REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) akan mengambil langkah hukum terkait pencatutan data identitas warga untuk dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, pencatutan data KTP itu merupakan tindak pidana.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, pihaknya telah membuka posko pengaduan korban pencurian data pribadi untuk pencalonan kepada daerah. Menurut dia, hingga saat ini sudah cukup banyak warga yang melapor bahwa datanya telah dicatut sebagai dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. "Saat ini masih bergulir cukup deras pelapornya," kata dia saat dikonfirmasi, Jumat (16/8/2024).

Menurut dia, laporan yang masuk itu akan menjadi bahan untuk mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta telah melakukan verifikasi dan menyatakan Dharma-Kun memenuhi syarat untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. "Yang demikian harus dilakukan pemeriksaan ulang," ujar Julius.

Ia juga mempertanyakan tugas dari KPU Provinsi DKI Jakarta yang melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Bahkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga ikut melakukan pengawasan. "Kok bisa sampai seperti ini kok bisa lolos? Ini harus ditindak tegas," kata dia.

Julius mengatakan, pihaknya berencana melakukan upaya hukum terkait kasus itu. Langkah hukum yang dilakukan bisa berupa gugatan perdata atau pidana, karena terjadi pencurian data pribadi berupa KTP.

"Karena pencurian data pribadi berupa KTP yang dicatut utk pencalonan pemilukada di Jakarta ini selain mencederai HAM ini juga dugaan tindak pidana berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP)," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi faktual kedua 826.766 dukungan yang telah diserahkan oleh tim Dharma-Kun. Hasilnya, sebanyak 494.467 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan 332.299 dukungan tidak memenuhi syarat.

"Jika ditotal dengan data yang memenuhi syarat diverifikasi faktual kesatu sejumlah 183.001 data dukung, maka total bakal pasangan calon di hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468 data dan melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Namun, belakangan banyak warga yang buka suara karena data mereka dicatut untuk memenuhi syarat dukungan Dharma-Kun. Bahkan, dua anak Anies Baswedan juga dikabarkan menjadi korban pencatutan data tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak peristiwa politik penting yang menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Dimulai sejak pencabutan dukungan oleh PKS terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta, kejadian-kejadian lain kemudian menyusul beruntun dalam waktu relatif dekat. Rangkaian itu seolah menjadi sebuah 'pesan' yang menarik untuk dicermati.

Setelah PKS mencabut dukungan untuk Anies, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri. Langkah ini mengejutkan, sebab praktis tak ada gejolak di internal Golkar sebelum Airlangga undur diri. Keputusan Airlangga ini pun memunculkan spekulasi liar, tentang siapa yang mengintervasi kedaulatan partai beringin.

Di tengah gejolak di tubuh Partai Golkar, konflik antara PBNU dan PKB justru mengalami eskalasi. PKB yang akan melaksanakan Muktamar justru dibayangi sayup-sayup akan adanya Muktamar Luar Biasa. Riak-riak Munaslub ini juga tak lepas dari langkah gerak PBNU yang membentuk Pansus PKB.

Dua hari terakhir, beberapa peristiwa politik besar juga terjadi. PSI resmi mengusung Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah dipastikan Gerindra dan Golkar untuk diusung sebagai cagub Jakarta. Kemudian lolosnya Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai cagub independen Pilgub Jakarta.

Di hari yang sama, presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan Nasdem dan PPP resmi masuk Koalisi Indonesia Maju. Nasdem yang di Pilpres 2024 menyokong Anies-Muhaimin, dan PPP yang mendukung Ganjar-Mahfud, akan menambah kekuatan pemerintahan Prabowo mulai 20 Oktober mendatang.

Beberapa peristiwa politik itu mungkin tak berkaitan. Tetapi bisa menjadi sangat mungkin terkait di tengah hajatan politik menjelang pendaftaran Pilkada 2024 dan peralihan kekuasaan pada 20 Oktober nanti.

4. Golkar dan PKB digoyang

Mundurnya Airlangga kini memunculkan spekulasi liar tentang siapa yang akan menjadi nahkoda Partai Golkar ke depan. Munaslub Golkar akan digelar pekan depan, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum definitif.

Di saat hampir bersamaan, PKB juga akan menggelar muktamar pada 24-25 Agustus. Di tengah persiapan muktamar di Bali itu, PKB justru diterpa isu akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kesal. Dia meminta kapolri tegas.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," kata Cak Imin, Kamis (15/8/2024).

Entah kebetulan atau tidak, pada Rabu (14/8/2024), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Gus Yahya mengaku, pada pertemuan itu Presiden Jokowi menanyakan konflik PBNU dengan PKB.

5. Prabowo resmi umumkan Nasdem dan PPP gabung KIM

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, dipastikan terwujud. Prabowo pada Kamis (15/8/2024) menerima kunjungan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesudibyo di kediaman Kertanegara-4 Jakarta Selatan (Jaksel). Ketiga partai tersebut dalam Pilpres 2024 adalah non-KIM dengan jagoan capres masing-masing.

Prabowo mengatakan bergabungnya Nasdem, PPP, dan Perindo merupakan semangat baru dalam pembentukan pemerintahan yang satu dan stabil. "Kita membahas beberapa permasalahan, dan kita sepakat untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan baik menghadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan bahwa saya memandang kesatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa," kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Kamis (15/8/2024). Hasilnya, pasangan itu dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua syarat dukungan terhadap Dharma-Kun. Ia menyatakan, Dharma-Kun dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen.

"Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat sebagai bakal calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk 27 November mendatang," kata dia di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Sementara itu, Dharma mengaku bersyukur bisa memenuhi syarat dukungan yang telah ditetapkan KPU. Artinya, ia dan Kun bisa berlaga di Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal itu semua karena kemurahan Tuhan dan kekompakan tim selama ini," kata dia.

Purnawirawan Jenderal Polisi itu mengaku tak akan menyia-nyiakan upaya timnya yang telah dilakukan selama ini. Apalagi, selama ini sudah banyak warga DKI Jakarta yang mendukung dirinya untuk maju di Pilgub DKI Jakarta.

"Ke depan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat DKI yang telah mendukung utk memperjuangkan kepentingan rakyat agar rakyat bisa kembali berdaulat di bangsa ini," ujar Dharma.

Ia menegaskan, pasangan Dharma-Kun dapat lolos menjadi pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta bukan merupakan sesuatu yang diatur oleh pihak luar. Menurut dia, proses untuk memenuhi syarat dukungan dilakukan dengan kerja keras timnya. Bahkan, pihaknya sempat melakukan sengketa ke Bawaslu saat proses pemenuhan syarat dukungan.

"Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian settingan KPU. Tidak sama sekali. KPU betul-betul bersama Bawaslu melakukan aturan berdasarkan aturan Undang-Undang, dan kami bukanlah by desain, kami bukanlah settingan," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta membantah spekulasi terkait skenario akan memuluskan jalan bagi calon independen untuk melawan Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pasalnya, proses verifikasi dan rekapitulasi syarat dukungan untuk pasangan calon independen dilakukan dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jakarta, Astri Megatari mengatakan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan verifikasi faktual terhadap pasangan calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Tahapan itu dilakukan dengan melibatkan pengawas dari Bawaslu.

"Yang pasti kami dari penyelenggara selaku KPU DKI melakukan tahapan sesuai aturan. Jadi kan kita lihat sendiri kemarin verifikasi faktual pun ada teman-teman Bawaslu, Panwascam, yang ikut membersamai, mendampingi," kata dia, Selasa (13/8/2024).

Astri menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses rekapitulasi terhadap syarat dukungan juga secara berjenjang. Menurut dia, rekapitulasi dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi.

Ia mengatakan, KPU tidak bekerja sendiri dalam melakukan proses rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon independen. Ia menilai, banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut, sehingga terjadi proses saling kroscek dan memberi masukan.

"Kalau tadi dibilang kita akan loloskan, kita tak tahu akan loloskan atau tidak. Karena penetapan sendiri baru 19 Agustus," kata Astri.

Astri mengatakan, pihaknya selalu didampingi oleh Bawaslu dalam melakukan verifikasi. Artinya, Bawaslu pasti memiliki data pendukung apabila ada sesuatu yang tak sesuai aturan.

Sebelumnya, beredar wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin menjegal langlah Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Namun, KIM tak ingin melawan kotak kosong di Jakarta, sehingga akan meloloskan calon independen untuk melawan Ridwan Kamil.