Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan pembaruan atau pemutakhiran pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini untuk persiapan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"Dapodik ini akan digunakan pada PPG agar bisa memastikan guru kita ini bisa mendapatkan sertifikasi," ujar Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Praptono, dalam siaran YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen, Rabu, 9 Oktober 2024.

Pembaharuan data ini juga menjadi upaya agar ratusan guru dapat mengikuti PPG. Saat ini, guru yang mesti mengikuti PPG dalam jabatan mencapai 600 ribu orang.
"Ini yang akan difasilitasi untuk mengikuti PPG," jelas dia.

Praptono berharap guru dapat memanfaatkan PPG agar bisa mendapat sertifikasi. "Karena ini keinginan kita untuk lebih bisa mensejahterahkan guru di Indonesia," tutur dia.

Dia juga mendorong guru mengisi Dapodik dengan tepat, akurat, dan valid. "Saya juga mendorong kepada seluruh kepala sekolah, guru pengawas dan dinas pendidikan untuk mengingatkan gurunya di wilayah masing-masing," tutur dia.

Baca juga: Peserta PPG Guru Tertentu, Perhatikan Hal Ini Saat Unggah Video Uji Kinerja!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta menyalahkan kepala sekolah yang melakukan pengangkatan guru honorer tanpa rekomendasi dinas. Pasalnya, pembayaran upah guru honorer yang menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tanpa mekanisme menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, temuan BPK itu yang menjadi dasar diberlakukannya kebijakan pembersihan (cleansing) terhadap guru honorer. Pasalnya, para guru honorer itu tak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK).

Padahal, sejak 2017, Disdik DKI telah memberikan sosialisasi dan instruksi agar kepala sekolah tak lagi mengangkat guru honorer tanpa adanya rekomendasi. "Kenapa kepsek angkat guru honorer? Karena kebutuhan juga. Apakah kita menyalahkan? Ini kebutuhan mereka," kata Budi saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut Budi, Disdik DKI tak bisa serta merta memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk melakukan pengangkatan guru honorer. Di sisi lain, kepala sekolah sebagai pengguna dana BOS diperbolehkan mengangkat guru honorer, asalkan anggaran yang digunakan tak sampai 50 persen.

Budi mengakui, sekolah telah mengajukan ihwal kebutuhan guru kepada suku dinas (sudin). Namun, dinas baru bisa memfasilitasi dengan mekanisme perekrutan tenaga pendidik melalui Kontrak Kerja Individu (KKI), yang tak bisa dilaksanakan setiap waktu.

"Proses ini lah akhirnya agak sedikit buntu. Di satu sisi mereka butuh, tapi yang jadi masalah kebanyakan pengangkatannya yang tidak sesuai aturan. Mereka tidak publish, mungkin sebagian besar ada kedekatan akhinya mereka memasukkan, tidak ada persyaratan lain. Ini yang terjadi kondisinya," ujar Budi.

Dia menjelaskan, guru honorer yang diangkat kepala sekolah akhirnya terdampak pemutusan hubungan kerja. Hal itu karena di satu sekolah ada kondisi kelebihan guru. "Ini yang ramai diperdebatkan," kata Budi.

Karena itu, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan terhadap guru honorer. Guru honorer yang sudah tidak mendapatkan jatah jam pelajaran di satu sekolah akan diredistribusi ke sekolah yang membutuhkan.

"Kami sudah rapat sejak Jumat dan Sabtu, Pj Gubernur (Heru Budi) memutuskan untuk mengambil kebijakan. Kami juga melakukan pembinaan kepada kepala sekolah dalam rangka mengantisipasi hal tak diinginkan dan pembinaan yang selama ini agar tidak salah. Kami sampaikan kepsek yang bandel akan kita tertibkan," ujar Budi.

Sementara itu, Kepala SMAN 112 Jakarta Barat Mutia mengatakan, pihaknya sengaja mengangkat guru honorer karena kebutuhan tenaga pengajar. Dia mengeklaim, sebelum mengangkat honorer, lebih dulu mengirimkan surat ke suku dinas (sudin) pendidikan.

Namun, perekrutan guru tak kunjung dilakukan. "Sedangkan untuk sekolah saya, saya gambarkan. Tahun 2023, tiga orang pensiun. 2024 ini sudah empat orang pensiun sampai bulan ini. 2025 nanti lima orang pensiun. Apa yang harus kami lakukan?" kata Mutia di hadapan para anggota dewan.

Guru pensiun...

Menurut Mutia, pensiunnya sejumlah guru itu tak boleh membuat kegiatan belajar mengajar (KBM) berhenti. Dalam beberapa kasus, pihak sekolah menugaskan guru dengan bidang linier untuk menggantikan peran guru yang pensiun. Namun, tak semua mata pelajaran yang kosong bisa diisi oleh setiap guru.

Sementara guru PPPK yang didatangkan oleh Disdik DKI tak sesuai dengan kebutuhan "Misalnya, guru ekonomi mengajar agama. Tentu tidak mungkin," ujar Mutia.

Karena alasan itulah, Mutia mengungkapkan, sekolahnya melakukan pengangkatan guru honorer secara mandiri. Meski tahu langkah itu melanggar aturan, sambung dia, hanya hal itu yang bisa dilakukan sekolah untuk mengisi kebutuhan.

"Itu biarlah menjadi kesalahan kami. Dilakukan peminaan, kami terima. Dimarah-marahi, kami terima. Karena masalah kami, tapi itu meminimalisir resiko," kata Mutia.

Dia pun menolak apabila pengangkatan guru honorer itu dilakukan atas dasar kedekatan. Ihwal proses rekrutmen yang tidak terbuka, Mutia menilai, langkah itu sengaja dilakukan karena tak mendapat izin dari dinas.

"Jadi saya infokan di grup MGMP. MGMP itu adalah Musawarah Kerja Guru Mata Pelajaran. Di sana ada tidak yang mau? Ada jam? Ada beberapa? Di sana kami seleksi," kata Mutia menjelaskan.

"Kami mohon maaf telah melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran tersebut untuk meminimalkan. Kami mohon maaf untuk itu. Kami bersedia disalahkan, karena memang kami salah, tetapi untuk hal-hal tujuannya yang Ada Tanda kutipnya, insya Allah kami tidak," ujar Mutia menambahkan.

Jakarta: Ribuan guru honorer di DKI Jakarta diberhentikan sepihak lewat kebijakan cleansing. Mereka dipecat lantaran dinilai pengangkatan sebagai guru honorer malaadiminstrasi.

Pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tidak diketahui Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Selain itu, mereka juga mendapat gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam Permendikbud, guru yang mendapatkan dana BOS harus memenuhi empat kriteria, yaitu bukan ASN, terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK, dan belum mendapat tunjangan profesi guru. Guru-guru honorer ini disebut tidak terdata dalam Dapodik.
Pendataan guru honorer di Dapodik sangat penting. Sebab, guru honorer dapat mendapatkan berbagai fasilitas. Berikut ini pentingnya terdaftar di Dapodik, cara mengecek status guru honorer, hingga persyaratan daftarnya bagi guru honorer:

Dapodik adalah sistem pendataan pendidikan online yang dikelola oleh Kemendikbud. Guru honorer yang terdaftar di Dapodik berhak mendapatkan berbagai fasilitas, seperti tunjangan profesi, program BSU, dan kesempatan mengikuti seleksi PPPK.

Pentingnya terdaftar di Dapodik bagi guru honorer

Guru honorer yang terdaftar di Dapodik akan mendapatkan banyak keuntungan, yakni:

1. Mendapatkan tunjangan profesi
2. Berkesempatan mengikuti seleksi PPPK
3. Memperoleh program BSU guru honorer
4. Mempermudah pengurusan administrasi kepegawaian
5. Sebagai dasar untuk melakukan audit

Cara mengecek status guru honorer di Dapodik

Untuk mengecek apakah Anda terdaftar di Dapodik atau tidak, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi situs resmi Kemendikbud di https://dapo.kemdikbud.go.id/
2. Pilih menu "Cek Data GTK"
3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda
4. Masukkan tanggal lahir Anda
5. Klik tombol "Cari"
6. Jika Anda terdaftar di Dapodik, data Anda akan muncul di halaman tersebut. Jika tidak muncul, artinya Anda belum terdaftar di Dapodik

Persyaratan guru honorer terdaftar di Dapodik

Guru honorer harus memenuhi persyaratan berikut untuk dapat terdaftar di Dapodik:

1. Berstatus sebagai guru honorer di sekolah negeri atau swasta
2. Memiliki Surat Rekomendasi dari satuan pendidikan tempat bekerja
3. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Terdaftar di Dapodik sangat penting bagi guru honorer karena memberikan berbagai keuntungan. Apabila belum terdaftar di Dapodik, segera lengkapi persyaratan dan ajukan permohonan pendaftaran melalui satuan pendidikan tempat Anda bekerja.

Baca juga: P2G Bantah Disdik: Lebih dari Setengah Guru Honorer yang Dipecat Memiliki Dapodik

(REN)

Jakarta: Penghimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) membantah pernyataan Disdik bahwa ratusan guru-guru honorer yang dipecat dalam kebijakan cleansing Disdik baru-baru ini dikarenakan tidak memiliki Dapodik dan NUPTK.

Sebelumnya, saat ditemui di gedung Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu sore. Budi Awaludin, selaku pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengutarakan bahwa guru-guru yang dipecat tidak sesuai prosedur dan dibayar menggunakan dana BOS.

Budi menjelaskan, dalam Permendikbud, guru yang mendapatkan dana BOS harus memenuhi empat kriteria. Pertama, bukan ASN. Kedua, terdata dalam Dapodik. Ketiga, mempunyai NUPTK. Keempat, tidak ada tunjangan guru.
“Dari keempat kriteria tersebut, ada dua yang tidak dimiliki, yaitu, mereka tidak terdata dalam Dapodik dan mereka tidak memiliki NUPTK”, Ujar Budi.

Budi mengungkapkan, persyaratan NUPTK berdasarkan Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 (Pasal 5) adalah guru honorer harus diangkat oleh Kepala Dinas, sementara guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa proses administrasi ke tingkat dinas.

Merespons klaim tersebut, Iman Zanatul Haeri, selaku Kepala Bidang Advokasi Guru P2G membantah pernyataan Disdik.

“Dari laporan yang kami terima 76 persen dari mereka memiliki Dapodik dan NUPTK, yang berarti mereka seharusnya tidak terkena pemecatan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh permendikbud,” Imbuh Iman dalam konferensi pers di kantor LBH Jakarta, Rabu.

“Ini menunjukkan adanya kesalahan informasi yang disebabkan oleh Disdik Jakarta, dan kami menilai ini sebagai kebohongan publik” Lanjut Iman.

Imam kemudian menguraikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak manusiawi dan tidak bermartabat.

“Kamu melihat ini bukan hanya sebagai masalah administratif, tapi juga sebagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak memartabatkan guru,” Tambah Iman.

(Riza Aslam Khaeron)

(WAN)

Jakarta: Data Pokok Pendidikan (Dapodik) versi 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Dapodik versi 2025 nantinya diisikan oleh guru maupun operator sekolah.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (Paud Dikdasmen), Praptono, menuturkan ada beberapa bagian penting yang mesti diisikan dalam Dapodik versi 2025.

"Yang pertama adalah isian yang terkait dengan satuan pendidikan mulai dari identitas sekolah, lokasi, status tanah, keadaan bangunan, dan sebagainya," papar Praptono dalam webinar Rilis Dapodik Versi 2025 untuk Kualitas Data Pendidikan Indonesia di YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen, Kamis, 18 Juli 2024.
Kemudian, isian penting lainnya terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan. baik pendidik ASN maupun Non-ASN. "Tenaga yang formal atau informal. Dan juga ada yang terkait peserta didik, mulai dari nama, tanggal lahir, dan sebagainya termasuk nomor identitas kependudukan," jelas dia.

Selanjutnya, mesti mengisi substansi pendidikan. Mulai dari jumlah rombongan pembelajaran, cara pembelajaran dijalankan, jumlah anggota di dalam rombongan belajar, termasuk jadwal yang ditetapkan satuan pendidikan.

"Ini data penting yang harus tertuang di dalam data pokok pendidikan kita," ujar Praptono.

Baca juga: Kemendikbudristek Rilis Dapodik Versi 2025

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) versi 2025. Tampilan baru Dapodik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

"Versi 2025 ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran satuan pendidikan, para guru dalam melakukan validasi di Dapodik," kata Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (Paud Dikdasmen), Praptono, dalam webinar Rilis Dapodik Versi 2025 untuk Kualitas Data Pendidikan Indonesia di YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen, Kamis. 18 Juli 2024.

Ia menjelaskan Dapodik adalah basis data yang sangat penting. Dapodik membantu mendukung perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat pemerintah pusat.
"Bahwa fungsi Dapodik ini membantu atau mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek," jelas dia.

Praptono menuturkan ada tiga kriteria pengisian Dapodik yang mesti diperhatikan. Pertama, pengisian data harus lengkap.

"Jadi, kita ingin sebisa mungkin bahwa apa yang kita butuhkan untuk melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ini bisa disiapkan di Dapodik secara keseluruhan," papar dia.

Kedua, kualitas data valid. Praptono mengatakan data harus menggambarkan kondisi rill di lapangan.

"Kalau ada bangunan rusak ringan, maka dituliskan rusak ringan. Kalau ada siswa 300 anak, maka realitas itu yang dibuat. Itu namanya valid," tutur dia.

Ketiga, data yang diisikan harus mutakhir atau terbaru. "Dan sistem dapodik ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga update data yang dilakukan oleh satuan pendidikan," ujar Praptono.

Baca juga: Aplikasi Dapodik versi 2025: Pembaruan dan Cara Instalnya

(REN)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah melakukan integrasi data serta pembaruan pada Aplikasi Dapodik versi 2025 untuk satuan pendidikan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ini dapat digunakan untuk pengumpulan data semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025.

Dilansir dari dapo.kemdikbud.go.id, satuan pendidikan mesti memprioritaskan pendataan peserta didik Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 dengan status Naik Kelas terlebih dahulu dan selanjutnya peserta didik baru, serta melakukan isian partisipasi BOSP. Perubahan dan pembaruan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan prosedur dan mekanisme pendataan Dapodik.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, satuan pendidikan harus mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya.
Permendikbudristek Nomor 47 tentang Standar Pengelolaan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pasal 8 menyatakan satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, menetapkan jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan.

Aplikasi Dapodik versi 2025 dirilis dalam bentuk Installer. Satuan pendidikan harus melakukan uninstall Aplikasi Dapodik versi sebelumnya terlebih dahulu.

Berikut ini langkah instalasi aplikasi Dapodik Versi 2025 beserta pembaruannya:

Langkah instalasi Aplikasi Dapodik versi 2025

1. Unduh file installer Aplikasi Dapodik versi 2025
2. Lakukan instalasi Aplikasi Dapodik
3. Refresh browser (ctrl+F5)
4. Lakukan registrasi
5. Pastikan proses registrasi berhasil
6. Isi username dan password
7. Pilih semester 2024/2025
8. Klik tombol Masuk
9. Pastikan tampilan Aplikasi Dapodik sudah versi 2025
10. Lakukan input data sesuai kondisi riil
11. Login Akun Kepala Sekolah
12. Klik tombol sinkronisasi

Pembaruan aplikasi Dapodik versi 2025

Berikut daftar perubahan pada Aplikasi Dapodik versi 2025:

1. [Pembaruan] Penambahan proses bisnis dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka (dapat dilakukan secara bertahap atau serentak)
2. [Pembaruan] Penambahan atribut jabatan GTK di Penugasan GTK
3. [Pembaruan] Penambahan fitur penginputan nomor ijazah dan nomor Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) bagi peserta didik yang telah lulus
4. [Pembaruan] Penambahan validasi usia peserta didik di jenjang kesetaraan (PKBM dan SKB)
5. [Pembaruan] Perubahan instrumen Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di menu Beranda
6. [Perbaikan] Penonaktifan fitur salin penugasan di menu GTK (dilakukan otomatis oleh sistem)
7. [Perbaikan] Penonaktifan fitur kenaikan kelas di menu Rombongan Belajar untuk satuan pendidikan pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran 2024/2025
8. [Perbaikan] Perbaikan penginputan format NIK pada formulir peserta didik dan GTK
9. [Perbaikan] Perbaikan profil guru di menu GTK
10. [Perbaikan] Validasi jumlah peserta didik per rombongan belajar (sesuai Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023)
11. [Perbaikan] Validasi jumlah rombongan belajar paralel (sesuai Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023)
12. [Perbaikan] Validasi jumlah jam maksimal Praktik Kerja Lapangan (PKL) di jenjang SMK
13. [Perbaikan] Validasi usia peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang PAUD
14. [Perbaikan] Penonaktifan isian riwayat jabatan pendidik/tenaga kependidikan, riwayat jabatan fungsional, dan kompetensi pada menu data rinci GTK [Perbaikan] Penyesuaian referensi mata pelajaran di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK (sesuai Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024).

Itulah informasi terkait aplikasi Dapodik versi 2024 semoga informasi ini bermanfaat yaa.

Baca juga: Siswa Baru Jangan Kaget, Ini Kegiatan yang Biasa Dilakukan Saat MPLS

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta akan berbenah diri dalam rangka optimalisasi kualitas pendidikan dari segala sektor, baik unsur teknologi, sarana dan prasarana, aksesibilitas pendidikan, serta termasuk tenaga pengajar. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI, Budi Awaluddin menjelaskan, perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas.

"Terhitung 11 Juli 2024 Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 pasal 40 (4) bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti: Berstatus bukan ASN, Tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru," kata Budi saat ditemui di kantor Disdik DKI, Jalan Gatsu, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Menurut Budi, perbaikan pendidikan perlu diawali dari tenaga pengajar dengan memiliki mutu tenaga pengajar berkualitas. Terhitung 11 Juli 2024, sambung dia, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai Pasal 40 (4) Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 yang berbunyi, guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan.

"Seperti berstatus bukan ASN, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Memiliki Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru," kata Budi.

Menurut Budi, saat ini, jumlah honorer di lingkungan Disdik DKI jumlahnya mencapai 4.000 orang. Penambahan tersebut terakumulasi sejak tahun 2016. Berdasarkan Pasal 5 Persesjen Kemdikbud Nomor 1 Tahun 2018, persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh kepala dinas.

"Dari seluruh honor yang ada saat ini dan tidak ada saty pun guru honor yang diangkat kepala dinas sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Budi.

Dia menjelaskan, rekruitmen honor selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas. Sesuai aturan yang berlaku, sejak 2017 sampai 2022 sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas pendidikan.

"Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor," kata Budi.

Kebijakan cleansing...

Jakarta: Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika diserang ransomware. Peretasan itu berdampak pada sejumlah layanan digital, salah satunya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyebut masih ada data yang aman dari peretasan tersebut. Antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

"Untuk data Dapodik dan PDDikti, kebetulan datanya ada di dalam data center yang ada di Pusdatin di Ciputat. Jadi, datanya aman," kata Suharti dalam RDP Eselon I Kemendikbudristek di Komisi X DPR RI dikutip Rabu, 10 Juli 2024.
Suharti mengungkapkan saat ini pihaknya masih fokus memulihkan layanan lain yang terserang peretasan. Ia mengatakan sistem yang diretas akan pulih pada akhir Juli 2024.

"Kita berjanji bahwa semua sistem akan pulih pada tanggal 29 Juli," jelas dia.

Sebelumnya, 47 domain layanan atau aplikasi Kemendikbudristek di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak peretasan.

47 layanan atau aplikasi tersebut belum bisa diakses kembali, sehingga publik pun tak bisa mengakses laman tersebut. Direktur SD Kemendikbudristek, Muhammad Hasbi, mengungkapkan beberapa layanan tidak bisa diakses, seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Beasiswa Pendidikan, KIP Kuliah, dan Layanan Perizinan Film.

"Kemendikbudristek terus berkoordinasi intensif dengan Kemenkominfo selaku pengelola PDN 2 untuk menindaklanjuti hal tersebut dan melakukan pemulihan layanan secara bertahap," kata Hasbi.

Baca juga: PDNS Diretas, 853.393 Mahasiswa Baru Pendaftar KIP-K Harus Klaim Ulang Akun

(REN)