JAKARTA - BRICS bereaksi atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), mengisyaratkan bahwa masuknya kembali Trump ke Gedung Putih tidak akan menghalangi pertumbuhan aliansi tersebut. Blok BRICS akan terus mendorong agenda dedolarisasi dan tidak memiliki rencana untuk mundur dari kerangka kerjanya.

Negara-negara anggota BRICS terus memperkuat kerja sama dan inisiatif ekonomi global mereka terlepas siapa yang berkuasa di Gedung Putih. Presiden lembaga analitis Brasil CMA Group Jose Juan Sanches, mengatakan bahwa BRICS tidak akan mengubah perspektifnya meski Trump telah diambil sumpahnya pada Januari tahun depan.

"Kita dapat mendekati masalah ini dari dua perspektif ekonomi dan politik. Dari sudut pandang ekonomi, yang perkembangannya hanya bergantung pada situasi pasar global tidak akan ada masalah," ujar Sanches, dikutip dari Watcher Guru, Sabtu (9/11/2024), menjawab pertanyaan mengenai masa depan BRICS usai Trump terpilih menjadi Presiden AS.

Trump baru-baru ini bersumpah untuk meningkatkan tarif sebesar 100% jika negara-negara BRICS mencoba untuk mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

"Jika ada negara yang mengatakan kepada saya, Pak, kami sangat menyukai Anda, tetapi kami tidak lagi menggunakan dolar AS sebagai mata uang cadangan dan tidak menggunakannya lagi, saya akan mengatakan tidak apa-apa. Anda akan membayar tarif 100% untuk semua yang Anda jual di AS. Kami menyukai produk Anda, saya harap Anda menjual banyak produk ke AS, tetapi Anda harus membayar pajak 100%," katanya.

Trump menjelaskan bahwa negara-negara BRICS akan mengikuti jika tarif 100% diberlakukan untuk produk-produk mereka yang masuk ke AS.

"Pak, merupakan suatu kehormatan untuk tetap menggunakan mata uang cadangan. Anda tidak memiliki orang lain yang dapat berbicara seperti itu," katanya.

Tarif 100% akan memaksa negara-negara BRICS untuk meninggalkan inisiatif dedolarisasi karena sektor impor dan ekspor mereka akan terpukul. Memberlakukan tarif 100% terbukti mahal akan merugikan neraca keuangan mereka.

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meninggalkan dolar AS. Sebuah pernyataan yang mengejutkan bagi aliansi BRICS .

Dalam sebuah wawancara pada Kamis (7/11), Putin menegaskan bahwa Rusia tidak akan meninggalkan dolar AS tapi menolak untuk menggunakan dolar sebagai alat pembayaran.

Putin menyebut dolar AS sebagai pilar kekuatan AS, dan mengatakan bahwa AS sedang meruntuhkan kekuatan ini. Blok BRICS telah lama mendorong inisiatif dedolarisasi dengan mengatakan bahwa dolar AS tidak akan menjadi raja untuk waktu yang lama.

BRICS baru-baru ini mendiskusikan dedolarisasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bulan Oktober di Kazan, Rusia dan beberapa negara telah memutuskan untuk berhenti menggunakan dolar.

"Pembayaran dalam dolar menurun," kata Putin, dilansir dari Watcher Guru, Jumat (8/11/2024). "Belum terlalu banyak, namun sebagai sarana penghematan, ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Secara bertahap itu menyusut, ini adalah sebuah tren. Ini adalah perbuatan mereka sendiri."

Sehubungan dengan proposal BRICS untuk meninggalkan dolar AS, presiden Rusia menegaskan bahwa "proposal kami tidak ditujukan untuk melawan dolar. Ini hanyalah cara kami untuk menjawab tantangan zaman modern, sebagai responS terhadap perkembangan ekonomi yang kami pikirkan."

Putin juga membahas bagaimana BRICS saat ini sedang dalam tahap pengembangan sistem pembayaran terpadu yang berakar pada sistem pembayaran di berbagai negara. "Sistem baru ini akan menggunakan dasar sistem di setiap negara dalam pertukaran informasi keuangan," jelas Putin.

Blok ini terus merangkul perdagangan dalam mata uang lokal. Selain itu, mereka telah bekerja untuk mengembangkan infrastruktur pembayaran mereka yang unik. Proyek-proyek ini dipastikan akan mendorong otonomi keuangan dan menjadi ancaman yang jelas bagi hegemoni Barat dan dominasi dolar AS.

Hal yang paling menarik dari wawancara Putin adalah bahwa terlepas dari upaya dedolarisasi, Rusia telah memutuskan untuk tidak melarang atau meninggalkan dolar AS.

Awal tahun ini, Donald Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi-sanksi dan mendorong penggunaan dolar AS. Trump akan kembali menjadi presiden AS dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika dia melakukan hal itu.

Putin dan Presiden China Xi Jinping pun telah membuka pintu untuk berbicara dengan Trump sehingga ada masa depan di mana BRICS dan dolar AS hidup dalam harmoni.

JAKARTA - Di tengah tantangan yang sedang berlangsung terhadap mata uang negara-negara BRICS, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 telah mengubah lanskap prospek dedolarisasi.

Aliansi yang dibangun China dan Rusia ini telah lama menentang dolar AS sebagai upaya membentuk kembali tatanan ekonomi global. Namun, upaya tersebut akan menemui hambatan baru.

Sepanjang kampanyenya, Donald Trump konsisten menyuarakan perlunya memperkuat dolar AS sebagai mata uang global. Trump memastikan akan membuat kebijakan untuk menantang negara-negara yang ingin mengikuti jejak BRICS.

Sejak tahun 2022, aliansi BRICS telah merangkul inisiatif dedolarisasi. Didorong oleh sanksi Barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dengan berupaya keras mengurangi ketergantungan internasional pada greenback.

Selama hampir dua tahun terakhir, ideologi tersebut telah menikmati pertumbuhan yang luar biasa. BRICS telah mendapatkan penantang baru dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024 yang kemungkinan besar akan menghancurkan upaya-upaya dedolarisasi global. Trump selama kampanyenya tidak malu-malu dalam menyuarakan sikap terhadap gerakan yang sedang berkembang ini.

"Saya akan mengatakan, Anda meninggalkan dolar, Anda tidak berbisnis dengan Amerika Serikat," ujar Trump dalam sebuah rapat umum di Wisconsin, dikutip dari Watcher Guru, Kamis (7/11/2024). "Karena kami akan mengenakan tarif 100% untuk barang-barang Anda," tandas Trump.

Itu bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Trump terus memperjuangkan perlunya mempertahankan greenback sebagai mata uang dunia.

"Jika kita kehilangan dolar sebagai mata uang dunia, saya pikir itu sama saja dengan kalah perang," katanya kepada Economic Club pada sebuah pertemuan di New York.

Mentalitas America First tersebut telah mendorong rekor reaksi terhadap kepresidenan. Indeks Dow Jones Industrial dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi di awal pembukaan. Selain itu, dolar AS melonjak dengan indeks dolar naik sebanyak 1,8%, kenaikan terbesar dalam satu hari sejak Juni 2016. Situasi menjadi semakin sulit bagi blok BRICS dengan kemenangan Partai Republik.

BRICS telah menggunakan metode mata uang alternatif sebagian besar tahun lalu, tetapi mereka mungkin juga mengincar perubahan. Awal tahun ini, Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi dan mendorong penggunaan dolar dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika hal itu terjadi.

JAKARTA - Prinsip kebijakan masa depan bersama diterima dengan baik oleh negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Selatan Global menjadi alasan mengapa Malaysia tertarik gabung BRICS. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim, pada Selasa (6/11).

Berbicara pada pembukaan China International Import Expo (CIIE) ke-7, yang diadakan di National Exhibition and Convention Center (NECC), Anwar mengungkapkan kekagumannya dengan pidato Presiden China Xi Jinping dalam konferensi BRICS baru-baru ini di Kazan, Rusia.

Xi, dalam semangat masa depan bersama yang akan diadopsi untuk melawan kekuatan perselisihan dan proteksionisme telah mendesak bahwa, "Kita harus membangun komunitas dengan masa depan bersama, untuk menegakkan perdamaian global, keamanan global, dan untuk berbagi pengalaman, keahlian, dan teknologi dengan dunia," ujar Anwar.

Tahun ini, Malaysia telah diakui sebagai "Negara Kehormatan" di CIIE ke-7. Anwar diberikan hak istimewa untuk berbicara setelah rekannya dari China, Perdana Menteri Li Qiang, diikuti oleh para pemimpin dari lima negara lainnya, Prancis, Nikaragua, Arab Saudi, Tanzania, dan Uzbekistan.

Anwar juga mencatat pidato Li bahwa kesuksesan fenomenal China adalah contoh dari tidak hanya tata kelola dan kebijakan yang benar, tetapi juga sikap yang menjanjikan untuk memastikan bahwa "perdagangan, investasi, dan kemakmuran ekonomi" akan bermanfaat bagi komunitas internasional.

"Ini tentu saja bukan pernyataan yang mudah karena bertentangan dengan ungkapan banyak negara kuat di dunia," ujar dia dilansir dari The Edge Malaysia, Rabu (11/6/2024).

"Dan itulah sebabnya saya pikir saya akan bergabung dengan banyak kolega saya untuk memuji China dan kepemimpinannya."

Anwar memuji CIIE, yang memberikan kesempatan tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan China, tetapi juga perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan menengah, untuk memamerkan kapasitas dan kapabilitas mereka, dan menarik investasi baru.

"Jadi kerja sama multikultural untuk perdagangan bebas dan tujuan keberlanjutan harus digunakan sebagai alat untuk memajukan kemajuan global secara adil, bukan sebagai senjata untuk memadamkan persaingan, mempromosikan keuntungan yang tidak adil, atau menciptakan konflik," kata dia.

CIIE merupakan sebuah inisiatif dari Pemerintah China untuk menyediakan platform bagi negara-negara yang terlibat dalam Belt and Road Initiative (BRI) untuk mempromosikan dan mengekspor produk dan jasa mereka ke Tiongkok.

Menyinggung tentang keketuaan Asean tahun depan, Anwar mengatakan bahwa Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kerja sama regional dan kerangka kerja regional yang berbasis aturan yang inklusif.

"Dalam hal ini, kami ingin membalas prinsip masa depan bersama yang berwawasan ke depan yang dipromosikan oleh Tiongkok, sehingga ketika kami menyelenggarakan ASEAN-GCC (Dewan Kerja Sama Teluk), kami juga menyertakan apa yang disebut KTT ASEAN plus GCC plus China," katanya.

Adapun KTT tersebut diperkirakan akan diselenggarakan pada bulan Mei 2025. Anwar menambahkan bahwa hal ini akan sangat penting bagi lintasan pertumbuhan regional dan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk menggerakkan jarum pada keseimbangan global yang lebih besar dalam investasi perdagangan ekonomi dan kemajuan ekonomi.

Sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia, Anwar mengatakan bahwa ASEAN juga memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan sosial-ekonomi yang inklusif yang membuka jalan menuju era kemakmuran bersama yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya.

"Kami tidak akan membiarkan satu langkah pun terlewatkan, seperti yang telah Anda lihat di China, dalam mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memerangi serta membasmi korupsi, serta mengimplementasikan agenda reformasi sosio-ekonomi dan industri," kata dia.

"Kami terus terinspirasi, Perdana Menteri Li Qiang, oleh keberhasilan Anda yang luar biasa dalam memerangi kemiskinan, yang jelas menandakan pencapaian besar dalam rekayasa ulang sosial."

Sebanyak 68 perusahaan Malaysia berpartisipasi dalam CIIE tahun ini. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia secara global selama 15 tahun berturut-turut sejak tahun 2009.

JAKARTA - Amerika Serikat atau AS disebut telah mengobarkan perang hibrida melawan Rusia, tetapi Menteri Luar Negeri Rusia , Sergey Lavrov menerangkan, sanksi agresif lebih banyak merugikan negara-negara termiskin di dunia. Hingga pada akhirnya sanksi Barat bakal jadi bumerang bagi Washington.

Menurutnya dolar AS yang selama beberapa dekade diporomosikan sebagai milik bersama seluruh umat manusia, kini diubah menjadi senjata penindasan dan sanksi terhadap pesaingnya, kondisi geopolitik dan buat mereka yang tidak sejalan.

"Dengan melakukan hal itu, mereka pada dasarnya telah mempersiapkan "hukuman mati" untuk dolar sebagai mata uang cadangan global dan sarana transaksi internasional," kata Lavrov.

Dalam simposium Inventing the Future di Moskow pada hari Senin kemarin, Lavrov dalam sambutannya menegaskan, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menghidupkan kembali semangat Perang Dingin dengan menyatakan perlunya menghilangkan "ancaman" yang dirasakan terhadap dominasi mereka dari Rusia, China, dan negara-negara lain yang mengejar kebijakan nasional independen.

Dengan berjuang mempertahankan "posisi istimewanya", Washington menurut Lavrov justru, "menebang cabang tempat ia berada" dan "menghancurkan sistem globalisasi yang telah mereka bina dan promosikan ke dunia,"

Sementara itu menurut Presiden Rusia, Vladimir Putin pada KTT BRICS bulan lalu, Washington sudah membuat "kesalahan besar" dengan menjadikan dolar sebagai senjata. Selain itu Putin juga menegaskan, bahwa Moskow tidak mencoba merusak mata uang AS, tetapi hanya "dipaksa mencari alternatif" dalam perdagangan dengan mitranya.

"Amerika Serikat sendiri yang telah menarik dolar dari peredaran, karena ada lebih banyak negara mulai takut, bahwa mereka kemungkinan bisa menjadi yang berikutnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa kena sanksi," kata Lavrov pada hari Senin, mengingat kembali kata-kata Putin.

Menurutnya penerapan pembatasan sepihak telah merugikan negara-negara termiskin di dunia. "Merampas sumber daya energi, pangan, pupuk, dan teknologi dasar yang terjangkau, belum lagi pencapaian dan perkembangan ilmiah ," kata Lavrov.

Ia juga menyoroti bahwa negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi yang paling menderita. "Ibukota Barat tiba-tiba melupakan prinsip-prinsip seperti persaingan yang adil, properti yang tidak dapat diganggu gugat, praduga tidak bersalah, dan banyak lainnya," sambungnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, Rusia menghadapi lebih dari 21.000 sanksi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan perdagangan hingga budaya dan olahraga, menurut Lavrov.

Diketahui lembaga keuangan Rusia sebagian besar terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai tanggapan atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow mempercepat perdagangan dengan mitra internasional menggunakan mata uang nasional mereka (dedolarisasi), sebuah tren yang semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah beralih dari penggunaan dolar dan euro dalam penyelesaian perdagangan.

JAKARTA - Dominasi dolar AS secara perlahan mulai terkikis seiring makin banyaknya negara yang melakukan dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal untuk transaksi. Kelompok ekonomi terkemuka seperti BRICS, Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), dan Commonwealth of Independent States (CIS) juga semakin terang-terangan menantang dominasi dolar AS dengan menciptakan jaringan pembayaran mereka sendiri.

Organisasi-organisasi tersebut membangun sistem baru yang komprehensif untuk perdagangan mata uang lokal. Kelompok-kelompok itu bekerja untuk membentuk kembali sistem keuangan global melalui upaya terkoordinasi dan solusi pembayaran yang inovatif.

Melansir WatcherGuru, berikut daftar negara-negara yang secara aktif melakukan dedolarisasi demi mengurangi ketergantungannya terhadap dolar AS:

China
Sistem pembayaran China, CIPS, kini menghubungkan lebih dari 1.300 bank di seluruh dunia. Transaksi harian tumbuh 50% pada tahun 2022 setelah Rusia menginvasi Ukraina, lalu naik 25% lagi pada awal tahun 2023. Ini merupakan langkah dedolarisasi yang penting.

Kartu UnionPay kini berfungsi di 180 negara, dengan 7,5 miliar kartu yang digunakan?lebih banyak dari gabungan Visa dan Mastercard. Pembayaran yuan kini mencapai 47% dari perdagangan internasional China, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketergantungan dolar di seluruh pasar Asia.

Rusia
Rusia memangkas kepemilikan dolar AS sebesar USD101 miliar dan membangun SPFS untuk menggantikan SWIFT. Pada Mei 2023, 30 bank Rusia telah bergabung dengan CIPS, dan 70% perdagangan dengan China menggunakan yuan.

Sistem pembayaran MIR Rusia melayani 10% warga Rusia melalui 13,9 juta kartu. Antara tahun 2022 dan pertengahan 2023, pembayaran dalam rubel melonjak dari 10% menjadi 40%, menandai perubahan substansial dalam praktik perdagangan dan kemandirian finansial Rusia.

India
Pada Agustus 2023, bank-bank dari 20 negara membuka rekening rupee khusus di India, yang memulai proses dedolarisasi resmi. Ini termasuk 34 bank Rusia yang bekerja sama dengan 14 lembaga keuangan India.

India telah menandatangani perjanjian komprehensif dengan UEA dan Arab Saudi untuk menggunakan rupee dan dirham untuk perdagangan. Karena perubahan harga rupee, pembeli minyak lebih memilih dirham, yang menyebabkan perubahan signifikan dalam pembayaran perdagangan energi.

Brasil
Brasil membuka bank kliring yuan pertamanya pada tahun 2023 dan bergabung dengan CIPS melalui kemitraan strategis. Pada 5,37%, yuan kini menyumbang lebih banyak cadangan devisa Brasil daripada euro, yang menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap diversifikasi mata uang dan dengan demikian berkontribusi pada de-dolarisasi.

Pemerintah baru-baru ini menyelesaikan perdagangan langsung pertamanya menggunakan yuan dan real, yang membuka jalur baru bagi perdagangan Amerika Selatan.

Kamboja
Kamboja tumbuh melalui ekspor manufaktur elektronik dan pembangunan ekonomi strategis. Bank sentralnya membutuhkan peningkatan cadangan mata uang asing sembari menerapkan kebijakan keuangan baru. Meningkatnya pariwisata membantu memperkuat mata uang lokal melalui aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia
Melalui perjanjian bilateral, Indonesia berdagang menggunakan mata uang lokal dengan China, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sistem QRIS-nya membantu 3,6 juta usaha kecil menggunakan mata uang lokal untuk pembayaran, yang mendorong inklusi keuangan dan integrasi regional.

Thailand
Melalui perjanjian inovatif, Thailand mulai berdagang menggunakan mata uang lokal dengan Indonesia dan Malaysia pada tahun 2016. Pariwisata dan investasi asing masih membutuhkan dolar, tetapi bank sentral bekerja secara aktif pada koneksi pembayaran regional dan pengembangan infrastruktur keuangan.

Peralihan penggunaan dollar AS ke mata uang lokal dinilai tak lepas dari kehati-hatian banyak negara untuk mempertahankan ekonominya dari pengaruh eksternal, khususnya yang terkait dengan kebijakan Amerika serikat (AS).

Ketika Federal Reserve menaikkan suku bunga misalnya, negara-negara berkembang menghadapi tantangan yang semakin besar. Uang meninggalkan negara-negara ini, dan utang menjadi lebih mahal untuk dilunasi, sehingga menimbulkan tekanan ekonomi yang signifikan. Tekanan ini mendorong negara-negara untuk mencari alternatif bagi sistem dolar dan mengembangkan mekanisme keuangan yang independen.

Beberapa negara seperti Belarus misalnya, kini sepenuhnya menggunakan sistem SPFS Rusia untuk transaksi regional. Armenia meningkatkan perdagangan mata uang lokal melalui bank-bank CIS dan jaringan keuangan. Kedua negara tersebut kini tidak terlalu bergantung pada sistem keuangan Barat dan memperkuat koneksi perbankan regional melalui solusi pembayaran yang inovatif dan sistem pengiriman pesan yang terintegrasi.

Kendati dedolarisasi semakin gencar, kedigdayaan dolar AS sebagai mata uang utama dalam penyelesaian perdagangan dunia masih belum tergoyahkan. Bahkan, data terbaru dari sistem pengiriman pesan pembayaran SWIFT menunjukkan bahwa penyelesaian perdagangan dalam dolar AS telah meningkat sebesar 9%.

Sementara itu, mata uang lokal China, yuan, juga meningkat penggunaannya dari 2% pada tahun 2023 menjadi 5% pada tahun 2024. Namun demikian, peran yuan masih jauh dari kemungkinan menggantikan dolar AS yang pangsa dalam pembayaran globalnya menyentuh angka 49% pada tahun 2024.

JAKARTA - Agenda dedolarisasi dengan menolak dolar AS untuk perdagangan terus menguat di sejumlah negara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa 85% perdagangan dalam Persemakmuran Negara-negara Merdeka ( CIS ) berhasil diselesaikan dalam mata uang lokal.

Perkembangan ini memberikan kemandirian finansial yang lebih tinggi bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing Barat. CIS terdiri dari 12 negara di antaranya, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Satu-satunya anggota BRICS di blok CIS adalah Rusia dan negara ini mendorong dedolarisasi ke negara-negara tetangganya. Anggota BRICS membuat lebih banyak negara berkembang membayar dengan mata uang lokal untuk perdagangan dan mengesampingkan dolar AS.

Putin mengungkapkan bahwa negara-negara CIS mengedepankan mata uang lokal. Penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal di antara para anggota telah melampaui 85%.

"Penggunaan mata uang lokal semakin meluas dalam pembayaran timbal balik. Pangsa mereka dalam operasi komersil di antara para peserta CIS telah di atas 85%," katanya dilansir dari Watcher Guru, Selasa (29/10/2024). Setelah BRICS, CIS sekarang membuat mata uang nasional berkembang karena ingin mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

Putin menegaskan bahwa tren dedolarisasi akan terus berlanjut dengan BRICS dan CIS akan memajukan agenda ini.

"Proses penghapusan impor bergerak dengan cepat dan dengan demikian kedaulatan teknologi negara kita sedang diperkuat," katanya.

Dedolarisasi merupakan sebuah kekhawatiran bagi perekonomian AS karena dolar berpotensi menghadapi defisit yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan hiperinflasi di dalam negeri yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan membuat harga-harga kebutuhan sehari-hari meroket.

AS perlu mengimpor dolar ke negara lain untuk menjaga ekonominya agar tidak merosot. BRICS memutuskan hubungan dengan dolar AS melalui dedolarisasi dan juga mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya.

JAKARTA - Sebuah foto Presiden Rusia Vladimir Putin memegang uang kertas BRICS yang berwarna-warni selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) baru-baru ini di Kazan menarik perhatian dunia, sehingga menciptakan spekulasi yang meluas mengenai mata uang BRICS yang baru. Mata uang simbolis BRICS itu menampilkan bendera anggota resmi dan negara mitra BRICS.

Namun, kemudian diklarifikasi bahwa uang kertas tersebut bukanlah uang kertas resmi melainkan sebuah simbolis yang diberikan oleh para penggemarnya kepada pemimpin Rusia tersebut. Gambar Putin memegang uang kertas BRICS membuat banyak orang percaya bahwa BRICS telah secara resmi meluncurkan mata uang bersama. Namun, para pejabat dengan cepat menepis anggapan ini.

"Mata uang yang dipegang Presiden Putin adalah tiruan dari uang kertas BRICS di KTT Kazan yang diberikan oleh para penggemarnya dan bukan uang kertas BRICS yang diadopsi secara resmi," kata para pejabat yang dikonfirmasi Financial Express, dikutip Senin (28/10/2024).

Insiden ini menyoroti antisipasi global terhadap mata uang BRICS yang potensial, tetapi juga menggarisbawahi kenyataan bahwa perkembangan seperti itu belum terjadi. Gagasan untuk menciptakan mata uang BRICS yang terpadu telah didiskusikan di dalam blok ini selama beberapa waktu didorong oleh keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Namun, ada beberapa tantangan signifikan yang membuat langkah ini sulit dilakukan dalam waktu dekat.

Pertama, negara-negara pendiri BRICS Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memiliki struktur ekonomi dan kebijakan moneter yang beragam. Menetapkan mata uang tunggal di berbagai negara dengan ekonomi yang beragam akan membutuhkan koordinasi dan kompromi yang ekstensif. Setiap negara memiliki kepentingan nasional, kebijakan fiskal, dan mekanisme kontrol inflasi sendiri, yang memperumit ide mata uang bersama.

Kedua, lanskap geopolitik telah menjadi semakin kompleks. Meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian global telah membuat negara-negara BRICS lebih berhati-hati dalam meluncurkan mata uang bersama yang dapat mengganggu sistem keuangan yang ada.


FOTO/Sputnik

Meskipun para pemimpin di dalam blok ini sepakat tentang perlunya beralih dari ketergantungan pada mata uang Barat, mereka menyadari bahwa mata uang bersama mungkin bukan solusi yang paling cepat atau praktis.

Presiden Putin telah menyarankan agar blok ini fokus pada penguatan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan lintas batas daripada terburu-buru untuk menciptakan mata uang baru. "Mengembangkan instrumen-instrumen keuangan baru yang bekerja dalam kerangka kerja saat ini akan lebih praktis untuk saat ini," katanya dalam KTT tersebut.

Meskipun mata uang resmi BRICS mungkin tertunda, diskusi tentang menciptakan sistem keuangan digital telah mendapatkan daya tarik. Mata uang digital BRICS yang potensial dapat memungkinkan blok ini untuk memotong jaringan keuangan Barat, menawarkan cara baru untuk melakukan perdagangan tanpa bergantung pada dolar AS.

Beberapa proposal menyarankan untuk mendukung mata uang tersebut dengan emas, yang dapat memberikan stabilitas dan mengurangi risiko yang terkait dengan inflasi mata uang fiat. Namun, tidak ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk pembuatan mata uang digital ini dan diskusi-diskusi yang ada masih bersifat spekulatif untuk saat ini.

Rancangan undang-undang yang memicu kegembiraan di KTT BRICS mencerminkan meningkatnya minat terhadap alternatif selain dolar AS, tetapi juga menyoroti rintangan signifikan yang masih ada sebelum mata uang BRICS yang terpadu dapat diluncurkan. Untuk saat ini, para pemimpin tampaknya mengambil pendekatan yang hati-hati dengan fokus pada penguatan sistem keuangan yang ada sambil mengeksplorasi alternatif digital untuk masa depan.

JAKARTA - Saat KTT BRICS di kota Kazan Rusia pekan ini memperlihatkan persatuan antara negara-negara berkembang arus utama di dunia, Analis mengatakan, para pemimpin BRICS masih belum satu suara soal meninggalkan dolar AS . BRICS disebut terpecah mengenai dedolarisasi, karena perbedaan geopolitik seiring perluasan blok ekonomi penantang Barat tersebut.

Pada saat KTT berakhir pada hari Kamis, kemarin anggota awal blok BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan menyambut Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai anggota penuh.

Selain itu ada 13 negara lainnya yang telah diundang untuk bergabung sebagai "negara mitra", yang semakin memperluas jejak BRICS.

Shidore juga mengatakan, negara-negara bagian terbagi tentang apakah akan segera merancang sistem alternatif atau "untuk terus bereksperimen sementara waktu dengan mata uang lokal,".

"Rusia mungkin negara yang lebih radikal, tetapi secara luas kelompok BRICS ingin lembaga-lembaga global yang ada menjadi lebih terbuka, lebih representatif, lebih efektif, dan itulah pesannya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dilema meninggalkan dolar Amerika alias dedolarisasi muncul dalam pertemuan BRICS. Pekan lalu, Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan tingkat tinggi itu justru menyarankan peserta membawa dolar atau euro untuk melakukan transaksi di Kota Kazan, Rusia. Pasalnya, kartu Visa non-Rusia tidak berfungsi di wilayah tersebut.

Melansir Bloomberg, Minggu (27/10/2024), dolar telah mendominasi sistem keuangan global sejak akhir Perang Dunia II. BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan baru-baru ini didukung oleh Uni Emirat Arab bersama dengan tiga negara berkembang lainnya menggalang kekuatan ekonomi tandingan agar pengaruh dolar menjadi lebih berimbang.

Kelompok ekonomi bilateral ini bahkan sempat mewacanakan mata uang pengganti dolar. Akan tetapi sejak pertemuan pertama pada 2009, ide ini tidak berkembang luas.

Kini, pertumbuhan anggota BRICS membuat bobot ekonomi kawasan ini terus berkembang. Menurut Bloomberg, seperti era perang dingin, keberpihakan yang berlawanan dengan Amerika tetap populer di sebagian besar wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal ini mendorong minat negara kawasan bergabung ke BRICS sebagai pengelompokan alternatif untuk aliansi pro-Barat.

Asosiasi yang beranggotakan sembilan negara ini juga telah menyampaikan undangan kepada Arab Saudi, namun belum mengumumkan apakah negara tersebut menerimanya. Selain itu, BRICS juga menerima dua permintaan aksesi dari Turki dan Indonesia sebagai negara yang tertarik membuang dolar.

Putin menyampaikan bahwa BRICS memenuhi aspirasi sebagian besar masyarakat internasional dan menunjukkan bahwa proses pembentukan dunia yang multipolar alias tidak berfokus ke Amerika dan sekutunya di Eropa sedang berlangsung. Namun imbauan membawa euro dan dolar menjadi ironi, menurut Bloomberg, ketergantungan dolar akan masih berlangsung dalam waktu ke depan.

Meskipun demikian, dengan anggota kelompok berbeda-beda, pertemuan ini membawa dampak luas bagi anggotanya. Misalnya pertemuan di Kazan menjadi lokasi pertama antara Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk kembali bertemu setelah dua tahun terakhir terlibat ketegangan perbatasan wilayah.

“Tugas utamanya adalah mempromosikan penggunaan mata uang nasional untuk membiayai perdagangan dan investasi,” kata Putin, mengecam penggunaan dolar sebagai senjata politik.

Sebagaimana diketahui, para pejabat dari negara-negara industri terkemuka di dunia sedang berunding di Washington mengenai rincian penggunaan pendapatan yang diperoleh dari aset-aset Rusia yang dibekukan di Barat untuk meningkatkan bantuan kepada Ukraina.

Upaya tersebut, yang dipimpin oleh AS dan sekutu-sekutu Eropa, menggambarkan bagaimana Barat telah mampu menggunakan kerangka kerja keuangan internasional yang sudah mapan untuk menghukum Rusia karena memulai perang terbesar di Eropa sejak 1945.

Tidak mengherankan jika Xi, yang memiliki ketegangan geopolitik dengan Barat, bergabung dengan Putin dalam menyerukan peningkatan konektivitas keuangan di antara anggota-anggota BRICS minggu ini. Xi berbicara mengenai urgensi mereformasi arsitektur keuangan internasional dan menyerukan keamanan keuangan tingkat tinggi.

Xi juga mendorong perluasan dan penguatan lembaga pinjaman multilateral BRICS, Bank Pembangunan Baru (New Development Bank). Sejauh ini, bank tersebut terbukti sebagai pemain yang relatif kecil dalam kancah keuangan multilateral.

Alex Isakov dan Gerard DiPippo dari Bloomberg Economics menyebutkan bahwa BRICS pada dasarnya memiliki tiga opsi untuk memotong dolar dalam pembayaran lintas batas, yakni mata uang lokal, mata uang digital baru, atau yuan China.

Sementara dalam catatan Bloomberg, penyelesaian mata uang lokal biasanya mahal karena likuiditas yang rendah. Sementara mata uang digital terlalu tidak stabil dan umumnya tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menangani arus perdagangan utama.

Hal ini menyisakan yuan, yang ingin diinternasionalisasikan oleh China namun tidak ingin membiarkannya berfluktuasi secara bebas. Ada juga pertanyaan yang belum terjawab apakah, dalam sebuah krisis, China akan bersedia memompa yuan dalam jumlah yang tidak terbatas ke luar ekonominya.

Namun, saat ini China belum siap untuk menyediakan yuan yang cukup bagi mitra utamanya, Rusia. Meski demikian, Yuan bahkan tidak disarankan sebagai alat pembayaran pada KTT BRICS minggu ini, hanya dolar dan euro atau Visa Rusia.

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 berlangsung di Kazan, Rusia, minggu ini dengan partisipasi 40 negara dalam acara tersebut. Konferensi ini menghasilkan banyak perubahan besar dengan berbagai kebijakan, pengumuman, dan kesepakatan perdagangan baru.

Maket mata uang BRICS secara simbolis diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mengindikasikan bahwa aliansi ini bertujuan untuk menantang dolar AS. Jika mata uang BRICS yang baru menjadi kenyataan, beberapa sektor utama di AS akan sangat terpengaruh.

Blok ini ingin menggunakan mata uang bersama yang baru atau mata uang lokal untuk perdagangan dan sepenuhnya meninggalkan dolar AS. Melansir dari Watcher Guru, 3 sektor utama AS yang akan sangat terpengaruh jika BRICS tidak lagi menggunakan dolar AS dalam perdagangan.

Sebanyak 3 sektor di Amerika Serikat dapat terkena dampak serius jika BRICS berhenti menggunakan dolar untuk perdagangan dan transaksi. Sektor-sektor tersebut meliputi seluruh sistem keuangan yang didominasi oleh Barat, bank investasi, perdagangan, dan kebutuhan sehari-hari di seluruh Amerika. Sektor-sektor keuangan utama AS yang dapat terpengaruh oleh pembentukan mata uang baru BRICS adalah:

1. Perbankan dan keuangan
2. Perdagangan dan Investasi Internasional
3. Barang-barang konsumen dan ritel

Sistem perbankan dan keuangan didominasi oleh AS dan Timur bermain di bawah aturan Barat. Jika mata uang BRICS menguat, AS akan kehilangan kendali atas hegemoni global yang dinikmati oleh dolar. Hal ini akan membuat sistem perbankan di Amerika menjadi tidak stabil karena USD tidak akan mendapatkan peminat di luar negeri.

Sektor kedua yang akan terpukul adalah perdagangan dan investasi internasional. Negara-negara BRICS dapat mengatur ulang perdagangan agar sesuai dengan agenda mereka dan menggunakan mata uang baru untuk transaksi lintas batas.

Oleh karena itu, investasi dalam dolar AS akan mengering dan menyebabkan defisit mata uang tersebut. USD berjalan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, dan jika permintaan gagal, situasi ini akan menyebabkan hiperinflasi.

Poin ketiga, yaitu barang konsumsi dan ritel. Jika ekonomi memasuki fase hiperinflasi, biaya kebutuhan sehari-hari akan meroket secara otomatis. Perkembangan ini akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan membuat hidup menjadi tidak terjangkau bagi rata-rata orang Amerika.

Greenback saat ini berada di tengah-tengah pergeseran keuangan besar yang dapat didominasi oleh Timur. Oleh karena itu, mata uang BRICS merupakan risiko bagi ketiga sektor AS dan dolar.

KAZAN - Menggunakan dolar AS sebagai senjata dinilai sebagai sebuah kesalahan besar buat Amerika , lantaran bakal menggerus kepercayaan terhadap greenback. Sebelumnya penggunaan mata uang sebagai alat politik mendapat sorotan dari Presiden Bank Pembangunan Baru (NDB), Dilma Rousseff.

Menurut Rousseff, kondisi geopolitik global dipengaruhi oleh penggunaan dolar AS "sebagai senjata untuk mengubah kondisi kehidupan penduduk."

Gelombang besar sanksi Barat terhadap Rusia telah memaksa banyak perusahaan Barat dari berbagai sektor industri termasuk makanan, pakaian, dan manufaktur mobil untuk meninggalkan negara itu. Serta sangat membatasi kemampuan orang untuk bepergian dan melakukan transfer di bank internasional.

Presiden Rusia, Vladimir Putin setuju dengan penilaian Rousseff. Pada sesi di KTT BRICS di Kazan pada hari Rabu (23/10), Putin menekankan, dolar AS sebagai alat politik adalah kesalahan besar.

"Saya pikir ini adalah kesalahan besar oleh mereka yang melakukannya. Dolar tetap menjadi instrumen terpenting dari keuangan dunia dan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sudah merusak kepercayaan pada mata uang tersebut dan mengurangi kemampuannya," kata presiden Rusia.

Putin juga mengungkapkan, bahwa Rusia tidak berusaha untuk menjatuhkan dolar atau mengalahkannya, tetapi sebaliknya Rusia melakukan semua ini karena "dicegah untuk bekerja dengannya," tambah Putin.

"Kemudian kami dipaksa untuk mencari alternatif lain, itulah yang terjadi," paparnya.

Banyak lembaga keuangan Rusia terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai respons atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow menggunakan mata uang nasional mereka agar mempercepat perdagangan dengan mitra internasionalnya.

Tren ini semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah bergeser dari menggunakan dolar dan euro untuk penyelesaian transaksi perdagangan.

Pada bulan Agustus, Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin mengatakan, bahwa lebih dari 95% penyelesaian bersama antara Rusia dan mitra dagang terbesarnya, China dilakukan dengan menggunakan rubel atau yuan.

Putin sebelumnya menyatakan, bahwa penggunaan mata uang lokal alih-alih dolar atau euro "membantu menjaga pembangunan ekonomi bebas dari politik sejauh mungkin dalam konteks dunia saat ini."