidak dianggap sebagai hal yang lumrah.

"Artinya harus ada perubahan besar untuk tidak melestarikan yang dianggap seperti kebiasaan, atau yang kemudian dijadikan seperti hal yang lumrah," katanya.

Ia juga mengutarakan, apabila perundungan terjadi di rumah sakit vertikal Kemenkes, maka tim investigasi akan diturunkan. Dan jika pelaku terbukti melakukan perundungan maka akan dikenai sanksi sesuai Instruksi Menteri Kesehatan yang dikeluarkan pada Juli 2023.

"Sudah jelas tertera di sana bahwa Instruksi Menteri Kesehatan itu mengatur tentang upaya pencegahan terjadinya perundungan di instansi Kementerian Kesehatan. Jadi kita sudah jelas mengatur siapa saja yang akan mendapatkan sanksi," tuturnya.

Ia membantah anggapan yang menyatakan bahwa perundungan merupakan salah satu aspek untuk membentuk tenaga dokter spesialis yang tangguh. Ia mencontohkan pendidikan TNI-Polri juga pilot ditempa dengan latihan yang keras untuk tangguh bukan dengan cara perundungan seperti itu. Karena itu, kata dia, anggapan sesat seperti itu dihilangkan agar tidak menjadi kebiasaan di dalam dunia pendidikan.

"Tidak benar bahwa perundungan itu dipakai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh," kata Menkes.

Budi Gunadi terus mendorong proses hukum kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap dokter Risma. "Karena itu sudah masuk, saya mau kasih ke polisi saja. Biar langsung dipidanakan saja supaya semuanya jelas, orang-orangnya juga tahu dan ada efek jeranya," kata Budi.

Dia mengatakan, proses hukum terhadap pelaku yang diduga menjadi biang kerok dari peristiwa perundungan di lingkungan kampus Undip Semarang hingga tragedi bunuh diri calon dokter spesialis itu bertujuan agar memberikan kepastian hukum kepada korban.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) Yan Wisnu mengaku telah diberhentikan dari praktik klinisnya di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

Yan diberhentikan dari posisinya sebagai dokter bedah subspesialis onkologi/kanker di rumah sakit pemerintah itu. Dia mengaku telah menerima surat tentang pemberhentiannya pekan lalu, Jumat (30/8/2024), pukul 11.30 WIB.

"Surat tersebut [soal, red] pemberhentian praktik klinis saya sebagai dokter bedah subspesialis onkologi/kanker di RS Kariadi," ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Senin (2/9/2024).

Pria yang merupakan lulusan pendidikan spesialis Bedah Onkologi Undip 2005 itu menyebut, surat itu ditandatangani oleh Direktur Utama RS Kariadi.

Meski demikian, Yan enggan menanggapi apabila dia akan mengkomunikasikan ihwal pemberhentiannya dengan pihak RS Kariadi. Dia menyebut keputusan itu merupakan domain dari direksi RS tersebut.

"Menerima atau menghentikan dokter adalah domain Direksi. Monggo ditanyakan lebih lanjut ke RS dr.Kariadi," ujarnya.

Untuk diketahui, pemberhentian Yan diduga merupakan buntut kasus perundungan atau bulyying yang menyebabkan seorang dokter Program Studi Dokter Spesialis (PPDS) bunuh diri.

Pihak Rektorat Undip pun ikut menanggapi soal pemberhentian Yan. Keputusan RS Kariadi, yang berada di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), itu dinilai kurang tepat dan tergesa-gesa.

"Di dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal," kata Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayanto di Semarang, Sabtu (1/9/24), menanggapi ditangguhkannya praktik dokter Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan belasungkawa atas peristiwa wafatnya ayah dari dokter Aulia Risma Lestari (ARL) di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (27/8/2024). Aulia Risma sebelumnya meninggal dunia diduga bunuh diri akibat akibat mengalami perundungan dari senior.

"Bapaknya dibawa ke RSCM untuk dirawat 2-3 hari. Tadi malam sekitar pukul 01.00 WIB wafat," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dalam keterangannya, Budi menjelaskan bahwa beliau telah mengunjungi keluarga almarhum di kawasan Tegal dan mengumpulkan informasi terkait kondisi ayah dokter Aulia. Menurut Budi, saat itu kondisi kesehatan ayah dokter Aulia sangat memprihatinkan, dan beliau menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik.

"Waktu itu pilihannya ke RS Karyadi, tapi sedang ada keraguan di keluarga, saya tawarkan ke RSCM. Saat saya pulang, bapaknya dibawa ke RSCM," katanya.

Akhirnya, kata Budi, pasien dirujuk ke RSCM Jakarta dan dirawat selama tiga hari sebelum meninggal dunia. Budi juga menyampaikan rasa belasungkawa dan harapannya agar keluarga, terutama adik almarhum, dokter Nadia yang bekerja sebagai dokter di Sukabumi, diberikan kekuatan dan ketabahan.

Diberitakan sebelumnya, dokter ARL merupakan peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSUP Dr Kariadi Semarang yang diduga bunuh diri akibat mengalami perundungan dari senior. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa hasil investigasi terkait kasus ini, termasuk dugaan bullying harus ditanyakan kepada pihak kepolisian.

"Saya kira akan dikeluarkan. Itu Nanti mesti nanya ke polisi," kata Budi menjawab progres penyelidikan dugaan kasus perundungan yang dialami ARL.

Dia juga menyebutkan informasi terkait diary, chat, dan kesaksian keluarga telah didokumentasikan untuk keperluan penyidikan. Terkait dugaan keterlibatan pinjaman online (pinjol), Budi menyarankan agar hal tersebut juga ditanyakan langsung kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hasil investigasi dugaan perundungan yang berujung pada bunuh diri mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) sudah rampung. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengumumkan hasil investigasinya pada pekan ini.

“Mudah-mudahan minggu ini diumumkan, nanti akan diumumkan bersama dari Kemenkes dan kepolisian mengenai hasilnya. Minggu ini hasilnya,” ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sebelumnya, Menkes Budi juga mengungkapkan banyak peserta PPDS yang ingin melakukan bunuh diri. "Kami juga pernah kan melakukan skrining mental terhadap para PPDS ini dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi, ini sudah fenomena yang besar, yang terjadi," kata Menkes.

Fakultas Kedokteran (FK) Undip Semarang juga menyampaikan keterbukaannya terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung atas meninggalnya mahasiswi PPDS Aulia Risma Lestari. "Kami terbuka untuk investigasi dan tidak akan menutupi," kata Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko.

Menurut dia, saat ini investigasi dari inspektorat jenderal (itjen) dua kementerian dan kepolisian atas peristiwa tersebut masih berjalan. Dua itjen kementerian itu yakni Itjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Itjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Selain itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono juga menyampaikan, Kemenkes akan menindaklanjuti hasil investigasi kasus dugaan perundungan. Tindak lanjut tidak hanya di Undip, tetapi juga semua fakultas kedokteran di seluruh rumah sakit vertikal yang menjadi rumah sakit penyelenggara pendidikan tersebut.

"Seperti tadi Pak Melki (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena) sudah sampaikan bahwa budaya ini kan (perundungan) budaya yang tidak baik. Dokter itu kan profesi mulia, harusnya berhati bersih dan ini dimulai saat mereka melakukan pendidikan," katanya.

Menurutnya, karakter-karakter yang baik pada dokter ditanamkan mulai sejak mereka menempuh pendidikan sarjana, dan harus dilanjutkan setelah jenjang pendidikan itu.

Kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL) wajib diusut tuntas. Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi (Prodi) Anestesia Undip di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi Semarang itu diketahui meninggal dunia, yang sebab pangkalnya diduga akibat bullying dari seniornya.

Bullying di dunia kedokteran bukan isapan jempol dan memang nyata adanya. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) telah memberikan sanksi berat kepada dosen pengajar yang melakukan bullying kepada residen yang tengah mengikuti PPDS bedah syaraf di RSHS Bandung. Selain itu, pemutusan studi kepada pelaku bullying dengan kategori berat berjumlah dua orang.

Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Prof Yudi Mulyana Hidayat mengaku miris dan prihatin terhadap praktik bullying atau perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan spesialisasi di Indonesia khususnya di departemen bedah syaraf. Upaya pemberantasan telah dilakukan sejak lama meski belum terlalu menggembirakan.

"Upaya preventif dan treatment sudah dilakukan berulang kali," ucap dia melalui keterangan resmi yang diterima, Sabtu (17/9/2024).

Ia menyebut, pihaknya telah membentuk Komite Disiplin, Etik, dan Anti Kekerasan Fakultas Kedokteran Unpad. Membuat buku pedoman sanksi kekerasan dan bullying. Membuat fakta integritas antikekerasan, bullying, setiap peserta didik saat mereka masuk.

Setelah mendapatkan hasil dugaan perundungan di departemen bedah syaraf, Yudi mengatakan, telah memutus studi bagi dua orang pelaku bullying yaitu residen senior yang melakukan pelanggaran berat. Perpanjangan studi pelaku bullying dengan kategori ringan tujuh orang.

Selain itu, surat teguran dan peringatan kepada kepala departemen dan ketua program studi. Sanksi berat kepada dosen pelaku bullying satu orang. "Pemberian sanksi berat pada dosen pelaku bullying satu orang," kata dia.

Ia menegaskan upaya preventif terus dilakukan oleh kampus, dan rumah sakit. Namun, praktik tersebut masih saja tetap terjadi. "Kami tidak akan lelah dan terus memberantas bullying di lingkungan FK Unpad dan RSHS Bandung," kata dia.

Sebelumnya, aksi dugaan perundungan terhadap residen (peserta didik) yang tengah menjalani PPDS bedah syaraf Unpad di RSHS Bandung, Juni 2024 lalu kembali terkuak. Akibat kejadian itu, residen tersebut memilih mengundurkan diri dan dokter pengajar (konsulen) dikenakan sanksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang dokter ditemukan meninggal di kamar kosnya di Semarang. Belakangan muncul dugaan dokter tersebut bunuh diri akibat bullying atau perundungan saat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Undip membantah kabar mahasiswi bernama ARL tersebut bunuh diri akibat bullying. Menurut Undip, ARL mengakhiri hidupnya karena menghadapi masalah kesehatan. Saat ini, Polrestabes Semarang masih menyelidiki kasus kematian ARL.

Di sisi lain, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) memberikan sanksi berat kepada dosen pengajar yang melakukan bullying kepada residen yang tengah mengikuti PPDS bedah syaraf di RSHS Bandung. Selain itu, pemutusan studi kepada pelaku bullying dengan kategori berat berjumlah dua orang. Perundungan terjadi pada Juni 2024.

Islam sejatinya mengajarkan tentang persaudaraan, terlebih kepada generasi muda. Nabi Muhammad SAW mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan, dan menjauhi segala bentuk penganiayaan, termasuk perundungan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, Nabi Muhammad SAW bersabda:

المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ.

"Seorang Muslim dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Jangan menzalimi dan menganiaya saudara sesama Muslim. Dan siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan siapa yang membebaskan seorang Muslim dari kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak." (HR Bukhari).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam dibangun di atas solidaritas dan persaudaraan. Bahkan dalam Alquran juga ditegaskan, sebagaimana Allah SWT berfirman:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ࣖ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS Al Hujurat ayat 10).

Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA itu menggambarkan seperti apa hubungan antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Tentu bukan dengan saling menzalimi, atau saling menganiaya, atau bahkan dengan kekerasan. Tidak pandang status sosial, baik itu budak atau merdeka, baligh atau tidak. Semua merupakan saudara.

Hadits tersebut juga merupakan penegasan kepada umat Muslim untuk tidak berbuat zalim. Islam mengajarkan untuk bersikap adil baik dalam perbuatan yang kecil maupun besar.

Ketika melihat ada orang yang dizalimi, pun tidak boleh dibiarkan atau diabaikan. Rasulullah SAW mengajarkan tentang saling membantu dan melindungi semaksimal mungkin saudara-saudara Muslim.

Nabi Muhammad SAW juga memberikan tuntunan tentang doa agar terlindung dari perbuatan aniaya orang lain. Dalam riwayat Ummu Salamah RA, dia berkata, "Jika Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya, maka beliau mengucapkan doa ini.

Doa Terlindung dari Bullying atau Perbuatan Aniaya

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ

"Allaahumma innii a'uudzu bika an adhilla aw udholla, aw azilla aw uzalla, aw azhlima aw uzhlama, aw aj'hala aw yuj'hala 'alayya."

Terjemahan:

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan (setan atau orang yang berwatak setan), berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya (orang), dan berbuat bodoh atau dibodohi" (HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah).

Sumber: Kitab Al-Adzkar

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara soal kasus dugaan bunuh diri peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah. Pihak Kemenkes disebut sudah melakukan investigasi atas kasus bullyingatau perundungan dari senior ke korban.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyebut pembinaan dan pengawasan PPDS ada pada Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran (FK) Undip, bukan pada Rumah Sakit (RS) Kariadi, Semarang.RS Kariadi merupakan rumah sakit pemerintah yang merupakan unit dari Kemenkes.

"Walau demikian Kemenkes sudah bergerak cepat dan tegas untuk menginvestigasi kejadian ini," kata Nadia melalui keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Menurut Nadia, Tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkes sudah turun ke RS Kariadi untuk menginvestigasi apabila pemicu dugaan bunuh diri itu karena perundungan atau bullying. Kemenkes menargetkan hasil investigasi didapatkan dalam rentang waktu seminggu.

"Mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah ada hasilnya," ujarnya.

Kemudian, Nadia menyatakan Kemenkes tidak bisa lepas tangan meskipin PPDS tersebut merupakan program Undip. Hal itu lantaran korban dimaksud menjalani pendidikannya di lingkungan RS Kariadi sebagai UPT Kemenkes.

"Investigasi Itjen mencakup kegiatan almarhumah selama di RS Kariadi," ungkap Nadia.

Kini, Kemenkes juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) sebagai pembina Undip dan dengan Dekan FK Undip dalam melakukan investigasi.

Imbas kejadian tersebut, Kemenkes menginstruksikan penghentian sementara kegiatan PPDS Anastesi Undip di RS Kariadi untuk memberikan kesempatan investigasi dapat dilakukan dengan baik.

"Termasuk potensi adanya intervensi dari senior/dosen kepada juniornya serta memperbaiki sistem yang ada," ujar Nadia.

Selain itu, Kemenkes turut meminta Undip dan Kemendikbudristek agar membenahi sistem PPDS. Nadia menyebut pihaknya tidak sungkan untuk memberikan tindakan tegas.

"Kemenkes tidak sungkan melakukan tindakan tegas seperti mencabut SIP dan STR bila ada dokter senior yang melakukan praktek bulying yang berakibat kematian," pungkasnya.

Sebelumnya,Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut merespon terkait dugaan bunuh diri seorang peserta didik PPDS diduga karena mengalami perundungan ataubullying.

Muhadjir menegaskan agar setiap organisasi profesi tidak menerapkan adanya praktik senioritas, termasuk juga dalam pendidikan keprofesian kedokteran.

"Profesi dokter itu tidak bisa dihindari karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus oleh dilakukan oleh dokter senior. Di situlah senioritas pasti berlaku," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2024)