Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah ingin mendorong industri LPG dalam negeri. Hal ini mengingat impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam begitu besar.

Untuk mengembangkan LPG ini dibutuhkan propana (C3) dan butana (C4). Lantas, apa Indonesia memiliki pasokannya?

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, Indonesia memiliki pasokan C3 dan C4. Namun, perlu dihitung nilai keekonomiannya.

"Ada, lagi dihitung keekonomiannya. Kembali SKK sama Ditjen Migas kita mencari," katanya di Kementerian ESDM, Jumat (11/10/2024).

Dia mengatakan, karakteristik gas dalam setiap lapangan minyak dan gas bumi (migas) berbeda-beda. Kembali, untuk mengembangkan C3-C4 ini perlu dihitung nilai keekonomiannya.

"Karakteristik gas dari setiap lapangan itu berbeda-beda. Dan kita sudah pegang itu. Jadi dievaluasi dengan Lemigas. Mana sih lapangan gas yang masih mempunyai kandungan C3 dan C4," katanya.

"Tapi itu kan tergantung berapa nilainya. Dilihat keekonomiannya, masih masuk atau nggak. Dan jangan dianggap gas itu semuanya ada C3-C4," paparnya.

Bahlil sebelumnya mengungkap, Indonesia saat ini mengalami ketergantungan impor LPG. Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

"Terkait persoalan migas khususnya gas LPG, kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10).

"Saya tanya kepada tim ESDM kenapa nggak bisa kita membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4, saya juga nggak ngerti C3, C4 tuh apa," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari SKK Migas, dikatakan masih ada kurang lebih 2 juta ton yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG. Ke depan, Bahlil mengaku akan menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membangun industri dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang ada.

"Saya katakan bahwa insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program untuk kedaulatan energi, kami akan menyarankan agar segera membangun industri dalam negeri, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri kita," imbuhnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia saat ini ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

"Terkait persoalan migas khususnya gas LPG, kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10/2024).

"Saya tanya kepada tim ESDM kenapa nggak bisa kita membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4, saya juga nggak ngerti C3, C4 tuh apa," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari SKK Migas, dikatakan masih ada kurang lebih 2 juta yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG. Ke depan, Bahlil mengaku akan menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membangun industri dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang ada.

"Saya katakan bahwa insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program untuk kedaulatan energi, kami akan menyarankan agar segera membangun industri dalam negeri, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri kita," imbuhnya.

Selain itu, harganya dipastikan lebih ekonomis. Bahlil tidak mau Indonesia terus bergantung pada perusahaan migas raksasa asal Arab Saudi, Aramco yang harganya justru lebih mahal.

"Dengan harga yang ekonomis, jangan harga Aramco contoh US$ 600, transport US$ 50 berarti US$ 650, industri dalam negeri dibelinya harga di bawah US$ 600, nggak fair menurut saya, malah saya melihat ada apa di balik ini," ucapnya.