Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur internet yang terjadi selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan bahwa infrastruktur konektivitas digital telah menjangkau wilayah yang lebih luas dan merata. Begitu pula dengan penetrasi pengguna internet yang meningkat.

Nezar menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

“Pertumbuhan angka pengguna internet itu juga telah menjadi daya ungkit bertumbuhnya ekonomi digital di Indonesia. Pada 2030, diproyeksikan ekonomi digital kita bertumbuh sampai US$366 miliar,” kata Nezar dikutip Jumat (27/9/2024).

Nezar menyebut bahwa pada 2030 mendatang, Indonesia bisa berkontribusi hampir 40% terhadap total pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Angka kontribusi ini menandakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang menarik.

“Artinya kita [Indonesia] pasar yang sedang bertumbuh dengan cukup bergairah, kita adalah emerging market dalam soal ekonomi digital,” terangnya.

Namun, Nezar mengingatkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi digital, tetap diperlukan talenta digital yang cakap. Adapun, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital untuk mendongkrak ekonomi digital agar tembus US$366 miliar.

“Sesuai dengan prediksi yang sudah dibuat,” imbuhnya.

Untuk itu, Wamen Nezar Patria meminta agar seluruh ekosistem industri telekomunikasi, pos, dan informatika saling berkolaborasi mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital.

Pasalnya, jelas dia, industri telekomunikasi, pos, dan informatika memberikan kontribusi pemasukan yang besar untuk negara sehingga berperan penting dalam mendorong kemajuan Indonesia.

“Jadi betapa pentingnya komunitas telekomunikasi, informatika, dan industri yang menopangnya, ekosistem yang menghidupinya, untuk kemajuan bangsa kita,” tandasnya.

Pendidikan, Kesehatan dan e-Commerce

Dalam riset yang berjudul Survey Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII juga mengungkapkan pada sektor pendidikan, internet telah digunakan untuk membantu siswa mengakses sumber pembelajaran tambahan seperti video pembelajaran, ebook, dan materi pembelajaran interaktif.

Namun jumlah siswa yang menggunakan internet untuk mengakses materi pendidikan tambahan belum terlalu banyak hanya 31%. Artinya, baru 3 dari 10 siswa yang benar-benar menggunakan internet untuk mendapat informasi tambahan.

Sementara 22% lainnya disebutkan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi dan melakukan riset untuk proyek atau tugas mereka. Jumlah tersebut berpeluang untuk ditingkatkan.

Dari sisi guru, Internet membantu 48,4% guru untuk mengakses informasi dan sumber belajar, sebanyak 19,2% menjadi lebih inovatif dalam pengajaran.

Kendati demikian, masih terdapat 6% di antaranya yang belum memanfaatkan internet secara optimal, serta 1% mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi.

Kemudian, Sebanyak 70,8% fasilitas kesehatan di desa-desa terluar telah memanfaatkan internet untuk melayani masyarakat. Petugas kesehatan menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan melalui email atau aplikasi pesan instan, hingga menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat (24,7%).

Tidak hanya itu, faskes juga memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat (16,3%); menyediakan layanan pendaftaran online untuk masyarakat (10,8)%; mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan secara online untuk evaluasi dan perencanaan program kesehatan (8,4%).

Dari sisi pengguna, kehadiran internet membuat 40% masyarakat lebih paham tentang kesehatan dan lebih sering mencari informasi kesehatan online. Lalu, 30% masyarakat mulai mencari informasi kesehatan online, tetapi pengetahuan mereka hanya sedikit bertambah.

Kendati kondisinya relatif baik, bukan berarti pemanfaatan internet di desa sudah terlepas dari masalah. APJII menemukan sebanyak 71,7% surveyor mengatakan koneksi internet sering tidak stabil atau lambat menjadi kendala saat mengakses informasi kesehatan di daerah tertinggal.

Sementara itu, Public Relations Lead Compas Bayu Wardhana mengatakan seller e-commerce pada sektor FMCG tersebar hingga wilayah Timur Indonesia pada semester I/2024. Namun demikian, pada periode tersebut secara total jumlah produk terjual (sales quantity) mengalami penurunan 19,4% dibandingkan semester II/2023.

Penurunan jumlah produk terjual paling tinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, dengan jumlah produk terjualnya turun 42,9% atau menurun dari 3.554 ke 2.031 produk. Sementara itu peningkatan tertinggi terjadi di Maluku, termasuk di dalamnya Kota Ambon.

“Peningkatan tertinggi terjadi di provinsi Maluku yang tumbuh 34% atau sejumlah 5.592 ke 7.491 produk,” kata Bayu.

Di Papua, hampir seluruh provinsinya mencatatkan pertumbuhan jumlah produk terjual. Papua dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing 81,8% untuk produk vitamin dan 195,7% untuk produk kopi. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk-produk FMCG di wilayah Papua.

Satu-satunya provinsi Papua yang mencatatkan penurunan produk terjual hanya Papua Barat Daya, dimana jenis produk vitamin menurun sejumlah 0.4%

Bayu memperkirakan pertumbuhan transaksi di wilayah Indonesia Timur, salah satunya didorong oleh kehadiran infrastruktur digital.

“Kami berharap dengan dibangun dan mulai meratanya infrastruktur digital di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan penjualan e-commerce di wilayah timur Indonesia,” kata Bayu.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling efektif dalam menjalankan kebijakan fiskal.

Bahkan kebijakan yang tepat, menjadi penyelamat untuk keluar dari krisis pandemi Covid-19. Dalam satu dasawarsa terakhir, kebijakan fiskal melalui APBN selalu diarahkan untuk menjalankan 3 fungsi utama yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam pidato pengantar Nota Keuangan APBN 2025, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 6,1% menjadi 0,8% dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, anggaran pemerintah turut menjadikan pertumbuhan ekonomi stabil.

"Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat," kata Presiden pada pertengahan Agustus 2024 lalu.

Sejatinya, Presiden menyebutkan, sejumlah kebijakan fiskal diluncurkan untuk memerangi kondisi terburuk. Misalnya, pemerintah telah menyalurkan Rp361 triliun dalam anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membuka akses 92 juta masyarakat miskin ke Puskesmas hingga fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Pemerintah juga telah menggelontorkan beasiswa Rp113 triliun dalam program Kartu Indonesia Pintar bagi 20 juta siswa. Juga telah disalurkan anggaran Rp225 triliun untuk 10 juta peserta program keluarga harapan dan Rp60,3 triliun dalam program Pra Kerja.

Saat yang sama, pemerintah melancarkan operasi pengendalian inflasi hingga terjaga dalam rentang 2%-3%.

"[Capaian ini] saat banyak negara mengalami kenaikan [inflasi] yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%," kata Presiden lebih lanjut.

Sejak menjabat pada 2014, Pemerintah memang melakukan sejumlah pengaturan fiskal baik dari sisi pengeluaran dan pemasukan. Ini tidak lepas dari sejumlah kebijakan reformasi kebijakan yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat basis pendapatan negara.

Perinciannya saat awal menjabat pada 2014, pemerintah melakukan Pergeseran Subsidi BBM ke program yang lebih terarah seperti infrastruktur dan bantuan perlindungan sosial. Proyek pembangunan utama kemudian disatukan dalam payung proyek strategis nasional.

Reformasi fiskal ini juga diikuti dengan peluncuran deregulasi berupa Paket Kebijakan Ekonomi I-XIII yang mencakup 204 pokok deregulasi.

Reformasi dari sisi penerimaan kemudian dijalankan dengan pembenahan sistem perpajakan nasional dengan tahap langkah pengampunan pajak (tax amnesty). Sebuah lompatan kebijakan sisi penerimaan yang bertujuan meningkatkan basis pajak dan mengembalikan aset warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Presiden Jokowi juga mendorong efisiensi dengan mengoptimalkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui optimalisasi peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Digitalisasi ini selain mendorong efisiensi juga meningkatkan transparansi dalam belanja negara.

Reformasi besar dalam sisi penerimaan juga dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sedangkan sektor keuangan, dilakukan penguatan melalui Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kepala Eksekutif Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, pada September 2023 menjelaskan bahwa UU P2SK menjawab berbagai tantangan modern di sektor keuangan. "Undang-undang ini menjadi warisan penting yang menyesuaikan industri keuangan dengan perkembangan zaman," ujar Friderica, yang akrab disapa Kiki.

Friderica menambahkan bahwa UU P2SK mengubah 17 peraturan di sektor keuangan, termasuk UU Pasar Modal yang sudah berusia 28 tahun sejak diterbitkan pada 1995, dan peraturan sektor perbankan yang terakhir direvisi pada 1998. Menurutnya, inovasi teknologi yang berkembang pesat menuntut penyesuaian peraturan di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah proyek infrastruktur telah dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade masa kepemimpinannya, salah satunya Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang diklaim berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Komitmen pemerintah meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatra dinilai berhasil menekan biaya logistik hingga akhirnya merangsang pertumbuhan sejumlah titik ekonomi baru.

PT Hutama Karya (Persero) atau HK selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang fokus mengelola tol Trans Sumatramencatat Hingga 30 Juni 2024 panjang Jalan Tol Trans Sumatra yang telah beroperasi mencapai 800 km dari total target panjang Tol Trans Sumatra tahap 1 sepanjang 966 km.

Dalam laporannya pada Kamis (1/8/2024), HK mengungkap pelaku usaha menjadi segmen yang paling signifikan merasakan dampak pembangunan mega proyek JTTS. Mulai dari peningkatan pelanggan, tenaga kerja, produksi, dan kondisi usaha hingga meningkatkan prospek pengembangan usaha.

Tak hanya itu, JTTS juga diklaim mampu meningkatkan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga di wilayah Sumatra.

Dari sisi sosial, selama masa konstruksi proyek JTTS menyerap lapangan kerja mencapai 4,46 juta orang, membantu meningkatkan akses rumah tangga ke fasilitas publik, hingga memberikan dampak positif terhadap penghidupan rumah tangga.

Sementara itu, mengacu pada dokumen Center of Reform on Economics (CORE) disebut investasi JTTS berpotensi menambah output di Pulau Sumatra mencapai Rp924 triliun.

Sementara itu, total benefit cost ratio (BCR) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra tahap 1 dilaporkan mencapai 4,62 kali dengan Tingkat economic internal rate of return (EIRR) mencapai 18,15%.

Sejalan dengan dampak positif tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sempat berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat melanjutkan proyek Tol Sumatra.

Basuki menyebut, komitmen melanjutkan pembangunan pada proyek sumber daya air dan konektivitas jalan itu diperlukan untuk meningkatkan kelayakan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.

“Kalau pemerintah baru menyetujui, kami sudah buat apa yang harus dilakukan ke depan. Pertama, orang kalau mau hidup layak itu pemenuhan air dan sanitasi. Kalau mau [masyarakat] makmur ditambah konektivitas,” kata Basuki.