Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah barang, mulai dari rumah, tiket konser, makanan cepat saji, hingga detergen, masuk dalam usulan atau prakajian untuk dijadikan sebagai objek cukai. Selain itu, gawai, monosodium glutamate (MSG), tisu, dan batu bara juga dipertimbangkan untuk dikenakan cukai.

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat bahwa pengenaan cukai pada barang-barang tersebut memerlukan penelitian terakreditasi yang menyatakan adanya dampak negatif dari barang-barang tersebut. Menurutnya, tujuan utama pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi barang yang memiliki eksternalitas negatif, bukan untuk memperkuat keuangan negara.

“Rokok, misalnya, dikenakan cukai karena konsumsinya menimbulkan eksternalitas negatif berupa penyakit pernapasan. Plastik dan minuman berpemanis juga memiliki dampak negatif,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Huda menilai bahwa barang-barang dalam prakajian cukai tersebut tidak semuanya tepat untuk dikenakan cukai, kecuali batu bara. "Saya rasa hanya batu bara yang layak dikenakan cukai, tapi itu berdampak pada industri dan listrik. Barang lainnya tidak tepat dikenakan cukai. Dampak negatif dari adanya rumah apa? Tidak ada juga," jelasnya.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus dapat menjelaskan kepada publik mengenai dampak negatif yang ditimbulkan oleh barang-barang yang akan dikenakan cukai di masa depan. "Tiket konser menimbulkan dampak negatif apa? Itu harus dijawab melalui kajian terlebih dahulu. Jika pemerintah ingin menerapkan cukai pada barang-barang tersebut, maka itu sudah tidak sesuai dengan tujuan pengenaan cukai," tuturnya.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, menyampaikan bahwa usulan untuk beberapa barang, seperti rumah dan detergen, masih berupa usulan dari berbagai pihak dan belum masuk dalam kajian pemerintah.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” katanya.

Nirwala menjelaskan bahwa kriteria barang yang dikenakan cukai adalah barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 39/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/1995 tentang Cukai.

Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai hanya tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Terkait optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menegaskan bahwa proses suatu barang untuk ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai harus melalui proses sangat panjang dan melalui banyak tahap. Hal ini termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah melakukan prakajian ekstensifikasi cukai. Tiket konser musik hingga detergen menjadi objek yang masuk ke dalam tahap prakajian ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, tiket konser musik masuk ke dalam prakajian ekstensifikasi cukai karena melihat banyak masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori kaya. Sebab, banyak yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi konser artis di suatu negara.

"Tiket konser, kayak kemarin sold out di mana-mana, konser di Singapore, dan itu dibeli dan saya rasa masyarakat Indonesia kaya-kaya," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain tiket konser musik, makanan cepat saji (fastfood), tisu, smartphone, MSG, batu bara, dan detergen masuk ke dalam daftar objek prakajian ekstensifikasi cukai.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah melakukan prakajian ekstensifikasi cukai. Tiket konser musik hingga detergen menjadi objek yang masuk ke dalam tahap prakajian ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, tiket konser musik masuk ke dalam prakajian ekstensifikasi cukai karena melihat banyak masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori kaya. Sebab, banyak yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi konser artis di suatu negara.

"Tiket konser, kayak kemarin sold out di mana-mana, konser di Singapore, dan itu dibeli dan saya rasa masyarakat Indonesia kaya-kaya," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Iyan menerangkan, berkaca dari kejadian beberapa tahun lalu di mana pihaknya hampir mengenakan cukai pada CD. Sebab, banyak artis komplain masifnya peredaran CD bajakan.

"Beberapa tahun lalu kita pernah hampir memungut cukai CD bajakan. Kalau dulu, hanya 10 persen saja yang resmi. 90 persennya di Glodok di pinggir jalan," ujarnya.

Waktu itu, kata dia, pemerintah sempat mengenakan cukai 0 persen pada CD. Hal ini bertujuan agar artis mengetahui jumlah CD yang terjual resmi.

"Akhirnya dengan berbagai macam diskusi, enggak jadi (diterapkan)," katanya.

Lebih lanjut, Iyan menuturkan, makanan cepat saji (fastfood) juga masuk dalam prakajian. Sebab, ini berkaitan dengan risiko beberapa penyakit.

Kemudian tisu berkaitan dengan lingkungan hidup, smartphone, MSG, batu bara, dan detergen.

"Kita hampir setiap hari gunakan detergen. Pernah kepikiran enggak dialiri dibuang ke mana? Dulu banyak banget ikan di solokan, sekarang sudah enggak ada lagi," kata dia.

Namun perlu diketahui, prakajian ekstensifikasi cukai ini belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

(Dhera Arizona)