Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 8 perbankan telah meluncurkan lembaga baru yaitu Central Counterparty (CCP) pada Senin (30/9). Dengan adanya CCP, BI menargetkan transaksi Repurchase Agreement (Repo) bisa mencapai Rp 30 triliun.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan CCP di pasar uang saat ini akan fokus pada dua produk terlebih dahulu, yaitu Repurchase Agreement (Repo) dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Ia mengatakan transaksi Repo dalam 10 tahun terakhir meskipun sudah bekerja sama dengan industri masih di bawah Rp 1 triliun per hari. Melalui underlying SBN dan SRBI, nilainya menjadi Rp 14 triliun per hari.

"Maka dengan CCP ini kami optimis dalam lima tahun ke depan transaksi Repo akan mencapai Rp 30 triliun per hari," ungkap Perry dalam acara Peluncuran CCP, Senin (30/9).

Begitu juga dengan DNDF, Perry mengungkapkan dengan adanya CCP akan semakin mendorong transaksi DNDF. Ia menyebutkan hingga saat ini transaksi DNDF hanya berada pada angka Rp 100 juta per hari.

"Dalam lima tahun ke depan DNDF melalui CCP akan meningkat mencapai Rp 1 miliar per hari," ujarnya.

Perry mengatakan kenaikan transaksi DNDF dan Repo itu akan terjadi karena berbagai risiko transaksi dengan CCP akan lebih kecil ketimbang skema over the counter yang dilakukan industri keuangan selama ini, sehingga akan mendongkrak aktivitas transaksinya. Selain itu tenornya tidak hanya 2 minggu, namun akan mencapai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan hingga 12 bulan.

"Sehingga pembentukan suku bunga dari pasar uang dari 2 minggu sampai dengan setahun itu pro market. Market akan kita develop," jelasnya.

BI bersama bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta 8 bank yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata telah meresmikan CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Pembentukan CCP telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over the Counter.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 8 perbankan secara resmi luncurkan lembaga baru yaitu Central Counterparty (CCP) pada hari ini (30/9).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, CCP menjadi satu legasi yang menunjukkan bahwa bersama kita bisa melakukan pendalaman pasar uang dan valas derivatif dalam negeri. Selain itu CCP juga bagian dari implementasi strategi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan yang dirumuskan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK).

“Bagi BI, ini sekaligus perwujudan blue print pendalaman dan penguatan pasar uang,” jelas Perry dalam acara peluncuran CCP, Senin (30/9).

Dengan adanya CCP, Perry menjelaskan, risiko transaksi pasar valas dan uang yang Over the Counter (OTC) menjadi tersentralisasi. Tersentralisasinya dengan close out netting, maka risiko antar pihak dapat semakin ditekan.

Perry menambahkan, pembentukan CCP ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta amanat Financial Stability Board G20 kepada para anggotanya.

Ia menyebutkan, empat manfaat kehadiran CCP di Indonesia bagi Indonesia. Pertama, meningkatkan volume transaksi pasar uang dan pasar valas. Kedua, menekan risiko kredit.

Ketiga, pembentukan harga atau suku bunga yang lebih tinggi. Keempat, CCP dapat menekan biaya utang pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan, OJK mendukung penuh penyertaan modal yang dilakukan oleh delapan bank di Indonesia terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai CCP.

OJK juga telah melakukan koordinasi implementasi CCP dengan BI, BEI dan KPEI untuk memastikan sinkronisasi dengan aturan internasional.

“Untuk memperkuat CCP kami juga siapkan mengenai aturan perubahan POJK mengenai kewajiban permodalan bank umum serta menerbitkan beberapa surat edaran,” ungkapnya.

Mahendra berharap keberadaan CPP akan memberikan dampak positif. Hal itu khususnya bagi pelaku pasar seperti perbankan, dan CCP juga mendukung stabilitas pasar keuangan.

CCP merupakan lembaga infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar (SBNT) dengan sekaligus menempatkan dirinya sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi dimaksud untuk mitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak, risiko likuiditas dan risiko karena volatilitas harga pasar.

BI bersama bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta 8 bank yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata menyepakati pengembangan CCP di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Pembentukan CCP telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over the Counter.

JAKARTA, investor.id – Sebanyak delapan bank melakukan penyertaan modal untuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) pada 25-26 September 2024. Aksi ini dilakukan dalam rangka mendukung inisiatif pengembangan Central Counterparty (CCP).

Beberapa bank telah menyampaikan keterbukaan informasi terkait hal ini pada Jumat (27/9/2024), yang salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI yang menerangkan bahwa penyertaan modal kepada KPEI dilakukan sebanyak 2.500 lembar saham.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartono menjelaskan, keterlibatan BNI dalam CPP merupakan dukungan terhadap inisiatif transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over-the-counter (CCP-SBNT). Ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan pasar Valuta Asing.

“Maka Perseroan telah melakukan penyertaan modal sebanyak 2.500 lembar saham kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) selaku pelaksana fungsi CCP-SBNT di Indonesia,” ungkap Okki dalam pengumumannya, pada Jumat (27/9/2024).

Selain BNI, Okki bilang bahwa aksi penyertaan modal ini juga dilakukan oleh Bank Indonesia bersama 7 bank umum lain. Penyertaan modal tersebut telah efektif pada tanggal 26 September 2024 berdasarkan putusan dari Kemenkumham.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) akan menghadirkan Central Counterparty (CCP) untuk meningkatkan pendalaman pasar keuangan domestik. Pembentukan CCP dilakukan secara konsorsium bersifat terbuka dan sesuai dengan best practices global untuk memastikan operasionalisasi CCP yang berkelanjutan.

CCP akan memfasilitasi lindung nilai (hedging), karena transaksi lindung nilai yang sangat dibutuhkan dalam pasar keuangan domestik. Khususnya dalam bentuk hedging investasi asing termasuk investasi portofolio yang akan mendorong transaksi hedging menjadi lebih baik.

CCP akan menjadi infrastruktur pasar keuangan yang menjalankan fungsi kliring sentral dalam transaksi pasar uang dan pasar valuta asing, sekaligus sebagai penjamin di antara para pihak yang melakukan transaksi. Ini juga dalam rangka memitigasi risiko kegagalan transaksi antar pihak (counterparty risk), risiko likuiditas (liquidity risk), dan risiko karena volatilitas harga pasar (market risk).

Adapun produk yang akan dikliringkan oleh CCP adalah Domestic Non Deliverable Forward (DNDF). Sementara itu, delapan bank umum yang akan terlibat adalah Mandiri, BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Maybank, dan Permata. CCP rencananya akan diluncurkan Bank Indonesia pada Senin, 30 September 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News