Saat harga barang turun, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin menjadi kabar baik bagi konsumen. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak barang atau jasa dengan jumlah uang yang sama. Namun, ketika harga terus menerus turun, pendapatan pengusaha atau produsen akan berkurang. Mereka harus menjual barang dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan mungkin lebih rendah dari biaya produksi. Akibatnya penurunan produksi akan ditempuh, dan ekonomi menjadi lesu.

Penurunan harga barang secara terus-menerus tersebut dikenal sebagai deflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Mei 2024 sebesar 0,03% (mtm), 0,08% pada Juni, 0,18% pada Juli, 0,03% pada Agustus, dan 0,12% pada September 2024. "Secara historis, deflasi September 2024 merupakan deflasi terdalam dibandingkan bulan yang sama dalam lima tahun terakhir," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS, dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

Lantas apa dampak deflasi bagi masyarakat dan pengusaha? Apakah deflasi bisa menjadi resesi? Apa yang harus kita lakukan?

Terlihat menguntungkan

Pada awalnya, deflasi dapat terlihat menguntungkan. Namun, dalam jangka panjang, deflasi dapat menyebabkan penundaan konsumsi. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang atau jasa karena mengharapkan harga akan terus turun. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa menurun lebih jauh, dan memperparah kondisi deflasi. Di samping itu deflasi meningkatkan beban utang bagi masyarakat yang memiliki pinjaman. Karena nilai uang meningkat, nilai utang yang harus dibayarkan menjadi lebih berat dibandingkan pendapatan yang tidak bertumbuh atau bahkan menurun.

Ketika harga jual produk menurun, produsen bisa terpaksa mengurangi produksi untuk menekan biaya, sehingga menyebabkan penurunan produksi. Hal ini juga dapat berdampak pada PHK karena berkurangnya kegiatan produksi. Sama halnya dengan konsumen, produsen yang memiliki pinjaman akan mengalami beban utang yang lebih besar. Jika pendapatan turun dan biaya produksi tidak bisa dipangkas lagi, pengusaha mungkin kesulitan membayar utang atau bahkan menghadapi kebangkrutan.

Dapat menyebabkan resesi

Deflasi berturut turut dapat menyebabkan resesi jika tidak segera diatasi. Saat harga barang dan jasa terus menurun, konsumen mungkin menunda pembelian mereka dengan harapan harga akan turun lagi pada masa depan. Ini menyebabkan penurunan permintaan agregat, memperlambat produksi, dan mengurangi keuntungan perusahaan.

Dalam situasi deflasi, nilai mata uang meningkat. Ini berarti nilai riil utang atau jumlah utang yang harus dibayar meningkat. Beban utang yang lebih besar dapat menyebabkan kebangkrutan, baik di tingkat individu maupun korporasi, sehingga memperburuk kondisi ekonomi.

Ketika deflasi, prospek keuntungan masa depan menjadi lebih tidak pasti. Perusahaan cenderung menunda atau mengurangi investasi dalam infrastruktur, inovasi, dan ekspansi, karena rendahnya permintaan dan harga yang terus menurun. Lingkaran setan terjadi dan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Penurunan permintaan dan pengurangan investasi dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja guna mempertahankan profitabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan pengangguran. Tingkat pengangguran akan mengurangi daya beli konsumen dan memperdalam masalah deflasi.

Langkah pemerintah

Untuk mencegah deflasi berubah menjadi resesi, kebijakan ekonomi harus diterapkan segera setelah deflasi berturut-turut muncul. Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan pengeluaran. Langkah ini dapat meningkatkan investasi oleh perusahaan dan konsumsi oleh konsumen, yang dapat memulihkan permintaan dan menahan penurunan harga.

Pemerintah juga dapat meluncurkan program stimulus fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran publik di bidang infrastruktur atau memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Hal ini meningkatkan permintaan agregat, sehingga memicu perusahaan untuk kembali berinvestasi dan meningkatkan produksi.

Memperbaiki struktur ekonomi, seperti mengoptimalkan regulasi pasar dan mendorong inovasi, dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan memitigasi dampak deflasi. Ini termasuk mendukung UMKM, sektor produktif, dan teknologi baru.

Pemerintah dan bank sentral perlu menjaga kepercayaan konsumen dan investor. Dengan komunikasi yang jelas dan kebijakan yang transparan, mereka dapat menghindari kepanikan dan ketidakpastian yang dapat memperparah kondisi deflasi.

Sikap masyarakat

Ketika deflasi, harga barang dan jasa turun, sehingga membuat banyak orang mungkin tergoda untuk menunda pembelian dengan harapan harga akan turun lagi. Namun, terus menunda pembelian dapat memperburuk situasi deflasi karena menurunkan permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selama deflasi, nilai uang meningkat, artinya uang yang dimiliki lebih berharga. Salah satu cara bijak untuk memanfaatkan situasi ini adalah dengan melakukan investasi di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan di masa depan. Investasi yang produktif dapat membantu merangsang perekonomian, mendorong perusahaan untuk memperluas operasi mereka, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan.

Saat terjadi deflasi, ada kecenderungan bagi sebagian orang untuk menyimpan uang tunai karena nilainya dianggap lebih tinggi di masa depan. Namun, menimbun uang secara berlebihan malah dapat memperburuk deflasi. Ketika terlalu banyak orang menahan pengeluaran dan menyimpan uang, sirkulasi uang di dalam perekonomian melambat, yang dapat menyebabkan penurunan investasi dan produksi, mempercepat terjadinya resesi. Oleh karena itu, daripada menimbun uang tunai, lebih baik uang digunakan untuk konsumsi bijak atau diinvestasikan dalam aset yang memberikan hasil positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sering memberikan stimulus fiskal atau insentif saat terjadi deflasi. Masyarakat harus memanfaatkan program-program ini, seperti subsidi, keringanan pajak, atau program bantuan langsung, untuk meningkatkan daya beli atau mengurangi beban keuangan. Dengan memanfaatkan stimulus tersebut, masyarakat bisa membantu meningkatkan aktivitas ekonomi. Partisipasi dalam program ini dapat merangsang perputaran uang di perekonomian.

Deflasi dapat sangat mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang biasanya lebih rentan terhadap penurunan permintaan. Masyarakat dapat berkontribusi dengan mendukung bisnis lokal dan produk-produk dalam negeri, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Dengan membeli produk lokal, masyarakat membantu menjaga keberlangsungan usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih stabil.

Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan tren pasar tenaga kerja. Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja, memperluas peluang karier, dan meningkatkan stabilitas ekonomi pribadi.

Selama deflasi, masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk beralih ke pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Membeli produk ramah lingkungan, mendukung bisnis yang peduli terhadap keberlanjutan, dan mengurangi pemborosan adalah langkah bijak dalam memperkuat ekonomi secara jangka panjang, sambil menjaga lingkungan. Kontribusi masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap krisis, dan mendorong inovasi serta efisiensi dalam berbagai bidang.

Jadi, deflasi memang berpotensi menyebabkan resesi dan menimbulkan tantangan ekonomi yang serius. Namun masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah deflasi menjadi resesi. Dengan terus melakukan konsumsi bijak, berinvestasi, mendukung UMKM, serta meningkatkan kompetensi dan partisipasi dalam program pemerintah. Langkah-langkah seperti kebijakan moneter yang longgar, stimulus fiskal, dan reformasi struktural sangat penting untuk mengatasi deflasi dan mencegahnya berkembang menjadi resesi.

Steph SubanidjaGuru Besar Perbanas Institute

Simak Video Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang cukup menarik animo masyarakat. Selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, negara kita mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi pada September 2024, mencapai 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Kendati terdengar positif karena harga-harga turun, gejala ini justru bisa menjadi indikator adanya masalah yang genting dalam perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi berturut-turut terjadi sejak Mei hingga September 2024. Penyebab utama deflasi ini adalah penurunan harga pangan, terutama komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat. Penurunan harga ini sepintas tampak menguntungkan konsumen, tetapi bisa jadi merupakan sinyal pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi September 2024 sebesar 0,12% menjadi yang terdalam dalam lima tahun terakhir untuk bulan yang sama. Hal ini menimbulkan tanda tanya: apakah penurunan harga ini murni karena melimpahnya pasokan, atau ada faktor lain yang perlu diwaspadai?

Meski pemerintah dan BPS menyatakan deflasi terjadi karena peningkatan pasokan, beberapa indikator lain menunjukkan adanya potensi pelemahan ekonomi. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 48,9 pada Agustus 2024, mengisyaratkan kontraksi di sektor manufaktur. S&P Global melaporkan penurunan tajam permintaan baru dan output selama tiga tahun terakhir, yang mengakibatkan perusahaan mengurangi karyawan. Deflasi berturut-turut selama lima bulan bisa mengindikasikan penurunan permintaan agregat, yang merepresentasikan pelemahan daya beli masyarakat.

Jika deflasi ini memang disebabkan oleh pelemahan daya beli, dampaknya bisa cukup sulit. Kita mungkin akan melihat penurunan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan UMKM. Ada juga potensi peningkatan pengangguran jika perusahaan terus mengurangi karyawan. Yang lebih mengkhawatirkan, jika tren ini berlanjut, kita bisa menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Indikasi Penurunan Daya Beli

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia bukan hanya sekadar nilai statistik. Di balik penurunan harga yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, terpendam indikasi yang lebih meresahkan: pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi yang berkelanjutan ini bisa menjadi gambaran dari kondisi ekonomi yang sedang "tidak baik-baik saja".

Salah satu tanda yang paling kentara terlihat adalah penurunan penjualan barang-barang non-primer. Sejak 2023, sektor-sektor seperti pakaian, alas kaki, dan peralatan komunikasi mengalami penurunan penjualan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting, fokus pada kebutuhan pokok saja. Fenomena ini biasanya terjadi ketika masyarakat merasa kurang aman secara finansial atau mengantisipasi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di masa depan.

Para ekonom telah menyampaikan kekhawatiran terkait fenomena ini. Pendapat para ekonom bahwa situasi ini bukan pertanda baik bagi perekonomian Indonesia. Deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan konsumsi barang non-primer, bisa mengindikasikan masalah yang lebih dalam pada struktur ekonomi kita. Jika tidak ditangani dengan tepat, situasi ini berpotensi mengarah pada stagnasi ekonomi atau bahkan resesi.

Dampak Deflasi terhadap Perekonomian

Deflasi yang tengah dialami Indonesia tak hanya fenomena penurunan harga semata. Dampaknya bisa jauh lebih luas dan dalam terhadap perekonomian negara. Kita perlu membaca dengan seksama bagaimana deflasi ini bisa mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, dari produktivitas usaha hingga tingkat pengangguran.

Salah satu dampak dari deflasi adalah risiko penurunan produktivitas dunia usaha. Ketika harga-harga turun secara konsisten, perusahaan cenderung mengurangi produksinya. Hal ini bukan tanpa bukti; penurunan harga berarti margin keuntungan yang lebih kecil, sehingga perusahaan harus mengoptimalkan biaya produksi. Akibatnya, produktivitas bisa menurun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, deflasi yang berkelanjutan ini berpotensi mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di bawah 5% tahun ini. Angka ini tentu jauh dari target pemerintah dan bisa menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Perlambatan pertumbuhan ini bisa berdampak luas, mulai dari penurunan pendapatan negara hingga terhambatnya program-program pembangunan.

Deflasi juga menciptakan iklim ketidakpastian yang membuat investor cenderung bersikap wait and see. Para investor menjadi ragu untuk melakukan ekspansi usaha atau investasi baru. Sikap ini bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, sebab investasi merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian. Tanpa adanya injeksi modal baru, sulit bagi ekonomi untuk berkembang.

Yang paling mengkhawatirkan, deflasi bisa meningkatkan risiko pengangguran. Ketika perusahaan mengurangi produksi sebagai respons terhadap penurunan harga dan permintaan, perusahaan mungkin terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja. Hal ini berarti ada potensi peningkatan jumlah pengangguran, yang bisa memiliki dampak sosial yang masif. Pengangguran tak hanya masalah ekonomi, tapi juga bisa memicu masalah sosial lainnya.

Polemik Interpretasi Data

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia telah memicu polemik di kalangan pemangku kebijakan dan para ahli ekonomi. Perbedaan interpretasi data ini bukan semata-mata perdebatan akademis, melainkan punya implikasi terhadap arah kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah.

Di satu pihak, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tegas menyatakan bahwa tren deflasi yang terjadi bukan disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Pemerintah berargumen bahwa deflasi ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti penurunan harga komoditas pangan dan stabilisasi harga energi. Pandangan ini tentu membawa implikasi bahwa tidak diperlukan langkah-langkah drastis untuk menstimulus ekonomi.

Senada dengan pemerintah, BPS juga berhati-hati dalam menginterpretasikan data deflasi ini. BPS menyatakan bahwa diperlukan studi lebih lanjut untuk bisa mengaitkan fenomena deflasi dengan penurunan daya beli masyarakat. BPS menekankan pentingnya analisis komprehensif terhadap berbagai indikator ekonomi sebelum menarik kesimpulan tentang kondisi daya beli masyarakat.

Namun, di sisi lain, beberapa ekonom terkemuka memiliki pandangan yang berbeda. Para ekonom berpendapat bahwa deflasi yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi secara struktural. Argumen tersebut didasarkan pada analisis bahwa deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan penjualan barang-barang non-primer, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perekonomian Indonesia.

Perbedaan interpretasi ini bukan hal yang sepele. Jika pandangan pemerintah dan BPS yang diterima, maka kebijakan ekonomi mungkin akan lebih fokus pada stabilisasi harga dan peningkatan pasokan. Kendati, jika pendapat para ekonom yang diikuti, maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif untuk menstimulus ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Polemik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akurasi data ekonomi yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi perekonomian negara.

Bagi kita sebagai masyarakat, perbedaan interpretasi ini menjadi pengingat akan pentingnya sikap kritis terhadap informasi ekonomi yang kita terima. Kita perlu memahami bahwa data ekonomi bisa diinterpretasikan secara berbeda, dan setiap interpretasi membawa implikasi kebijakan yang berbeda pula.

Upaya Mengatasi Dampak Deflasi

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia memprioritaskan respons cepat dan tepat dari pemerintah. Penurunan harga memang terdengar menguntungkan bagi konsumen, namun dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa jalan strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi dampak deflasi:

Pertama, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah berani dengan menurunkan suku bunga acuan. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2024, BI memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pinjaman dan investasi, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan belanja publik, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran kesehatan untuk 2024 ditetapkan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN, meningkat 8,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja publik ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketiga, pemerintah memperkuat program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa program bantuan sosial yang akan disalurkan pada September 2024 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan beras 10 kilogram. Program-program ini tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat prasejahtera di tengah tekanan deflasi.

Terakhir, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi (ekon.go.id, 12/7).

Strategi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi dampak deflasi. Meskipun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dengan tetap menjaga produktivitas dan konsumsi yang bertanggung jawab. Lewat usaha bersama, semoga Indonesia dapat segera keluar dari tekanan deflasi dan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mewanti-wanti terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga tidak adanya ekspansi usaha akibat deflasi yang terjadi dalam lima bulan belakangan atau pada Mei—September 2024.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini deflasi terjadi karena penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menurun karena gagalnya pemerintah menciptakan lapangan kerja yang layak.

Hariyadi melihat, kini banyak masyarakat yang beralih ke sektor informal akibat penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripada permintaannya. Akibatnya, daya beli masyarakat juga terpengaruh karena penghasilan di sektor informal cenderung tidak lebih baik daripada sektor formal/produktif.

Sejalan dengan itu, dunia usaha pun tak akan bergairah untuk melakukan ekspansi. Jika daya beli lesu maka pengusaha tidak akan berani memperlebar bisnisnya sehingga kesempatan kerja pun tidak tercipta.

"Ekspansi itu selalu menyesuaikan dengan demand [permintaan]. Kalau demand lemah, enggak ada orang berani ekspansi. Kalau pasar trennya membaik, pasti orang ekspansi. Kalau turun tentu menahan ekspansi," jelas Hariyadi kepada Bisnis, dikutip Rabu (9/10/2024).

Bahkan lebih buruk lagi, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengungkapkan potensi PHK akibat penurunan daya beli tersebut. Dia juga melihat deflasi lima bulan berurut-urut sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat.

"Ini menjadi ancaman serius karena kalau ini berkepanjangan tentu akan menimbulkan katakanlah penurunan omzet pengusaha dan itu bisa berdampak kepada rasionalisasi, bisa merumahkan karyawan dan juga bisa melakukan PHK," ungkap Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, pebisnis tidak mungkin menghentikan operasionalnya. Kendati demikian, jika omzet berkurang maka harus ada pemotongan biaya di bidang lain seperti penggajian karyawan sehingga operasional tetap berjalan.

Oleh sebab itu, Sarman mendorong agar pemerintah melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab utama terjadinya deflasi lima bulan beruntun. Dia mencontohkan, bisa saja bantuan sosial (bansos) seperti sembako menyebabkan masyarakat tidak lagi melakukan belanja sehingga terjadi deflasi.

Apalagi, sambungnya, bansos sembako kerap kali dipasok langsung dari produsen—bukan dari pasar—sehingga tidak memberi dampak langsung ke perekonomian.

"Jadi, kami sangat berharap agar pemerintah bisa melakukan pengecekan di lapangan kira-kira apa sih penyebab utama daripada deflasi sehingga pemerintah tidak salah untuk mengambil langkah-langkah pencegahannya supaya deflasi ini tidak berkepanjangan," ujar Sarman.

Lebih lanjut, dia juga berharap momentum Pilkada 2024 dan Libur Natal dan Tahun Baru pada Kuartal IV/2024 bisa menjadi pemantik perekonomian yang sedang lesu. Dengan demikian, pengusaha bisa lebih optimis menghadapi 2025 dan pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengungkap terjadi deflasi dalam lima bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan perbankan menilai deflasi lima bulan beruntun tidak serta merta membuat kinerja bisnis bank terdampak. Pasalnya, demi capaian kinerja yang solid membuat perusahaan harus berupaya menjaga kualitas kredit.

Berdasarkan data, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi dalam lima bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Mucharom mengatakan dengan pipeline manajemen yang baik membuat pertumbuhan kredit BNI masih tetap berjalan.

“Kita sih optimis, kalau nanti kalau pemerintahan baru, [yang sebenarnya membuat] investor menunggu-nunggu kan. Kita yakin sih, akhir tahun pasti udah mulai tumbuh lagi,” ujarnya kepada Bisnis di Balikpapan, Sabtu (5/10/2024).

Keyakinannya ini juga didasarkan pada sejumlah daerah yang memiliki komoditas seperti sawit dan batu bara masih menunjukkan pertumbuhan.

Dia menyebut di segmen korporasi, top-tier clients masih menunjukkan pertumbuhan positif. Tak hanya itu, segmen konsumer yang merupakan bagian dari rantai pasok korporasi juga masih terus bertumbuh.

Perseroan pun masih memegang target pertumbuhan kredit sebesar 9%-11% hingga akhir tahun 2024. Dalam upayanya mencapai target tersebut, perusahaan terus menjalankan prudential practices.

Adapun, penerapan traffic light system di internal, di mana alokasi kredit di setiap sektor dipantau secara berkala terus dilakukan BNI sebagai usahanya dalam menjaga kualitas kredit.

“Jadi, mungkin di beberapa daerah yang sudah traffic light system-nya kuning atau merah, kita switch ke yang masih hijau, kayak gitu. Tapi kalau yang spesifik [sektor kita hindari] enggak ada. Kita selalu ngelihat potensi dari masing-masing daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Rohan Hafas mengatakan meskipun kondisi deflasi membuat situasi bisnis menjadi sedikit menantang, akan tetapi kinerja Bank Mandiri tetap sejalan dengan target dan rencana yang telah ditetapkan.

“Jadi buat kami memang deflasi itu ada, tetapi bagaimana menyiasatinya dan strategi apa yang dilakukan. Jadi insya Allah kami sesuai on track,” ujarnya kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dalam kondisi deflasi, kata Rohan, Bank Mandiri pun akan lebih selektif pada beberapa sektor yang dinilai masih belum pulih.

Perbesar

Nasabah mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Hal ini seolah sempat diamini oleh Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria yang mengatakan bahwa Bank Mandiri telah mengidentifikasi dan mengkurasi sektor-sektor ekonomi secara selektif.

Dia juga menegaskan perseroan tidak hanya berfokus pada satu atau dua sektor tertentu, akan tetapi mereka menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi kuat berdasarkan kualitas manajemen perusahaan serta proyek atau investasi yang telah dikurasi dengan cermat.

Adapun, setiap wilayah di Indonesia, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, perseroan sudah mengidentifikasi soal sektor-sektor mana yang kuat di setiap daerah tersebut.

Secara terpisah, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia sendiri meyakini bahwa deflasi lima bulan terakhir secara berurut-turut terjadi karena penurunan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan bahwa deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika ada krisis atau kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan prapandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga, spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Bisnis.com, PENAJAM PASER — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait fenomena deflasi yang terjadi di Indonesia selama 5 bulan beruntun.

Jokowi menekankan pentingnya memahami penyebab deflasi untuk memastikan kondisi perekonomian tetap terkendali dan stabil.

"Yang pertama, coba dicek betul deflasi itu karena penurunan harga-harga barang, karena pasokannya baik, karena distribusinya baik, karena transportasi enggak ada hambatan atau karena memang ada daya beli yang berkurang?" ujar Presiden usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 yang digelar di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Minggu (6/10/2024).

Presiden Ke-7 RI itu menegaskan bahwa baik deflasi maupun inflasi harus dikendalikan dengan baik untuk menjaga stabilitas harga yang tidak merugikan berbagai pihak, mulai dari produsen hingga konsumen.

Menurutnya, keseimbangan antara harga yang stabil dan kemampuan produsen untuk terus berproduksi sangat penting.

"Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi, dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen—bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan—tapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik," ungkap Presiden.

Dalam situasi saat ini, Jokowi mengungkapkan bahwa inflasi tahunan (year on year) masih berada di tingkat yang cukup baik, sekitar 1,8 persen.

Namun, dia memperingatkan agar angka tersebut tidak terlalu rendah sehingga tidak merugikan produsen, khususnya petani dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan produksi.

"Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan. Kita saat ini kalau terakhir inflasi year on year itu kira-kira 1,8 persen, baik, tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan," ucapnya.

Kepala Negara pun menegaskan bahwa menjaga keseimbangan ini tidaklah mudah. Kendati demikian, kata Jokowi, pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan stabilitas harga yang berkelanjutan guna melindungi baik produsen maupun konsumen di seluruh sektor perekonomian.

"Menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus," pungkas Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan tren deflasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia akan berlanjut pada Oktober 2024. Daya beli masyarakat kian anjlok?

Secara bulanan, LPEM FEB UI memperkirakan IHK pada Oktober 2024 akan mencatatkan deflasi -0,1% (month to month/mtm) hingga inflasi 0,1% mtm.

Sementara secara tahunan, inflasi pada periode tersebut diperkirakan mencapai kisaran 1,5% (year on year/yoy) hingga 2% yoy.

"Pergerakan inflasi tahunan dan bulanan diprediksi akan lebih banyak dipengaruhi kembali oleh pergerakan inflasi komponen harga bergejolak yang seharusnya memasuki teritori inflasi atau paling tidak mengalami penurunan deflasi pada Oktober," tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Perkembangan IHK pada Oktober 2024 menurut LPEM UI dipengaruhi juga oleh apresiasi nilai tukar rupiah yang akan mengurangi tekanan imported inflation dan memicu penurunan harga.

Keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) pada September 2024 sebesar 6,00% untuk mendorong sisi permintaan pun dinilai sudah tepat ditengah kondisi membaiknya sisi penawaran.

Dengan perkembangan hingga saat ini, LPEM memperkirakan inflasi akan terkendali dan sedikit meningkat pada akhir 2024 hingga awal 2025.

Sebagaimana diketahui, inflasi tahunan pada September 2024 tercatat sebesar 1,84% yoy, lebih rendah dari inflasi Agustus 2024 yang sebesar 2,12% yoy.

Penurunan inflasi tahunan pada September 2024 terutama disebabkan oleh adanya penurunan harga pada beberapa sektor, yaitu sektor bahan makanan, sektor makanan minuman, dan tembakau, serta sektor energi.

Secara bulanan, IHK pada September 2024 kembali mencatatkan deflasi sebesar -0,12%, menandai deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024.

Berdasarkan tren historisnya, deflasi pada September 2024 merupakan deflasi yang terdalam dibandingkan dengan bulan yang sama dalam 5 tahun terakhir.

Deflasi umum yang terjadi selama 5 bulan beruntun ini dipengaruhi oleh deflasi komponen bergejolak yang telah terjadi enam bulan beruntun.

LPEM mencatat, deflasi komponen bergejolak selama enam bulan beruntun tidak pernah terjadi dalam 20 tahun terakhir.

Selain peningkatan produksi, penurunan harga pupuk, penerapan teknologi pertanian hortikultura, perbaikan infrastruktur juga menyebabkan penurunan biaya produksi dan logistik.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut catatan Indeks Harga Konsumen atau IHK yang mencatatkan deflasi lima bulan berturut-turut merupakan perkembangan yang positif.

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya terus berupaya menjaga inflasi tetap rendah, karena hal tersebut akan sangat menentukan daya beli masyarakat. Menurutnya, kenaikan inflasi yang sempat terjadi pada tahun lalu sebagian besar dipengaruhi oleh harga makanan.

Seiring dengan hal tersebut, dia memandang deflasi selama 5 bulan beruntun yang dikontribusikan oleh turunnya harga pangan sebagai perkembangan positif. Pasalnya, hal tersebut sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Kalau harga pangan stabil atau bahkan menurun, karena waktu itu memang sempat meningkat, itu adalah hal yang positif," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan penurunan laju inflasi yang berasal dari volatile food diharapkan dapat menciptakan level harga makanan yang cenderung lebih rendah. Hal ini mengingat mayoritas belanja kelompok masyarakat menengah ke bawah adalah untuk kebutuhan makanan.

Sri Mulyani menambahkan indikator inflasi inti (core inflation) Indonesia masih berada di kisaran target, yakni sekitar 2%. Dia mengatakan hal tersebut menandakan tingkat permintaan masyarakat masih cukup tinggi.

Dia mengatakan, indikator daya beli masyarakat perlu dilihat dari berbagai sisi, di antaranya indeks kepercayaan konsumen (consumer confidence index) dan indeks ritel. Menurut Sri Mulyani, indeks-indeks tersebut masih berada di level stabil.

"Ini artinya di kelompok masyarakat yang direkam melalui indeks kepercayaan konsumen maupun dari sisi ritel masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup stabil," katanya.

Sri Mulyani melanjutkan pemerintah menggunakan APBN pertama untuk menstabilkan harga pangan. Belanja pemerintah digunakan untuk makanan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) seperti memberikan bahan pokok seperti ayam, telur, beras, dan lainnya

"Tentu yang difokuskan adalah kelompok yang paling penting dan miskin. Jadi, itu adalah sesuatu yang kita akan terus dorong dari sisi fiskal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

WKU Kadin bidang Maritim, Investasi Dan Luar Negeri Shinta Kamdani menyampaikan meski pemerintah meyakini deflasi yang terjadi bukan karena pelemahan daya beli, dirinya mengkhawatirkan deflasi yang terjadi pada komponen harga diatur pemerintah (administered price) dan harga bergejolak (volatile price).

“Yang kita khawatirkan ini semua berpengaruh juga kepada daya beli [masyarakat], ini yang menjadi kunci utama,” ujarnya di Menara Kadin, Rabu (2/10/2024).

Shinta menjelaskan, volatilitas harga pangan dalam negeri yang mereda akibat intervensi dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, perlu perhatian terkait daya beli masyarakat yang menjadi kunci utama dalam ekonomi Indonesia.

Pasalnya, konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 54,53% terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024.

Kekhawatiran Shinta bukan tanpa alasan. Pasalnya, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia masuk zona kontraksi dalam tiga bulan terakhir.

Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Selasa (1/10/2024), PMI manufaktur Indonesia menunjukkan penurunan marginal dan sedikit lebih lambat dalam tiga bulan terakhir.

Di mana PMI manufaktur Indonesia masih terkontraksi di bawah 50 yakni berada di level 49,2 pada September 2024, meskipun indeks aktivitas manufaktur tersebut mengalami peningkatan tipis dari bulan sebelumnya 48,9.

Dalam laporan tersebut, diterangkan bahwa pengoperasian di perekonomian sektor manufaktur Indonesia masih pada laju penurunan pada September. Hal ini menggambarkan penurunan lebih lanjut pada output dan permintaan baru.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menekankan deflasi yang terjadi bukan di komponen inti, melainkan pada komponen lainnya yakni harga diatur pemerintah dan harga bergejolak.

Pemerintah melihat masih banyak indikator yang menunjukkan daya beli masyarakat masih dalam kondisi yang baik. Meski demikian, hal tersebut menjadi alarm atau pengingat akan kondisi konsumsi masyarakat.

“Deflasi beberapa bulan kemarin semacam catatan lah, warning, untuk kita antisipasi,” ujarnya dalam Media Briefing 5 Tahun Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (2/10/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tidak ada pelemahan daya beli masyarakat meski terjadi deflasi bulanan (month to month/MtM) selama lima bulan terakhir.

Hal tersebut dapat terlihat dari inflasi komponen inti atau core inflation. Komponen ini merupakan satu dari tiga komponen, yang lainnya adalah harga diatur pemerintah dan harga bergejolak.

“Inflasi itu ada komponennya. Inflasi inti naik terus. Kalau inflasi inti naik, berarti daya beli naik ke angkat,” tuturnya kepada media massa di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tidak ada pelemahan daya beli masyarakat meski terjadi deflasi bulanan (month to month/MtM) selama lima bulan terakhir.

Airlangga menekankan daya beli masyarakat tidak turun dan tetap kuat. Hal tersebut dapat terlihat dari inflasi komponen inti atau core inflation. Komponen ini merupakan satu dari tiga komponen, yang lainnya adalah harga diatur pemerintah dan harga bergejolak.

“Inflasi itu ada komponennya. Inflasi inti naik terus. Kalau inflasi inti naik, berarti daya beli naik ke angkat,” tuturnya kepada media massa di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (1/10/2024).

Dirinya menjelaskan bahwa komponen yang terjadi deflasi dalam lima bulan terakhir adalah dari harga diatur pemerintah dan harga bergejolak, bukan inflasi inti.

Rendahnya harga bergejolak tersebut merupakan buah hasil kinerja pemerintah yang tergabung dalam tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Bahkan, daerah akan mendapatkan penghargaan apabila berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Sementara harga yang diatur pemerintah, seperti bahan bakar minyak (BBM), justru menunjukkan deflasi pada September 2024.

“Kalau core inflation itu yang menentukan deflasi atau tidak deflasi. Kalau dari segi ini, bukan deflasi [bukan pelemahan daya beli],” lanjutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 kembali melanjutkan tren deflasi, yang kali ini sebesar -0,12% MtM.

Hal ini menandai Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan secara berturut-turut, setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Berdasarkan paparannya, inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di angka 0,12%. Meski demikian, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non subisidi pada September 2024.

Sementara komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%. Utamanya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.