Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa penyidik Korea Selatan telah melakukan penggeledahan kantor Hyundai Engineering & Construction (E&C) atas dugaan suap terhadap kepala daerah di Cirebon.

Dilansir kantor berita Korea Selatan, Yonhap, penggeledahan itu terkait dengan dugaan suap eksekutif Hyundai E&C ke kepala daerah di Cirebon sebesar 600 juta won atau setara Rp6,7 miliar.

Uang miliaran itu diduga dikeluarkan petinggi Hyundai E&C untuk meredam keluhan penduduk setempat terkait dengan proses pembangunan pembangkit listrik batu bara di Cirebon.

"Jaksa dilaporkan mencurigai bahwa seorang eksekutif Hyundai E&C memberikan sekitar 600 juta won kepada kepala daerah di Indonesia," demikian tulis Yonhap, dikutip Minggu (10/11/2024).

Adapun, penggeledahan itu dilakukan di kantor Hyundai E&C, Seoul pada Rabu (6/11/2024). Sejumlah barang telah diamankan dalam penggeledahan tersebut, uakni dokumen dan data komputer terkait kasus penyuapan eksekutif Hyundai E&C.

Sebagai informasi, Hyundai E&C telah memenangkan memenangkan proyek pembangkit listrik Cirebon senilai $727 juta pada 2015.

Di sisi lain, kepala daerah di Cirebon, yang diduga menerima suap dari Hyundai, pun telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan di Indonesia.

Pejabat daerah yang dimaksud dalam kasus tersebut diduga eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Dia telah divonis tujuh tahun oleh pengadilan Tipikor Bandung.

Pada Oktober 2023, hukumannya dalam kasus gratifikasi, suap hingga TPPU itu diperberat menjadi sembilan tahun di tingkat banding.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Seoul, Korea Selatan, menggeledah kantor Hyundai Engineering & Construction terkait dengan kasus suap petingginya terhadap pejabat daerah Cirebon, Indonesia, pada 2015.

Dilansir kantor beritaYonhap, Kejaksaan Distrik Pusat Seoul mengirim jaksa dan penyidik ​​ke kantor pusat Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) di Ibu Kota Korsel, pada Rabu (6/11/2024) pagi hari untuk mengamankan dokumen dan data komputer yang terkait dengan tuduhan penyuapan.

“Jaksa pada hari Rabu menggeledah [kantor] Hyundai Engineering & Construction atas tuduhan bahwa eksekutifnya menawarkan suap kepada pejabat tinggi pemerintah Indonesia sehubungan dengan proyek konstruksi di negara Asia Tenggara tersebut,” demikian tulis kantor berita resmi Korsel itu.

Jaksa penuntut menuduh bahwa seorang eksekutif Hyundai E&C memberikan sekitar 600 juta won (US$430.000) kepada seorang kepala daerah Indonesia untuk mengamankan pengaduan dari penduduk setempat dan kelompok lingkungan dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara Cirebon.

Pada 2015, Hyundai E&C telah memenangkan proyek pembangkit listrik Cirebon senilai $727 juta.

Sementara itu, kepala daerah di Cirebon, yang diduga menerima suap dari Hyundai, pun telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan di Indonesia.

Pejabat daerah yang dimaksud dalam kasus tersebut adalah mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Berdasarkan catatanBisnis, Sunjaya Purwadisastra terjerat beberapa kasus korupsi selama masa jabatannya.

Pertama, Sunjaya ditangkap KPK pada Oktober 2018 dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sunjaya terbukti menerima suap dari para pejabat yang ingin mendapatkan promosi jabatan di Pemkab Cirebon.

Dalam kasus itu, Sunjaya didakwa menerima suap sekitar Rp100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Selain kasus suap, Sunjaya juga terlibat dalam kasus gratifikasi. KPK mengungkapkan Sunjaya menerima gratifikasi mencapai sekitar Rp52 miliar selama menjabat sebagai Bupati Cirebon. Gratifikasi ini berasal dari berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Cirebon. Sunjaya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyembunyikan hasil gratifikasi tersebut.

Pada 2019, Sunjaya Purwadisastra resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sunjaya diduga menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai bupati dan disamarkan atau dialihkan ke dalam bentuk barang.

Sebagian uang yang diterima Sunjaya terkait perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). "Tersangka SUN [Sunjaya] menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp6,04 miliar," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konferensi pers, sebagaimana dilaporkanBisnispada Jumat (4/10/2019).

Bisnis.com, CIREBON- PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan 122.971 tiket kereta api untuk perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 di wilayah Daop 3 Cirebon. Tiket tersebut sudah bisa dipesan hingga 20 Desember 2024.

Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Rokhmad Makin Zainul mengatakan, persiapan jumlah tiket ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk memenuhi tingginya permintaan angkutan liburan dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan.

"Mulai Selasa 5 November, masyarakat sudah bisa memesan tiket untuk keberangkatan hingga 20 Desember 2024. Untuk setiap harinya, tiket berikutnya akan terus tersedia sesuai jadwal keberangkatan," kata Rokhmad, Kamis (7/11/2024).

Rokhmad mengatakan, masyarakat yang hendak bepergian saat libur Natal dan Tahun Baru diimbau memesan tiket sejak jauh hari guna memastikan ketersediaan dan kenyamanan perjalanan.

Tidak hanya menyediakan tiket, PT KAI juga telah menerapkan sistem antrean dalam pemesanan tiket melalui aplikasi dan situs webnya.

Rokhmad menjelaskan, sistem ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para calon penumpang, khususnya di masa puncak seperti periode libur akhir tahun yang cenderung dipadati oleh lonjakan pemesanan.

Sistem antrean ini memungkinkan pengguna mendapatkan perkiraan waktu tunggu sebelum giliran masuk ke sistem pemesanan.

“Dengan adanya sistem antrean ini, calon penumpang tidak perlu khawatir jika terjadi kepadatan pemesanan. Mereka akan diarahkan masuk ke antrean, dan setelah waktu tunggu habis, mereka dapat langsung melanjutkan proses pembelian tiket,” tambah Rokhmad.

"Kami juga mengingatkan pengguna agar tidak menutup jendela aplikasi selama dalam antrean untuk tetap terhubung dengan sistem," sambungnya.

Sistem antrean ini bukan hal baru bagi KAI. Sejak 1 Februari 2024, KAI telah mengimplementasikan sistem ini sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki pelayanan berbasis teknologi.

Dengan adanya inovasi ini, PT KAI Daop 3 Cirebon berharap dapat menciptakan pengalaman yang lebih praktis, nyaman, dan efisien bagi pelanggan, khususnya pada momen-momen ramai seperti libur Natal dan Tahun Baru.

KAI Daop 3 Cirebon juga mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam mengisi data pemesanan seperti tanggal keberangkatan dan rute perjalanan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pelanggan dapat merasakan manfaat dari perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama periode liburan ini.

Bisnis.com, CIREBON - Produksi padi di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani, mengingat beras merupakan salah satu komoditas utama daerah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2023 produksi padi Kabupaten Cirebon mencapai 66.287 ton. Namun pada tahun ini, angkanya hanya mencapai 65.231 ton.

Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama dampak perubahan iklim yang semakin tidak menentu serta kurangnya pengelolaan irigasi yang memadai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Salah satu faktor utama penurunan produksi beras adalah perubahan iklim. Perubahan pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim hujan yang datang terlambat atau terlalu pendek, serta musim kemarau semakin panjang, telah memengaruhi siklus tanam padi di Cirebon.

"Sulit karena musim hujan tahun ini datang terlambat. Biasanya, petani sudah mulai menanam pada November, tetapi sekarang hujan belum rutin," kata Usman, petani asal Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Cirebon, Kamis (7/11/2024).

Akibatnya, banyak petani terpaksa menunda masa tanam, yang berdampak pada siklus panen mereka. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi pada waktu tertentu juga memicu banjir di beberapa wilayah, merusak lahan pertanian yang sudah ditanami.

“Ketika hujan turun terlalu deras, sawah terendam. Benih yang sudah kami tanam rusak, sehingga kami harus mulai dari awal lagi. Biayanya jadi lebih besar, tetapi hasilnya tetap kurang maksimal,” ujar Usman.

Selain perubahan iklim, persoalan irigasi juga menjadi salah satu penyebab utama menurunnya produksi beras di Kabupaten Cirebon. Banyak petani mengeluhkan buruknya kondisi saluran irigasi, terutama di wilayah yang jauh dari sumber air utama.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur irigasi membuat petani kesulitan memanfaatkan potensi air yang ada. Saluran-saluran irigasi yang tidak terawat menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan baik ke sawah-sawah di ujung saluran.

"Setiap ditanya ke pemerintah alasannya membutuhkan anggaran yang besar untuk memperbaiki seluruh jaringan irigasi rusak," kata Usman.

Selain itu, permasalahan turunnya produksi padi terjadi karena adanya alih fungsi lahan. BPS menyebutkan, luas lahan pertanian padi di Kabupaten Cirebon mengalami penyusutan sekitar 9.087 hektare atau 8,18% dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Luas lahan pertanian padi di Kabupaten Cirebon pada 2018 seluas 47.300 hektare. Sementara, hingga September 2024, luas lahan pertanian tersebut tersisa 38.213 hektare.

Alih fungsi lahan adalah suatu hal yang sulit dihindari. Semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat.

Proses ini juga sering kali dianggap sebagai penanda berkembangnya suatu wilayah, dimana peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik mencerminkan kemajuan dan modernisasi.

"Faktor lain dari alih fungsi lahan adalah perbandingan nilai lahan untuk pertanian dengan nilai lahan untuk properti, perumahan, atau industri. Di banyak wilayah, lahan pertanian seringkali memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dibandingkan dengan lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan atau fasilitas industri," kata Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus, Kamis (7/10/2024).

Menurut Darwis, lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dapat mendatangkan keuntungan yang jauh lebih besar ketika dikonversi menjadi perumahan atau kawasan komersial.

Meskipun alih fungsi lahan membawa manfaat ekonomi yang signifikan dan meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan yang lebih baik, hal ini harus dikelola dengan hati-hati untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dan lingkungan.

CIREBON, iNews.id - Kebakaran rumah terjadi di perkampungan padat penduduk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Penyebabnya diduga karena tindakan anak pemilik rumah yang sengaja membakar kasur hingga menyambar ke seluruh bagian rumah.

Pantauan iNews di lokasi kejadian, rumah yang terbakar milik Junaedi warga Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Api berkobar hebat di antara permukiman warga hingga sempat menimbulkan kepanikan. Bahkan saksi mata sempat mendengar suara ledakan dari rumah Junaedi.

Di lokasi petugas damkar tampak langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Dikerahkan tiga unit armada damkar untuk pemadaman yang berlangsung selama hampir 1 jam.

Warga Desa Gombang Haris mengatakan, peristiwa kebakaran berawal saat masyarakat melihat api yang sudah membubung tinggi dan menjalar ke hampir seluruh bagian rumah. Kebakaran dipicu aksi nekat anak pemilik rumah yang sempat terlihat cekcok dengan orang tuanya.

"Setahu saya dibakar anaknya pemilik rumah dari kamar rumah. Kalau penyebabnya soal apa saya kurang tahu," ujar Haris, Selasa (5/11/2024).

Sementara Kapolsek Depok AKP Affandi mengatakan, terduga pelaku pembakaran sudah diamankan petugas. Saat ini pelaku berinisial RJ masih diperiksa Unit Reskrim Polsek Depok. 

"Dugaan sementara pelaku sakit hati dengan orang tuanya hingga sengaja membakar rumah karena emosi," katanya.

Hasil pemeriksaan dari keterangan pemilik rumah, pelaku sudah menikah dan memiliki anak namun belum bekerja. Pelaku juga meminta dibelikan motor yang belum bisa dipenuhi orang tuanya.

"Pelaku mengaku merasa dikucilkan dan kurang diperhatikan. Keterangan orang tuanya, anaknya ini manja dan tidak bekerja, punya istri dan anak yang lagi dirawat. Anaknya minta sesuatu seperti kendaraan bermotor namun belum bisa dipenuhi," ucapnya.

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian anak bakar rumah orang tua ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini pelaku sudah diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, CIREBON - Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Kota Cirebon pada September 2024 menembus 58,32%, naik sebesar 1,67 poin dibandingkan Agustus 2024.

Kepala Badan Pusat Stastik (BPS) Kota Cirebon Aris Budiyanto mengatakan penurunan tersebut terjadi karena pada Agustus Kota Cirebon mengalami penurunan kunjungan wisatawan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

"TPK Kota Cirebon pada Juni menjadi yang tertinggi sepanjang 2024," kata Aris di Kota Cirebon, Senin (4/11/2024).

Dalam catatan BPS, rata-rata lama mengingap tamu (RLMT) di Kota Cirebon selama 1,41 hari. RLMT pada September 2024 ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yakni, 1,39 hari.

Aris mengatakan, TPK di Kota Cirebon harus ditingkatkan karena berkaitan dengan upaya mendongkrak perekonomian di Kota Cirebon, khususnya pada sektor pariwisata.

Saat ini, Pemerintah Kota Cirebon sudah mempersiapkan lima destinasi wisata yakni, Museum Topeng Wong di Balai Kota Cirebon, Kampung Wisata Kacirebonan, Kawasan Gedung Bundar di Taman Kebumen, Kampung Arab Panjunan, dan Wisata Heritage Gedung BAT.

Kepala Disparbud Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan destinasi wisata baru di Kota Cirebon akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal dan mancanegara.

Diharapkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon mengalami peningkatan. “Semoga Kota Cirebon menjadi rujukan wisata bagi wisatawan yang tengah berkunjung ke Jawa Barat,” ungkap Agus.

Disbudpar Kota Cirebon sejak beberapa bulan lalu menerapkan work from destination atau berkantor di destinasi wisata. Dua destinasi wisata yang dipilih Disbudpar Kota Cirebon untuk menjadi kantor yaitu, Keraton Kacirebonan dan Kampung Arab Panjunan.

Agus mengatakan, kebijakan tersebut untuk memudahkan pihaknya menyerap aspirasi dari wisatawan, pengelola, maupun masyarakat setempat.

"Saat berkantor di Keraton Kacirebonan, pegawai kami akan berkeliling ke masyarakat dan berinteraksi dengan wisatawan. Masukan yang disampaikan sangat berarti untuk perkembangan sektor wisata di Kota Cirebon,” kata Agus.

Agus mengatakan, nantinya kebijakan work from destination bakal dilakukan di destinasi lainnya yaitu, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kaprabonan.

Ia pun mengharapkan, program tersebut diharapkan menghadirkan gagasan tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh wisatawan. Nantinya, destinasi wisata di Kota Cirebon dapat terkenal hingga tingkat dunia.

“Kami ingin mendongkrak kunjungan wisatawan dan destinasi wisata di Kota Cirebon mampu bersaing dengan daerah lain di Jawa Barat bahkan Indonesia,” kata Agus.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon berupaya mempromosikan Museum CAVE AI Lorong Waktu Sejarah (LOTUS) di kawasan Keraton Kasepuhan. Inovasi museum berbasis kecerdasan buatan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan ke destinasi ikonik tersebut.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjanya mengatakan upaya ini merupakan strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata Keraton Kasepuhan.

Ia menjelaskan bahwa promosi museum dilakukan melalui berbagai kegiatan, baik dalam pertemuan resmi Disbudpar maupun lewat unggahan media sosial pemerintah daerah.

Selain promosi, Disbudpar juga memberikan pendampingan dalam pengelolaan museum ini untuk memastikan fasilitas dan operasionalnya sesuai dengan standar dan regulasi nasional. Agus menambahkan,

"Museum CAVE AI LOTUS di Keraton Kasepuhan sudah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum sejak 1 Oktober lalu. Wisatawan kini bisa menikmati pengalaman baru dan interaktif di museum ini," kata Agus, Senin (4/11/2024).

Museum tersebut mengusung teknologi cave automatic virtual environment yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menghadirkan sejarah Cirebon secara visual dan interaktif.

Hal ini membuat wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan konten sejarah, menjadikan pengalaman mereka lebih berkesan dan informatif.

Menurut Agus, Keraton Kasepuhan dipilih sebagai lokasi pertama dalam proyek pengembangan destinasi wisata berbasis teknologi AI di wilayah Cirebon, dengan tujuan menjadikannya contoh bagi pengembangan destinasi serupa di masa depan.

Museum CAVE AI diharapkan dapat memberikan cara baru untuk belajar sejarah, terutama bagi generasi muda yang lebih tertarik dengan pendekatan teknologi.

"Kami, bersama pihak keraton, ingin menghadirkan edukasi sejarah yang lebih menarik dan bermanfaat bagi para pengunjung, dengan memanfaatkan teknologi AI ini," kata Agus.

Selain meningkatkan jumlah wisatawan, pengembangan destinasi berbasis AI ini juga diharapkan mampu memperkuat daya tarik dan daya saing pariwisata heritage di Cirebon.

Agus optimistis museum ini akan memperpanjang durasi kunjungan wisatawan, sehingga berdampak positif pada sektor ekonomi lokal. Dari data Disbudpar, hingga September 2024, tercatat 82.245 wisatawan mengunjungi Keraton Kasepuhan, termasuk 702 turis mancanegara dan 81.543 turis domestik.

Dengan adanya Museum CAVE AI, Disbudpar berharap akan terjadi peningkatan kunjungan serta apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan budaya Cirebon.

"Kehadiran museum berbasis teknologi ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga menjadi daya tarik baru yang berkelanjutan untuk pariwisata Cirebon di masa mendatang," kata Agus.

Bisnis.com, CIREBON - Harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan, di Kabupaten Cirebon mengalami lonjakan pada Senin (4/11/2024).

Kenaikan ini dikeluhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada usaha kuliner kecil hingga pedagang pasar tradisional.

Pantauan di Pasar Pasalaran Kabupaten Cirebon, harga minyak goreng curah yang sebelumnya Rp18.000 per liter, kini melambung hingga Rp19.000 per liter.

Sementara itu, minyak goreng kemasan yang biasa dijual seharga Rp18.500 kini mencapai harga Rp20.000 hingga Rp 22.000 per liter.

Salah seorang pedagang di Pasar Pasalaran Cirebon, Suparman mengungkapkan keluhannya terhadap kenaikan harga minyak goreng ini. Kenaikan harga dimulai sejak pekan lalu.

“Harga minyak goreng naik terus. Minyak curah sekarang mahal sekali, sedangkan kami sebagai pedagang kecil sulit kalau terus-menerus begini. Satu tahun ini sudah beberapa kali," kata Suparman, Senin (4/11/2024).

Kenaikan harga minyak goreng juga berdampak signifikan pada usaha kecil lainnya, seperti warung makan dan pedagang kaki lima. Banyak dari mereka yang bergantung pada minyak goreng untuk mengolah makanan sehari-hari.

Adi Santoso, seorang pedagang nasi uduk di daerah Plumbon, mengaku bahwa kenaikan harga minyak goreng membuatnya harus memutar otak untuk tetap bisa bertahan.

“Saya pakai minyak goreng curah untuk menggoreng lauk seperti ayam dan tempe. Tapi sekarang harga minyaknya mahal, jadi saya harus kurangi pemakaian dan pilih menu lain yang tidak perlu banyak minyak goreng,” tutur Adi.

Adi juga menyampaikan, ia terpaksa mengurangi jumlah porsi ayam yang digoreng setiap harinya. "Sekarang harus lebih bijak menggunakan minyak goreng. Setiap tetes minyak itu berharga, jadi saya mencoba untuk lebih hemat. Mudah-mudahan saja harga bisa turun lagi supaya kami bisa berjualan dengan nyaman,” ucapnya berharap.

TEMPO.CO, Cirebon - Kalau ingin menikmati Kereta Api (KA) ekonomi namun dengan sarana eksekutif, maka KA Ranggajati relasi Cirebon-Jember (PP) bisa menjadi pilihannya.

“Mulai 1 November 2024, KA Ranggajati mengalami perubahan sarana kereta bisnis yang digantikan dengan kereta ekonomi new generation,” tutur Rokhmad Makin Zainul, Manager Humas KAI Daop 3 Cirebon, Sabtu, 2 November 2024. Sekali pun merupakan kelas ekonomi, namun fasilitas yang diterima penumpang KA Ranggajati tidak kalah dengan kelas eksekutif.

Beberapa perubahan di antaranya dari sisi tempat duduk. Tempat duduk di KA Ranggajati kelas ekonomi new generation menggunakan tipe captain seat. Tipe tempat duduk ini penumpang kiri dan kanan terpisah dengan konfigurasi 2-2, desain kursi ergonomis, sudut kemiringan sandaran yang bisa diatur atau reclining seat dan arah kursi dapat disesuaikan dengan arah laju kereta api atau revolving.

Selain itu, peningkatan juga dilakukan pada interior KA Ranggajati ekonomi new generation dengan penambahan fasilitas Public Information Display System atau PIDS yang dapat menampilkan suhu ruangan kereta. Interior kereta juga dimodifikasi mirip kereta eksekutif dengan bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah.

“Perubahan pada sarana KA Ranggajati tentunya berdampak pada kapasitas tempat duduk yang tersedia,” tutur Rokhmad.

Sebelumnya KA Ranggajati membawa 5 kereta kelas eksekutif, 4 kereta kelas bisnis, satu kereta makan dan satu kereta pembangkit dengan total kapasitas sebanyak 506 tempat duduk. Namun dengan kelas ekonomi new generation, maka kapasitas totalnya bertambah menjadi 538 tempat duduk.

Rokhmad menambahkan perubahan fasilitas ini dapat menarik minat masyarakan menggunakan kereta api untuk bepergian. “Hadirnya fasilitas baru ini diharapkan juga dapat menambah minat masyarakat untuk menjadikan kereta api sebagai sarana transportasi pilihan saat bepergian,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di wilayahnya. Pembangkit energi baru terbarukan (EBT) ini diklaim minim dampak dibanding pembangkit listrik lainnya.

Penjabat Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyebutkan, langkah tersebut dianggap menjadi salah satu cara untuk menjadikan Cirebon sebagai daerah yang ramah lingkungan dan mandiri dalam kebutuhan energinya.

"Sudah komunikasi dengan pihak PLTB, pada prinsipnya mereka berkeinginan berinvestasi di Kabupaten Cirebon untuk menciptakan energi baru terbarukan," kata Wahyu di Kabupaten Cirebon, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menyebutkan, PLTB yang akan dibangun di Cirebon memiliki berbagai keunggulan dibandingkan pembangkit listrik konvensional yang berbahan bakar fosil.

Salah satu manfaat utamanya adalah dampak lingkungan yang jauh lebih minimal.

Pembangunan PLTB ini diharapkan tidak hanya mampu menyediakan listrik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, namun juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, proyek tersebut nantinya harus mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang dilatih untuk mengoperasikan, merawat, dan mengelola teknologi PLTB ini.

"Keberadaan pembangkit dipastikan tidak akan menganggu lahan pertanian masyarakat. Jika investasi masuk, maka akan semakin memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Wahyu.

Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) bakal dibangun di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Lokasi proyek pembangunan PLTB akan berlangsung di beberapa titik Kecamatan Sedong dan Susukan Lebak

Titik tersebut di antaranya, Desa Panongan, Desa Winduhaji, Desa Windujaya, Desa Karangwuni, Desa Susukan Lebak, dan Desa Sedong Kidul.

Pembangkit yang akan dibangun oleh PT wpd Indonesia Energy dan PT Cirebon Tenaga Bayu ini, direncanakan memiliki kapasitas 100 hingga 150 megawatt (MW) dengan jenis turbin goldwind GWH182 6 MW.

Informasi lainnya yang berhasil dihimpun, pembangkit listrik teranyar dari Kabupaten Cirebon ini memiliki dua titik interkoneksi ke Gardu Induk Mandirancan150 KV di Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan dan Gardu Induk Kanci 150 KV di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Wind speed dari pembangkit energi terbarukan ini sebesar 6,7m/s berdasarkan pengukuran aktual dari menara met mast yang didirikan pada 2023.

Saat ini, PT wpd Indonesia Energy maupun PT Cirebon Tenaga Bayu akan melanjutkan proses kegiatan perizinan yang mencakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) lokasi proyek.

Selain itu, akan dilakukan pula pembebasan lahan secara bertahap setelah KKPR dari proyek diperoleh dan investasi pada bidang studi serta perencanaan dilakukan secara lebih lanjut.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon sedang menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program makan siang gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ini direncanakan menjadi bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kalangan pelajar dan masyarakat kurang mampu.

Penjabat Bupati Cirebon Wahyu Mijaya mengatakan pihaknya sudah siap mendukung program ini. Menurutnya Pemkab Cirebon berkomitmen untuk menjalankan arahan dari pemerintah pusat agar pelaksanaan program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

"Kami belum melakukan apapun dan masih menantikan juknis yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program makan siang gratis ini," kata Wahyu, Kamis (31/10/2024).

Program makan siang gratis ini dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi pelajar dan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah.

Salah satu tujuan utama program ini adalah memberikan dukungan tambahan bagi kesejahteraan pelajar dan masyarakat rentan.

Makan siang gratis diharapkan dapat membantu pelajar memenuhi kebutuhan gizi yang baik, sehingga mendukung proses belajar mereka. Dengan gizi yang cukup, diharapkan pelajar bisa lebih fokus dan berprestasi di sekolah.

"Kami sangat berharap program ini nantinya akan membantu mengurangi beban keluarga, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dengan begitu, para pelajar bisa lebih fokus belajar dan orang tua bisa sedikit terbantu dari sisi ekonomi," kata Wahyu.

Di sisi lain, Wahyu juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program ini. Ia mengatakan, Pemkab Cirebon akan bekerja sama dengan instansi pendidikan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta untuk mendukung serta memastikan distribusi makanan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati mengharapkan adanya juknis yang komprehensif dan rinci, mengingat pelaksanaan program makan siang gratis akan melibatkan banyak pihak.

Petunjuk teknis tersebut diharapkan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pengadaan dan distribusi makanan hingga standar kualitas makanan yang diberikan.

"Kami membutuhkan juknis untuk menghitung kebutuhan anggaran makan siang gratis," kata Sri.

Bisnis.com, CIREBON - Kabupaten Cirebon yang dikenal sebagai daerah pesisir dengan wilayah laut luas dan kaya akan sumber daya perikanan, justru menghadapi kendala serius dalam mengembangkan sektor perikanannya.

Minimnya investasi di bidang perikanan membuat potensi besar yang dimiliki kabupaten ini belum tergarap secara maksimal.

Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, tidak ada nilai investasi yang dicatatkan pada 2024 ini.

"Nilai investasi untuk sektor perikanan pada tahun ini nol," kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, Selasa (29/10/2024).

mempertanyakan mengapa daerah yang memiliki sumber daya alam laut berlimpah tidak mendapatkan perhatian lebih dalam hal investasi perikanan, baik dari pemerintah maupun investor swasta.

Dalam catatan tersebut, ektor perikanan di Cirebon masih bergantung pada pola usaha tradisional yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan fasilitas dan teknologi yang terbatas. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan yang dihasilkan oleh nelayan belum optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Minimnya investasi di sektor perikanan Kabupaten Cirebon disinyalir disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Cirebon masih memiliki jalan yang kurang memadai, sehingga menyulitkan akses transportasi bagi nelayan maupun distribusi hasil tangkapan ke pasar yang lebih luas.

Padahal, sektor perikanan membutuhkan dukungan infrastruktur seperti pelabuhan yang layak, fasilitas penyimpanan beku (cold storage), serta akses ke pasar lokal dan internasional yang lebih baik.

“Investasi di Kabupaten Cirebon masih didominasi oleh sektor industrasi alas kaki dan makanan," kata Dede.

Salah satu faktor utama dari minimnya investasi perikanan di Kabupaten Cirebon adalah kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong dan menarik minat investor di sektor ini.

Yanto, seorang nelayan asal Kecamatan Mundu mengungkapkan banyak nelayan sebenarnya ingin meningkatkan hasil tangkapan mereka dengan peralatan yang lebih modern.

Namun, mereka menghadapi keterbatasan modal, dan belum ada bantuan atau program investasi jangka panjang yang benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan.

“Selama ini kami mengandalkan bantuan yang bersifat sementara, seperti bantuan perahu atau alat tangkap. Namun, tanpa adanya investasi besar di sektor perikanan, kami sulit untuk berkembang lebih jauh,” kata Yanto

Potensi besar sektor perikanan di Kabupaten Cirebon seharusnya bisa menjadi kekuatan perekonomian baru jika dikelola dengan baik. Dengan adanya perhatian lebih dari berbagai pihak, diharapkan sektor ini mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Cirebon.