Cita-cita Indonesia menjadi raja baterai kendaraan listrik dunia didukung oleh sumber daya alam mumpuni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sekitar 40-45% cadangan nikel dunia tersimpan di Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2023, cadangan nikel Indonesia ada di kisaran 25%. Namun data terbaru geologi Amerika Serikat (AS) pada 2024, jumlah cadangan nikel ternyata bertambah menjadi 45%.

"Di tahun 2023, menurut data geologi Amerika, itu mengatakan kita 25% cadangan nikel dunia. Tapi yang 4 bulan lalu data geologi Amerika, itu mengatakan bahwa cadangan nikel kita itu 40-45%," kata Bahlil di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Ia menyebut 60% komponen kendaraan listrik terdiri dari Baterai. Nikel merupakan material utama yang dibutuhkan dalam baterai kendaraan listrik atau mencakup 80%. Selain itu ada juga komponen lainnya seperti kobalt, mangan, hingga lithium.

Menurut Bahlil komponen yang tidak dimiliki Indonesia hanya lithium. Oleh karena itu Bahlil menilai dunia akan membutuhkan SDA Indonesia, mengingat kendaraan listrik merupakan masa depan banyak negara.

"Nah baterainya itu komponennya ada 4. Mangan, kobalt, lithium, dan nikel. Dari 4 itu 80% nikel. Nah, kita punya di Indonesia pnya 3 cadangan. Nikel, mangan, kobalt. Yang nggak kita punya itu lithium. Dunia ini orang akan memakai mobil listrik, pasti tergantung pada bahan baku nikel, kobalt, mangan republik Indonesia," bebernya.

Pada kesempatan itu Bahlil kembali mengungkit keputusan Indonesia melarang ekspor nikel mentah. Keputusan itu dinilai berhasil mendongkrak nilai ekspor produk nikel, dari sebelumnya US$ 3 miliar menjadi US$ 34 miliar, atau dari sekitar Rp 50 triliun menjadi sekitar Rp 500 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memamerkan bahwa Indonesia menguasai 45% cadangan nikel dunia.Karena hal tersebut, dia menilai banyak pihak global yang ingin RI untuk melonggarkan aturan pelarangan ekspor bijih nikel.

Bahlil menuturkan bahwa Badan Geologi Amerika Serikat mencatat Indonesia memiliki 25% cadangan nikel dunia pada 2023. Namun, pada 2024 cadangan nikel RI meningkat.

"Empat bulan lalu data Geologi Amerika itu mengatakan bahwa kita cadangan nikel dunia itu 40% hingga 45%," kata Bahlil dalam acara Repnas National Conference, di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dengan cadangan nikel sebesar itu, Bahlil optimistis RI bisa menguasai pasar mobil listrik (electric vehicle/EV) dunia. Pasalnya, nikel merupakan sumber daya mineral yang sangat penting untuk ekosistem EV.

Dia memerinci komponen mobil listrik 40% adalah baterai. Adapun, komponen baterai terdiri atas mangan, kobalt, litium, dan nikel.

"Dari empat [mineral] itu 80% nikel. Nah, kita punya, di Indonesia punya tiga cadangan, nikel, mangan, kobalt," ucap Bahlil.

Oleh karena itu, dia percaya diri industri EV dunia bakal ketergantungan dengan Indonesia lantaran cadangan nikel yang besar. Apalagi, saat ini dunia tengah melakukan transisi energi dari fosil ke energi hijau.Oleh karena itu, mendorong industri kendaraan listrik menjadi keharusan.

"Di dunia ini, orang yang akan memakai mobil listrik, pasti tergantung pada bahan baku, nikel, kobalt, mangan Republik Indonesia," ucap Bahlil.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber produksi baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Kita bicara di EV Battery, nikel kita punya reserve (cadangan) nomor satu terbesar di dunia selain kobalt dan mangan," kata Rosan dalam detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Menurutnya pemanfaatan cadangan nikel untuk produksi kendaraan listrik ini menjadi sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat global terhadap kendaraan listrik terus meningkat setiap tahunnya. Belum lagi, kebutuhan ini akan semakin meningkat karena sejumlah kota besar di dunia sudah berkomitmen untuk melarang penggunaan kendaraan berbasis BBM pada 2030 mendatang.

"Banyak kota di negara-negara besar itu sudah menyampaikan pada 2030 tidak akan menggunakan kendaraan dengan berbasis fossil fuel atau berbasis bensin maupun yang lain-lainnya kecuali tetap clean energy," ucap Rosan.

Rosan mengatakan kondisi peningkatan kebutuhan masyarakat akan kendaraan listrik ini juga berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, total populasi EV Tanah Air sudah mencapai 116 ribu unit pada 2023 kemarin atau meningkat 179% dari tahun 2022.

"Kebutuhan akan kendaraan listrik di dunia ini makin lama makin meningkat. Nah saya lihat, dapatkan laporan juga bahwa permintaan kendaraan listrik di Indonesia saja itu meningkat 179% dari tahun 2022 ke tahun 2023," jelasnya.

Untuk itu, Rosan berpendapat pemerintah perlu menyiapkan berbagai regulasi dan insentif terkait untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik di RI. Dengan begitu Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama di pasar baterai listrik global.

"Jadi arahnya sudah ke situ, demand-nya seperti itu. Kita mempunyai potensi yang sangat besar, sekarang bagaimana kita mengutilisasi, mempergunakan potensi ini menjadi suatu implementasi," terang Rosan.

"Ya tentunya dibutuhkan suatu, kembali lagi, kebijakan yang benar bagaimana kita bisa menjadi salah satu pusat untuk pengembangan EV battery ini," pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani untuk rapat membahas hilirisasi nikel. Pertemuan itu diungkap Erick melalui akunInstagramnya.

"Setelah menjadi pembicara di acara Mandiri Leadership Forum (MLF) di Batam, saya langsung kembali ke Jakarta untuk rapat dengan Pak Menteri Investasi dan Kepala BKPM Pak @rosanroeslani," tulis Erick seperti dikutip, Jumat (30/8/2024).

Erick mengatakan, pihaknya terus mendorong hilirisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara, hilirisasi nikel merupakan investasi terbesar di tahun 2023.

Dia mengatakan, cadangan bijih nikel Indonesia diperkirakan mampu bertahan hingga 30 tahun ke depan.

"Kami membahas tentang investasi nikel di Indonesia. Kami terus mendorong program hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi nikel merupakan realisasi investasi terbesar di Indonesia pada tahun 2023, dengan cadangan bijih nikel Indonesia diperkirakan mampu bertahan hingga 30 tahun ke depan," terangnya.

Pasokan nikel Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132.K/GL.01/MEM.G/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional Pada Tahun 2023. Data pasokan nikel itu tertuang dalam lampiran Kepmen ini.

Pasokan nikel berada dalam tabel Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral Logam Termasuk Mineral Radioaktif. Dalam tabel itu disebutkan, total sumber daya nikel yakni 18.550.358.128 ton untuk bijih dan 184.606.736 ton untuk logam.

Sementara, total cadangan nikel Indonesia tercatat sebanyak 5.325.790.841 ton bijih dan 56.117.187 ton logam.

Untuk cadangan terkira sebanyak 3.423.289.094 ton bijih dan 35.910.615 ton logam. Kemudian, cadangan terbukti sebanyak 1.902.501.747 ton untuk bijih dan 20.206.573 ton untuk logam.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana penangguhan atau moratorium izin proyek baru smelter nikel berteknologi pirometalurgirotary klin-electric furnace(RKEF) tak kunjung direalisasikan.

Kegamangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium smelter RKEF berpotensi kian menggerus cadangan bijih nikel kadar tinggi atau saprolite yang makin menipis.Adapun, pengolahan nikel dengan teknologi RKEF ini pada umumnya menghasilkan produk olahan nikel kelas dua berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel (FeNi) untuk kemudian dibuat menjadi stainless steel.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Perindustrian telah sepakat untuk moratorium atau menangguhkan izin proyek baru smelter nikel dengan teknologi pirometalurgirotary klin-electric furnace(RKEF).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pasokan dari smelter yang memproduksi nickel pig iron (NPI) mulai berlebih. Moratorium menjadi kunci untuk meminimalisir penggunaan sumber daya bijih nikel yang semakin menipis.

"Moratorium lah, setop dulu aja, tidak boleh ada lagi. Sesudah itu baru kita pikirin agar kita arahkan dia supaya bikin ini. Jadi tentu saja kita melihat konstelasi demand internasional. Perindustrian juga sudah sepakat tidak ada lagi tambahan baru untuk RKEF," kata Arifin, dikutip Sabtu (3/8/2024).

Adapun, dia menerangkan bahwa saat ini potensi sumber daya bijih nikel dalam negeri tersisa 17 miliar ton dengan cadangan sebesar 5 miliar ton. Sementara itu, produksi tahun ini diperkirakan mencapai 240 juta ton sesuai rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang.

Arifin menegaskan smelter yang memproduksi komoditas dengan nilai tambah rendah mesti dihentikan. Saat ini, smelter di Tanah Air mencakup bauksit, nikel, besi, dan tembaga. Indonesia kini dinilai perlu fokus menghasilkan produk intermediate atau setengah jadi yang belum ada saat ini.

"Harus kita kendalikan betul sehingga memang inginnya mempunyai prospek nilai tambah yang lebih baik, menyiapkan tenaga kerja lebih baik, serta mendukung transisi energi kita," jabar Arifin.

Dalam catatan ESDM, fasilitas pemurnian yang mengolah empat jenis mineral itu telah menghasilkan produk intermediate. Dari tujuh smelter bauksit mampu memproduksi smelter grade alumina dan chemical grade alumina.

Selanjutnya, tujuh smelter nikel mampu memproduksi feronikel, NPI, dan nickel matte. Sedangkan smelter besi menghasilkan sponge iron dan pig iron, serta satu smelter tembaga yang memproduksi Cu Annode, Cu Cathode, dan Cu Concen trate.

Adapun, produk intermediate yang belum tersedia di Tanah Air adalah fasilitas pemurnian untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), sinter, anode slimes, serta gypsum.

"Ini yang perlu kita dorong bagaimana supaya ini bisa cepat jalan. Kita juga sedang mengevaluasi industri-industri yang memang nickel base, yang menghasilkan nilai tambah yang tidak tinggi dan sudah mulai sunset itu kita evaluasi, untuk tidak dilakukan lagi pengembangan pembangunan pabrik-pabrik baru," terangnya.

Dalam hal ini, pemerintah terus menggenjot pemanfaatan sumber daya mineral untuk mendorong transisi energi melalui ekosistem kendaraan listrik hingga sumber energi baru terbarukan (EBT).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan penyebab masih adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel yang belum disetujui oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, banyak dari perusahan komoditas nikel yang mengeluhkan RKAB milik mereka tidak kunjung disetujui oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Suswantono, menegaskan, pihaknya bakal menyetujui RKAB yang diajukan oleh perusahaan jika keseluruhan persyaratan sudah memenuhi syarat.

“Kalau tidak sesuai aturan ya kita mesti belum disetujui. [Harus] sesuai aturan semua,” kata Bambang saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Meski banyak RKAB yang tidak disetujui, Bambang menuturkan bahwa kebutuhan nikel di Indonesia sudah terpenuhi.

Sebab, kata Bambang, dari RKAB tahun 2024 yang sudah disetujui oleh pihaknya total komoditas nikel mencapai 240 juta ton dari total kebutuhan dalam negeri sebesar 209 juta ton.

“Tapi yang jelas sudah melebihi kuota yang dibutuhkan negara,” ucapnya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang di dalamnya mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahapan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan baru bara (minerba).

Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara per 11 September 2023.

Permen ini juga mencabut sebagian Permen ESDM No.7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Permen ESDM No.10/2023 ini, perubahan masa eksplorasi dan operasi tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1, khusus untuk RKAB tahap kegiatan ekplorasi berlaku selama satu tahun.

“Untuk RKAB tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara selama 3 tahun,” mengutip dari beleid tersebut, Jumat (22/9/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan penyebab masih adanya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel yang belum disetujui oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, banyak dari perusahan komoditas nikel yang mengeluhkan RKAB milik mereka tidak kunjung disetujui oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Suswantono, menegaskan, pihaknya bakal menyetujui RKAB yang diajukan oleh perusahaan jika keseluruhan persyaratan sudah memenuhi syarat.

“Kalau tidak sesuai aturan ya kita mesti belum disetujui. [Harus] sesuai aturan semua,” kata Bambang saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Meski banyak RKAB yang tidak disetujui, Bambang menuturkan bahwa kebutuhan nikel di Indonesia sudah terpenuhi.

Sebab, kata Bambang, dari RKAB tahun 2024 yang sudah disetujui oleh pihaknya total komoditas nikel mencapai 240 juta ton dari total kebutuhan dalam negeri sebesar 209 juta ton.

“Tapi yang jelas sudah melebihi kuota yang dibutuhkan negara,” ucapnya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang di dalamnya mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahapan kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan baru bara (minerba).

Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara per 11 September 2023.

Permen ini juga mencabut sebagian Permen ESDM No.7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Permen ESDM No.10/2023 ini, perubahan masa eksplorasi dan operasi tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1, khusus untuk RKAB tahap kegiatan ekplorasi berlaku selama satu tahun.

“Untuk RKAB tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara selama 3 tahun,” mengutip dari beleid tersebut, Jumat (22/9/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah masih adanya perusahaan smelter dalam negeri yang mengimpor bijih nikel dari negara tetangga, yaitu Filipina.

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Suswantono menegaskan, isu impor nikel yang masih dilakukan salah satu perusahaan nikel di dalam negeri merupakan isu yang sudah berlalu.

“Enggak, itu [impor nikel] yang lalu. Itu yang lalu,” kata Bambang saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Bambang menyampaikan, kebutuhan nikel di Indonesia sudah terpenuhi dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2024 yang sudah disetujui oleh Kementerian ESDM.

Saat ini, kata Bambang, total rencana produksi nikel yang tercatat sesuai RKAB yang disetujui mencapai 240 juta ton dari total kebutuhan dalam negeri sebesar 209 juta ton.

“Tapi yang jelas sudah melebihi kuota yang dibutuhkan negara,” ujarnya.

Adapun, isu impor nikel sempat mencuat pada tahun lalu. Kementerian ESDM membenarkan adanya impor bijih nikel dari Filipina yang dilakukan oleh perusahaan smelter di Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Arifin mengatakan bahwa impor tersebut terjadi karena tidak adanya pasokan bahan baku dari Blok Mandiodo yang saat ini berhenti beroperasi karena tersangkut kasus dugaan korupsi tambang ilegal.

"Terindikasi bahwa perusahaan yang mengimpor itu adalah perusahaan yang selama ini mengambil bahan baku dari Mandiodo yang sedang bermasalah, jadi mereka harus berproses," kata Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (31/8/2023).

Di sisi lain, Arifin menyebut, impor dilakukan karena tidak adanya pasokan dari tambang lain. Hal ini lantaran beberapa pertambangan sudah memiliki kontrak dengan perusahaan smelter lain dan tidak mau memproduksi lebih nikel mereka.

“Tambang lain kan terikat mereka kan nggak mau ekstra produksi, jadi memang untuk menutup nggak apa-apa yang sementara ini mereka impor,” ujarnya.

Berdasarkan data Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional 2023, Indonesia memilikisumber daya yang tereka untuk bijih nikel sebesar 8,67 miliar ton dan untuk logam nikel sebesar 92,23 juta ton.

Lalu, sumber daya tertunjuk bijih nikel tercatat sebesar 6,10 miliar ton dan logam nikel sebesar 55,58 juta ton. Untuk sumber daya terukur, bijih nikel berada diangka 3,76 miliar ton dan logam nikel sebesar 36,78 juta ton.

Dengan demikian, total sumber daya bijih nikel saat ini sebesar 18,55 miliar ton dan untuk logam nikel sebesar 184,60 juta ton.

Dari sisi cadangan, Indonesia tercatat masih memiliki total cadangan bijih nikel sebesar 5,32 miliar ton dan logam nikel sebesar 56,11 juta ton.

Total cadangan nikel tersebut terdiri atas cadangan terkira bijih nikel sebanyak 3,42 miliar ton dan logam nikel sebesar 35,91 juta ton, serta cadangan terbukti bijih nikel sebesar 1,90 miliar ton dan logam nikel sebesar 20,20 juta ton.