Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2024 mencatatkan inflasi 0,08% secara bulanan atau month to month (MtM).

IHK akhirnya mencatatkan inflasi setelah terjadi deflasi selama lima bulan beruntun atau sejak Mei hingga September 2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, inflasi secara bulanan ini didorong oleh inflasi inti. Sementara itu, inflasi komponen yang diatur pemerintah dan komponen bergejolak masih mengalami deflasi.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22% MtM dengan andil inflasi sebesar 0,14% MtM.

“Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Jumat (1/11).

Adapun komponen diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,25% MtM, dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen ini adalah bensin dan tarif angkutan udara.

Kemudian, komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,11%, dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, kentang, dan ikan segar.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2024 mencatatkan inflasi 0,08% secara bulanan atau month to month (MtM).

IHK akhirnya mencatatkan inflasi setelah terjadi deflasi selama lima bulan beruntun atau sejak Mei hingga September 2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pada Oktober ini terjadi kenaikan IHK dari 105,93 pada September 2024, menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

Sementara itu, secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,71% atau secara tahun kalender Oktober 2024 terhadap Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 0,82% year to date (YtD).

“Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Jumat (1/11).

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi pada Oktober 2024 secara bulanan adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94%, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%.

Sementara itu, terdapat komoditas yang juga memberikan andil inflasi di antaranya, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,04%, bawang merah dengan andil inflasi 0,03%, tomat dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%.

“Kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan telur ayam ras memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%,” ungkapnya.

Laporan inflasi Amerika Serikat (Consumer Price Index atau CPI) untuk bulan September menunjukkan hasil yang melebihi ekspektasi. Data tersebut menunjukkan kenaikan inflasi sebesar 2,4% secara tahunan, sedikit lebih tinggi dari proyeksi pasar yang diperkirakan sebesar 2,3%. Selain itu, inflasi inti, yang mengabaikan harga energi dan makanan, juga mencatat peningkatan menjadi 3,3%, melampaui prediksi yang sebesar 3,2%.

Federal Reserve AS telah menetapkan target inflasi sebesar 2% dalam jangka panjang, dan angka inflasi saat ini yang lebih tinggi dari target tersebut mengisyaratkan tantangan lebih lanjut bagi ekonomi AS, serta pasar kripto.

Inflasi yang lebih tinggi dari prediksi dapat mempengaruhi berbagai kelas aset, misalnya aset berisiko seperti Bitcoin. Sementara penurunan suku bunga biasanya dianggap sebagai sinyal positif bagi aset digital dan komoditas lainnya, kenyataannya efek dari kebijakan moneter ini belum terasa dalam jangka pendek.

"Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan memberikan tekanan tambahan pada aset berisiko seperti Bitcoin. Langkah Federal Reserve menurunkan suku bunga memang diharapkan mampu memberikan angin segar bagi pasar kripto. Namun, kenyataannya, pasar masih merespons dengan hati-hati," kata CEO INDODAX, Oscar Darmawan dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Oscar menekankan bahwa ketidakpastian ekonomi global, ditambah dengan perkembangan geopolitik yang terus berubah, turut mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan.

Pada bulan September 2024, Federal Reserve telah menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin sebagai langkah untuk meredam inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, langkah tersebut belum cukup memberikan dorongan signifikan bagi harga Bitcoin untuk mengalami lonjakan yang lebih tinggi.

Banyak pelaku pasar memperkirakan adanya potensi pemangkasan suku bunga tambahan sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan November 2024. Akan tetapi, setelah data inflasi terbaru yang lebih tinggi dari ekspektasi, potensi untuk adanya pemangkasan suku bunga tambahan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa langkah pelonggaran moneter yang terlalu dini bisa memicu lonjakan inflasi lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat mengganggu kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Saat ini, pasar kripto secara keseluruhan sedang berada dalam fase konsolidasi, dengan banyak investor yang masih mengadopsi pendekatan wait and see. Menurut Oscar, potensi pemangkasan suku bunga yang biasanya menjadi katalis positif bagi Bitcoin, belum mampu mengatasi tekanan negatif dari kondisi ekonomi global yang tidak stabil.

"Banyak investor yang masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari arah kebijakan Federal Reserve sebelum mengambil keputusan investasi yang lebih agresif," tambahnya.

Meskipun begitu, Oscar tetap optimis bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, Bitcoin memiliki peluang untuk kembali menguat, terutama jika inflasi berhasil ditekan dan kebijakan moneter mulai melonggar. "Dibalik tekanan jangka pendek ini, saya melihat peluang yang cukup besar untuk Bitcoin dapat pulih, terutama jika kondisi ekonomi global membaik dan pelonggaran moneter terjadi lebih lanjut," jelasnya.

Faktor politik juga mulai memainkan peran yang penting dalam menentukan arah pasar kripto ke depan. Menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2024, spekulasi mulai muncul terkait kemungkinan terpilihnya pemimpin yang lebih ramah terhadap aset digital, yang pada gilirannya bisa menjadi katalis positif bagi harga Bitcoin dan aset kripto lainnya.

"Investor tetap optimis bahwa Bitcoin dapat mengalami pemulihan pada kuartal terakhir tahun ini, terutama jika kebijakan ekonomi global lebih mendukung sektor kripto," ujar Oscar.

Bank Indonesia (BI) optimistis rencana pemerintah menaikan tarif pajak pada 2025 tidak akan berdampak pada target inflasi yang telah ditetapkan. Rencana kenaikan pajak itu terlihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang telah disiapkan pemerintah.

“Ada kenaikan ini ya kita hitung, kita antisipasi. Tapi kita punya keyakinan target inflasi bisa kita capai,” kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya di Nusa Dua, Bali, seperti dikutip Senin (26/8). .

Juli mengatakan, saat ini BI masih memasang target inflasi domestik akan dijaga pada level 2,5% plus minus 1% pada 2025. Ia menyebut target inflasi itu sudah memperhitungkan semua kebutuhan informasi dalam upaya mencapai angka tersebut. Hal itu juga berkaitan dengan menghitung risiko yang akan dihadapi.

“Tapi sampai sebelum keputusan atau kebijakan itu ditempuh ya kita taruhnya hanya sebagai faktor down side risk atau upside risk,” ujar Juli.

Sementara itu, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan target inflasi yang menjadi acuan BI tidak ditentukan sendiri namun juga dari pemerintah. Hal itu yang menyebabkan target inflasi tidak pernah dipasang dengan angka pasti namun dalam kisaran.

“Itu kenapa 2,5% plus minus 1%. Kenapa ada plus minus, selalu sampai 1% lebar sekali itu karena kalau terlalu strict ke inflasi kita akan terlalu reaktif,” kata Erwin.

Erwin menilai kebijakan pemerintah tidak gegabah saat kondisi inflasi domestik bergerak dinamis. Sementara saat kondisi ekonomi mendorong peningkatan inflasi maka inflasi masih dalam batas sasaran. Adapun angka plus minus 1% dibuat agar ada ruang untuk bergerak dinamis dalam batas sasaran.

“Kita akan tetap perhatikan faktor lainnya. Tapi tetap firm proyeksi inflasi Indonesia ke depan masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1% namun kita akan lihat dari waktu ke waktu," ujar Erwin.

Perkuat Kebijakan Moneter

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan inflasi tercatat menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Juli 2024 tercatat 2,13% secara tahunan yang lebih rendah dari inflasi pada Juni 2024 sebesar 2,51%.

Perry menegaskan BI terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah. “Hal ini sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Bulanan BI Agustus 2024, Rabu (21/8).

Untuk diketahui, pemerintah juga pada 2025 akan menaikan pajak dan menerapkan cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan sinyal adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dari saat ini sebesar 11%.

Kenaikan PPN bertahap dari 10% hingga menjadi 12% sudah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Untuk PPN saya sampaikan, UU HPP sudah disampaikan, Bapak Presiden terpilih dan saat ini sudah fully aware dengan UU HPP,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).

Sementara itu, dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah membidik penerimaan cukai sebesar Rp 244,19 triliun atau tumbuh 5,9% dari outlook 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan melalui ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui sejumlah hal. Salah satunya berupa kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat.

“Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan atau pemanis yang berlebihan,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan insentif fiskal kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil menjaga stabilitas harga barang di daerah sehingga inflasi tingkat nasional dapat terkendali.

Suahasil menyebut, ketika di dalam APBN mendesain insentif fiskal, salah satu kriteria yang digunakan pemerintah adalah pengendalian inflasi daerah.

"Untuk daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasinya menjadi relatif rendah, maka dikucurkanlah insentif fiskal di tahun anggaran berjalan," ujar Suahasil dalam keterangan resminya, Senin (5/8).

Suahasil menjelaskan sejak tahun 2023, pemerintah mendesain dana insentif daerah dengan salah satu faktornya adalah inflasi di tiap kabupaten kota dan provinsi. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penting dalam memastikan inflasi terkendali.

Pemerintah pusat telah mengucurkan berbagai macam program untuk menjaga harga-harga secara keseluruhan, termasuk dengan memberikan subsidi dan kompensasi.

Dirinya menilai pemerintah daerah juga memiliki peran penting untuk memantau langsung kondisi di lapangan dan ketersediaan barang-barang di pasar.

“Dari tempat sentra-sentra produksi kepada pasar kita, lalu kemudian memastikan harga yang di pasar itu adalah harga yang wajar, harga yang tidak berfluktuasi terlalu cepat, dan ini adalah peran serta dari Ibu Bapak yang mengontrol pasar, mengontrol jalur distribusi, melihat secara detail apakah pembangunan-pembangunan infrastruktur kita telah berjalan dengan baik atau tidak sehingga bisa betul-betul membantu mengurangi harga,” katanya.

Lebih lanjut, Suahasil meminta kepada kepala daerah untuk secara detail mulai melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan di atas 5%. Program-program pemerintah pusat juga dipastikan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat.

“Mohon Ibu Bapak Gubernur, Bupati, dan Walikota melihat APBD-nya masing-masing untuk memastikan APBN-nya jalan, belanjanya terlaksana, dan belanja itu produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan memberikan manfaat kepada peningkatan daya beli, peningkatan income dari masyarakat kita,” imbuhnya.

Selain itu, Suahasil juga berharap kepala daerah dapat melihat gerak dunia usaha secara detail di daerah masing-masing, terutama yang melakukan proses produksi dan menciptakan barang dan jasa sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

“Itu semua adalah landasan bagi pertumbuhan ekonomi kita yang baik, sehingga kita bisa dorong terus pertumbuhan ekonomi di setiap daerah ini. Ibu Bapak menggunakan APBD. Dari (pemerintah) pusat, kami menggunakan APBN sehingga bisa bersinergi membantu perekonomian, membantu masyarakat, rumah tangga, dunia usaha,” ujarnya.

Daerah penerima alokasi insentif fiskal pengendalian inflasi pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, penerima insentif fiskal kategori pengendalian inflasi sebanyak 33 daerah per periode.

Pada tahun 2024 ini, daerah penerima bertambah menjadi 50 daerah per periode sehingga peluang daerah untuk mendapatkan alokasi insentif fiskal menjadi lebih besar.

Dari 50 daerah penerima tersebut, 36 daerah di antaranya atau sekitar 72 persen merupakan daerah baru yang sebelumnya belum pernah menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi di tahun anggaran 2023.

“Ada 14 daerah yang pernah menerima. Artinya daerah-daerah ini sudah tahu kunci-kuncinya inflasi. Kalau sudah tahu kunci-kuncinya inflasi dipegang terus. Yang menjadi daerah penerima baru tolong pelajari kunci-kunci itu supaya besok-besok bisa dapat lagi,” pungkasnya.