Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menyandag status daerah khusus. Setelah nanti status resmi tersebut disandang, IKN berhak mendapatkan alokasi anggaran transfer ke daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), anggaran transfer daerah menjadi salah satu saluran untuk transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta mengatakan pemerintah kini tengah proses desain transfer untuk daerah baru berbentuk khusus. Ini termasuk Otoritas IKN (OIKN).

"Dana desa ini mulai disalurkan menjadi instrumen transfer daerah terakhir, bukan terakhir, siapa tahu nanti ada lagi. Karena memang sekarang kita sedang kita mendesain untuk transfer OIKN," kata Jaka, dalam acara Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024: Transparansi Dana Desa & Pengentasan Kemiskinan di Gedung Juanda I, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Meski rencana tersebut telah dibahas, namun Jaka belum dapat merincikan konsep alokasi transfer dana daerah ke OIKN. Pasalnya, hal ini masih dalam tahap perancangan dan menunggu ketetapan regulasi OIKN sebagai Pemdasus.

Aturan yang dimaksud ialah Keputusan Presiden Keppres yang menjadi turunan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2025. Perpres 75/2024 sebetulnya telah menyebutkan OIKN merupakan Pemdasus.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt Kepala Otorita IKN diberi tugas khusus untuk mempersiapkan pemerintah daerah khusus (Pemdasus) di IKN.

Basuki mengatakan, Keputusan Presiden yang melandasi IKN sebagai ibu kota baru Indonesia akan segera dirilis Presiden Jokowi. Pemerintah daerah khusus di IKN harus segera dibentuk.

"Yang kedua juga sesuai dengan Keppres IKN mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu Keppres ditandatangani bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut," beber Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Otorita IKN, kata Basuki, tidak serta merta menjadi Pemdasus karena memang tugas Otorita hanya mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. "Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas bersama dengan atau task force bersama dengan Kemendagri," lanjut Basuki.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan semester I tahun 2024 mencapai Rp 400 triliun atau naik 9,9% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp 346,1 triliun .

"TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD," tulis Kemenkeu dalam dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan bahwa kenaikan TKD tersebut tidak serta merta menggambarkan kondisi daerah yang belum mandiri mengelola fiskal.

Myrdal berpendapat kenaikan TKD karena besarnya realisasi kebutuhan program pemerintah, mulai dari biaya rutin gaji pegawai di daerah, gaji ke-13, program bantuan sosial dan program kebutuhan pemilu.

"Itu wajar kalau naik, dan kalau kita lihat dari sisi daerah bisa mandiri atau tidak itu semua tergantung potensi di daerahnya masing-masing," kata Myrdal kepada Kontan, Rabu (17/7).

Myrdal menerangkan, apabila suatu daerah menjadi sentra produksi untuk suatu komoditas maka sudah pasti pendapatan daerah tersebut besar.

"Kalau memang daerah tersebut belum ada potensi yang bisa menghasilkan pendapatan besar, perlu ada kreativitas walaupun untuk daerah tersebut pasti di drive oleh anggaran dari pemerintah. Dan di sini pemerintah pusat diharapkan bisa memberikan dampak untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah," ucapnya.

Kemenkeu mengungkapkan bahwa anggaran TKD pada APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 857 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan pembangunan lainnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan semester I tahun 2024 mencapai Rp 400 triliun atau 46,7% terhadap pagu APBN APBN 2024.

Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2023 sebesar Rp 364 triliun atau 44,7% terhadap pagu.

Kenaikan dana TKD tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan alokasi pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran TKD.

"TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD," tulis Kemenkeu dalam dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024.

Adapun pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2024 yaitu, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan TKD, memperkuat penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas, meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD untuk mendukung program prioritas nasional, menerbitkan pedoman/petunjuk teknis dan regulasi yang sederhana, terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai.

Kemudian, meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi.

Sejalan dengan arah kebijakan di atas, anggaran TKD pada APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 857 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan pembangunan lainnya.